BENGKULU – Semangat pembaruan dan komitmen kuat untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) menggema di jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum Bengkulu. Hal ini terlihat nyata dalam kegiatan Penguatan Pembangunan Zona Integritas (ZI) yang diberikan langsung oleh Kepala Pusat Strategi Kebijakan (BSK) Pelayanan Hukum Badan Strategi Kebijakan Kemenkum RI, Hadiyanto, S.H., M.H.
Kegiatan yang berlangsung penuh antusiasme ini turut dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah, Zulhairi, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Tongam Renikson Silaban, para Pejabat Struktural, Ketua dan Anggota Kelompok Kerja (Pokja) ZI, serta diikuti oleh jajaran pegawai Kanwil Kemenkum Bengkulu.
Acara diawali dengan lantunan yel-yel kebanggaan yang sukses membakar semangat para peserta. Seruan "Salam Pembaharuan: Kami Pasti" dan "Kanwil Kemenkum Bengkulu: Pasti WBK, Penuh Ceria" bergema kuat sebelum memasuki agenda utama.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kanwil Kemenkum Bengkulu, Zulhairi, berkesempatan menyampaikan laporan progres pembangunan ZI menuju WBK di wilayahnya. Zulhairi menyoroti program dan inovasi unggulan yang telah berjalan, salah satunya adalah "QR Code Layanan Kanwil Kemenkum Bengkulu". Inovasi inovatif ini telah tersebar di berbagai ruang layanan publik yang ada di tingkat kabupaten/kota se-Provinsi Bengkulu. Melalui terobosan ini, masyarakat dapat dengan mudah mengakses dan menikmati seluruh layanan Kanwil Kemenkum Bengkulu hanya dengan memindai (scan) barcode menggunakan handphone mereka.
Setelah pemaparan dari Kakanwil, acara dilanjutkan dengan materi penguatan inti dari Kapus BSK Pelayanan Hukum, Hadiyanto. Dalam paparannya mengenai Blueprint Strategi Pembangunan ZI Kemenkum, beliau membedah Arsitektur Integritas 2026. Mengutip arahan dari Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas, ditekankan pentingnya transformasi menuju "Laboratorium Reformasi Birokrasi". Fokus utamanya di tahun 2026 adalah menciptakan pelayanan publik yang sungguh-sungguh berfokus pada value (nilai dan manfaat), bukan sekadar menggugurkan kewajiban membangun sistem.
Lebih lanjut, Hadiyanto juga membagikan strategi mitigasi kegagalan dalam evaluasi ZI dengan memperingatkan jajaran agar menghindari "Sindrom Candi Prambanan". Sindrom ini merujuk pada praktik keliru di mana sistem dan inovasi dibangun secara terburu-buru atau "dalam semalam" hanya saat menjelang masa evaluasi. Beliau menegaskan bahwa standar kelulusan membutuhkan konsistensi, di mana pembangunan ZI harus benar-benar dilekatkan pada proses bisnis operasional sehari-hari.
Menutup arahannya, Hadiyanto memberikan suntikan motivasi yang menyentuh hati kepada seluruh jajaran pegawai Kanwil Kemenkum Bengkulu. Ia berpesan agar kinerja dan pelayanan prima terhadap masyarakat harus terus dijaga keoptimalannya dalam kondisi apa pun, baik saat ada pimpinan maupun tidak.
"Tetap semangat, mari penuhi jiwa kita dengan keikhlasan, kepedulian (care), dan usaha untuk meraih predikat WBK. Semoga tahun ini Kanwil Kemenkum Bengkulu WBK," pesannya yang disambut hangat oleh seluruh peserta.
Kegiatan penguatan ini kemudian ditutup dengan Ketua ZI, Jisi Nasistiawan. Ia kembali menekankan bahwa meraih predikat WBK bukan sekadar tanggung jawab tunggal Kakanwil, Kepala Divisi, maupun Pejabat Struktural semata. Pencapaian tersebut adalah tanggung jawab serta kerja keras bersama dari seluruh lapisan pegawai, mulai dari jajaran pucuk pimpinan hingga tingkat paling bawah. Kesuksesan WBK adalah kesuksesan bersama. (HUMAS_PENUH_CERIA)
#KementerianHukum #KemenkumRI #KemenkumBengkulu #KanwilKemenkumBengkulu #PenuhCeria #PASTIPADEK #LayananHukumMakinMudah #Zulhairi
