Bengkulu - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu melalui Tim Kelompok Kerja (Pokja) Analisis dan Evaluasi Hukum mengikuti kegiatan Forum Diskusi Peningkatan Kapasitas Analis Hukum (FOKUS HUKUM) yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum, Kamis (04/12/2025).

Kegiatan ini mengangkat tema “Pemanfaatan Metode Survei dan Analisis Data Empiris Untuk Mendukung Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan” dan berlangsung secara hybrid dari Aula Mudjono BPHN, Jakarta serta melalui platform Zoom Meeting.

Tim Pokja Analisis dan Evaluasi Hukum Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu mengikuti kegiatan tersebut secara daring sebagai bentuk komitmen untuk meningkatkan kualitas analisis kebijakan dan penguatan kompetensi di bidang evaluasi regulasi. Kehadiran tim secara aktif ini juga merupakan bagian dari dukungan Kanwil dalam penguatan peran Kemenkum sebagai regulatory management institution di daerah.

Mewakili Kepala BPHN, Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum, Arfan Faiz Muhlizi, menyampaikan bahwa kegiatan FOKUS HUKUM dirancang untuk memperkaya perspektif para analis hukum, yang selama ini dinilai masih terlalu bertumpu pada pendekatan normatif. Ia menegaskan pentingnya penggunaan metode survei sebagai instrumen untuk menggali kebutuhan, persepsi, dan pengalaman publik terhadap implementasi regulasi. Perspektif empiris ini diperlukan mengingat proses pembentukan hingga evaluasi peraturan perundang-undangan kini menuntut partisipasi publik yang lebih bermakna sebagaimana diamanatkan Mahkamah Agung.

BPHN, melalui platform Partisipasiku, telah mengembangkan model penjaringan aspirasi publik yang dapat dimanfaatkan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Inovasi ini diharapkan mampu mendorong lahirnya regulasi yang semakin responsif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Selain itu, CEO dan Founder Alvara Research Center, Hasanuddin Ali, turut memberikan pemaparan mendalam mengenai pentingnya data empiris dalam proses pengambilan keputusan. Ia menekankan bahwa data kini menjadi sumber daya strategis yang dapat menghasilkan knowledge bernilai tinggi, terutama jika dipadukan dengan intuisi serta pengalaman para pengambil kebijakan. Dalam konteks analisis regulasi, ia menggarisbawahi perlunya pemahaman menyeluruh terhadap ekosistem regulasi untuk memastikan ketepatan subjek dan sumber data yang digunakan.

Hasanuddin juga menyoroti penggunaan metode komparatif dalam menilai efektivitas regulasi, yaitu dengan membandingkan kondisi sebelum dan sesudah regulasi diterapkan untuk mengidentifikasi perubahan perilaku dan dampak kebijakan.

Dengan mengikuti kegiatan FOKUS HUKUM, Tim Pokja Analisis dan Evaluasi Hukum Kanwil Kemenkum Bengkulu memperoleh pemahaman dan wawasan terbaru terkait metodologi analisis regulasi berbasis data empiris. Kanwil Kemenkum Bengkulu berharap peningkatan kapasitas ini akan memperkuat kualitas analisis dan evaluasi peraturan di tingkat daerah, sehingga hasil kerja semakin relevan, komprehensif, dan adaptif terhadap dinamika masyarakat. (HUMAS_PASTI_PADEK)

#KementerianHukum #KemenkumRI #KemenkumBengkulu #KanwilKemenkumBengkulu #PASTIPADEK #LayananHukumMakinMudah #Zulhairi

Bengkulu, 4 Desember 2025 — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu menggelar Rapat Pengharmonisasian terhadap Rancangan Peraturan Bupati Lebong tentang Ketentuan Retribusi Pelayanan Kesehatan BLUD Pusat Kesehatan Masyarakat. Kegiatan berlangsung pada Kamis (4/12) di Ruang Rapat Aula Fatmawati Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu.

Rapat dilaksanakan oleh Tim Kerja Harmonisasi III dan dihadiri oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Tongam Renikson Silaban (via Zoom), Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lebong Rachman, Kepala Bagian Hukum Kabupaten Lebong Radius beserta jajaran, Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Lebong, serta para Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu.

Dalam rapat tersebut, tim menyampaikan sejumlah poin penyempurnaan substansi Ranperbup, mulai dari penyesuaian judul sesuai pendelegasian Pasal 59 ayat (4) Perda Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lebong, penghapusan bab-bab yang telah diatur dalam regulasi induk, hingga penghapusan bab tanpa dasar hukum yang jelas. Tim juga menyoroti urgensi penetapan tarif retribusi yang selaras dengan prinsip penghitungan tarif dan tingkat penggunaan jasa.

Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu, Hero Herlambang, menjelaskan bahwa penyempurnaan tersebut penting untuk memastikan efektivitas regulasi di lapangan.
“Kami berupaya memastikan setiap pasal dalam Ranperbup memiliki dasar hukum yang kuat, tidak tumpang tindih, dan benar-benar dapat diterapkan di Puskesmas sebagai layanan publik masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bagian Hukum Kabupaten Lebong, Radius, menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Lebong dalam menyelaraskan substansi Ranperbup dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Masukan dari Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu sangat membantu kami dalam memperbaiki struktur dan materi pengaturan, termasuk penyesuaian tarif retribusi yang harus tepat, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.

Rapat juga membahas risiko divergensi regulasi dan pentingnya konsistensi antara tarif retribusi dalam lampiran Rancangan Peraturan Bupati dengan prinsip-prinsip standar pelayanan kesehatan.

Pada akhir kegiatan, Tim Harmonisasi III menyimpulkan bahwa proses pengharmonisasian telah dilaksanakan sesuai SOP dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ranperbup dinyatakan siap untuk dilanjutkan ke tahapan berikutnya setelah pencatatan dan penyempurnaan akhir dilakukan.

#KementerianHukum

#LayananHukumMakinMudah

#KemenkumBengkulu

#KanwilKemenkumBengkulu

#Zulhairi

Hari ke tiga, sidang Standing Committee on Copyright and Related Rights (SCCR) ke 47 di kantor World Intellectual Property Organization (WIPO) menjadi peristiwa istimewa bagi Indonesia, setelah banyak negara dan kelompok regional negara mendukung proposal Indonesia untuk tata kelola royalti.

Delegasi Republik Indonesia dipimpin Wakil Menteri Luar Negeri Arief Havas Oegroseno dan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Hermansyah Siregar. Dalam presentasi yang disampaikan, Wamenlu menekankan bahwa Indonesia merupakan salah satu pasar paling potensial dalam ekonomi music streaming global dan bahwa isu ketimpangan tata kelola royalti lintas negara membutuhkan perhatian internasional yang serius. Selain itu proposal Indonesia juga menyinggung dampak artificial intelligence terhadap produk media.

“Proposal ini dimaksudkan untuk memperkuat keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam ekosistem royalti global, serta memastikan royalti yang adil bagi para pencipta” Ungkap Arief Havas Oegroseno dalam Forum WIPO.

Sementara itu Kepala Badan Strategi Kebijakan, Kementrian Hukum, Andry Indrady menegaskan bahwa usulan Indonesia bertujuan mendorong tata kelola global yang lebih adil, transparan, dan bertanggung jawab dalam ekosistem royalti digital. Menurut Andry, ada tiga pilar dalam proposal Indonesia.

“Pertama, Membangun Kerangka Tata Kelola Global di bawah WIPO, Kedua Eksplorasi Mekanisme Pembayaran Royalti Alternatif dan Model Distribusi yang Adil, Ketiga
Penguatan tata kelola collective management organization (CMO) lintas negara” ungkapnya di sidang WIPO.

Setelah presentasi, sejumlah negara mendukung Proposal Indonesia untuk dibahas lebih lanjut; dukungan penuh disampaikan Arab Saudi, Iran, Mesir, Pakistan, Filipina, Aljazair, Thailand, Kazakhstan, Asia Pacific Group dan African Group.

Sementara itu negara negara yang tergabung dalam GRULAC (Group of Latin America and Caribbean Countries) dan CACEEC (Central Asia, Caucasus and Eastern Europe Group) menyambut positif dan siap berdialog lebih lanjut.

Atas dukungan tersebut Indonesia melalui Wakil Menteri luar negeri menyampaikan apresiasi dan rasa syukur “Kami menyampaikan apresiasi atas seluruh pandangan dan dukungan negara anggota, serta menegaskan komitmen untuk bekerja sama secara inklusif dan konstruktif dengan seluruh delegasi WIPO dalam mewujudkan tata kelola royalti global yang transparan, adil, dan berorientasi pada masa depan” ungkapnya.

Selanjutnya, Indonesia membuka ruang dialog dan diskusi terbuka dengan seluruh pemangku kepentingan baik negara maupun industri serta organisasi terkait antara lain berbagai komunitas musik global dalam pembahasan sesi SCCR berikutnya.

Di sela-sela sidang SCCR, delegasi Indonesia juga telah melakukan pertemuan bilateral dengan beberapa negara antara lain, Jepang, Amerika Serikat, GRULAC, APG, CEBS (Central European Baltic State), Deputy Director General WIPO, Sylvie Forbin, IFPI (International Federation of Phonogram Industri), Group B Country, Uni Europa dan Ace Economy (Central Asian, Caucasus, and Eastern European Countries).

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu, Zulhairi, turut memberikan pandangannya atas capaian Indonesia dalam Sidang SCCR ke-47 tersebut. Menurutnya, dukungan luas dari berbagai negara dan kelompok regional internasional menunjukkan bahwa Indonesia telah berada pada jalur yang tepat dalam mendorong tata kelola royalti yang lebih berkeadilan di era ekonomi digital.

#KementerianHukum
#KemenkumRI
#KemenkumBengkulu
#KanwilKemenkumBengkulu
#PASTIPADEK
#LayananHukumMakinMudah
#Zulhairi

Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) Semakuteng menyelenggarakan dua agenda penting, yakni penutupan kegiatan pemeriksaan dan pengawasan notaris serta penyerahan bantuan kemanusiaan bagi korban banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Kegiatan pertama ditandai dengan selesainya rangkaian pemeriksaan dan pengawasan notaris yang telah berlangsung sepanjang tahun. MPDN Semakuteng melaporkan bahwa proses pengawasan dilakukan secara komprehensif untuk memastikan seluruh notaris di wilayah tersebut menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemeriksaan meliputi ketepatan administrasi, pemeliharaan protokol, serta kepatuhan terhadap kode etik jabatan notaris.

Ketua MPDN Semakuteng menyampaikan apresiasi kepada seluruh notaris yang telah menunjukkan sikap kooperatif dan profesional selama proses pengawasan berlangsung. Ia menegaskan bahwa pengawasan ini berfungsi sebagai upaya pembinaan guna menjaga integritas, kualitas pelayanan, dan kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris.

Di sela kegiatan tersebut, Notaris Semakuteng juga melaksanakan agenda kemanusiaan melalui penyerahan bantuan bagi korban banjir yang melanda sejumlah wilayah di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Bantuan tersebut berupa uang tunai yang disalurkan melalui jalur koordinasi resmi agar dapat diterima tepat sasaran oleh masyarakat terdampak.

Perwakilan Notaris Semakuteng menyampaikan bahwa aksi sosial ini merupakan bentuk kepedulian dan solidaritas profesi notaris terhadap masyarakat dalam situasi darurat. Selain menjalankan fungsi pelayanan hukum, notaris juga memiliki tanggung jawab moral untuk hadir dan memberikan kontribusi nyata di tengah bencana.

Melalui kedua agenda ini, MPDN dan Notaris Semakuteng berharap dapat terus memperkuat peran pembinaan profesi sekaligus meningkatkan kontribusi sosial kepada masyarakat, baik dalam peningkatan kualitas pelayanan hukum maupun dalam aksi kemanusiaan. (HUMAS. PADEK)

Bengkulu, 3 Desember 2025 — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu melaksanakan Rapat Harmonisasi terhadap dua Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah, yakni Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Tahun 2025–2035 dan Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Tahun 2025–2026. Kegiatan berlangsung pada Rabu (3/12) di Aula Fatmawati Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu.

Rapat dipimpin oleh Tim Kerja Harmonisasi 3 dan dihadiri oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (via Zoom), Plt. Kepala Bappeda Bengkulu Tengah dan jajaran, Kepala Bidang IPW Bappeda, Bagian Hukum Setdakab Bengkulu Tengah, Perancang Peraturan Perundang-undangan, serta CPNS Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu.

Pelaksanaan harmonisasi ini dilakukan berdasarkan permohonan dari Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah untuk memastikan keselarasan substansi kedua rancangan peraturan tersebut dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pengantarnya, Plt. Kepala Bappeda Bengkulu Tengah menjelaskan bahwa penyusunan Ranperbup ini merupakan langkah penting dalam perencanaan pembangunan daerah.
“Dokumen ini menjadi pedoman utama bagi pemerintah daerah dalam menyediakan layanan air minum dan sanitasi yang layak bagi masyarakat. Karena itu, penyempurnaan melalui proses harmonisasi sangat kami perlukan,” ujarnya.

Sementara itu, Tim Harmonisasi 3 memaparkan sejumlah catatan penting, baik dari aspek konsepsi maupun teknik penyusunan. Analisis meliputi kesesuaian judul, jangka waktu pengaturan, ruang lingkup materi, hingga ketidaksesuaian standar konsumsi domestik dan non-domestik antara naskah Ranperbup dan lampiran RISPAM. Aspek teknis seperti penyempurnaan konsiderans, dasar hukum, definisi dalam Pasal 1, serta perumusan norma turut menjadi perhatian.

Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu, Hero Herlambang BY, menyampaikan bahwa proses harmonisasi merupakan bagian penting untuk memastikan peraturan dapat berlaku efektif.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap rancangan peraturan telah selaras, baik dengan regulasi nasional maupun kebutuhan daerah. Dengan penyempurnaan ini, implementasi nantinya diharapkan berjalan lebih optimal,” ungkapnya.

Rapat kemudian dilanjutkan dengan diskusi mendalam bersama seluruh peserta, mempertimbangkan aspek teknis dan efektivitas pemberlakuan regulasi. Hasil rapat menyimpulkan bahwa kedua Ranperbup masih memerlukan perbaikan serta konsultasi teknis lanjutan dengan Kementerian PUPR RI. Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu menyatakan siap mengagendakan harmonisasi lanjutan setelah perbaikan dilakukan.

#KementerianHukum

#LayananHukumMakinMudah

#KemenkumBengkulu

#KanwilKemenkumBengkulu

#Zulhairi

Berdasarkan data terkini yang dihimpun oleh Kedutaan Besar RI (KBRI) Kuala Lumpur bersama seluruh Perwakilan RI di Malaysia, terdapat 150 Warga Negara Indonesia (WNI) yang tengah menghadapi ancaman hukuman mati di Semenanjung Malaysia, baik yang kasusnya masih dalam proses penyidikan, persidangan, maupun tahap banding.

Sebagian besar kasus yang ditangani berkaitan dengan tindak pidana narkotika, baik sebagai kurir, pihak yang tertipu oleh sindikat, maupun yang terlibat tanpa pemahaman penuh mengenai konsekuensinya. Selain itu, terdapat pula kasus pembunuhan dan tindak pidana berat lainnya yang juga menuntut perhatian serius, karena masing-masing kasus memiliki dimensi hukum, sosial, dan kemanusiaan yang berbeda.

Atase Hukum KBRI Kuala Lumpur, Konsulat Jenderal RI (KJRI) Johor Bahru, dan KJRI Penang menjalankan peran strategis dalam memastikan bahwa setiap WNI yang menghadapi ancaman hukuman mati mendapatkan pendampingan hukum yang layak dan proses peradilan yang adil (fair trial).

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pihak Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap WNI yang terlibat kasus hukum di Malaysia, seperti menunjuk pengacara pembela (defence counsel) bagi WNI yang terancam hukuman mati bagi yang tidak mampu secara finansial, melakukan pemantauan langsung terhadap proses persidangan, termasuk menghadiri sidang-sidang penting untuk memastikan hak-hak terdakwa dihormati.

Kemudian melakukan kunjungan konsuler ke tahanan, guna memastikan kondisi fisik dan psikologis mereka tetap stabil, membangun komunikasi dengan otoritas hukum Malaysia, baik Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah, maupun Lembaga Pemasyarakatan, untuk memperoleh informasi akurat dan memperjuangkan perlakuan yang manusiawi bagi para WNI, hingga menyiapkan dukungan advokasi dan komunikasi diplomatik, terutama pada tahap-tahap krusial seperti permohonan pengampunan kepada Yang di-Pertuan Agong atau Sultan Negeri.

Hal ini disampaikan Kuasa Usaha Ad Interim (KUAI) KBRI Kuala Lumpur, Danang Waskito saat membuka giat ‘Review Penanganan Kasus WNI Terancam Hukuman Mati dan NonHukuman Mati di Malaysia’ di Kuala Lumpur, Malaysia, Selasa (02/12/2025). Menurutnya, tantangan yang dihadapi saat ini di lapangan masih sangat besar. Setiap kasus memiliki dinamika hukum yang berbeda, mulai dari kesulitan pembuktian, perbedaan bahasa, keterbatasan pemahaman hukum oleh terdakwa, hingga lamanya proses banding.

“Oleh karena itu, koordinasi lintas lembaga menjadi kunci utama dalam memperkuat efektivitas pelindungan hukum dan diplomatik bagi para WNI,” ujar Danang kepada para peserta giat, antara lain perwakilan dari KBRI Kuala Lumpur, KJRI Penang dan KJRI Johor Bahru, Perwakilan Firma Hukum Gooi & Azura, Perwakilan Malaysian Bar Council, dan Delegasi dari Ditjen AHU Kemenkum.

Selain itu, lanjut Danang, penting bagi Pemerintah RI untuk memastikan agar setiap langkah yang diambil tidak hanya reaktif, tetapi juga preventif. Perlu terus diperkuat edukasi hukum dan kesadaran risiko hukum bagi calon pekerja migran agar mereka memahami sepenuhnya konsekuensi dari setiap tindakan di negara tujuan.

“Semoga upaya kita hari ini dapat memperkuat sinergi dan menghasilkan langkah nyata dalam memberikan harapan dan keadilan bagi WNI yang tengah menghadapi situasi sulit di luar negeri, khususnya di Malaysia,” tandas Danang.

Sementara itu, menurut Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum (Sesditjen AHU Kemenkum) RI, Hantor Situmorang, Atase Hukum pada KBRI Kuala Lumpur yang merupakan kepanjangan tangan Ditjen AHU Kemenkum di luar negeri, memiliki peran substantif dari pelindungan WNI, salah satunya terkait isu status kewarganegaraan yang merupakan perhatian Presiden RI Prabowo Subianto.

“Kegiatan ini tidak hanya wujud kepedulian negara terhadap WNI yang terjerat hukuman mati di luar negeri, tetapi memastikan pemahaman dan interpretasi yang tepat terhadap sistem hukum nasional kita, sekaligus menjembatani komunikasi hukum lintas negara, baik dengan otoritas setempat, hingga stakeholders lainnya, seperti profesi hukum di Malaysia,” ucap Hantor.

Lebih lanjut Sesditjen AHU mengatakan, sebagai kepanjangan tangan Ditjen AHU, tentunya Atase Hukum KBRI Kuala Lumpur sudah memahami betul atas layanan Ditjen AHU di bidang pidana, yakni pemberian keterangan ahli, pendapat hukum, grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi yang saat ini juga sedang disusun dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi.

“Tidak lupa juga layanan Ditjen AHU yang berkaitan dengan hukum pidana lintas negara seperti Mutual Legal Assistance, Ekstradisi, dan transfer narapidana,” terang Hantor.

Sesditjen AHU berhadap, rangkaian diskusi hari ini diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi yang komprehensif, yang dapat memperkuat kelembagaan dan tugas fungsi Atase Hukum KBRI Kuala Lumpur untuk menghadapi dinamika dan kompleksitas kasus-kasus WNI di Malaysia, yang dalam beberapa tahun terakhir terus memerlukan perhatian negara secara serius.

“Akhir kata, saya mengajak seluruh peserta untuk memanfaatkan forum ini sebagai momentum memperkuat kolaborasi, menyamakan pemahaman, dan menyusun langkah strategis yang lebih solid demi memastikan bahwa setiap WNI mendapatkan akses pendampingan hukum yang layak dan bermartabat,” pungkas Hantor.

Saat ini, Pemerintah Malaysia tengah menjalankan reformasi sistem hukuman mati, yang membuka peluang untuk mengajukan peninjauan kembali (review) dan permohonan keringanan hukuman (resentencing). Malaysia merupakan salah satu negara dengan sistem hukum yang masih menerapkan hukuman mati bagi sejumlah tindak pidana berat, seperti pembunuhan, narkotika, dan senjata api.

Walaupun Pemerintah Malaysia telah melaksanakan reformasi hukum terhadap mandatory death penalty dan memberikan kewenangan kepada hakim untuk menjatuhkan hukuman alternatif, seperti penjara seumur hidup atau jangka waktu panjang, hukuman mati tetap diberlakukan dalam sistem peradilan Malaysia. Oleh karena itu, penerapannya tetap memerlukan perhatian dan upaya diplomatik yang serius dari pihak Indonesia, terutama bagi WNI yang masih menghadapi ancaman hukuman tersebut.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu, Zulhairi menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap langkah strategis yang dilakukan Atase Hukum KBRI Kuala Lumpur dalam menangani 150 WNI yang terancam hukuman mati di Malaysia. Menurutnya, upaya perlindungan ini merupakan wujud kehadiran negara dalam memastikan setiap WNI mendapatkan hak atas keadilan dan proses hukum yang layak. (HUMAS PADEK)

#KementerianHukum
#KemenkumRI
#KemenkumBengkulu
#KanwilKemenkumBengkulu
#PASTIPADEK
#LayananHukumMakinMudah
#Zulhairi

Bengkulu, 2 Desember 2025 — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu melalui Tim Kerja Harmonisasi II melaksanakan Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang tentang Penyelenggaraan Parkir. Rapat berlangsung di Ruang Rapat Pelayanan Hukum dan dihadiri oleh jajaran DPRD Kabupaten Kepahiang, Dinas Perhubungan, tenaga ahli, serta para Perancang Peraturan Perundang-undangan.

Rapat dibuka oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum, Tongam Renikson Silaban. Dalam sambutannya, beliau menegaskan pentingnya memastikan draft Raperda memenuhi aspek teknis dan substansi agar dapat menjadi instrumen hukum yang efektif.

“Raperda ini harus dirumuskan dengan baik agar dapat mengatur penyelenggaraan parkir yang tertib, modern, dan berkeadilan. Harmonisasi ini menjadi ruang untuk memastikan seluruh norma tersusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Tongam Renikson Silaban.

Ketua Pansus DPRD Kabupaten Kepahiang, Franco Escobar, turut menyampaikan urgensi pembentukan Raperda tersebut.

“Kami berharap Raperda ini mampu menata sistem perparkiran yang lebih aman, nyaman, dan efisien serta memberikan kepastian hukum bagi pengguna layanan. Selain itu, regulasi ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah serta meminimalkan kemacetan,” ungkap Franco Escobar.

Pada sesi pembahasan, Tim Kerja Harmonisasi II memaparkan sejumlah hasil analisis konsepsi, mulai dari penyempurnaan teknik penulisan sesuai regulasi, perumusan ulang norma perjanjian kerja, penyesuaian tarif dengan Perda sebelumnya, hingga penyempurnaan dasar hukum penetapan zona parkir. Rapat juga menyoroti perlunya penambahan penjelasan pasal, perbaikan rumusan kerja sama di luar ruang milik jalan, serta penormaan ulang ketentuan mengenai pertanggungjawaban saat terjadi bencana atau kejadian luar biasa.

Secara substansial, pembahasan berjalan dinamis dan menghasilkan kesepakatan bersama terkait perbaikan teknis maupun materi muatan. Dengan demikian, Raperda dinyatakan telah selesai dibahas pada tahap harmonisasi dan siap dilanjutkan ke tahapan berikutnya.

Tim Kerja Harmonisasi II menegaskan bahwa proses harmonisasi telah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan SOP pengharmonisasian.

Kegiatan ini menunjukkan kolaborasi yang kuat antara Kementerian Hukum Bengkulu dan DPRD Kabupaten Kepahiang dalam memastikan pembentukan regulasi daerah yang berkualitas, responsif, serta berpihak pada kepentingan masyarakat.

 #KementerianHukum

#LayananHukumMakinMudah

#KemenkumBengkulu

#KanwilKemenkumBengkulu

#Zulhairi

Bengkulu, 1 Desember 2025 — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu melalui Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum menyelenggarakan Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Seluma tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal. Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Soekarno dan dihadiri oleh jajaran Pemerintah Kabupaten Seluma serta para Perancang Peraturan Perundang–undangan Kementerian Hukum Bengkulu.

Rapat dibuka oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum, Tongam Renikson Silaban. Dalam sambutannya, beliau menegaskan bahwa Raperda ini telah memenuhi syarat teknis dan substansi untuk dibahas lebih lanjut.

“Raperda ini sudah layak untuk masuk tahap pembahasan harmonisasi. Tugas kita adalah memastikan setiap norma tersusun rapi, tepat, dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi,” ujar Tongam Renikson Silaban.

Pihak Pemerintah Kabupaten Seluma melalui Asisten Pemerintahan dan Kesra, Hendarsyah, menyampaikan pentingnya penyusunan regulasi tersebut sebagai dasar hukum penyelenggaraan penanaman modal di Kabupaten Seluma.

“Raperda ini akan menjadi pedoman strategis dalam memperkuat tata kelola penanaman modal di Kabupaten Seluma. Dengan adanya regulasi ini, arah kebijakan investasi daerah menjadi lebih jelas dan terukur,” ungkap Hendarsyah.

Selanjutnya, tim perancang dari Kementerian Hukum Bengkulu menyampaikan analisis teknis dan substansial terhadap draft Raperda. Hasil analisis menunjukkan bahwa rancangan masih perlu diperbaiki dari sisi teknik penulisan peraturan perundang-undangan serta penyempurnaan materi muatan agar selaras dengan ketentuan normatif yang berlaku.

Diskusi bersama antara para peserta rapat menghasilkan kesepakatan bahwa seluruh perbaikan, baik dari aspek teknis maupun substansi, telah memenuhi kesepahaman bersama. Dengan demikian, draft Raperda Penyelenggaraan Penanaman Modal Kabupaten Seluma dinyatakan telah disempurnakan dan siap melanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya.

Sebagai bentuk tindak lanjut, dilakukan paraf persetujuan bersama pada draft Raperda serta penandatanganan Berita Acara antara Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu dan Pemerintah Kabupaten Seluma. Setelah ini, Kementerian Hukum Bengkulu akan menerbitkan surat selesai harmonisasi sebagai bagian dari proses penyusunan peraturan daerah. Kegiatan ini menunjukkan komitmen Kementerian Hukum Bengkulu dalam mendukung penyusunan regulasi daerah yang berkualitas, terukur, dan selaras dengan sistem hukum nasional.

KementerianHukum

#LayananHukumMakinMudah

#KemenkumBengkulu

#KanwilKemenkumBengkulu

#Zulhairi

Bengkulu – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu, Zulhairi, resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan Notaris Pengganti dalam kegiatan “Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Notaris Pengganti di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu”, yang diselenggarakan pada Selasa (02/12/25).

Pada kesempatan tersebut, Zulhairi melantik Muhammad Aulia Fadhlan sebagai Notaris Pengganti untuk menggantikan sementara Notaris Dian Rismawati, yang sedang menjalani cuti mulai 5 Desember 2025 sampai 2 Februari 2026.

Dalam sambutannya, Zulhairi menegaskan bahwa posisi Notaris Pengganti memiliki kewenangan, tugas, dan tanggung jawab yang sama dengan notaris yang digantikannya. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya profesionalisme, integritas, serta kedisiplinan dalam menjalankan jabatan.

“Notaris pengganti memikul tanggung jawab yang setara dengan notaris. Tetaplah berkomunikasi dengan Majelis Pengawas Wilayah, Majelis Pengawas Daerah, maupun Pengwil INI. Laksanakan tugas dengan berpedoman pada Undang-Undang Jabatan Notaris, berikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, dan selalu patuhi protokol notaris,” ujar Zulhairi.

Ia juga mengingatkan bahwa jabatan notaris merupakan profesi yang membutuhkan ketelitian, kehati-hatian, serta komitmen tinggi terhadap aturan hukum.

“Tanggung jawab ini harus saudara jalankan dengan sebaik-baiknya. Selamat bertugas dan semoga amanah ini dapat dilaksanakan secara profesional,” tambahnya.

Pelantikan tersebut turut dihadiri oleh sejumlah pejabat struktural dan anggota Majelis Pengawas Notaris. Hadir sebagai saksi, Pande Made Handika Riady, Kepala Bidang Pelayanan AHU, bersama Iip Septian, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda. Juga hadir Rahmat Huda, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum dan Nova Harneli, Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, serta Yulian Haidir, Ketua Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Bengkulu.

Dengan dilantiknya Notaris Pengganti ini, Kanwil Kemenkum Bengkulu kembali menegaskan komitmennya dalam memastikan keberlanjutan pelayanan kenotariatan dan perlindungan hukum bagi masyarakat tetap berjalan optimal selama notaris definitif berhalangan. (HUMAS_PASTI_PADEK)

#KementerianHukum #KemenkumRI #KemenkumBengkulu #KanwilKemenkumBengkulu #PASTIPADEK #LayananHukumMakinMudah #Zulhairi

Bengkulu — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu melalui Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum menggelar Rapat Pengharmonisasian terhadap Rancangan Peraturan Bupati Bengkulu Utara tentang Penanggulangan Malaria. Kegiatan berlangsung di Aula Fatmawati pada Senin (01/12).

Rapat dipimpin oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum, Tongam Renikson Silaban, dan dihadiri perwakilan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara, meliputi Asisten II Bupati, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Bagian Hukum, pejabat struktural dan fungsional Dinas Kesehatan, serta para Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum Bengkulu. Dalam pembahasan, dilakukan sejumlah penyempurnaan penting pada substansi rancangan peraturan. Salah satunya adalah perubahan judul dari sebelumnya “Eliminasi Malaria” menjadi “Penanggulangan Malaria” sesuai ketentuan Permenkes 22 Tahun 2022 serta kebutuhan daerah dalam pembatasan endemi dan penanganan kasus malaria.

Selain itu, rapat juga menyoroti peran Dinas Kesehatan dan Puskesmas, urgensi pembentukan Tim Teknis Surveilans Malaria, hingga peninjauan ulang norma kemitraan yang dinilai berpotensi membatasi ruang koordinasi Dinas Kesehatan. Penyempurnaan norma terkait sertifikasi eliminasi malaria oleh Kementerian Kesehatan juga menjadi bagian penting dari hasil pembahasan.

“Pengharmonisasian ini dilakukan untuk memastikan Ranperbup selaras dengan peraturan perundang-undangan dan mampu menjawab kebutuhan daerah. Upaya ini menjadi komitmen Kementerian Hukum Bengkulu dalam mendukung pemerintah daerah mewujudkan regulasi yang berkualitas,” ujar Tongam Renikson Silaban.

Rapat turut melakukan penelusuran kesesuaian batang tubuh, sinkronisasi dengan regulasi terkait, serta perbaikan terhadap rumusan norma agar Ranperbup siap melanjutkan proses penyusunan ke tahap berikutnya.

Sebagai penutup, Tim Kerja Harmonisasi III menyampaikan bahwa proses harmonisasi terhadap Rancangan Peraturan Bupati Bengkulu Utara tentang Penanggulangan Malaria telah selesai dan dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya sesuai mekanisme.

#KementerianHukum

#LayananHukumMakinMudah

#KemenkumBengkulu

#KanwilKemenkumBengkulu

#Zulhairi