Bengkulu – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu Zulhairi didampingi Kadiv Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Tongam Renikson Silaban beserta seluruh Koordinator dan Anggota Kelompok Kerja Pembangunan Zona Integritas dan Tim Sekretariat Pembangunan ZI mengikuti Entry Meeting Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi (RKT-RB) Triwulan II (B-06) Tahun 2026 secara virtual, Senin (15/6) di Aula Soekarno.
Pelaksanaan entry meeting ini merupakan bagian dari upaya pengawasan dan evaluasi terhadap capaian Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum. Kegiatan ini bertujuan memastikan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi berjalan sesuai target yang telah ditetapkan serta mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi.
Dalam arahannya, Inspektur Wilayah II Inspektorat Jenderal, Ignatius Purwanto, dalam arahannya menyampaikan apresiasi atas peningkatan Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum pada tahun 2024 dan 2025. Inspektur Wilayah II menegaskan pentingnya komitmen seluruh unit kerja dalam memenuhi target kinerja Reformasi Birokrasi secara efektif, akuntabel, dan berkelanjutan. Ia juga menekankan bahwa keberhasilan Reformasi Birokrasi memerlukan sinergi dan konsistensi seluruh jajaran dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan.
Pada kesempatan tersebut, disampaikan mekanisme pelaksanaan monitoring dan evaluasi RKT-RB Triwulan II Tahun 2026. Tahapan yang akan dilaksanakan meliputi pemenuhan dan pengunggahan data dukung pada aplikasi E-RB, verifikasi oleh Unit Pembina Eselon I, pelaksanaan monitoring pada 15–19 Juni 2026, evaluasi pada 22–26 Juni 2026, penyusunan Berita Acara Evaluasi, hingga penyampaian Laporan Hasil Evaluasi kepada Inspektur Jenderal dan Menteri Hukum serta penginputan hasil evaluasi pada Portal Reformasi Birokrasi Kementerian PANRB.
Selain itu, disampaikan pula capaian hasil verifikasi data dukung Reformasi Birokrasi per 15 Juni 2026. Koordinator Inspektorat Wilayah II selanjutnya memberikan briefing teknis terkait mekanisme monitoring dan evaluasi, termasuk tata cara penyampaian data dukung, jadwal pelaksanaan, serta aspek-aspek yang menjadi fokus penilaian dalam evaluasi Triwulan II Tahun 2026.
Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh unit kerja dapat terus meningkatkan kualitas implementasi Reformasi Birokrasi, memperkuat akuntabilitas kinerja, serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik.
#KementerianHukum
#KemenkumBengkulu
#KanwilKemenkumBengkulu
#LayananHukumMakinMudah
#KitaMulaiCaraBaru
#PENUHCERIA #CERIA
#Zulhairi
