Bengkulu - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu mengikuti kegiatan Penilaian Kompetensi Pindah Instansi  di Lingkungan Kementerian Hukum Tahun 2025 yang digelar pada Kamis (11/12/25)  secara virtual melalui aplikasi Zoom di Aula Fatmawati. Kakanwil Kemenkum Bengkulu, Zulhairi, hadir langsung untuk memantau jalannya kegiatan dan memastikan proses berlangsung lancar, objektif, dan sesuai standar yang ditetapkan.

Kegiatan diawali dengan laporan Ketua Tim Kerja, Nuriati Marbun, yang menyampaikan bahwa penilaian kompetensi pindah instansi bertujuan untuk memastikan kesesuaian pegawai dengan jabatan yang akan diisi, sekaligus memprediksi kecocokan berdasarkan asesmen objektif yang dilakukan oleh asesor BPSDM.

Pada tahun ini, proses penilaian diikuti oleh 42 peserta secara nasional, dengan Kanwil Kemenkum Bengkulu memperoleh alokasi 2 peserta. Penilaian dilakukan melalui dua aspek utama: Aspek Potensi, mencakup pengukuran kemampuan dasar, kapasitas intelektual, serta karakter psikologis. Dan Aspek Kompetensi, yang menilai perilaku kerja, keterampilan teknis, dan pengetahuan sesuai tuntutan jabatan.

Sambutan berikutnya disampaikan Ketua Tim Pokja Penyelenggara, Dewi Sri Handayani, yang menegaskan bahwa pengembangan SDM menjadi fokus utama pemerintah dalam mendukung misi Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045.

Ia menekankan bahwa proses penilaian kompetensi ini diselenggarakan secara objektif, transparan, dan sesuai standar kompetensi, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan dan menjadi dasar penting dalam penempatan pegawai yang tepat.

“Melalui penilaian ini, diharapkan kita memperoleh gambaran akurat mengenai kompetensi pegawai yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan organisasi,” ujarnya.

Kehadiran langsung Kakanwil Zulhairi dalam memantau jalannya proses asesmen menunjukkan komitmen Kanwil Kemenkum Bengkulu dalam memastikan kegiatan berjalan sesuai ketentuan serta mendukung optimalisasi pembinaan SDM.

Kegiatan penilaian kompetensi ini diharapkan menjadi instrumen strategis dalam memastikan SDM Kemenkum mampu beradaptasi, berintegritas, dan mendukung percepatan pembangunan nasional melalui tata kelola pemerintahan yang semakin efektif.

Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua Tim Pokja Penyelenggara, Asesor BPSDM Hukum, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu, Zulhairi, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Rahmat Huda, Staf SDM dan RT, serta seluruh peserta penilaian kompetensi. (HUMAS_PASTI_PADEK)

#KementerianHukum #KemenkumRI #KemenkumBengkulu #KanwilKemenkumBengkulu #PASTIPADEK #LayananHukumMakinMudah #Zulhairi

Bengkulu – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu terus memperluas kolaborasi untuk memastikan penguatan layanan hukum, fasilitasi pembentukan regulasi, serta diseminasi informasi kepada publik. Upaya ini diwujudkan melalui penandatanganan dua Perjanjian Kerja Sama (PKS) strategis pada hari ini antara Kanwil Kemenkum Bengkulu dengan TVRI Bengkulu serta lima Fakultas Hukum dari perguruan tinggi di Kota Bengkulu.

Penandatanganan dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Bengkulu, Zulhairi, bersama para Dekan dari lima Fakultas Hukum, yakni Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Fakultas Hukum UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Fakultas Hukum Universitas Prof. Dr. Hazairin, S.H, dan Fakultas Hukum Universitas Dehasen Bengkulu.

Kerja sama dengan TVRI Bengkulu mencakup optimalisasi tugas dan fungsi Kanwil, khususnya pada aspek fasilitasi pembentukan peraturan perundang-undangan, pembinaan hukum, serta penyelenggaraan fungsi penyiaran publik. Melalui kemitraan ini, berbagai program layanan hukum, edukasi regulasi, dan agenda strategis Kementerian Hukum akan dikemas dan disiarkan secara lebih luas untuk memperkuat literasi hukum masyarakat.

Zulhairi menyampaikan bahwa sinergi ini menjadi media strategis untuk memastikan masyarakat mendapat informasi yang akurat, mudah dipahami, dan dapat diakses secara luas terkait kebijakan hukum dan regulasi. “TVRI Bengkulu merupakan mitra vital dalam penyebarluasan informasi publik. Kerja sama ini akan meningkatkan transparansi sekaligus memperluas jangkauan edukasi hukum kepada masyarakat,” ujarnya.

Selain itu, Kanwil Kemenkum Bengkulu juga memperkuat hubungan strategis dengan lima Fakultas Hukum se-Kota Bengkulu. Ruang lingkup kerja sama ini meliputi optimalisasi fasilitasi pembentukan peraturan perundang-undangan, pembinaan hukum, serta pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi—yang mencakup pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

PKS ini membuka ruang untuk: kolaborasi riset terkait analisis dan evaluasi peraturan, peningkatan kapasitas akademisi dan praktisi hukum, kegiatan kuliah umum, seminar, dan forum hukum, magang dan praktik mahasiswa dalam program pembinaan hukum, serta penyusunan kajian akademik guna mendukung perumusan kebijakan hukum daerah.

Zulhairi menegaskan bahwa perguruan tinggi merupakan ujung tombak pengembangan kajian hukum yang berbasis akademik. “Kolaborasi ini akan memperkuat kualitas rekomendasi regulasi dan memperluas ruang riset hukum yang aplikatif. Kanwil Kemenkum Bengkulu berkomitmen untuk menjadi laboratorium praktik hukum bagi mahasiswa dan akademisi,” ungkapnya.

Melalui dua kerja sama strategis ini, Kanwil Kemenkum Bengkulu menunjukkan langkah progresif dalam membangun ekosistem hukum yang lebih kuat, kolaboratif, dan berorientasi pada pelayanan publik. Sinergi pemerintah–media–akademisi diharapkan mampu mendorong pembentukan peraturan yang lebih berkualitas, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, dan terwujudnya penyiaran edukatif bagi publik Bengkulu. (HUMAS_PASTI_PADEK)

#KementerianHukum #KemenkumRI #KemenkumBengkulu #KanwilKemenkumBengkulu #PASTIPADEK #LayananHukumMakinMudah #Zulhairi

Bengkulu - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu menyelenggarakan Kegiatan Edukasi Coretax dan Pelaporan SPT Tahunan pada Kamis, 11 Desember 2025, bekerja sama dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bengkulu Dua. Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman menyeluruh kepada ASN mengenai penggunaan sistem Coretax sebagai pembaruan administrasi perpajakan nasional. Perwakilan KPP Pratama Bengkulu Dua menjelaskan bahwa Coretax hadir dengan berbagai keunggulan, seperti penyederhanaan administrasi, peningkatan akurasi data, serta kemudahan pelaporan yang dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Para peserta juga diingatkan untuk memastikan kesiapan data pribadi seperti NPWP dan email agar proses penggunaan Coretax berjalan optimal.

Dalam arahannya, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu, Zulhairi, menegaskan bahwa pelaporan SPT Tahunan melalui Coretax adalah kewajiban yang diamanatkan undang-undang bagi setiap wajib pajak yang memiliki NPWP aktif. Ia menjelaskan bahwa sistem self-assessment mengharuskan setiap warga negara, khususnya ASN, untuk menghitung dan melaporkan pajaknya secara mandiri. Beliau menyampaikan bahwa pemerintah melalui DJP terus mengembangkan Coretax untuk menciptakan layanan yang terintegrasi dan mudah diakses, sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak. ASN juga diharapkan menjadi pelopor kepatuhan pajak sebagai bentuk integritas dan keteladanan bagi masyarakat.

Acara inti diisi dengan pelatihan teknis penggunaan aplikasi Coretax yang dipandu langsung oleh tim dari KPP Pratama Bengkulu Dua. Narasumber terdiri dari Chandra Irawan, Achmad Rizky Prayogo, Dwi Ardiansyah, Wahda Noviliah, dan Ismi Alifia Prisman yang membimbing peserta mulai dari aktivasi akun hingga simulasi pelaporan SPT Tahunan. Pelatihan berlangsung interaktif dengan sesi tanya jawab yang memberikan pemahaman praktis kepada ASN mengenai alur kerja sistem Coretax. Para narasumber memastikan seluruh peserta dapat mengoperasikan aplikasi dengan benar dan memahami perubahan sistem perpajakan yang berlaku.

Melalui kegiatan ini, diharapkan ASN Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu dapat lebih siap menghadapi implementasi penuh Coretax pada tahun pajak mendatang. Selain meningkatkan literasi perpajakan, kegiatan ini juga mendorong budaya kepatuhan pajak di lingkungan instansi dan memperkuat kontribusi ASN terhadap pembangunan nasional melalui kepatuhan administrasi pajak. Kegiatan edukasi ini menjadi langkah penting dalam memastikan bahwa pelaporan SPT Tahunan tidak hanya menjadi kewajiban, tetapi juga bagian dari komitmen ASN sebagai pelayan publik yang berintegritas.

#KementerianHukum
#KemenkumRI
#KemenkumBengkulu
#KanwilKemenkumBengkulu
#PASTIPADEK
#LayananHukumMakinMudah
#Zulhairi

Bengkulu – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu, Zulhairi, resmi melantik dua Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) atas nama Fahriandi dan Tazakrisno. Keduanya dikukuhkan sebagai PPNS dalam lingkungan Pemerintah Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia untuk wilayah kerja Kota Bengkulu. Prosesi pelantikan berlangsung di Aula Soekarno pada Kamis, 11 Desember 2025.

Acara pelantikan turut dihadiri oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Machyudhie, perwakilan Satpol PP Provinsi Bengkulu, Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum, Pande Made Handika, serta para tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Zulhairi menegaskan bahwa jabatan PPNS membawa tanggung jawab besar dalam menjaga wibawa penegakan hukum. Ia menyampaikan bahwa tugas penyidikan bukanlah tugas yang ringan, karena masyarakat menaruh harapan besar kepada PPNS untuk mewujudkan hukum yang berkeadilan serta memastikan terciptanya ketertiban di tengah masyarakat.

Zulhairi menjelaskan bahwa pemberian kewenangan penyidikan kepada PPNS akan membantu mempercepat pengungkapan tindak pidana, mengingat masih banyak kendala yang dihadapi aparat kepolisian, seperti keterbatasan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, sarana prasarana, serta anggaran. Namun demikian, ia mengingatkan bahwa keberadaan banyak institusi penyidik juga berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan apabila tiap lembaga tidak mampu menahan ego sektoral.

Ia menegaskan bahwa sinergi, koordinasi, dan komunikasi antarlembaga merupakan kunci agar proses penegakan hukum tidak terhambat.

“Banyaknya institusi penyidik harus menjadi kekuatan kolaboratif, bukan sumber tarik menarik kewenangan. Profesionalitas dan integritas harus menjadi landasan utama para PPNS dalam menjalankan tugas penyidikan,” ujar Zulhairi dalam sambutannya.

Dengan dilantiknya dua PPNS baru ini, Kanwil Kemenkum Bengkulu berharap kapasitas penegakan hukum di wilayah Kota Bengkulu semakin kuat, terarah, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (HUMAS PASTI PADEK)

Bengkulu – Dalam rangka memperluas pemahaman publik serta memastikan implementasi yang tepat atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu menyelenggarakan kegiatan Insight KUHP Baru pada Kamis, 11 Desember 2025. Kegiatan ini berlangsung di Aula Soekarno Kanwil Kemenkum Bengkulu serta disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube dan Zoom.

Acara tersebut menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, antara lain Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Bengkulu, Zulhairi; Kepala TVRI Bengkulu, Fonda Rafael; Ketua BMA Provinsi Bengkulu, S. Effendi; Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum, Tongam Renikson Silaban; Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Machyudhie; serta perwakilan instansi dan tamu undangan lainnya.

Kegiatan diawali dengan sambutan dari Kepala TVRI Bengkulu, Fonda Rafael, yang menegaskan komitmen lembaganya dalam mendorong literasi hukum masyarakat. “Momentum ini menjadi momen progresif. Kami TVRI Bengkulu menyambut baik kegiatan ini, dan harapannya kegiatan semacam ini—yang memberi informasi kepada masyarakat—akan diperbanyak pada tahun 2026 mendatang. Ini akan membangun masyarakat Indonesia menjadi lebih baik,” ujarnya.

Sambutan berikutnya disampaikan oleh Ketua BMA Provinsi Bengkulu, S. Effendi, yang menyoroti pentingnya harmonisasi antara hukum positif dan hukum adat. “Adat itu modern, ia akan mengalami perubahan. Namun ada nilai-nilai yang tidak akan berubah. Harapannya dalam sosialisasi ini akan meningkatkan kapasitas, bukan hanya untuk hakim adat tetapi juga bagi aparat penegak hukum. Local wisdom harus diperhatikan. Adat bersanding dengan hukum, negara terjaga, keadilan bermartabat. Semoga KUHP dapat berlaku efektif, kami mendukung,” ungkapnya.

Dalam sambutannya sekaligus membuka secara resmi kegiatan, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Bengkulu, Zulhairi, menekankan pentingnya keberadaan KUHP Baru sebagai landasan hukum nasional yang modern. “Keberadaan KUHP baru ini menegaskan kembali peran strategis hukum sebagai pendorong perubahan dan fondasi dalam upaya membangun sistem hukum yang lebih modern, adaptif, dan progresif bagi Indonesia,” jelasnya.

Memasuki acara inti, sosialisasi disampaikan langsung oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum, Tongam Renikson Silaban yang dipandu oleh Host Presenter TVRI, Aldila Vidia. Materi disampaikan secara komprehensif, disertai sesi tanya jawab yang memberikan ruang dialog antara narasumber dan peserta.

Pada penghujung kegiatan, dilaksanakan penandatanganan kerja sama antara Kantor Wilayah Kemenkum Bengkulu dengan TVRI Bengkulu serta Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Kerja sama ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam memperluas penyebarluasan informasi hukum serta memperkuat sinergi antara pemerintah, media, dan akademisi.

Dengan terselenggaranya kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Bengkulu menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan edukasi hukum yang inklusif, responsif, dan relevan dengan dinamika masyarakat, guna mendukung implementasi KUHP Baru secara efektif di daerah. (HUMAS PASTI PADEK)

Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) memperkenalkan pengembangan terbaru Pusat Data Lagu dan Musik (PDLM) melalui laman pdlm.dgip.go.id yang kini hadir dengan jumlah data yang telah terintegrasi dengan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) serta tampilan antarmuka yang lebih ramah pengguna. Pusat data ini merupakan implementasi pasal 5–7 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 (PP 56/2021) tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

“Saya sudah minta DJKI untuk segera menyelesaikan penguatan sistem PDLM agar bisa terintegrasi dengan SILM (Sistem Informasi Lagu dan Musik) milik LMKN,” pinta Supratman dalam Audiensi Audiensi terbuka bersama pelaku industri musik Indonesia yang dilaksanakan pada 31 Oktober 2025 di Graha Pengayoman, Jakarta Selatan silam.

Supratman kala itu menyebut pentingnya pusat data lagu dan musik untuk tata kelola industri musik yang lebih terbuka dan akuntabel. Baginya, seluruh royalti harus kembali kepada pencipta, pemilik hak cipta, maupun hak terkait.

Pembaruan ini memperkuat peran PDLM sebagai pusat informasi musik nasional yang dapat diakses publik untuk memantau, mengawasi, dan memastikan pelindungan atas karya lagu dan/atau musik yang telah tercatat. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Hermansyah Siregar menjelaskan PDLM versi terbaru saat ini memuat lebih dari 149 ribu data pencipta, 521 pelaku pertunjukan, dan 26.823 karya rekaman yang berasal dari dua LMK dan akan diikuti oleh 15 LMK lainnya sehingga jumlah ini akan terus bertambah dan diperbarui sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) PP 56/2021.

“Pengembangan ini merupakan kelanjutan dari PDLM pertama yang telah tersedia sejak November 2022 dan kini disempurnakan agar LMKN dapat mengelola royalti lebih baik. Para pemilik hak cipta/terkait dapat memperoleh informasi dengan lebih cepat, mudah, dan transparan,” terang Hermansyah pada Evaluasi Kinerja DJKI Tahun 2025 di Hotel JS Luwansa, Jakarta, pada 9 Desember 2025.

Adapun data yang bisa dilihat dari situs ini adalah penulis notasi dan/atau melodi, penulis lirik, nama samaran pencipta, hingga pengarah musik. Masyarakat juga dapat melihat data pemegang hak cipta, yaitu penerbit musik, ahli waris pencipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, hingga pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.

Pengembangan PDLM ini memperkuat komitmen DJKI untuk menghadirkan layanan kekayaan intelektual yang modern, transparan, dan berorientasi pada kepentingan pencipta. Sistem pusat data yang lengkap dan mudah diakses merupakan langkah strategis untuk memastikan hak ekonomi para pemilik karya musik dilindungi dan didistribusikan secara adil.

Hermansyah juga mengajak para pencipta lagu, pemilik hak terkait, pengguna komersial, serta masyarakat luas untuk memanfaatkan PDLM sebagai rujukan utama identifikasi karya musik. Dengan memastikan karya tercatat dan terpantau secara terbuka, ekosistem musik Indonesia diharapkan semakin sehat, kompetitif, dan berkelanjutan.

“Terakhir, saya ingin menyampaikan kembali arahan Menteri Hukum kepada para pencipta, pemilik hak cipta dan hak terkait untuk mencatatkan karya di DJKI serta memilih LMK yang sudah proven dalam mengelola royalti Anda,” pungkasnya.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu, Zulhairi, menyambut baik peluncuran PDLM versi terbaru ini sebagai langkah strategis memperkuat ekosistem perlindungan hak cipta di Indonesia, khususnya di daerah.

“Pengembangan Pusat Data Lagu dan Musik ini bukan hanya capaian teknologi, tetapi merupakan wujud nyata komitmen pemerintah untuk memastikan bahwa para pencipta dan pemilik hak terkait memperoleh hak ekonomi mereka secara adil,” ujar Zulhairi.

Ia menegaskan bahwa Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu siap mendukung penuh transformasi layanan digital DJKI, termasuk mendorong para pencipta dan pelaku industri musik lokal di Bengkulu untuk lebih aktif mencatatkan karya mereka.

#KementerianHukum
#KemenkumRI
#KemenkumBengkulu
#KanwilKemenkumBengkulu
#PASTIPADEK
#LayananHukumMakinMudah
#Zulhairi

Bengkulu – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu menyelenggarakan Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati Bengkulu Tengah tentang Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) Tahun 2025–2028 pada Rabu, 10 Desember 2025, bertempat di Ruang Rapat Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Bengkulu.

Rapat dipimpin langsung oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum, Tongam Renikson Silaban, yang membuka kegiatan dengan menyampaikan apresiasi atas komitmen Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah dalam menyiapkan regulasi perencanaan penanganan kawasan kumuh secara terarah dan terukur. Dalam sambutannya, beliau menegaskan pentingnya proses harmonisasi sebagai bagian dari penjaminan kualitas regulasi daerah.
“Harmonisasi merupakan tahapan krusial untuk memastikan setiap rancangan peraturan selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta prinsip pembentukan peraturan yang baik,” ujar Tongam.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah beserta jajaran, Kepala Bagian Hukum Pemda Kabupaten Bengkulu Tengah, Perancang Peraturan Perundang-Undangan Pemda Bengkulu Tengah, serta Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kanwil Kemenkum Bengkulu (TKK II).

Dalam sambutannya, Kepala Bappeda Kabupaten Bengkulu Tengah menyampaikan bahwa penyusunan RP2KPKPK merupakan langkah strategis untuk mewujudkan penanganan kawasan kumuh secara menyeluruh dan berkelanjutan.
“Upaya pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh harus dirancang melalui dokumen yang komprehensif, terpadu, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta arah pembangunan daerah,” tegasnya.

Selanjutnya, Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda, Iip Septian, memaparkan hasil telaah harmonisasi yang meliputi aspek substansi dan teknik penyusunan peraturan. Beberapa penyesuaian penting yang disampaikan antara lain penambahan dasar hukum berupa Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025–2029, penyelarasan rumusan konsideran menimbang sesuai regulasi terbaru, koreksi atas ketidaksesuaian antara rancangan peraturan dengan dokumen pendukung, serta penetapan sistematika yang lebih tepat dan konsisten.

Melalui pembahasan bersama, tim harmonisasi Kanwil Kemenkum Bengkulu dan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah menyepakati bahwa rancangan peraturan tersebut perlu disempurnakan kembali. Pemerintah daerah diminta menyiapkan revisi draf beserta dokumen pendukung yang telah disesuaikan dalam jangka waktu lima hari kerja sebelum masuk ke tahapan finalisasi.

Rapat Harmonisasi Raperbup RP2KPKPK Tahun 2025–2028 kemudian resmi ditutup oleh Tongam Renikson Silaban, yang kembali menegaskan komitmen Kanwil Kemenkum Bengkulu dalam mendukung penyusunan regulasi daerah yang berkualitas dan implementatif. (HUMAS PASTI PADEK)

Bengkulu – Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Dharma Wanita Persatuan (HUT DWP) ke-26 Tahun 2025, Dharma Wanita Persatuan Kementerian Hukum Republik Indonesia menggelar acara puncak dengan tema “Peran Strategis Dharma Wanita Persatuan dalam Pendidikan Anak Bangsa untuk Indonesia Emas 2045”. Kegiatan tersebut berlangsung di Graha Pengayoman, Kantor Kementerian Hukum, pada Rabu (10/12/2025) dan diikuti secara virtual oleh Ibu Yani Tania Zulhairi beserta Kepala Kantor Wilayah Zulhairi dan para anggota DWP Kantor Wilayah Kemenkum Bengkulu dari Aula Fatmawati.

Acara diawali dengan sambutan dari Ibu Ully Nico Afinta, yang menyampaikan ucapan "Selamat Hari Dharma Wanita Persatuan ke-26" serta menegaskan pentingnya peran DWP dalam mendukung kualitas keluarga, terutama melalui pendidikan. Beliau juga menyinggung kegiatan sosial yang dilakukan DWP Kemenkum berupa bantuan bagi korban bencana di Sumatera. “Semoga bantuan ini membawa manfaat dan menjadi wujud nyata kepedulian kita,” ujarnya.

Kemudian Ibu Ully Nico Afinta, juga membacakan sambutan dari Ibu Ida Budi Gunadi Sadikin, Ketua Umum Dharma Wanita Persatuan (DWP) Pusat. Dalam arahannya, beliau menekankan penguatan visi DWP agar mampu berkontribusi dalam membangun generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045. “Ke depan, organisasi DWP harus semakin aktif dalam kegiatan yang mendorong pendidikan keluarga. Tidak hanya solid dalam struktur, tetapi juga produktif dalam karya dan kontribusi,” ungkapnya.

Agenda kemudian berlanjut dengan pemutaran video dari para penasihat DWP, yakni Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas serta Wakil Menteri Eddy O.S. Hiariej. Dalam pesannya, mereka mengajak seluruh anggota DWP untuk terus memperkuat solidaritas dan partisipasi dalam mendukung terciptanya keluarga yang cerdas, berkualitas, dan berkarakter.

Sebagai simbol rasa syukur atas perjalanan 26 tahun DWP, dilakukan prosesi pemotongan tumpeng secara simbolis yang menjadi bagian penting dalam rangkaian peringatan HUT DWP setiap tahun.

Memasuki sesi akhir, acara dilanjutkan dengan talk show bertema “Fraud Banking Trend Nowadays” menghadirkan narasumber Wani Sabu, Ketua Komite Fraud Perbanas sekaligus Senior Adviser Fraud Banking Investigation BCA. Sesi ini memberikan pemahaman mengenai tren kejahatan perbankan modern serta langkah-langkah pencegahannya, terutama di tengah maraknya penggunaan layanan digital.

Melalui peringatan HUT DWP ke-26 tahun ini, diharapkan Dharma Wanita Persatuan dapat semakin memperkuat perannya dalam membangun generasi cerdas dan berdaya saing, serta menjadi pilar penting dalam meraih cita-cita Indonesia Emas 2045. (HUMAS PASTI PADEK)

Bengkulu – Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah bersama Kementerian Hukum (Kemenkum) Bengkulu resmi menyelesaikan proses harmonisasi dua Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) penting, yaitu Ranperbup Penetapan Kelas Jabatan serta Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (TPPNS). Rapat harmonisasi digelar pada Selasa, 9 Desember 2025, di Ruang Rapat Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kemenkum Bengkulu, para perancang peraturan, serta perwakilan Pemkab Bengkulu Tengah, termasuk Staf Ahli Bupati, Inspektur Daerah, Bagian Organisasi, dan Bagian Hukum.

Perwakilan Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa penyusunan kedua Ranperbup ini merupakan tindak lanjut dari rekomendasi Kementerian PANRB, terutama terkait pembaruan nomenklatur jabatan, penyesuaian jabatan fungsional, dan rekonsiliasi data ASN tahun 2025.

Tim Harmonisasi 1 Kemenkum Bengkulu memberikan sejumlah catatan penting. Pada Ranperbup Penetapan Kelas Jabatan, Tim menekankan perlunya penyederhanaan batang tubuh peraturan agar hanya memuat ketentuan pokok, sementara lampiran teknis harus disesuaikan dengan format rekomendasi resmi Kementerian PANRB. Beberapa ketentuan, termasuk Pasal 2 ayat (1) huruf a–c, disebut perlu diperbaiki demi penguatan substansi.

Adapun terhadap Ranperbup Perubahan Kedua Perbup TPPNS, Tim menyampaikan bahwa bagian Menimbang perlu diperjelas dengan menegaskan tujuan perubahan, yaitu meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil sesuai kebijakan pengelolaan kinerja dan kebutuhan daerah. Penyelarasan dengan regulasi terbaru juga ditekankan agar implementasi tidak menimbulkan disharmonisasi.

Di akhir pertemuan, seluruh peserta rapat sepakat terhadap hasil pembahasan dan melakukan pembubuhan paraf serta penandatanganan Berita Acara Harmonisasi. Kemenkum Bengkulu akan segera menerbitkan surat selesai harmonisasi sebagai langkah akhir menuju penetapan regulasi.

Selesainya proses ini menandai kemajuan signifikan Pemkab Bengkulu Tengah dalam memperkuat tata kelola kepegawaian dan meningkatkan kualitas kesejahteraan ASN di wilayahnya.

#KementerianHukum
#KemenkumRI
#KemenkumBengkulu
#KanwilKemenkumBengkulu
#PASTIPADEK
#LayananHukumMakinMudah
#Zulhairi

Bengkulu – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu melaksanakan kegiatan Pengumpulan Pakaian Bekas Layak Pakai sebagai bentuk kepedulian sosial terhadap masyarakat yang terdampak bencana alam di wilayah Sumatera, Selasa (09/12/2025). Kegiatan yang dipusatkan di Bagian SDM dan Rumah Tangga tersebut mendapat dukungan penuh dari seluruh jajaran pejabat dan pegawai.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu, Zulhairi bersama Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Machyudhie, Kepala Divisi P3H, Tongam R. Silaban, Kabag TU dan Umum, Rahmat Huda serta para pegawai turut hadir menyampaikan dukungan dan partisipasi dalam kegiatan solidaritas ini. Pengumpulan pakaian dilakukan sebagai tindak lanjut atas arahan Menteri Hukum melalui Surat Nomor 12 Tahun 2025 tentang pemanfaatan pakaian dinas yang sudah tidak digunakan lagi oleh Aparatur Sipil Negara.

Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Bengkulu berharap dapat memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat di Provinsi Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara yang saat ini tengah menghadapi masa sulit akibat bencana. Donasi yang diterima tidak hanya berupa pakaian dinas, tetapi juga pakaian non-seragam dan berbagai barang layak pakai lainnya.

Setelah dilakukan pendataan oleh Bagian SDM dan Rumah Tangga, terkumpul total ratusan barang bantuan, antara lain: Celana Dewasa 259 pcs, Kerudung/Jilbab 126 pcs, Baju Dewasa 241 pcs, Pakaian Anak 302 pcs, Sepatu 6 pcs, Mukena 2 pcs, Handuk 2 pcs, Mainan 2 pcs dan Boneka 1 pcs. Seluruh bantuan yang telah didata dikirim melalui ekspedisi JNE untuk kemudian disalurkan kepada para korban bencana. Langkah ini sekaligus menjadi bentuk nyata solidaritas jajaran Kanwil Kemenkum Bengkulu dalam mendukung pemulihan para penyintas bencana.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada seluruh pegawai yang telah menunjukkan kepedulian dan semangat berbagi. Ia berharap bantuan yang terkumpul dapat memberikan manfaat dan meringankan beban masyarakat yang terdampak.

“Kepedulian ini menjadi wujud nyata solidaritas kita sebagai bagian dari Kementerian Hukum dan HAM. Semoga apa yang kita berikan dapat membantu saudara-saudara kita yang sedang menghadapi musibah dan menjadi amal kebaikan bagi kita semua,” ujarnya.

Dengan berakhirnya kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Bengkulu menegaskan komitmennya untuk terus mengambil peran aktif dalam aksi-aksi sosial serta mendukung program kemanusiaan di seluruh wilayah Indonesia. (HUMAS_PASTI_PADEK)