Kab. Seluma – Pemerintah Kabupaten Seluma bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu menyelenggarakan Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi terhadap Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) Seluma tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Air Periukan dan Sukaraja Tahun 2025–2045.

Kegiatan yang dilaksanakan di Ruang Rapat Bupati Kabupaten Seluma ini dibuka oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Bengkulu, Tongam Renikson Silaban. Rapat ini bertujuan untuk menyempurnakan dan memantapkan konsepsi substansi serta legal drafting dalam Raperbup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rapat harmonisasi ini merupakan tindak lanjut dari Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma Nomor: 180/35/B.2/2025 tanggal 9 April 2025 perihal permohonan harmonisasi terhadap Raperbup tersebut. Dari hasil diskusi dan pengkajian yang dilakukan, masih diperlukan penyempurnaan dalam teknik penulisan serta penggunaan bahasa baku dan jelas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Harapannya rapat ini dapat mempercepat proses penetapan Peraturan Bupati yang berkualitas dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, guna mendukung perencanaan tata ruang wilayah yang tertib, terpadu, dan berkelanjutan di Kabupaten Seluma dan telah dicapai kesepakatan bahwa perbaikan Raperbup selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari kerja.

Hadir dalam kegiatan Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Seluma (Hendarsyah), Kabag Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma (Nurpadliya) dan staf, Koordinator PTSP DPMPTSP Kabupaten Seluma (Ansori Jaya), Fungsional Bappeda Kabupaten Seluma (Fardian Kesuma), Kabid Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Seluma (Doves Zetroni), Kabid Perumahan Dinas Perumahan Pemukiman perhubungan Kabupaten Seluma (Azfit Ariyato), Fungsional Dinas Lingkungan Hidup (Benny), Kabid Penyuluhan Dinas Perizinan Kabupaten Seluma (Afriadi) dan Perancang Perundang-undangan Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu (Jisi Nasistiawan, Dwita Fransisca, Anita Afriani dan Rama Apriansyah). (HUMAS/Ed. JE).

Kaur – Dalam upaya memperkuat pelindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sekaligus mendorong percepatan reformasi hukum di daerah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Bengkulu, Sasmita, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Kaur, Rabu,23 April 2025.

Didampingi Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Tongam Renikson Silaban, Sasmita bertemu langsung dengan Wakil Bupati Kaur, Abdul Hamid, bersama jajaran pejabat daerah. Kehadiran mereka disambut hangat, menandai komitmen bersama dalam membangun sistem hukum yang lebih kuat dan inklusif.

Tak sekadar kunjungan biasa, agenda ini menjadi ruang strategis membahas dua hal penting: pengawasan atas pelindungan HKI di daerah serta pelaksanaan Indeks Reformasi Hukum (IRH) — sebuah instrumen yang mengukur kinerja dan komitmen daerah dalam mewujudkan tata kelola hukum yang transparan, sederhana, dan efektif.

“Banyak potensi kekayaan intelektual di Kaur—baik dari sektor UMKM, budaya lokal, hingga inovasi masyarakat. Tugas kita memastikan semua itu terlindungi secara hukum dan mampu memberi manfaat ekonomi nyata,” ujar Sasmita dalam pertemuan tersebut.

Tak kalah penting, Sasmita juga menyoroti pentingnya IRH sebagai tolak ukur sejauh mana daerah telah melangkah dalam reformasi hukum. “Ini bukan sekadar angka, tapi cerminan dari keberanian daerah dalam membenahi sistem hukum yang berbelit menjadi lebih ramah, efisien, dan terpercaya,” tambahnya.

Wakil Bupati Kaur, Abdul Hamid, menyatakan dukungan penuh terhadap inisiatif ini. Ia menilai penguatan HKI dan IRH sejalan dengan visi pemerintah daerah dalam menciptakan iklim investasi yang sehat dan mendukung kemajuan daerah. “Kami siap bersinergi, karena kami percaya hukum yang baik adalah fondasi pembangunan yang berkelanjutan,” ucapnya.

Kegiatan ini menegaskan pentingnya kolaborasi antara pusat dan daerah dalam membangun sistem hukum yang bukan hanya kuat di atas kertas, tapi juga hadir nyata di tengah masyarakat. (HUMAS/ed.JE)

Kabupaten Kaur — Pemerintah Kabupaten Kaur melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menyelenggarakan kegiatan Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi terhadap Rancangan Peraturan Bupati (Perbup) Kaur tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tahun 2025. Rapat dilaksanakan pada Rabu, 23 April 2025, bertempat di Ruang Rapat Bappeda Kabupaten Kaur.

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu, Tongam Renikson Silaban, dan dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan yang terkait dengan penyusunan peraturan dimaksud.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kaur, Noprin A, Kepala Bagian Hukum Setda Kaur, Dasrul, serta perwakilan dari BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Bengkulu, Erik, Perwakilan Bappeda dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kaur, serta para Perancang Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Bengkulu, yakni Jisi Nasistiawan, Dwita Fransisca, Anita Afriani, dan Rama Apriansyah.

Pelaksanaan rapat ini merupakan tindak lanjut dari Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Kaur Nomor 100.3/583/SETDA.BH/2025 tanggal 21 April 2025, yang memuat permohonan untuk dilakukan harmonisasi terhadap rancangan peraturan tersebut.

Dalam rapat, dibahas berbagai masukan dan koreksi teknis terhadap rancangan Perbup, di antaranya:
1. Penyempurnaan teknik penulisan dan penggunaan ragam bahasa yang baku dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
2. Perbaikan dalam penyusunan konsiderans "Menimbang" dan dasar hukum "Mengingat";
3. Konsistensi dalam penggunaan istilah hukum dan administratif;
4. Penyusunan materi muatan yang lebih tepat dan terstruktur;
5. Teknik pengacuan pasal yang harus sesuai kaidah normatif;
6. Penghapusan Bab Sanksi Administratif, dengan pemindahan ketentuan sanksi ke bagian pasal terkait langsung.

Pada akhir rapat, disepakati bahwa instansi pemrakarsa akan melakukan perbaikan terhadap Rancangan Perbup tersebut dalam jangka waktu paling lama lima (5) hari kerja, sebagai bagian dari komitmen bersama untuk mewujudkan peraturan yang berkualitas dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Rapat ini diharapkan menjadi langkah awal yang kuat untuk menjamin perlindungan ketenagakerjaan di Kabupaten Kaur melalui regulasi yang terstruktur dan berpihak pada kesejahteraan tenaga kerja. (HUMAS/ed.JE)

Lebong (21/04/2025) – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Bengkulu kembali menghadirkan program inovatif Jemput “BERKAH” (BErbadan Hukum, Ramah KAntong dan Halal) yang menyasar langsung pelaku usaha mikro di Kabupaten Lebong.

Bertempat di Pasar Tradisional Modern (PTM) Lebong, layanan Pendaftaran Perseroan Perorangan ini mendapat sambutan positif dari masyarakat dan dukungan penuh dari Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Lebong, Yepi Purwanti, serta Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Kabupaten Lebong, Agus Suriyadi.

Kegiatan yang berlangsung pada Senin (21/4) pukul 13.30 WIB ini merupakan bentuk nyata komitmen Kanwil Kemenkum Bengkulu dalam mendekatkan layanan hukum ke masyarakat, khususnya para pelaku usaha kecil dan ekonomi kreatif. Dalam pelaksanaannya, Tim AHU (Administrasi Hukum Umum) turut membagikan brosur, leaflet, dan pamflet sekaligus membuka layanan konsultasi langsung kepada pelaku usaha.

Hasilnya, sebanyak lima UMKM berhasil mendapatkan sertifikat Pendaftaran Perseroan Perorangan. Ini menjadi tonggak penting bagi pelaku usaha di Lebong dalam meningkatkan kredibilitas dan kepastian hukum usaha mereka.

"Kami ingin memastikan bahwa pelaku UMKM di Lebong tidak hanya tumbuh secara ekonomi, tetapi juga memiliki fondasi hukum yang kuat," ujar Kepala Bidang Pelayanan AHU, Pande Made Handika Riady

Tak hanya sampai di sini, kegiatan ini juga menandai komitmen berkelanjutan antara Kemenkum Bengkulu dan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Lebong dalam memperluas akses legalitas usaha. Sinergi ini akan terus diperkuat guna menciptakan iklim usaha yang sehat dan berdaya saing.

Dengan legalitas yang kuat, UMKM diharapkan semakin percaya diri untuk berkembang, berekspansi, dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Bengkulu (23/04/25) — Dalam upaya meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya kekayaan intelektual di kalangan generasi muda, kegiatan RuKI Goes to Pesantren sukses digelar di Pondok Pesantren Al-Qur’an Harsalakum, Kota Bengkulu. Mengusung tema “Tingkatkan Literasi Kekayaan Intelektual Sejak Dini, Wujudkan Generasi Muda Kreatif dan Inovatif”, acara ini disambut antusias oleh para santri.

Acara dibuka secara resmi oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Machyudhie, yang dalam sambutannya menyampaikan pentingnya edukasi kekayaan intelektual sejak usia dini.

“Generasi muda, khususnya para santri, memiliki potensi besar untuk menjadi inovator dan kreator. Melalui kegiatan ini, kami berharap mereka bisa mengenal dan menghargai karya cipta serta hak atas kekayaan intelektual mereka sendiri,” ujar Machyudhie dalam pembukaan acara.

Turut hadir mendampingi, Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Nova Harneli, Analis Kekayaan Intelektual Ahli Madya, Suriyanti, serta Kepala Madrasah Tsanawiyah Ponpes Al-Qur’an Harsalakum. Dalam sambutannya, pimpinan pesantren menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas kehadiran tim RuKI.

“Kami sangat berterima kasih atas kunjungan dan ilmu yang dibawa oleh Kementerian Hukum. Ini adalah kesempatan berharga bagi para santri kami untuk memahami bahwa kreativitas juga bisa dilindungi secara hukum,” ungkap Kepala Ponpes Al-Qur’an Harsalakum.

Dalam sesi utama, Zabidin, selaku Penyuluh Hukum Ahli Madya sekaligus narasumber dari Guru Kekayaan Intelektual (RuKI), menyampaikan materi dengan pendekatan yang komunikatif dan interaktif. Ia membahas berbagai topik seperti pengertian kekayaan intelektual, manfaat, ruang lingkup, dan contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Acara semakin meriah dengan sesi tanya jawab berhadiah. Para peserta yang aktif dan mampu menjawab pertanyaan mendapatkan doorprize menarik, dan tiga santri beruntung berhasil membawa pulang hadiah utama.

Salah satu santri menyampaikan harapannya,

“Semoga kegiatan seperti ini bisa terus berlanjut dan kami bisa belajar lebih dalam lagi tentang kekayaan intelektual.”

Dengan kegiatan ini, RuKI berhasil menanamkan kesadaran sejak dini akan pentingnya melindungi ide, inovasi, dan karya melalui jalur hukum. Sebuah langkah awal membangun generasi muda pesantren yang kreatif, inovatif, dan melek hukum. (HUMAS)

Kab. Bengkulu Selatan - Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Tongam Renikson Silaban membuka jalannya Rapat Fasilitasi Harmonisasi yang membahas Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis. Kegiatan ini dilangsungkan pada Selasa (22/4/2025) di ruang rapat Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan.

Dalam sambutannya, Kepala Divisi P3H Tongam Renikson Silaban menekankan pentingnya harmonisasi sebagai tahapan krusial dalam memastikan keselarasan substansi dan teknik penulisan peraturan. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan, Didi Ruslan menyampaikan urgensi penyusunan Raperbup sebagai landasan hukum penanggulangan TBC yang sistematis dan terintegrasi di daerah.

Tim Kerja Harmonisasi II (TKH II) kemudian memaparkan hasil harmonisasi awal terhadap draf Raperbup. Dalam diskusi, peserta rapat sepakat bahwa judul Raperbup perlu disesuaikan dan beberapa perbaikan juga disarankan baik dari aspek teknik penulisan maupun substansi. Fokus utama yang akan diatur dalam Raperbup ini mengacu pada kewenangan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 dan Permenkes Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan TBC.

Dinas Kesehatan sebagai pemrakarsa diminta untuk segera melakukan perbaikan terhadap draf Raperbup sesuai dengan catatan dan saran dalam rapat harmonisasi. Batas waktu penyempurnaan ditetapkan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak rapat dilaksanakan.Langkah ini diharapkan menjadi pondasi kuat bagi penanggulangan TBC yang lebih terstruktur dan berkelanjutan di Kabupaten Bengkulu Selatan.

Turut hadir dalam kegiatan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, Direktur Rumah Sakit Hasan Damra Bengkulu Selatan, Badan Perencanaan daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dan Perancang Peraturan Perundang-Undangan (TKH II).

Rejang Lebong – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu melalui Tim Fungsional Penyuluh Hukum turut berpartisipasi dalam Rapat Panitia Seleksi Daerah (Panselda) Peacemaker Justice Award (PJA) 2025 Tingkat Kabupaten Rejang Lebong, yang berlangsung pada Selasa, 22 April 2025 bertempat di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Rapat ini dipimpin oleh Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Rejang Lebong, Pranoto, S.H., M.Si., selaku Ketua Panselda PJA Kabupaten Rejang Lebong. Agenda utama kegiatan adalah melakukan seleksi administrasi dan penilaian substansi terhadap calon peserta PJA dari wilayah Kabupaten Rejang Lebong.

Sebanyak delapan peserta mengikuti proses seleksi, yaitu:
1. Fauzi Eka Putra (Lurah Air Putih Lama),
2. H. Bahri (Kepala Desa Suban Ayam),
3. Putra Jaya (Kepala Desa Batu Dewa),
4. Agusman (Kepala Desa Rimbo Recap),
5. Jemingan (Kepala Desa Teladan),
6. Sujoko Fitraono (Kepala Desa Suka Marga),
7. Pati Nasarani (Kepala Desa Turan Baru),
8. Bambang Irawan (Kepala Desa Tanjung Dalam).

Adapun Dua aspek utama yang menjadi dasar seleksi meliputi Penilaian Administrasi, melalui verifikasi kelengkapan dokumen peserta seperti KTP, foto, SK pengangkatan, SK Posbakum, serta dokumen lain yang diunggah melalui aplikasi PJA dan Penilaian Substansi, berdasarkan pengalaman peserta dalam menangani sengketa melalui mediasi. Bukti yang dinilai mencakup narasi kasus, dokumentasi video mediasi, pranala/link, serta pemberitaan di media sosial.

Rapat dihadiri oleh sejumlah pejabat dan perwakilan instansi terkait, di antaranya Suradi, S.P., M.Si (Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa), Indra Hadi Winata, S.H., M.T (Kepala Bagian Hukum Setda), Arizel Saputra (Kepala Bagian Pemerintahan Setda), Ferawati, S.H. (Subkoordinator Dokumentasi dan Informasi Bagian Hukum), Cekra Fajriansyah Putra, S.H. (Subkoordinator Bantuan Hukum Setda) beserta Tim Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkum Bengkulu (Fajri Alamsah, Yatna, Eliya Mayang Sari).

Dari hasil penilaian, Panselda menyatakan bahwa seluruh peserta memenuhi kriteria dan direkomendasikan untuk mengikuti tahap selanjutnya, yaitu Peacemaker Training yang akan dilaksanakan secara daring pada tanggal 20 hingga 22 Mei 2025. Rekomendasi ini dituangkan secara resmi dalam Berita Acara dan telah ditandatangani oleh seluruh anggota Panselda.

Keterlibatan Kanwil Kemenkum Bengkulu dalam kegiatan ini menjadi wujud sinergi antarinstansi dalam mendorong penyelesaian sengketa berbasis mediasi dan pendekatan damai. PJA menjadi ruang apresiasi bagi para kepala desa dan lurah yang telah berkontribusi dalam mewujudkan keadilan restoratif di tengah masyarakat. (HUMAS/ed.JE)

Mukomuko – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu menunjukkan komitmennya dalam mendukung penyelesaian sengketa berbasis keadilan restoratif dengan turut berpartisipasi dalam Rapat Panitia Seleksi Daerah (Panselda) Peacemaker Justice Award (PJA) 2025 tingkat Kabupaten Mukomuko. Rapat yang dilaksanakan pada Selasa, 22 April 2025 ini bertempat di Ruang Rapat Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko.

Rapat dipimpin oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Mukomuko, Agus Sumarno, dan dihadiri oleh sejumlah pejabat daerah serta Tim Penyuluh Hukum dari Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari proses seleksi administrasi dan penilaian substansi terhadap calon peserta PJA 2025 dari Kabupaten Mukomuko.

Dua kepala desa dari Kecamatan Ipuh, yakni Mustarrudin (Kepala Desa Pulai Payung) dan Purnamawati (Kepala Desa Pulau Makmur), menjadi peserta dalam seleksi tersebut. Penilaian dilakukan secara menyeluruh, mencakup kelengkapan dokumen administrasi melalui aplikasi PJA serta evaluasi substansi berdasarkan pengalaman mereka dalam menyelesaikan sengketa di masyarakat. Bukti pengalaman yang disertakan meliputi narasi, video dokumentasi mediasi, pranala (link) digital, dan dokumentasi dari media sosial.

Turut hadir dalam rapat ini antara lain Kepala Bagian Hukum Setda Mukomuko selaku Ketua Panselda, M. Arpi; Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ujang Slamet; Kepala Bidang SDM dan Teknologi Tepat Guna (TTG), Bambang; serta Tim Fungsional Penyuluh Hukum dari Kanwil Kemenkum Bengkulu yang terdiri dari Yulian Haidir, Maman Wira Atmaja, dan Firman Dwipinto.P.

Rapat ini dilandasi oleh Surat Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-UM.01.01-42 tanggal 10 Maret 2025 tentang Penyelenggaraan Peacemaker Training dan PJA 2025, serta Surat Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 100-164 Tahun 2025 tentang Pembentukan Panselda PJA Kabupaten Mukomuko.

Hasil rapat menyepakati bahwa kedua peserta layak untuk melanjutkan ke tahapan selanjutnya, yakni Peacemaker Training yang akan diselenggarakan secara daring pada tanggal 20 hingga 22 Mei 2025. Keputusan ini dituangkan secara resmi dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh seluruh anggota Panselda.

Partisipasi aktif Kanwil Kemenkum Bengkulu dalam kegiatan ini menjadi bukti nyata kontribusi institusi dalam mendorong terciptanya budaya damai dan penyelesaian konflik secara konstruktif di tingkat desa. (HUMAS/ed.JE)

Jakarta – Film animasi terbaru Indonesia, 'Jumbo' yang melibatkan lebih dari 420 kreator lokal dari berbagai daerah ternyata menyimpan banyak kisah menarik mengenai peran perempuan di balik layarnya. Dari total kreator yang terlibat dalam berbagai tahapan produksi, mulai dari pengembangan visual hingga pasca-produksi, sekitar 15 persen di antaranya adalah perempuan.

Keterlibatan perempuan dalam produksi film 'Jumbo' tidak hanya terbatas pada jumlah, tetapi juga pada posisi kunci. Dua produser film ini, Anggia Kharisma dan Novia Puspa Sari, bukanlah nama baru dalam industri perfilman keluarga Indonesia. Sebelumnya, keduanya telah sukses memproduseri film-film populer seperti 'Keluarga Cemara', 'Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini', dan 'Nussa the Movie'.

Menurut Novia Puspa Sari, salah satu produser 'Jumbo', kontribusi perempuan sangat signifikan dalam mewujudkan film ini. Baginya, ‘Jumbo’ adalah mimpi yang terwujud berkat dedikasi dari banyak pihak, termasuk kontribusi luar biasa dari para perempuan.

“Dalam proses produksinya yang berlangsung lebih dari lima tahun, banyak talenta perempuan yang terlibat di berbagai lini, baik dari sisi kreatif maupun manajemen produksi. Peran dan kontribusi mereka adalah salah satu alasan mengapa ‘Jumbo’ bisa menjadi kisah yang hangat, penuh makna, dan begitu dekat di hati banyak penonton," ujar Novia pada 21 April 2025 di Jakarta.

Lebih lanjut, peran perempuan juga terlihat dalam perumusan ceritanya. Salah satunya Widya Arifianti, yang berperan dalam penulisan naskah 'Jumbo' bersama Ryan Adriandhy selaku sutradara film tersebut. Tidak hanya itu, salah satu pengisi lagu dalam film ini adalah aktris sekaligus penyanyi ternama Bunga Citra Lestari, yang turut andil sebagai pengisi suara Ibu Don, salah satu karakter penting dalam film ‘Jumbo’.

Kontribusi signifikan perempuan dalam film 'Jumbo' mendapatkan apresiasi Direktur Hak Cipta dan Desain Industri Agung Damarsasongko. Agung mengatakan bahwa keterlibatan aktif perempuan dalam industri kreatif termasuk animasi, adalah hal yang sangat positif dan perlu terus didorong.

“Kontribusi perempuan dalam penciptaan karya membawa perspektif yang kaya dan beragam, yang pada akhirnya memperkaya kualitas karya yang dihasilkan. Film 'Jumbo' menjadi salah satu bukti nyata bagaimana talenta perempuan Indonesia mampu memberikan dampak yang besar," ucap Agung saat ditemui di Kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum.

Sebagai pesan penutup dalam rangka memperingati Hari Kartini, Novia Puspa Sari menyampaikan harapannya bagi para animator perempuan di Indonesia untuk terus bermimpi, tidak takut gagal, dan percaya pada proses.

“Dunia animasi butuh lebih banyak suara dan perspektif perempuan, jadi jangan ragu untuk bersinar dan terus berkarya." ujar Novi.

Terakhir, Agung juga berpesan untuk seluruh kreator Indonesia untuk selalu melindungi kekayaan intelektual yang telah diciptakan. Pelindungan hukum terhadap karya sangat krusial dalam mewujudkan kesejahteraan dan keberlanjutan industri perfilman.

Bengkulu – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu kembali menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya generasi muda, terhadap pentingnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Melalui program Guru Kekayaan Intelektual (RuKI) Goes to School, kegiatan sosialisasi dan edukasi digelar di SMK Negeri 5 Kota Bengkulu, Senin (21/4/2025).

Kegiatan ini dihadiri Kepala Bidang Pelayanan KI Nova Harneli, Guru Kekayaan Intelektual Radi Mediansyah, Analis KI Ahli Madya, JFT dan JFU. Dari pihak sekolah, hadir Wakil Kepala Sekolah serta perwakilan dari Bagian Pembangunan dan Kurikulum beserta 100 siswa-siswi SMK Negeri 5 Kota Bengkulu turut menjadi peserta aktif dalam kegiatan ini.

Kegiatan diawali dengan sambutan dari Kabid Pelayanan KI Nova Harneli dilanjutkan dengan pembukaan resmi oleh Wakil Kepala Sekolah SMK Negeri 5. Dalam sambutannya, kedua belah pihak menyampaikan pentingnya peran pendidikan dalam membentuk generasi yang sadar dan peduli terhadap perlindungan karya cipta dan inovasi.

Memasuki inti kegiatan, Radi Mediansyah selaku Guru KI menyampaikan materi mengenai pengertian, jenis-jenis, serta urgensi perlindungan Kekayaan Intelektual. Sosialisasi ini diawali dengan pre-test guna mengukur pemahaman awal peserta, kemudian ditutup dengan quiz interaktif melalui platform Kahoot dan post-test untuk menilai efektivitas penyampaian materi.

Antusiasme tinggi tampak dari semangat para siswa yang aktif bertanya dan berdiskusi selama sesi berlangsung. Hal ini menunjukkan bahwa literasi Kekayaan Intelektual di kalangan pelajar dapat ditingkatkan dengan pendekatan yang tepat dan interaktif. Kanwil Kemenkum Bengkulu menegaskan komitmennya untuk terus menyosialisasikan pentingnya HKI ke berbagai sekolah lainnya di wilayah Bengkulu dan siap mendampingi dan memfasilitasi pencatatan serta pendaftaran karya-karya inovatif dan kreatif siswa yang memiliki potensi tinggi.

Melalui kegiatan ini, diharapkan akan lahir generasi muda yang kreatif, inovatif, dan memiliki kesadaran tinggi akan pentingnya melindungi karya cipta mereka sejak dini. (HUMAS/Ed. JE)