Bengkulu– Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum melaksanakan kegiatan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Bengkulu Utara tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Kegiatan berlangsung pada Kamis (25/6/2026) di Ruang Fatmawati Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu.

Rapat dipimpin oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu, Tongam Renikson Silaban. Turut hadir dalam kegiatan tersebut perwakilan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkulu Utara, serta Tim Kerja Harmonisasi III Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu.

Dalam sambutannya, Tongam Renikson Silaban menegaskan bahwa harmonisasi merupakan tahapan penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Melalui proses ini, setiap rancangan peraturan dipastikan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, serta sesuai dengan teknik penyusunan produk hukum daerah.

Pada kesempatan tersebut, pemrakarsa memaparkan substansi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016. Perubahan tersebut disusun sebagai bentuk penyesuaian terhadap perkembangan regulasi mengenai pengelolaan barang milik daerah, khususnya setelah diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024. Penyesuaian ini diharapkan mampu memperkuat tata kelola aset daerah agar lebih efektif, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Selanjutnya, Tim Kerja Harmonisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu menyampaikan hasil telaah terhadap rancangan tersebut, baik dari aspek teknik penyusunan maupun substansi materi muatan. Hasil pembahasan bersama menghasilkan sejumlah catatan penyempurnaan untuk meningkatkan kualitas rancangan peraturan.
Beberapa rekomendasi yang disampaikan antara lain menghapus ketentuan mengenai capaian indikator kinerja yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati karena berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 pengaturannya merupakan kewenangan Menteri. Selain itu, dilakukan penyempurnaan rumusan norma pada Pasal 47 agar sesuai dengan sistematika dan nama bab, serta perbaikan terhadap ketentuan pendelegasian pengaturan karena masih terdapat beberapa bentuk pendelegasian yang belum sepenuhnya selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar acuannya.

Melalui proses harmonisasi ini, diharapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 dapat menghasilkan regulasi yang berkualitas, memberikan kepastian hukum, serta mendukung pengelolaan barang milik daerah yang lebih tertib, transparan, dan akuntabel. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu terus berkomitmen memberikan pendampingan kepada pemerintah daerah dalam mewujudkan produk hukum daerah yang harmonis, implementatif, dan sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan.

Bengkulu – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu kembali melaksanakan kegiatan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi terhadap produk hukum daerah. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Kamis (25/6/2026) mulai pukul 09.00 WIB di Ruang Rapat Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu.

Rapat dipimpin oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu, Tongam Renikson Silaban, serta dihadiri oleh perwakilan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkulu Utara, serta Tim Kerja Harmonisasi III Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu.

Dalam kegiatan ini dilakukan pengharmonisasian terhadap rancangan produk hukum, yakni Rancangan Peraturan Bupati Bengkulu Utara tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Saat membuka rapat, Tongam Renikson Silaban menegaskan bahwa proses harmonisasi merupakan tahapan penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Harmonisasi bertujuan memastikan setiap rancangan peraturan telah selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, serta sesuai dengan teknik penyusunan produk hukum daerah.

Selanjutnya, pihak pemrakarsa memaparkan pokok-pokok substansi kedua rancangan. Rancangan Peraturan Bupati mengenai Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah disusun sebagai pedoman dalam penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah untuk mendukung pelaksanaan APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tim Kerja Harmonisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu kemudian menyampaikan hasil telaah terhadap kedua rancangan, baik dari aspek teknik penyusunan maupun substansi materi muatan. Melalui pembahasan dan diskusi bersama, diperoleh sejumlah catatan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah, antara lain perbaikan pada bagian Menimbang dan Mengingat, penyempurnaan batang tubuh agar sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, serta penambahan Bab Ketentuan Peralihan untuk mengatur masa transisi pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Bupati.

Melalui kegiatan harmonisasi ini diharapkan kedua rancangan produk hukum tersebut memiliki kualitas yang lebih baik, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta mampu memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaannya. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu berkomitmen untuk terus mendukung pemerintah daerah dalam menghasilkan produk hukum yang berkualitas, harmonis, dan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kab. Lebong – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu Zulhairi bersama Kadiv Pelayanan Hukum Titik Setiawati dan Kabid Pelayanan AHU Pande Made H.R dan Tim Kerja Bidang Pelayanan AHU, melaksanakan monitoring dan silaturahmi kepada notaris di Kabupaten Lebong, Rabu (24/6) dalam rangka memastikan kualitas pelayanan kenotariatan serta memperkuat sinergi dengan para notaris di daerah.

Dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu Zulhairi, tim Kanwil melakukan monitoring dan peninjauan terhadap lima kantor notaris di Kabupaten Lebong. Peninjauan difokuskan pada kesiapan sarana dan prasarana, ruang kerja, serta kelengkapan administrasi protokol notaris yang baru dilantik maupun ditetapkan, sebagai upaya memastikan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan.

Selain melakukan monitoring, Tim Kanwil juga melaksanakan kunjungan silaturahmi ke kantor notaris senior sebagai bentuk penguatan komunikasi dan hubungan yang harmonis antara instansi pembina dengan profesi notaris. Pertemuan tersebut menjadi wadah untuk menyerap berbagai aspirasi, mendiskusikan perkembangan substansi kenotariatan, hingga membahas kendala teknis yang dihadapi dalam penggunaan layanan AHU Online.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Zulhairi juga memberikan arahan mengenai pentingnya penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) dalam setiap pelaksanaan tugas jabatan notaris. "Kami ingin memastikan setiap notaris tidak hanya siap dari sisi sarana dan administrasi, tetapi juga memiliki komitmen yang kuat terhadap integritas profesi. Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ), kepatuhan terhadap kode etik, serta ketaatan pada ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan fondasi penting dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan dalam pembuatan akta autentik," ujarnya.

Para notaris baru di Kabupaten Lebong telah menunjukkan kesiapan yang baik dalam penyelenggaraan pelayanan, baik dari aspek kelengkapan fasilitas kantor maupun administrasi protokol. Sementara itu, notaris senior yang dikunjungi juga dinilai tetap menjalankan tugas dan fungsi jabatannya secara tertib serta mengapresiasi langkah proaktif Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu yang hadir langsung memberikan pembinaan dan pendampingan.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu melalui Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris akan terus melakukan pemantauan secara berkala terhadap kepatuhan administratif dan penyampaian laporan bulanan akta oleh para notaris. Selain itu, Kanwil juga membuka ruang konsultasi dan pembinaan yang lebih intensif bagi notaris, khususnya notaris baru, agar pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat dapat berlangsung secara optimal, profesional, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

#KementerianHukum
#KemenkumBengkulu
#KanwilKemenkumBengkulu
#LayananHukumMakinMudah
#KitaMulaiCaraBaru
#PENUHCERIA #CERIA
#Zulhairi

Bengkulu – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu, Zulhairi, mengikuti kegiatan Pengarahan Mengenai Penguatan Sentra Kekayaan Intelektual yang diselenggarakan oleh Direktorat Kerja Sama, Pemberdayaan dan Edukasi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual secara virtual, Kamis (25/06).

Kegiatan ini bertujuan memperkuat peran Sentra Kekayaan Intelektual (Sentra KI) sebagai garda terdepan dalam pendampingan pelindungan, pengelolaan, hilirisasi, hingga komersialisasi hasil riset dan inovasi yang dihasilkan perguruan tinggi maupun lembaga penelitian daerah.

Dalam arahannya, Direktur Kerja Sama, Pemberdayaan dan Edukasi DJKI, Drs. Yasmon, M.L.S., menegaskan bahwa penguatan Sentra KI merupakan bagian dari strategi nasional untuk membangun ekosistem kekayaan intelektual yang berkelanjutan melalui kolaborasi antara DJKI, Kantor Wilayah, perguruan tinggi, serta Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA).

Kanwil Kemenkum Bengkulu berkomitmen untuk terus meningkatkan sinergi dengan perguruan tinggi, BRIDA, dan pemerintah daerah guna memperkuat kelembagaan Sentra KI serta mendorong peningkatan pelindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual yang berasal dari potensi unggulan daerah. Melalui penguatan Sentra KI, diharapkan hasil riset dan inovasi daerah dapat memberikan nilai tambah ekonomi, meningkatkan daya saing, serta mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Kepala kantor Wilayah Kemenkum Bengkulu menyampaikan "Sentra Kekayaan Intelektual memiliki peran penting sebagai jembatan antara inovasi dan pemanfaatannya bagi masyarakat. Kanwil Kemenkum Bengkulu siap memperkuat kolaborasi dengan perguruan tinggi, BRIDA, dan pemerintah daerah agar potensi inovasi daerah dapat terlindungi, dikembangkan, dan memberikan manfaat ekonomi yang nyata," ujar Zulhairi.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum menyampaikan "Penguatan Sentra KI tidak hanya berfokus pada peningkatan jumlah permohonan kekayaan intelektual, tetapi juga pada pengelolaan dan pemanfaatan hasil riset agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi serta daya saing daerah," ungkap Titik Setiawati.

Kepala Bidang Kekayaan Intelektual menyampaikan "Melalui pendampingan yang berkelanjutan, kami berharap Sentra KI di Bengkulu dapat berkembang menjadi pusat edukasi, konsultasi, dan fasilitasi inovasi yang mampu memberikan manfaat luas bagi masyarakat dan para inovator daerah," tutur Nova Harneli.

#KemenkumRI

#KemenkumBengkulu

#PASTICERIA

#LayananHukumMakinMudah

#KitaMulaiCaraBaru

#Zulhairi

Bengkulu – Dalam rangka meningkatkan kompetensi praktisi humas di lingkungan Kementerian Hukum, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu mengikuti kegiatan Pembinaan Kehumasan Kementerian Hukum secara virtual dengan tema “Strategi Komunikasi Publik yang Efektif di Era Media Sosial”. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerja Sama tersebut diikuti oleh Tim Kehumasan Kanwil Kemenkum Bengkulu dari ruang kerja masing-masing pegawai melalui aplikasi Zoom Meeting.

Kegiatan terpusat di Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara dan diikuti oleh seluruh jajaran humas Kementerian Hukum dari berbagai wilayah di Indonesia. Pembinaan ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia kehumasan dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi dan dinamika komunikasi publik yang semakin berkembang di era digital.

Kegiatan diawali dengan sambutan dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara, Hendrik Pagiling, yang menyampaikan pentingnya peran humas sebagai garda terdepan dalam membangun citra positif institusi melalui penyampaian informasi yang cepat, akurat, dan terpercaya kepada masyarakat.

Selanjutnya, Kepala Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerja Sama, Ronald Lumbuun, memberikan pembukaan sekaligus arahan kepada seluruh peserta. Dalam paparannya, Ronald menjelaskan bahwa pembinaan kehumasan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan pemahaman praktisi humas Kementerian Hukum dalam mengelola berbagai platform media sosial, seperti Instagram, Facebook, dan Threads secara profesional. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan dapat memperkuat strategi komunikasi publik serta meningkatkan pemahaman praktisi humas terhadap perilaku audiens di media sosial sehingga pesan-pesan pemerintah dapat tersampaikan secara lebih efektif dan tepat sasaran.

Memasuki sesi materi pertama, peserta mendapatkan pemaparan bertajuk “Strategi Meningkatkan Jangkauan dan Interaksi Publik di Ekosistem Meta” yang disampaikan oleh Khwan Rueangkham, Partner Manager Government, Politics, and Advocacy Meta Asia Pacific. Dalam materinya, Khwan menjelaskan berbagai strategi untuk meningkatkan jangkauan dan keterlibatan publik melalui platform Meta. Ia menekankan pentingnya menciptakan konten yang relevan, autentik, dan berorientasi pada kebutuhan audiens. Selain itu, pemanfaatan fitur-fitur interaktif, konsistensi dalam publikasi konten, serta pemahaman terhadap algoritma media sosial menjadi faktor penting dalam membangun komunikasi yang efektif dan meningkatkan engagement masyarakat terhadap informasi pemerintah.

Pada sesi berikutnya, Dr. Leviane Jackelin Hera Lotulong, Dosen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Sam Ratulangi, menyampaikan materi bertajuk “Memahami Perilaku Audiens di Media Sosial untuk Komunikasi Publik yang Efektif”. Dalam pemaparannya, ia menjelaskan bahwa keberhasilan komunikasi publik tidak hanya ditentukan oleh kualitas pesan yang disampaikan, tetapi juga oleh kemampuan memahami karakteristik, kebutuhan, serta pola perilaku audiens di media sosial. Menurutnya, pemetaan audiens yang tepat akan membantu instansi pemerintah menyusun strategi komunikasi yang lebih terukur, relevan, dan mampu membangun kepercayaan publik.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang berlangsung interaktif. Para peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan berbagai tantangan dan pengalaman dalam mengelola media sosial instansi pemerintah, sekaligus memperoleh masukan langsung dari para narasumber.

Melalui kegiatan ini, diharapkan Tim Kehumasan Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu semakin mampu mengoptimalkan pemanfaatan media sosial sebagai sarana komunikasi publik yang efektif, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu, pembinaan ini diharapkan dapat memperkuat kualitas penyebarluasan informasi serta meningkatkan citra positif Kementerian Hukum melalui pengelolaan media sosial yang profesional, informatif, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Bengkulu – Dalam rangka memperkuat sinergi dan kolaborasi antarinstansi di wilayah Bengkulu, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu menghadiri kegiatan pelepasan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bengkulu, Victor Manurung, yang mendapat amanah baru sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Maluku Utara. Kegiatan berlangsung di Aula Soekarno Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu, Rabu (24/6).

Mewakili Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Tongam Renikson Silaban, menghadiri acara pelepasan tersebut bersama Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Sumatera Selatan Hendry Marulitua, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bengkulu Tonny Nainggolan, serta jajaran pegawai dari berbagai unit kerja.

“Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Bengkulu tidak terlepas dari dukungan seluruh pihak. Untuk itu, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kebersamaan yang telah terbangun selama ini,” ujar Victor.

Ia juga berharap hubungan baik dan kolaborasi yang selama ini telah terjalin dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan demi mendukung pelayanan publik yang semakin optimal kepada masyarakat. Menurutnya, sinergi antarinstansi menjadi faktor penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, profesional, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Pada kesempatan tersebut, jajaran yang hadir turut menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan kontribusi Victor Manurung selama memimpin Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bengkulu. Berbagai capaian positif yang diraih selama masa kepemimpinannya dinilai telah memberikan dampak baik bagi peningkatan pelayanan keimigrasian dan penguatan koordinasi lintas instansi di Bengkulu.

Kehadiran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu dalam kegiatan ini menjadi wujud komitmen untuk terus menjaga hubungan baik, memperkuat koordinasi, serta meningkatkan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan. Melalui momentum pelepasan ini, diharapkan semangat kebersamaan dan sinergi yang telah terbangun dapat terus berlanjut guna mendukung pelaksanaan tugas dan pelayanan publik yang semakin berkualitas bagi masyarakat.

Dengan amanah baru yang diemban sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Maluku Utara, Victor Manurung diharapkan dapat terus memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan organisasi serta membawa inovasi dalam penyelenggaraan layanan keimigrasian di wilayah tugasnya yang baru.

Bengkulu – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (PPPH) melaksanakan kegiatan Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi terhadap tiga Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) Bengkulu Utara, yaitu tentang Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Pengelolaan Sampah, Pengurangan Plastik Sekali Pakai, serta Sistem Informasi Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Utara. Kegiatan dilaksanakan di Ruang Rapat Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Bengkulu, Selasa (23/6).

Kegiatan tersebut dipimpin oleh Kepala Divisi PPPH Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu, Tongam Renikson Silaban, dan dihadiri oleh perwakilan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara, antara lain Staf Ahli Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Utara, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara, jajaran Dinas Lingkungan Hidup, perwakilan Dinas Komunikasi dan Informatika, serta Tim Kerja Harmonisasi Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu.

Dalam rapat tersebut, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara menyampaikan latar belakang penyusunan ketiga Raperbup dimaksud. Raperbup tentang Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Pengelolaan Sampah disusun sebagai pedoman bagi pemerintah daerah, pelaku usaha, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam pengelolaan sampah. Sementara itu, Raperbup tentang Pengurangan Plastik Sekali Pakai merupakan tindak lanjut dari kebijakan nasional terkait pembatasan dan pelarangan penggunaan plastik sekali pakai. Adapun Raperbup tentang Sistem Informasi Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Utara bertujuan meningkatkan efektivitas pelayanan lingkungan hidup melalui pengembangan aplikasi Sistem Informasi Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Utara (SILHARA).

Pada kesempatan tersebut, Tim Kerja Harmonisasi Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu memberikan masukan dan analisis baik dari aspek teknik penyusunan peraturan perundang-undangan maupun substansi materi muatan. Seluruh masukan kemudian dibahas bersama dalam forum harmonisasi guna menghasilkan regulasi yang selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kebutuhan daerah.

Kepala Divisi PPPH Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu, Tongam Renikson Silaban, menyampaikan bahwa proses harmonisasi merupakan tahapan penting untuk memastikan kualitas regulasi yang dibentuk oleh pemerintah daerah.

“Pengharmonisasian dilakukan untuk memastikan setiap rancangan peraturan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, tidak tumpang tindih dengan regulasi lainnya, serta memiliki rumusan norma yang jelas dan dapat dilaksanakan secara efektif. Dengan demikian, regulasi yang dihasilkan dapat memberikan manfaat dan kepastian hukum bagi masyarakat,” ujar Tongam Renikson Silaban.

Berdasarkan hasil pembahasan, ketiga Rancangan Peraturan Bupati Bengkulu Utara dinyatakan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun yang setingkat, serta dapat dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya. Seluruh peserta rapat juga menyepakati hasil harmonisasi yang ditandai dengan pembubuhan paraf persetujuan pada draf rancangan peraturan dan penandatanganan Berita Acara antara Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu dengan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara.

Melalui kegiatan ini, Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pembentukan produk hukum daerah yang berkualitas, harmonis, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#KemenkumRI

#KemenkumBengkulu

#PASTICERIA

#LayananHukumMakinMudah

#KitaMulaiCaraBaru

#Zulhairi

Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas bersama Jaksa Agung Rusia Aleksandr V. Gutsan hari ini (Rabu 24 Juni 2026) menandatagani Kerja Sama Hukum di Gedung Kejaksaan Agung, Rusia di St. Petersburg. Pertemuan ini merupakan rangkaian kunjungan bilateral menteri hukum RI di Rusia untuk menghadiri SPILF (St. Petersburg International Legal Forum) ke-14.

Adapun kerjasama ini berisi pertukaran informasi dan akses data, riset dan pertukaran ahli. “Ini merupakan implementasi teknis setelah 6 tahun lalu Indonesia dan Rusia menandatangani MLA” ungkap Supratman di St. Petersburg.

Bagi Rusia sendiri seperti yang disampaikan Aleksandr Gustan, ini merupakan kerjasama penting antar kedua yang memiliki hubungan erat.

Dalam momen tersebut, Jaksa Agung Rusia didampingi oleh Wakil Jaksa Agung Gordon Petrovich dan sejumlah staf Kejaksaan Agung Rusia. Sementara Menteri Hukum RI, didampingi Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum RI, Nico Afinta, Wakil Duta Besar Rusia Hartyo Harkomoyo, Kepala Badan Strategi Kebijakan (BSK) Andry Indradi.

Setelah 6 tahun penandatangan MLA, terdapat 7 permohonan MLA dari Rusia kepada Indonesia, dimana 1 permintaan telah dipenuhi, 3 permintaan sedang proses kelengkapan dokumen di Rusia, serta 1 permintaan ditolak dan 2 permintaan ditarik oleh Pemerintah Rusia. “Satu orang warga rusia beberapa saat lalu sudah ditandatangani Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk di ekstradisi”, ungkap Supratman dihadapan Jaksa Agung Rusia.

Bengkulu – Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu melaksanakan kegiatan bakti sosial dengan menyalurkan bantuan sosial kepada Panti Asuhan Aljamii Sungai Rupat pada Senin (22/06/2026). Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian sosial DWP Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu terhadap sesama, khususnya anak-anak yang berada di panti asuhan.

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DWP Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu, Ny. Yani Tania Zulhairi, serta diikuti oleh para pengurus dan anggota DWP Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu. Kehadiran rombongan DWP disambut hangat oleh pengurus Panti Asuhan Aljamii dan anak-anak panti.

Dalam kesempatan tersebut, DWP Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu menyerahkan bantuan sosial sebagai bentuk dukungan dan kepedulian terhadap kebutuhan anak-anak panti asuhan. Selain penyerahan bantuan, kegiatan juga diisi dengan silaturahmi dan interaksi bersama anak-anak panti dalam suasana penuh keakraban dan kebersamaan.

Ketua DWP Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu, Ny. Yani Tania Zulhairi, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu bentuk pengabdian sosial DWP kepada masyarakat.

“Melalui kegiatan bantuan sosial ini, kami ingin berbagi kebahagiaan dan menunjukkan bahwa kepedulian terhadap sesama merupakan nilai yang harus terus ditumbuhkan. Semoga bantuan yang kami berikan dapat memberikan manfaat bagi anak-anak panti dan menjadi penyemangat bagi mereka untuk terus meraih cita-cita,” ujar Ny. Yani Tania Zulhairi.

Lebih lanjut, beliau menyampaikan bahwa kegiatan sosial seperti ini juga menjadi sarana untuk mempererat hubungan antarsesama serta meningkatkan rasa empati dan solidaritas sosial di lingkungan Dharma Wanita Persatuan.

Kegiatan berlangsung dengan lancar dan penuh kehangatan. DWP Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan sebagai wujud nyata kontribusi organisasi dalam membantu masyarakat serta memperkuat nilai-nilai kemanusiaan dan kepedulian sosial.

#KemenkumRI

#KemenkumBengkulu

#PASTICERIA

#LayananHukumMakinMudah

#KitaMulaiCaraBaru

#Zulhairi

Bengkulu – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu kembali memperkuat kualitas sumber daya manusianya melalui pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pejabat nonmanajerial yang dilaksanakan di lingkungan Kanwil Kemenkum Bengkulu. Sebanyak lima pejabat fungsional resmi dilantik, terdiri dari empat orang Jabatan Fungsional (JF) Analis Kekayaan Intelektual Ahli Pertama dan satu orang JF Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda, Selasa (23/06/26).

Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu, Zulhairi. Prosesi pelantikan turut disaksikan oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Titik Setiawati, dan Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Tongam Renikson Silaban. Hadir pula para pejabat administrator, saksi, rohaniawan, serta tamu undangan lainnya yang mengikuti jalannya acara dengan khidmat.

Dalam sambutannya, Zulhairi menyampaikan ucapan selamat kepada para pejabat yang baru dilantik. Ia menegaskan bahwa pelantikan bukan sekadar seremoni administratif, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada organisasi, masyarakat, dan Allah SWT.

“Sumpah jabatan yang baru saja Saudara ucapkan bukanlah sekadar rangkaian kata-kata formal. Di dalamnya terkandung komitmen untuk menjaga integritas, menjunjung tinggi profesionalisme, serta melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan penuh dedikasi dan loyalitas kepada bangsa dan negara,” tegas Zulhairi.

Ia menjelaskan bahwa jabatan fungsional merupakan jabatan yang mengedepankan kompetensi, keahlian, dan kinerja. Oleh karena itu, setiap pejabat fungsional dituntut untuk terus belajar, mengembangkan kapasitas diri, serta menghasilkan karya dan kontribusi nyata sesuai bidang tugasnya.

Kepada empat pejabat yang dilantik sebagai Analis Kekayaan Intelektual Ahli Pertama, Zulhairi berharap mereka mampu menjadi motor penggerak dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan kekayaan intelektual.

Menurutnya, di tengah pesatnya perkembangan ekonomi kreatif dan inovasi, peran Analis Kekayaan Intelektual sangat strategis dalam memberikan perlindungan hukum sekaligus mendorong daya saing daerah dan bangsa.

Sementara itu, kepada pejabat Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda yang memperoleh kenaikan jenjang jabatan, Zulhairi berharap pencapaian tersebut menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas kinerja dan profesionalisme. Ia menekankan bahwa sumber daya manusia merupakan aset terpenting organisasi yang berperan besar dalam mewujudkan ASN yang kompeten, adaptif, berintegritas, dan siap menghadapi berbagai tantangan perubahan zaman.

Lebih lanjut, Zulhairi mengajak seluruh pejabat yang dilantik untuk mendukung transformasi organisasi yang tengah dijalankan Kementerian Hukum melalui pelayanan publik yang semakin berkualitas, cepat, dan berdampak. Ia juga mengingatkan pentingnya penerapan nilai-nilai ASN BerAKHLAK serta budaya kerja yang kolaboratif, inovatif, disiplin, dan berorientasi pada hasil.

“Jabatan bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana untuk memberikan manfaat yang lebih besar bagi organisasi, masyarakat, dan negara. Yang akan dikenang bukanlah jabatan yang kita sandang, melainkan integritas yang kita jaga, pengabdian yang kita berikan, dan kontribusi yang kita tinggalkan,” ujar Zulhairi.

Pelantikan ini menjadi bagian dari upaya Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu dalam memperkuat kapasitas organisasi melalui pengembangan sumber daya manusia yang profesional dan berintegritas. Dengan bertambahnya pejabat fungsional yang kompeten, diharapkan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat semakin optimal serta mampu mendukung transformasi birokrasi yang berkelanjutan. (HUMAS_PASTI_CERIA)

#KementerianHukum

#KemenkumBengkulu

#KanwilKemenkumBengkulu

#LayananHukumMakinMudah

#KitaMulaiCaraBaru

#PENUHCERIA #CERIA 

#Zulhairi