Kaur – Dalam rangka mewujudkan akses keadilan yang merata bagi seluruh masyarakat, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu melakukan kegiatan Percepatan Pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di Kabupaten Kaur. Kegiatan ini berlangsung selama dua hari, pada Rabu hingga Kamis, 12–13 November 2025, dengan menelusuri beberapa titik lokasi, yakni Kantor Camat Padang Guci Ilir, Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Kaur Utara, Desa Briang Tinggi dan Desa Tinggi Ari Kecamatan Tanjung Kemuning, Kecamatan Maje, serta Desa Pengubaian Kecamatan Kaur Selatan.

Kegiatan ini dihadiri oleh Tim Penyuluh Hukum Ahli Madya Kanwil Kemenkum Bengkulu, yaitu Edi Maison, Fajri Alamsah, dan Yulian Haidir, serta Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, Kimsirin. Turut hadir pula ASN Kecamatan, para Kepala Desa, Sekretaris Desa, serta perangkat desa dari wilayah yang dikunjungi.

Pos Bantuan Hukum (Posbankum) merupakan salah satu program prioritas pemerintah untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan, khususnya di wilayah pedesaan dan daerah terpencil. Dalam kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Bengkulu berupaya mempercepat pembentukan Posbankum di seluruh kecamatan di Kabupaten Kaur, yaitu Padang Guci Ilir, Maje, Kaur Selatan, Kaur Utara, Kaur Tengah, dan Tanjung Kemuning.

Tim Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkum Bengkulu mendatangi langsung desa-desa yang belum memiliki Posbankum. Mereka memberikan pendampingan teknis dan administratif kepada para Kepala Desa untuk membentuk Posbankum secara mandiri, termasuk membantu proses penyusunan Surat Keputusan (SK) Kader Hukum, SK Posbankum, serta Permohonan Penerbitan STR Desa/Kelurahan.

Dalam kesempatan tersebut, Edi Maison menyampaikan bahwa percepatan pembentukan Posbankum ini merupakan langkah nyata dalam memastikan masyarakat desa mendapatkan akses layanan hukum yang setara.

“Kami turun langsung ke lapangan agar seluruh desa di Kabupaten Kaur dapat segera memiliki Posbankum. Dengan begitu, masyarakat dapat memperoleh informasi hukum dan pendampingan secara cepat, mudah, dan gratis” ujar Edi Maison.

Langkah percepatan ini diharapkan dapat memastikan terbentuknya 100% Posbankum di seluruh desa dan kelurahan di Kabupaten Kaur. Dengan demikian, seluruh masyarakat Kaur dapat memperoleh informasi dan layanan hukum yang cepat, mudah, dan tepat.

Setelah seluruh Posbankum terbentuk, direncanakan sebanyak 195 Desa/Kelurahan se-Kabupaten Kaur yang telah memiliki Posbankum akan segera dikukuhkan dan diresmikan secara serentak bersama dengan Posbankum dari 8 kabupaten dan 1 kota lainnya di Provinsi Bengkulu, dengan total keseluruhan mencapai 1.513 Desa/Kelurahan.

Upaya ini menjadi langkah konkret Kanwil Kemenkum Bengkulu dalam mendukung peningkatan kesadaran hukum masyarakat serta memperluas jangkauan pelayanan hukum hingga ke tingkat desa dan kelurahan. (HUMAS PASTI PADEK)

Bengkulu – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu mengikuti kegiatan koordinasi terkait pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Layanan Jaminan Fidusia yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) secara daring melalui Zoom Meeting dan dihadiri oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Machyudhie pada Kamis (13/11/2025).

Pembentukan Satgas PNBP Fidusia menjadi langkah strategis Ditjen AHU dalam memperkuat pengawasan serta optimalisasi pengelolaan penerimaan negara dari layanan jaminan fidusia, yang merupakan salah satu sumber PNBP terbesar di lingkungan Kemenkum. Berdasarkan hasil evaluasi dan audit, ditemukan adanya potensi kehilangan penerimaan negara akibat ketidaksesuaian antara data akta fidusia yang dibuat oleh notaris dengan data pendaftaran pada sistem AHU Online.

Dalam jalannya kegiatan, juga dilakukan sosialisasi terkait Pedoman Pelaksanaan Satuan Tugas PNBP Layanan Jaminan Fidusia yang disampaikan oleh Pegawai Ditjen AHU, Sihar Roni Sirait. Dalam paparannya, Sirait menjelaskan bahwa pedoman layanan ini merupakan panduan teknis bagi seluruh jajaran dalam menjalankan fungsi pengawasan dan optimalisasi penerimaan negara.

“Pedoman Layanan Jaminan Fidusia ini bertujuan untuk mengoptimalkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) secara efisien guna mendukung pembangunan nasional. Selain itu, pedoman ini juga memastikan adanya kepastian hukum bagi masyarakat serta terciptanya iklim usaha yang sehat dan berkeadilan,” ujar Sihar Roni Sirait dalam pemaparannya..

Melalui pembentukan Satgas ini, Ditjen AHU berupaya mewujudkan tata kelola layanan fidusia yang lebih akuntabel, transparan, dan berkelanjutan. Tim Satgas akan melibatkan unsur pusat dan daerah, terdiri dari Ditjen AHU, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Majelis Pengawas Notaris (MPN), serta Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI). Masing-masing unsur memiliki peran penting dalam koordinasi, pengawasan, serta pelaporan agar mekanisme pengelolaan PNBP berjalan efektif.

Dalam forum tersebut, dibahas pula mekanisme pelaksanaan tugas Satgas yang meliputi pemantauan, pemadanan data, hingga penegakan disiplin terhadap pelanggaran yang ditemukan. Selain pengawasan, Satgas juga memiliki fungsi edukasi dan sosialisasi kepada notaris serta lembaga pembiayaan agar memahami pentingnya pelaporan akta fidusia secara tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Melalui sinergi lintas instansi ini, Ditjen AHU berharap tercipta peningkatan transparansi, akurasi data, dan akuntabilitas dalam pengelolaan layanan jaminan fidusia. Pembentukan Satgas ini diharapkan tidak hanya berdampak pada peningkatan penerimaan negara, tetapi juga memperkuat kepastian hukum serta kepercayaan publik terhadap sistem administrasi hukum nasional. (HUMAS PASTI PADEK)

Halo #SahabatPengayoman! Berikut Capaian Kinerja Kanwil Kemenkum Bengkulu Periode B12 Tahun 2025💫

Kami selalu berupaya untuk memberikan pelayanan terbaik!😊

#KementerianHukum

#LayananHukumMakinMudah

#KemenkumBengkulu

#KanwilKemenkumBengkulu

#Zulhairi

Bengkulu, — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu melaksanakan Uji Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan yang diikuti oleh dua orang peserta, yakni IIP Septian dan Nova Herdianti. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Fatmawati Kanwil Kemenkum Bengkulu pada Kamis (13/11/2025).

Pelaksanaan uji kompetensi ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan Perancang Peraturan Perundang-undangan yang profesional dan kompeten, sesuai dengan standar kompetensi dan jenjang jabatan fungsional yang telah ditetapkan oleh Kementerian Hukum.

Kegiatan ini diawasi langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Bengkulu, Zulhairi, bersama panitia wilayah yang telah dibentuk. Selain itu, proses uji kompetensi juga dipantau oleh panitia pusat secara daring melalui aplikasi Zoom guna memastikan pelaksanaan berjalan sesuai dengan ketentuan dan prinsip transparansi.

Dalam kesempatan tersebut, Zulhairi menyampaikan apresiasinya kepada para peserta yang telah mengikuti kegiatan dengan penuh semangat dan tanggung jawab. Ia menekankan pentingnya peningkatan kompetensi bagi setiap pejabat fungsional agar mampu menjawab tantangan dalam penyusunan produk hukum yang berkualitas.

“Uji kompetensi ini bukan sekadar formalitas, tetapi merupakan bagian penting dalam memastikan bahwa setiap perancang memiliki kemampuan teknis yang sesuai standar. Dengan demikian, hasil kerja perancang dapat memberikan kontribusi nyata dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang berkualitas,” ujar Zulhairi.

Melalui kegiatan ini, diharapkan para peserta dapat memperoleh penilaian objektif terhadap kemampuan teknisnya, sekaligus menjadi langkah strategis dalam pengembangan karier jabatan fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Kanwil Kemenkum Bengkulu. (HUMAS PASTI PADEK)

Bengkulu - Dalam rangka memperkuat koordinasi dan sinergi di bidang hukum, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu, Zulhairi melaksanakan audiensi dengan Bupati Kabupaten Lebong, H. Azhari pada Rabu, 12 November 2025, bertempat di Rumah Dinas Bupati Lebong.

Audiensi ini menjadi momentum penting dalam mempererat hubungan kelembagaan antara Kanwil Kemenkum Bengkulu dan Pemerintah Kabupaten Lebong, khususnya dalam upaya meningkatkan efektivitas pelaksanaan pembinaan, pelayanan, serta penyuluhan hukum di daerah.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Lebong, H. Azhari menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada jajaran Kanwil Kemenkum Bengkulu atas pendampingan dan dukungan yang telah diberikan hingga terwujudnya Pos Bantuan Hukum (Posbakum) 100%di Kabupaten Lebong per 12 Oktober 2025.

"Kami sangat mengapresiasi kerja sama yang telah terjalin dengan Kanwil Kemenkum Bengkulu. Kehadiran Posbakum di seluruh wilayah Kabupaten Lebong merupakan wujud nyata komitmen bersama dalam memberikan akses keadilan bagi masyarakat yang membutuhkan layanan hukum,” ujar Bupati Azhari

Menanggapi hal tersebut, Kepala Kantor Wilayah Zulhairi menegaskan bahwa Kanwil Kemenkum Bengkulu akan terus berperan aktif dalam mendukung peningkatan kesadaran hukum di daerah.

“Kami siap terus bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Lebong dalam memastikan layanan hukum berjalan efektif dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Penguatan kesadaran hukum adalah bagian penting dari misi kami untuk menghadirkan keadilan yang berkeadaban,” ungkap Zulhairi.

Melalui kegiatan audiensi ini, diharapkan terjalin hubungan kelembagaan yang semakin erat antara kedua pihak serta meningkatnya kualitas pelayanan hukum bagi masyarakat Kabupaten Lebong, sejalan dengan semangat Kemenkum untuk menghadirkan layanan publik yang Profesional, Akuntabel, Sinergis, Transparan, dan Inovatif (PASTI).

Bengkulu – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu mengikuti Rapat Tindak Lanjut Pelaksanaan Layanan Pewarganegaraan yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), Rabu (12/11/2025). Kegiatan yang berlangsung secara daring melalui Zoom Meeting ini diikuti oleh seluruh Kantor Wilayah Kemenkum se-Indonesia. Hadir dari Kanwil Kemenkum Bengkulu, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Machyudhie, beserta jajaran.

Acara dibuka oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Hantor Situmorang, dan menghadirkan Direktur Tata Negara, Dulyono, sebagai pemateri utama. Dalam arahannya, Dulyono menyampaikan adanya pengetatan signifikan dalam pelaksanaan tertib proses layanan pewarganegaraan, dengan menekankan pentingnya prinsip kecermatan dan kehati-hatian dalam setiap tahap pemeriksaan.

Ia menegaskan bahwa kini Kanwil memiliki kewenangan untuk langsung menolak permohonan yang tidak memenuhi kriteria esensial, seperti bukti masa tinggal yang sah atau kemampuan berbahasa Indonesia, tanpa harus diteruskan ke Ditjen AHU.

Lebih lanjut, Dulyono menjelaskan bahwa ketentuan terbaru berdasarkan Surat Edaran Menteri Hukum mewajibkan pemohon yang telah mengucapkan sumpah untuk menyerahkan dokumen kewarganegaraan asing dan surat keimigrasian kepada instansi terkait paling lambat 14 hari kerja. Penyerahan Petikan Keputusan Presiden dan Berita Acara Sumpah hanya dapat dilakukan setelah pemohon melampirkan bukti tanda terima pengembalian dokumen tersebut. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat tertib administrasi dan memastikan transparansi dalam setiap tahapan layanan pewarganegaraan.

Dari tempat terpisah, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Bengkulu, Zulhairi, menyampaikan dukungannya terhadap kebijakan tersebut.

“Pengetatan prosedur ini merupakan langkah tepat untuk meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap layanan kewarganegaraan. Kanwil Kemenkum Bengkulu siap menerapkan seluruh arahan pusat dengan berpegang pada asas profesionalitas dan pelayanan prima,” ujar Zulhairi.

Sebagai wujud komitmen, Kanwil Kemenkum Bengkulu akan terus memperkuat sinergi dengan Ditjen AHU dan seluruh pemangku kepentingan terkait. Melalui peningkatan kualitas layanan serta kepatuhan terhadap regulasi, Kanwil bertekad menghadirkan pelayanan hukum yang transparan, akuntabel, dan berintegritas bagi seluruh masyarakat di Provinsi Bengkulu. (HUMAS PASTI PADEK)

Bengkulu – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Bengkulu menggelar senam pagi bersama yang diikuti oleh Kepala Kantor Wilayah, Zulhairi, beserta seluruh jajaran pegawai di lingkungan Kanwil Kemenkum Bengkulu. Kegiatan ini berlangsung dengan penuh semangat di halaman kantor pada Kamis, 13 November 2025.

Senam pagi merupakan salah satu bentuk kegiatan rutin yang bertujuan untuk menjaga kesehatan jasmani dan kebugaran fisik para pegawai, sekaligus mempererat kekompakan dan kebersamaan di lingkungan kerja. Melalui kegiatan ini, diharapkan tercipta suasana kerja yang positif, produktif, dan penuh energi.

Dalam kesempatan tersebut, Kakanwil Zulhairi menyampaikan pentingnya menjaga kesehatan di tengah padatnya aktivitas kerja.

“Saya berharap kegiatan senam pagi ini tidak hanya menjadi rutinitas, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat semangat kebersamaan dan meningkatkan produktivitas kerja. Tubuh yang sehat akan menunjang kinerja yang maksimal,” ujar Zulhairi.

Selain untuk kebugaran, kegiatan ini juga menjadi sarana bagi seluruh pegawai untuk meningkatkan silaturahmi antarunit sub kerja serta memperkuat nilai-nilai kekeluargaan di lingkungan Kanwil Kemenkum Bengkulu.

Dengan semangat yang tinggi, seluruh peserta mengikuti gerakan senam hingga selesai, diiringi suasana ceria dan kekompakan yang mencerminkan semangat “ASN BerAKHLAK, Kemenkum Semakin PASTI”. (HUMAS PASTI PADEK)

Bengkulu (11/11/25) – Dalam upaya memperkuat kesadaran hukum di kalangan akademisi, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu melalui Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual menggelar kegiatan Sosialisasi Perlindungan Kekayaan Intelektual dan Pendampingan Pencatatan Hak Cipta bagi mahasiswa Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu, bertempat di Gedung A Universitas Bengkulu.

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan edukasi dan asistensi teknis kepada mahasiswa mengenai pentingnya perlindungan hukum atas karya cipta, serta tata cara pencatatan Hak Cipta melalui sistem daring Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).

Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkum Bengkulu, Nova Harneli beserta tim kerja, yang memberikan paparan dan pendampingan langsung kepada para mahasiswa.

Dalam sesi praktik, mahasiswa diberikan bimbingan mulai dari pembuatan akun e-Hak Cipta, pengunggahan dokumen, penentuan jenis ciptaan, hingga verifikasi kelengkapan data permohonan. Hasilnya, sebanyak tujuh karya mahasiswa berhasil didaftarkan dan memperoleh nomor pencatatan ciptaan resmi dari DJKI, di antaranya:

• Bentuk Kepemilikan Perseorangan – oleh Fadlan Navid Al Lutfi dkk (EC002025176792)
• Persekutuan Komanditer (CV) – oleh Della Rahmi Azkiah dkk (EC002025176786)
• Poster Pengenalan Terkait Yayasan – oleh Anggun Dwirahmi Leandri dkk (EC002025176797)
• Poster Pengenalan Terkait Koperasi – oleh Jiran Fatimah Hayati dkk (EC002025176758)
• Poster Pengenalan Terkait Perseroan Terbatas (PT) – oleh Yosine dkk (EC002025176772)
• Poster Pengenalan Terkait Joint Venture – oleh Billy Gamaliel Siahaan dkk (EC002025176761)
• Poster Pengenalan Terkait Firma – oleh Rohadatul Aisy dkk (EC002025176721)

Para mahasiswa tampak antusias dan aktif mengikuti setiap sesi pendampingan. Mereka juga menyatakan bahwa kegiatan ini membuka wawasan baru tentang pentingnya perlindungan karya cipta agar tidak digunakan secara ilegal oleh pihak lain tanpa izin.

“Melalui kegiatan seperti ini, kami ingin menanamkan kesadaran sejak dini kepada generasi muda bahwa setiap karya memiliki nilai ekonomi dan hukum yang harus dilindungi, terlebih di era digital seperti sekarang,” ujar Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkum Bengkulu.

Kegiatan berjalan lancar dan interaktif, diakhiri dengan komitmen bersama antara Kanwil Kemenkum Bengkulu dan Universitas Bengkulu untuk terus bersinergi dalam pengembangan dan perlindungan Kekayaan Intelektual (KI) di lingkungan akademik.

Sebagai tindak lanjut, Kanwil Kemenkum Bengkulu berencana untuk menghadirkan layanan jemput bola dan memperluas program pendampingan serupa di berbagai perguruan tinggi di Provinsi Bengkulu, guna menumbuhkan budaya sadar KI di kalangan mahasiswa dan civitas akademika. (HUMAS_PASTI_PADEK)

#KementerianHukum #KemenkumRI #KemenkumBengkulu #KanwilKemenkumBengkulu #PASTIPADEK #LayananHukumMakinMudah #Zulhairi

Bengkulu – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum menggelar Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Rejang Lebong tentang Penyelenggaraan Pendidikan Al-Qur’an, bertempat di Ruang Rapat Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Bengkulu pada selasa (11/11).

Turut hadir dalam kegiatan ini antara lain Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Tongam Renikson Silaban, yang sekaligus membuka rapat, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Rejang Lebong, Hidayatullah, beserta anggota Komisi I DPRD, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong, Zakaria, Sekretaris DPRD Kabupaten Rejang Lebong, Syamsir, serta Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Rejang Lebong, Indra Hadiwinata. Dari pihak Kanwil Kemenkum Bengkulu, hadir pula para Perancang Peraturan Perundang-undangan, yakni Hero Herlambang, Aulia Sulistira, Imiastuti, dan Nurbaiti.

Dalam sambutannya, Tongam Renikson Silaban menyampaikan pentingnya pelaksanaan harmonisasi ini agar setiap rancangan peraturan daerah selaras dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak menimbulkan multitafsir di kemudian hari.

“Harmonisasi ini menjadi tahap penting untuk memastikan rancangan peraturan daerah memiliki kesesuaian hierarki dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Tongam.

Selanjutnya, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Rejang Lebong, Hidayatullah, menyampaikan pengantar mengenai urgensi penyusunan Raperda ini.

“Raperda Penyelenggaraan Pendidikan Al-Qur’an ini disusun untuk menjawab kekhawatiran masyarakat terhadap generasi muda yang mulai jauh dari pendidikan agama akibat pengaruh kemajuan teknologi dan gadget. Kami berharap regulasi ini dapat menjadi landasan bagi penguatan nilai-nilai keagamaan di tengah masyarakat,” ungkap Hidayatullah.

Rapat kemudian dilanjutkan dengan penyampaian oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, Hero Herlambang, yang menjelaskan bahwa draft Raperda telah dibantu penyusunannya oleh Tim Kerja Harmonisasi (TKH) 3 Kanwil Kemenkum Bengkulu, terutama dalam penyempurnaan rumusan pasal demi pasal agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Tim Kerja Harmonisasi 3 juga memaparkan hasil perbaikan dari segi teknik penyusunan maupun substansi materi muatan Raperda. Setelah melalui proses pembahasan dan penyelarasan bersama, seluruh peserta rapat sepakat terhadap hasil perbaikan yang telah dilakukan.

Dari hasil pembahasan disimpulkan bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong tentang Penyelenggaraan Pendidikan Al-Qur’an tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun yang setingkat, sehingga dapat dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya.

Sebagai tindak lanjut, peserta rapat melakukan pembubuhan paraf persetujuan bersama pada draft Raperda dan menandatangani Berita Acara Kesepakatan antara Kanwil Kemenkum Bengkulu dan DPRD Kabupaten Rejang Lebong.

Kanwil Kemenkum Bengkulu akan segera mengeluarkan surat selesai harmonisasi atas Raperda tersebut sebagai bukti bahwa proses harmonisasi telah tuntas dilaksanakan.

Dengan terselenggaranya kegiatan ini, diharapkan Raperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan Al-Qur’an dapat menjadi dasar hukum yang kuat dan aplikatif bagi Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dalam mewujudkan generasi muda yang berakhlak mulia, berpengetahuan agama, dan mampu menyeimbangkan kemajuan teknologi dengan nilai-nilai keislaman. (HUMAS PASTI PADEK)

Bengkulu – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu mengikuti kegiatan Rapat Pembahasan Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Biro Perencanaan dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum secara virtual melalui Zoom Meeting. Kegiatan ini diikuti dari Aula Fatmawati Kanwil Kemenkum Bengkulu, Rabu (12/11). Hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Rahmat Huda, serta Ketua dan Anggota Tim Kerja Program dan Pelaporan.

Kegiatan dibuka dengan arahan pengendalian kinerja oleh Brahmantyo dari Biro Perencanaan dan Organisasi. Dalam paparannya, Brahmantyo menyampaikan pentingnya pengendalian kinerja yang efektif melalui reviu menyeluruh terhadap rencana aksi yang telah disusun.

“Setiap langkah dalam rencana aksi harus benar-benar selaras dengan tujuan strategis yang ingin dicapai. Evaluasi berkala juga perlu dilakukan agar kita dapat mengetahui sejauh mana capaian telah diperoleh, hambatan yang dihadapi, serta langkah-langkah perbaikan yang harus segera diambil,” ujar Brahmantyo.

Beliau juga menambahkan bahwa pengendalian kinerja bukan sekadar kegiatan administratif, melainkan instrumen penting untuk memastikan arah kebijakan dan capaian kinerja organisasi tetap berada pada jalur yang telah ditetapkan.

Selanjutnya, Rizal dari Biro Perencanaan dan Organisasi menyampaikan penjelasan terkait penyamaan persepsi dalam pengisian matriks Perjanjian Kinerja Tahun 2026. Ia menjelaskan bahwa keseragaman pemahaman di seluruh unit kerja sangat penting agar indikator, target, dan rencana aksi yang disusun tidak menimbulkan perbedaan interpretasi yang dapat memengaruhi keselarasan perencanaan kinerja di lingkungan Kementerian Hukum.

Sesi berikutnya disampaikan oleh Moslem, juga dari Biro Perencanaan dan Organisasi, yang menjelaskan mekanisme pengisian rencana aksi melalui aplikasi e-Performance. Beliau memaparkan bahwa pengunggahan data capaian dilakukan setiap tanggal 1–10 setiap bulan, dengan proses verifikasi oleh Eselon I pada tanggal 11–15. Moslem juga mengingatkan pentingnya pembaruan data secara rutin dan menyampaikan bahwa Rapat Koordinasi (Rakor) terkait pelaksanaan kinerja akan dilaksanakan pada bulan Desember mendatang.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang dipandu oleh Erwin dari Biro Perencanaan dan Organisasi. Dalam sesi ini, peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan, masukan, dan klarifikasi atas materi yang telah dipaparkan. Diskusi berlangsung interaktif dan konstruktif, menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai proses penyusunan, pengendalian, dan evaluasi kinerja.

Melalui kegiatan ini, tercapai pemahaman bersama mengenai pentingnya pengendalian dan evaluasi berkala terhadap rencana aksi kinerja, serta keseragaman persepsi dalam penyusunan matriks Perjanjian Kinerja Tahun 2026. Dengan demikian, diharapkan seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Hukum dapat melaksanakan perencanaan kinerja secara lebih terarah, terukur, dan akuntabel. (HUMAS PASTI PADEK)