Bengkulu – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu melaksanakan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum terkait Pelaksanaan Penguatan Ketahanan Keluarga bagi Pegawai ASN di lingkungan Kementerian Hukum dan sebagai dukungan terhadap Gerakan Ayah Mengantar Anak di Hari Pertama Sekolah, Senin (13/7/2026). Hal ini merupakan tindak lanjut imbauan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam rangka memperkuat ketahanan keluarga dan mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045.

Pelaksanaan kegiatan ini memberikan fleksibilitas waktu masuk kerja bagi para pegawai yang mengantarkan anaknya pada hari pertama masuk sekolah. Sesuai ketentuan, pegawai yang mengikuti kegiatan tersebut diberikan keleluasaan melakukan presensi dan nantinya kembali melaksanakan tugas kedinasan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu, Zulhairi, menyampaikan bahwa kebijakan ini merupakan bentuk komitmen Kementerian Hukum dalam mendukung penguatan peran keluarga tanpa mengabaikan tanggung jawab sebagai aparatur sipil negara. "Kehadiran orang tua pada momen penting, seperti hari pertama anak masuk sekolah, memiliki makna yang besar dalam membangun kedekatan emosional dan memberikan rasa percaya diri kepada anak. Melalui kebijakan ini, kami berharap para pegawai dapat menyeimbangkan peran sebagai orang tua sekaligus tetap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," ujar Zulhairi.

Sebagai tindak lanjut surat edaran tersebut, Kanwil Kemenkum Bengkulu juga melakukan pendataan terhadap pegawai yang memanfaatkan fleksibilitas waktu kerja untuk mengantar anak pada hari pertama sekolah. Pendataan dilakukan oleh pengelola kepegawaian sebagai bagian dari pelaksanaan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Melalui implementasi kebijakan ini, Kanwil Kemenkum Bengkulu menunjukkan dukungannya terhadap penguatan ketahanan keluarga sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Diharapkan sinergi antara pelaksanaan tugas kedinasan dan peran keluarga dapat terus terjaga sehingga mampu mewujudkan aparatur yang profesional, produktif, serta memiliki kehidupan keluarga yang harmonis.

#KemenkumRI
#KemenkumBengkulu
#PASTICERIA
#LayananHukumMakinMudah
#KitaMulaiCaraBaru
#Zulhairi

Bengkulu – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu, Zulhairi, menerima kunjungan silaturahmi Kepala Balai Bahasa Provinsi Bengkulu, Andriana Yohan, beserta jajaran di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu, Senin (13/7/2026).

Berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban, pertemuan tersebut menjadi momentum untuk mempererat hubungan kelembagaan sekaligus memperkuat koordinasi dan sinergi antarlembaga dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing. Dalam pertemuan, kedua pihak berdiskusi mengenai berbagai peluang kolaborasi, khususnya dalam mendukung penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam pelayanan publik serta penyusunan dokumen administrasi pemerintahan. Selain itu, turut dibahas peluang pelaksanaan edukasi kepada masyarakat yang mengintegrasikan aspek kebahasaan dan kesadaran hukum sebagai bagian dari upaya meningkatkan literasi masyarakat.

Kakanwil Kemenkum Bengkulu, Zulhairi, menyampaikan apresiasi atas kunjungan Kepala Balai Bahasa Provinsi Bengkulu beserta jajaran. Menurutnya, komunikasi dan kolaborasi lintas instansi menjadi bagian penting dalam menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas.“Kami menyambut baik kunjungan dan silaturahmi ini. Sinergi antara Kementerian Hukum dan Balai Bahasa diharapkan dapat membuka ruang kolaborasi yang lebih luas, terutama dalam penguatan literasi hukum dan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dalam pelayanan publik,” ujar Zulhairi.

Sementara itu, Kepala Balai Bahasa Provinsi Bengkulu, Andriana Yohan, menegaskan komitmennya untuk terus membangun kerja sama dengan berbagai instansi pemerintah dalam mendukung program pembinaan dan pengembangan bahasa.“Kami berharap komunikasi dan koordinasi yang telah terjalin dapat terus diperkuat serta dikembangkan melalui program-program kolaboratif yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Bengkulu,” ungkap Andriana Yohan.

Pertemuan ditutup dengan komitmen bersama untuk terus membangun komunikasi dan koordinasi yang efektif serta menjajaki berbagai program kolaboratif di bidang kebahasaan, literasi hukum, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

#KemenkumRI

#KemenkumBengkulu

#PASTICERIA

#LayananHukumMakinMudah

#KitaMulaiCaraBaru

#Zulhairi

Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI Kementerian Hukum menegaskan bahwa permohonan pendaftaran merek SISKS Paku Buwono XIV saat ini masih berada pada tahap pengumuman (publikasi). Pada tahap tersebut, masyarakat atau pihak yang berkepentingan memiliki kesempatan untuk mengajukan keberatan apabila memiliki alasan yang didukung ketentuan peraturan perundang-undangan.

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Hermansyah Siregar menjelaskan, setiap permohonan merek diproses sesuai mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Oleh karena itu, status permohonan yang telah diumumkan belum dapat diartikan sebagai merek yang telah memperoleh pelindungan hukum.

“Perlu dipahami bahwa suatu permohonan yang telah memasuki masa pengumuman belum berarti merek tersebut telah terdaftar. Tahap ini justru memberikan ruang kepada masyarakat atau pihak yang merasa memiliki kepentingan hukum untuk menyampaikan keberatan sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Hermansyah dalam wawancara di Gedung DJKI, Jakarta pada Senin, 13 Juli 2026.

Lebih lanjut, Hermansyah menjelaskan, proses pendaftaran merek terdiri atas beberapa tahapan. Setelah permohonan diajukan, DJKI terlebih dahulu melakukan pemeriksaan formalitas untuk memastikan kelengkapan persyaratan administrasi. Selanjutnya, permohonan yang memenuhi persyaratan akan memasuki tahap pengumuman selama dua bulan.

Pada masa pengumuman tersebut, setiap pihak yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan terhadap permohonan merek. Apabila terdapat keberatan, pemohon juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan sanggahan.

Setelah masa pengumuman berakhir, permohonan akan memasuki tahap pemeriksaan substantif. Pada tahapan inilah pemeriksa merek melakukan penilaian secara menyeluruh terhadap permohonan, termasuk mempertimbangkan keberatan (dari pihak luar) maupun sanggahan dari pemohon (apabila ada), sebelum memberikan keputusan apakah permohonan dapat didaftar atau harus ditolak.

Hermansyah menegaskan bahwa pemeriksaan substantif dilakukan secara profesional, independen, dan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis beserta peraturan pelaksanaannya.

“Dalam melakukan pemeriksaan substantif, pemeriksa merek berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk mempertimbangkan alasan-alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Pemeriksa akan menilai setiap permohonan secara objektif berdasarkan fakta, data, dan ketentuan hukum yang berlaku,” kata Hermansyah.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa Pasal 20 mengatur mengenai tanda yang tidak dapat didaftarkan sebagai merek, sedangkan Pasal 21 mengatur alasan penolakan suatu permohonan, antara lain apabila memiliki persamaan dengan merek tertentu atau memenuhi kondisi lain sebagaimana ditentukan dalam undang-undang. Seluruh aspek tersebut akan menjadi bagian dari pertimbangan pemeriksa dalam menentukan hasil pemeriksaan substantif.

Hermansyah mengimbau para pemohon untuk secara aktif memantau perkembangan permohonan merek melalui akun permohonan merek online masing-masing di merek.dgip.go.id dan Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (PDKI) pada tautan pdki-indonesia.dgip.go.id. Hal ini penting agar pemohon dapat segera mengetahui apabila terdapat keberatan dari pihak lain maupun usulan penolakan dari pemeriksa, sehingga dapat menindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

“DJKI mendorong pemohon untuk rutin melakukan pengecekan status permohonan melalui akun yang telah digunakan saat pengajuan. Dengan demikian, setiap perkembangan, termasuk adanya keberatan atau usul tolak, dapat segera diketahui dan ditindaklanjuti secara tepat waktu,” tutup Hermansyah.

#KementerianHukum
#KemenkumBengkulu
#KanwilKemenkumBengkulu
#LayananHukumMakinMudah
#KitaMulaiCaraBaru
#PENUHCERIA #CERIA
#Zulhairi

Bengkulu– Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu menghadiri kegiatan Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ikatan Notaris Indonesia (INI) ke-118 yang diselenggarakan oleh Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia (INI) Provinsi Bengkulu, Sabtu (11/7). Kegiatan ini mengusung tema "Sehat Bersama, Berkarya Bersama Menguatkan Pengabdian Notaris untuk Indonesia Emas."

Hadir mewakili Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu, Zulhairi, didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Titik Setiawati, serta Kepala Bidang Administrasi Hukum Umum (AHU), Pande Made Handika Riady. Kehadiran jajaran Kanwil Kemenkum Bengkulu menjadi wujud dukungan terhadap penguatan sinergi antara pemerintah dan organisasi profesi notaris dalam meningkatkan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat.

Rangkaian kegiatan diawali dengan registrasi peserta, senam jantung sehat, kemudian dilanjutkan dengan acara pembukaan yang diisi dengan menyanyikan Lagu Indonesia Raya dan Hymne Ikatan Notaris Indonesia, pembacaan doa, sambutan Ketua Panitia, Ketua Pengurus Wilayah INI Bengkulu, serta sambutan sekaligus pembukaan resmi oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu. Acara pembukaan ditandai dengan pemukulan dol sebagai simbol dimulainya kegiatan peringatan HUT INI ke-118.

Dalam sambutannya, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu, Zulhairi, menyampaikan ucapan selamat Hari Ulang Tahun ke-118 kepada Ikatan Notaris Indonesia. Ia berharap organisasi profesi notaris terus menjadi organisasi yang semakin solid, profesional, serta mampu memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan kepastian hukum dan pelayanan hukum yang berkualitas bagi masyarakat. Zulhairi juga menegaskan bahwa tema yang diusung tahun ini memiliki makna penting, yakni mengajak seluruh notaris untuk terus menjaga kesehatan sekaligus meningkatkan semangat berkarya dan mengabdi dalam mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045.

Lebih lanjut, Zulhairi menegaskan bahwa Kementerian Hukum melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu akan terus memperkuat sinergi dengan Ikatan Notaris Indonesia dalam pembinaan, pengawasan, serta peningkatan kualitas pelayanan kenotariatan di Provinsi Bengkulu. Menurutnya, kolaborasi yang erat antara pemerintah dan organisasi profesi merupakan kunci dalam menghadirkan pelayanan hukum yang semakin mudah, cepat, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Selain seremoni pembukaan, kegiatan HUT INI ke-118 juga dimeriahkan dengan pemeriksaan kesehatan gratis, donor darah, berbagai perlombaan bagi anggota maupun keluarga notaris, hingga pembagian doorprize sebagai bentuk kebersamaan seluruh keluarga besar Ikatan Notaris Indonesia di Provinsi Bengkulu.

Momentum peringatan HUT Ikatan Notaris Indonesia ke-118 ini diharapkan semakin mempererat sinergi antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu dengan Ikatan Notaris Indonesia dalam mewujudkan pelayanan kenotariatan yang profesional, berintegritas, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Dengan semangat kebersamaan tersebut, notaris diharapkan terus berkontribusi dalam mendukung pembangunan hukum nasional menuju Indonesia Emas 2045.

#KementerianHukum
#KemenkumBengkulu
#KanwilKemenkumBengkulu
#LayananHukumMakinMudah
#KitaMulaiCaraBaru
#PENUHCERIA #CERIA
#Zulhairi

Bengkulu Utara– Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Bengkulu terus memperkuat upaya pelindungan dan pengembangan Kekayaan Intelektual (KI) di daerah melalui kegiatan Inventarisasi Kandidat Kawasan Karya Cipta dan/atau Kawasan Desain Industri yang dilaksanakan di Kabupaten Bengkulu Utara pada 8–9 Juli 2026.

Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu, Zulhairi, ini melibatkan jajaran Kanwil Kemenkum Bengkulu, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara, Universitas Ratu Samban Bengkulu Utara, serta pelaku usaha lokal sebagai bagian dari sinergi membangun ekosistem Kekayaan Intelektual yang berkelanjutan.

Pada hari pertama, Rabu (8/7), Kanwil Kemenkum Bengkulu menggelar koordinasi bersama Bupati Bengkulu Utara beserta jajaran. Pertemuan tersebut membahas percepatan penyusunan Peraturan Daerah tentang Kekayaan Intelektual yang diharapkan menjadi landasan hukum dalam pengembangan, pelindungan, dan pemanfaatan potensi Kekayaan Intelektual di Kabupaten Bengkulu Utara.

Memasuki hari kedua, Kamis (9/7), Tim Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual yang dipimpin Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Nova Harneli, melaksanakan koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Utara. Dalam pertemuan tersebut disampaikan rencana pelaksanaan pendampingan pencatatan Hak Cipta bagi masyarakat yang memiliki karya potensial.

Dari hasil koordinasi, diperoleh informasi mengenai potensi Kekayaan Intelektual yang dimiliki Kabupaten Bengkulu Utara, salah satunya karya-karya Maestro atau Guru Budaya Kabupaten Bengkulu Utara, Sugiyono. Tokoh budaya tersebut dikenal aktif melestarikan kesenian berejung serta telah menciptakan berbagai lagu daerah yang memiliki potensi untuk memperoleh pelindungan Hak Cipta.

Selanjutnya, Tim Kanwil Kemenkum Bengkulu melakukan kunjungan ke Universitas Ratu Samban Bengkulu Utara dan diterima oleh Sekretaris Yayasan, Rokhyanto, beserta jajaran. Kunjungan tersebut bertujuan melakukan monitoring pembentukan Sentra Kekayaan Intelektual sebagai tindak lanjut Perjanjian Kerja Sama antara Kanwil Kemenkum Bengkulu dan Universitas Ratu Samban. Selain memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sentra Kekayaan Intelektual, pertemuan juga membahas berbagai potensi Kekayaan Intelektual yang dimiliki sivitas akademika, baik berupa Hak Cipta maupun rezim Kekayaan Intelektual lainnya.

Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan kunjungan ke UMKM Batik Kagano milik Leni Febrianti. Tim melakukan inventarisasi berbagai potensi Kekayaan Intelektual yang dimiliki usaha tersebut, termasuk peluang pelindungan terhadap motif batik maupun karya kreatif lainnya sesuai rezim Kekayaan Intelektual yang relevan.

Sebagai tindak lanjut, Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu akan melanjutkan inventarisasi kandidat Kawasan Karya Cipta dan/atau Kawasan Desain Industri sebagai bahan penyusunan rekomendasi kebijakan pengembangan kawasan berbasis Kekayaan Intelektual di Kabupaten Bengkulu Utara.

Bengkulu Utara – Dalam rangka mempererat sinergi dan memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-67 Kabupaten Bengkulu Utara yang digelar di Alun-Alun Rajo Malim Paduko, Kota Arga Makmur, Rabu (10/7/2026).

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu, Zulhairi, hadir bersama Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Titik Setiawati, serta Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Tongam Renikson Silaban. Kehadiran jajaran Kanwil Kemenkum Bengkulu disambut langsung oleh Bupati Bengkulu Utara, Arie Setia Adinata, beserta jajaran Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara.

Peringatan HUT ke-67 Kabupaten Bengkulu Utara tahun ini mengusung tema "Mewujudkan Masyarakat Bengkulu Utara Mahabbah dalam Persatuan Menuju Bengkulu Utara Maju, Hebat, dan Bahagia." Tema tersebut menjadi semangat bersama dalam memperkuat persatuan, membangun kebersamaan, serta mendorong percepatan pembangunan daerah demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Rangkaian kegiatan berlangsung meriah dengan berbagai penampilan seni dan budaya khas Bengkulu Utara. Masyarakat yang memadati lokasi acara disuguhkan pertunjukan tari-tarian tradisional sebagai wujud pelestarian budaya daerah, yang kemudian dilanjutkan dengan hiburan dari artis ibu kota sehingga menambah semarak suasana peringatan hari jadi kabupaten.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu, Zulhairi, menyampaikan bahwa kehadiran Kanwil Kemenkum Bengkulu merupakan bentuk dukungan terhadap pembangunan daerah sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

"Momentum hari jadi Kabupaten Bengkulu Utara ini diharapkan semakin memperkuat semangat pembangunan, mempererat kolaborasi antarlembaga, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu siap terus bersinergi dan mendukung berbagai program strategis Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara, khususnya di bidang pelayanan hukum, pembentukan peraturan perundang-undangan, pembinaan hukum, administrasi hukum umum, dan kekayaan intelektual," ujar Zulhairi.

Melalui momentum HUT ke-67 Kabupaten Bengkulu Utara ini, diharapkan hubungan sinergis yang telah terjalin antara Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu dan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara semakin erat. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu menghadirkan berbagai inovasi pelayanan hukum yang semakin mudah diakses masyarakat serta mendukung terwujudnya Bengkulu Utara yang maju, hebat, bahagia, dan berlandaskan semangat persatuan.

Bengkulu – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum melaksanakan kegiatan Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Kamis (9/7), di Ruang Rapat Fatmawati Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu.

Kegiatan dipimpin oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Tongam Renikson Silaban, serta dihadiri oleh jajaran Pemerintah Kabupaten Mukomuko yang terdiri dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Bagian Hukum Sekretariat Daerah, dan Tim Kerja Harmonisasi I Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu.

Dalam paparannya, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mukomuko menyampaikan bahwa perubahan regulasi ini sangat mendesak mengingat pada tahun 2026 akan dilaksanakan pemilihan kepala desa di 37 desa. Oleh karena itu, diperlukan landasan hukum yang selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terbaru agar pelaksanaan pemilihan kepala desa dapat berjalan dengan baik.

Rapat harmonisasi membahas berbagai aspek substansi Raperda, di antaranya penyesuaian terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026, kewenangan pemerintah daerah dalam pengaturan pemilihan kepala desa, serta penyempurnaan materi muatan yang berkaitan dengan persyaratan calon dan jumlah minimal calon kepala desa. Selain substansi, Tim Kerja Harmonisasi I Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu juga memberikan masukan terhadap teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, meliputi penyempurnaan judul, dasar hukum, diktum, batang tubuh, hingga penambahan ketentuan peralihan agar rancangan peraturan memenuhi kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Melalui diskusi yang berlangsung konstruktif, seluruh peserta rapat menyepakati hasil harmonisasi dengan menerima berbagai masukan teknis maupun substansi yang disampaikan Tim Harmonisasi. Selanjutnya, Raperda tersebut dapat dilanjutkan ke tahapan pembahasan berikutnya setelah dilakukan penyempurnaan sesuai hasil rapat. Sebagai tindak lanjut, Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu akan menerbitkan Surat Selesai Harmonisasi sebagai bentuk penyelesaian proses pengharmonisasian terhadap Rancangan Peraturan Daerah dimaksud.

Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu, Tongam Renikson Silaban, :"Pengharmonisasian merupakan tahapan penting untuk memastikan setiap rancangan peraturan daerah selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, tidak menimbulkan tumpang tindih norma, serta memiliki kepastian hukum. Melalui proses ini, kami berharap Raperda tentang Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Mukomuko dapat menjadi dasar hukum yang kuat dalam mendukung penyelenggaraan pemilihan kepala desa yang tertib, transparan, dan sesuai ketentuan yang berlaku."

#KemenkumRI

#KemenkumBengkulu

#PASTICERIA

#LayananHukumMakinMudah

#KitaMulaiCaraBaru

#Zulhairi

Bengkulu – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum melaksanakan kegiatan Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Kamis (9/7), di Ruang Rapat Fatmawati Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu.

Kegiatan dipimpin oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Tongam Renikson Silaban, serta dihadiri oleh jajaran Pemerintah Kabupaten Mukomuko yang terdiri dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Bagian Hukum Sekretariat Daerah, dan Tim Kerja Harmonisasi I Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu.

Dalam paparannya, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mukomuko menyampaikan bahwa perubahan regulasi ini sangat mendesak mengingat pada tahun 2026 akan dilaksanakan pemilihan kepala desa di 37 desa. Oleh karena itu, diperlukan landasan hukum yang selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terbaru agar pelaksanaan pemilihan kepala desa dapat berjalan dengan baik.

Rapat harmonisasi membahas berbagai aspek substansi Raperda, di antaranya penyesuaian terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026, kewenangan pemerintah daerah dalam pengaturan pemilihan kepala desa, serta penyempurnaan materi muatan yang berkaitan dengan persyaratan calon dan jumlah minimal calon kepala desa. Selain substansi, Tim Kerja Harmonisasi I Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu juga memberikan masukan terhadap teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, meliputi penyempurnaan judul, dasar hukum, diktum, batang tubuh, hingga penambahan ketentuan peralihan agar rancangan peraturan memenuhi kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Melalui diskusi yang berlangsung konstruktif, seluruh peserta rapat menyepakati hasil harmonisasi dengan menerima berbagai masukan teknis maupun substansi yang disampaikan Tim Harmonisasi. Selanjutnya, Raperda tersebut dapat dilanjutkan ke tahapan pembahasan berikutnya setelah dilakukan penyempurnaan sesuai hasil rapat. Sebagai tindak lanjut, Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu akan menerbitkan Surat Selesai Harmonisasi sebagai bentuk penyelesaian proses pengharmonisasian terhadap Rancangan Peraturan Daerah dimaksud.

Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu, Tongam Renikson Silaban, :"Pengharmonisasian merupakan tahapan penting untuk memastikan setiap rancangan peraturan daerah selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, tidak menimbulkan tumpang tindih norma, serta memiliki kepastian hukum. Melalui proses ini, kami berharap Raperda tentang Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Mukomuko dapat menjadi dasar hukum yang kuat dalam mendukung penyelenggaraan pemilihan kepala desa yang tertib, transparan, dan sesuai ketentuan yang berlaku."

#KemenkumRI

#KemenkumBengkulu

#PASTICERIA

#LayananHukumMakinMudah

#KitaMulaiCaraBaru

#Zulhairi

Argamakmur – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu melalui Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU) melaksanakan koordinasi dengan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bengkulu Utara dalam rangka optimalisasi layanan Perseroan Perorangan, Rabu (08/07).

Kegiatan yang berlangsung di Kantor Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bengkulu Utara ini dihadiri oleh Kepala Bidang Pelayanan AHU beserta Tim Kerja Bidang AHU. Koordinasi tersebut bertujuan memperkuat kolaborasi antarinstansi dalam memperluas penyebaran informasi mengenai layanan Perseroan Perorangan kepada masyarakat, khususnya para pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK).

Dalam pertemuan tersebut, kedua instansi membahas langkah-langkah strategis untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kemudahan pendirian Perseroan Perorangan sebagai badan hukum yang memberikan kepastian hukum sekaligus mendukung pengembangan usaha.

Selain koordinasi, Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu juga akan berpartisipasi pada puncak peringatan Hari Ulang Tahun ke-67 Kabupaten Bengkulu Utara dengan membuka Stand Layanan Hukum Perseroan Perorangan di Alun-Alun Kota Argamakmur. Kehadiran stand layanan ini diharapkan dapat memberikan akses informasi dan pelayanan secara langsung kepada masyarakat yang ingin memperoleh status badan hukum bagi usahanya.

Kepala Bidang Pelayanan AHU Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu menyampaikan bahwa sinergi dengan pemerintah daerah merupakan langkah penting untuk memperluas jangkauan layanan kepada masyarakat.

"Kolaborasi dengan pemerintah daerah menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai manfaat Perseroan Perorangan. Melalui sinergi ini, kami berharap semakin banyak pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang memperoleh kemudahan dalam mendirikan badan hukum sehingga usahanya memiliki kepastian hukum dan daya saing yang lebih baik," ujarnya.

Melalui kegiatan ini, Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah serta berbagai pemangku kepentingan guna mendekatkan layanan hukum kepada masyarakat. Upaya tersebut diharapkan mampu mendukung kemudahan berusaha, meningkatkan legalitas usaha, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pemberdayaan pelaku UMK.

#KemenkumRI

#KemenkumBengkulu

#PASTICERIA

#LayananHukumMakinMudah

#KitaMulaiCaraBaru

#Zulhairi

Jenewa – Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum Republik Indonesia resmi menandatangani Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dengan otoritas kekayaan intelektual Federasi Rusia, Rospatent. Kerja sama ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat ekosistem kekayaan intelektual (KI) nasional sekaligus membuka peluang yang lebih luas bagi inovator dan pelaku usaha Indonesia untuk memasuki pasar Rusia.

Direktur Jenderal KI, Hermansyah Siregar, mengatakan bahwa kerja sama tersebut merupakan wujud komitmen DJKI dalam memperluas jejaring internasional guna meningkatkan kualitas pelindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual.

"MoU ini menjadi fondasi penting bagi penguatan kerja sama Indonesia dan Rusia di bidang kekayaan intelektual. Melalui kolaborasi ini, kami ingin mendorong peningkatan kapasitas, pemanfaatan teknologi, serta menciptakan peluang yang lebih besar bagi inovasi dan produk Indonesia untuk bersaing di pasar internasional, termasuk Rusia," ujar Hermansyah, Selasa (07/07/2026) di Jenewa.

Dalam pertemuan tersebut, kedua negara menyepakati sejumlah agenda strategis, antara lain kerja sama pemanfaatan data digital dan analisis paten, peningkatan kapasitas di bidang valuasi kekayaan intelektual, pertukaran informasi, serta penjajakan implementasi Patent Prosecution Highway (PPH) untuk mempercepat proses pemeriksaan paten.

Selain itu, kedua negara akan saling mendukung di forum World Intellectual Property Organization (WIPO), termasuk terkait usulan Indonesia di Standing Committee on Copyright and Related Rights (SCCR) dan dukungan terhadap pengembangan sistem multibahasa pada pendaftaran internasional WIPO.

“Kedua negara juga sepakat memperkuat pelindungan Indikasi Geografis (IG) melalui pertukaran pengalaman dan praktik terbaik. Kami optimis bahwa penandatanganan MoU ini akan memberikan manfaat nyata bagi kedua negara,” kata Hermansyah.

Sebagai tindak lanjut kerja sama, Rospatent mengundang Indonesia untuk berpartisipasi dalam proyek pengembangan situs web valuasi kekayaan intelektual di bawah kerangka Committee on Development and Intellectual Property (CDIP). Sebaliknya, Indonesia mengundang Rusia untuk menghadiri Global Forum on Cross-border Copyright Royalty Governance yang akan diselenggarakan di Bali pada Oktober mendatang.

"Kolaborasi ini diharapkan tidak hanya memperkuat pelindungan karya dan inovasi, tetapi juga mempercepat pengembangan bisnis berbasis teknologi dan ekonomi kreatif serta memperluas akses pasar bagi pelaku usaha Indonesia di tingkat global," tutupnya.

#KemenkumRI

#KemenkumBengkulu

#PASTICERIA

#LayananHukumMakinMudah

#KitaMulaiCaraBaru

#Zulhairi