Bengkulu Utara – Melanjutkan rangkaian penguatan legalitas pelaku usaha, Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Bengkulu melakukan langkah inovatif dalam mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Usai menggelar Sosialisasi Layanan AHU Perseroan Perorangan di Hotel Grand Lestari pada Rabu (11/02), Kanwil Kemenkumham Bengkulu secara resmi menyerahkan QR Code Layanan Hukum kepada jajaran Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara.

Penyerahan simbolis ini dilakukan oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Titik Setiawati, kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bengkulu Utara dan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bengkulu Utara. Acara ini turut disaksikan oleh Kepala Bidang Pelayanan AHU beserta Tim Kerja Kanwil Bengkulu.

Penyerahan QR Code ini bukan sekadar seremoni, melainkan wujud nyata komitmen Kanwil Kemenkum Bengkulu dalam melakukan transformasi digital. QR Code tersebut dirancang sebagai pintu masuk digital yang memudahkan aparatur pemerintah daerah maupun masyarakat umum untuk mengakses informasi dan jenis pelayanan hukum yang ada di Kantor Wilayah.

"Kami ingin memastikan bahwa akses terhadap informasi hukum tidak lagi terhalang oleh jarak. Melalui QR Code ini, seluruh layanan hukum kami kini berada dalam genggaman," ujar Titik Setiawati di sela-sela kegiatan.

Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Utara menyambut baik inovasi ini. Menurutnya, integrasi informasi melalui QR Code akan sangat membantu Dinas Koperasi dan UKM dalam memberikan edukasi lanjutan kepada para pelaku usaha binaan yang membutuhkan pendampingan hukum atau administrasi hukum umum.

Diharapkan, melalui penyerahan QR Code ini, sinergi antara Kanwil Kemenkum Bengkulu dan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara semakin solid. Inovasi ini diharapkan mampu memangkas birokrasi informasi, sehingga masyarakat di Bengkulu Utara—khususnya para pelaku UMKM—dapat memperoleh kepastian hukum dan informasi layanan dengan lebih cepat, transparan, dan akuntabel.

Dengan akses yang semakin mudah, diharapkan kesadaran hukum masyarakat meningkat, yang pada akhirnya akan mendorong terciptanya ekosistem usaha yang sehat dan terlindungi secara legal di seluruh wilayah Bengkulu Utara. (HUMAS PASTI PADEK)

Argamakmur – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu terus berkomitmen memperkuat legalitas pelaku usaha di tingkat daerah. Bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara, Kanwil Kemenkum Bengkulu menggelar Sosialisasi Layanan AHU Perseroan Perorangan pada Rabu (11/02) bertempat di Hotel Grand Lestari, Kecamatan Ketahun. Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman mendalam bagi pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) serta UMKM mengenai pentingnya memiliki status badan hukum. Dengan status Perseroan Perorangan, pelaku usaha diharapkan memiliki daya saing yang lebih kuat di pasar nasional maupun internasional.

Acara ini dihadiri oleh jajaran petinggi daerah dan instansi terkait, di antaranya Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bengkulu Utara, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Bengkulu, Titik Setiawati, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bengkulu Utara, Kepala Bidang Pelayanan AHU beserta Tim Kerja.

Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Utara menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kanwil Kemenkum Bengkulu. Ia menilai inisiatif ini sangat strategis karena jemput bola hingga ke tingkat kecamatan untuk mengedukasi masyarakat. "Langkah ini sangat membantu para pelaku usaha kami di Ketahun untuk lebih melek hukum dan profesional dalam mengelola bisnisnya," ujar Sekda.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Titik Setiawati, menekankan bahwa sosialisasi ini adalah momentum emas bagi para peserta. Ia mendorong para pelaku usaha untuk tidak ragu menggali informasi teknis kepada narasumber agar siap bertransformasi menjadi pengusaha yang mandiri dan berbadan hukum. "Perseroan perorangan adalah kunci agar produk lokal kita bisa menembus pasar modern bahkan pasar ekspor. Legalitas bukan sekadar dokumen, tapi akses menuju peluang yang lebih luas," tegas Titik.

Antusiasme warga Kecamatan Ketahun terlihat sangat tinggi sepanjang acara. Hal ini dibuktikan dengan adanya 9 pendaftaran Perseroan Perorangan secara langsung (on the spot) di akhir sesi sosialisasi. Para pelaku usaha kini telah resmi mengantongi status badan hukum bagi bisnis mereka.

Kegiatan ini diharapkan menjadi pemantik bagi pelaku usaha lain di Bengkulu Utara untuk segera melegalkan usahanya. Kanwil Kemenkum Bengkulu menegaskan akan terus bersinergi dengan Pemerintah Daerah di seluruh Provinsi Bengkulu guna memastikan informasi layanan AHU tersampaikan secara merata hingga ke pelosok desa. (HUMAS PASTI PADEK)

Depok – Kementerian Hukum melalui Bagian Pengelola Kinerja Biro Perencanaan dan Organisasi Sekretariat Jenderal melaksanakan kegiatan Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu, Rabu (11/2). Kegiatan ini berlangsung di BPSDM Kementerian Hukum, Cinere, Depok. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Rahmat Huda, Tim Reviu dari Bagian Pengelola Kinerja Biro Perencanaan dan Organisasi Sekretariat Jenderal, serta Tim Kerja Program dan Pelaporan Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu.

Reviu diawali dengan pembukaan oleh Tim Bagian Pengelola Kinerja Biro Perencanaan dan Organisasi. Dalam kesempatan tersebut, Tim Reviu menyampaikan bahwa tujuan kegiatan ini adalah untuk menilai kesesuaian dokumen LKJIP dengan kaidah perencanaan, pengukuran kinerja, serta ketentuan penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah.

Selanjutnya, dilakukan pembahasan dan reviu secara komprehensif terhadap substansi LKJIP Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu. Pembahasan meliputi keselarasan indikator kinerja dengan dokumen perencanaan, capaian kinerja yang telah diraih, kualitas narasi analisis kinerja, hingga kelengkapan dan validitas data dukung yang disajikan dalam laporan.

Dalam proses reviu, Tim Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu secara aktif memberikan penjelasan dan klarifikasi atas berbagai masukan serta catatan yang disampaikan oleh Tim Reviu. Diskusi berlangsung konstruktif dengan fokus pada upaya peningkatan kualitas penyusunan laporan dan penguatan akuntabilitas kinerja.

Sebagai tindak lanjut, Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu akan melakukan penyempurnaan dokumen LKJIP sesuai dengan hasil reviu dan rekomendasi yang telah diberikan. Dokumen LKJIP yang telah diperbaiki selanjutnya akan disampaikan kembali sesuai ketentuan dan jadwal yang telah ditetapkan.

Secara keseluruhan, kegiatan reviu LKJIP berjalan dengan tertib dan lancar. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan akuntabilitas laporan kinerja Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu serta memperkuat implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Kementerian Hukum.

#KementerianHukum
#KemenkumRI
#KemenkumBengkulu
#KanwilKemenkumBengkulu
#PASTIPADEK
#LayananHukumMakinMudah
#Zulhairi

BENGKULU – Provinsi Bengkulu memiliki kekayaan potensi lokal yang luar biasa, mulai dari produk UMKM, seni budaya, hingga indikasi geografis. Namun, potensi besar ini belum memberikan nilai tambah maksimal jika tidak dilindungi dan dikelola dengan strategi branding yang tepat. Menyadari hal tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Bengkulu menggelar kegiatan Penguatan Branding Wilayah bertajuk “Potensi Lokal Ke Identitas Global Melalui Branding Kekayaan Intelektual” di Two-K Azana Style Hotel Bengkulu, Kamis (12/02/26).

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkumham Bengkulu, Titik Setiawati, S.H., M.H. mewakili Kepala Kantor Wilayah, Zulhairi, S.H., M.H. Dalam sambutannya, Titik menegaskan bahwa branding Kekayaan Intelektual (KI) bukan sekadar tentang logo atau simbol semata, melainkan upaya membangun identitas yang kuat, terpercaya, dan berkelanjutan.

“Potensi lokal berdaya saing tinggi, branding KI bawa ke panggung globalisasi. Dengan branding KI, produk dan karya lokal Bengkulu dapat menembus pasar nasional bahkan internasional tanpa kehilangan jati diri daerahnya,” ujar Titik di hadapan peserta yang terdiri dari dinas terkait, pelaku UMKM, hingga mahasiswa.

Hadir sebagai narasumber utama, Prof. Dr. Candra Irawan, S.H., M.H., Akademisi dari Universitas Bengkulu dengan moderator Dewi Kusuma Ningrim (host RBtv), membedah strategi membangun loyalitas konsumen. Ia mencontohkan bagaimana jenama lokal Indonesia seperti Eiger dan Kopi Kenangan mampu bertransformasi menjadi pemain global.

“Eiger bermula dari garasi dengan dua mesin jahit, kini ekspansi hingga ke Swiss. Kopi Kenangan menjadi unicorn F&B pertama di Asia Tenggara dengan kekuatan storytelling yang menyentuh emosi,” jelas Candra.

Ia juga menyoroti merek-merek lokal Bengkulu yang telah sadar hukum dan terdaftar, seperti Kopi 1001 Seribu Satu Bengkulu, Kerupuk Tuiri, hingga Batik Basurek Limura. Menurutnya, merek memberikan nilai tambah ekonomi yang signifikan; sebuah produk tanpa merek mungkin hanya dihargai murah, namun dengan branding yang kuat, nilainya bisa melonjak berkali lipat.

Sementara itu, Narasumber kedua, Suriyanti, S.H., M.H., Analis Kekayaan Intelektual Ahli Madya Kemenkum Bengkulu, menekankan aspek legalitas. Ia memaparkan berbagai rezim Kekayaan Intelektual mulai dari Merek, Hak Cipta, Paten, Desain Industri, hingga Indikasi Geografis .

“Merek yang telah terdaftar akan mendapat pelindungan selama 10 tahun dan bisa diperpanjang. Ini adalah aset. Jangan sampai karya kreatif warga Bengkulu diklaim pihak lain karena abai mendaftar,” tegas Suriyanti. Ia juga mengingatkan tentang kewajiban pembayaran royalti bagi penggunaan lagu dan musik secara komersial di layanan publik sebagai bentuk penghargaan terhadap hak ekonomi pencipta.

Ketua Pelaksana Kegiatan, Nova Harneli, melaporkan bahwa acara ini bertujuan menumbuhkan kesadaran pelaku usaha dan pemerintah daerah bahwa KI adalah instrumen vital pertumbuhan ekonomi. Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai elemen, termasuk Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pariwisata, serta komunitas kreatif di Bengkulu, yang diharapkan dapat berkolaborasi mengangkat “Bengkulu Kreatif, Indonesia Tangguh”.

Melalui kegiatan ini, Kemenkum Bengkulu berharap lahirnya inovasi-inovasi baru yang dilindungi hukum, menjadikan Bengkulu bukan hanya sebagai pasar, tetapi sebagai produsen yang berdaya saing di kancah global.

Tertarik untuk mendaftarkan Merek atau Hak Cipta karya Anda? Kunjungi laman resmi DJKI di dgip.go.id atau datang langsung ke Kantor Wilayah Kemenkum Bengkulu untuk konsultasi lebih lanjut. (HUMAS_PASTI_PADEK)

Bengkulu – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Bengkulu menghadiri Rapat Pleno Pengurus Wilayah (Pengwil) Bengkulu Ikatan Notaris Indonesia (INI) sekaligus Pengukuhan Dewan Kehormatan Daerah (DKD) INI se-Provinsi Bengkulu. Kegiatan yang mengusung tema "Penguatan Perlindungan Hukum dan Kode Etik Notaris dalam Melaksanakan Jabatan di Wilayah Provinsi Bengkulu" ini berlangsung khidmat di Grhadika Jodipati, Kamis (12/02).

Hadir mewakili Kepala Kantor Wilayah, Zulhairi, yaitu Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Titik Setiawati, didampingi tim Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU). Acara ini juga dihadiri oleh Ketua Pengwil Bengkulu INI, Deni Yohanes, Ketua Dewan Kehormatan Wilayah (DKW) Bengkulu INI, Idayanti, serta seluruh Notaris se-Provinsi Bengkulu.

Acara dibuka dengan laporan dari Ketua Panitia, Aji Siswadi, yang juga merupakan Notaris Kabupaten Bengkulu Tengah. Dalam sambutannya, Ketua DKW Bengkulu INI, Idayanti, menekankan pentingnya menjaga marwah jabatan. Ia mengingatkan agar kewenangan besar yang dimiliki Notaris tidak disalahgunakan, sembari menegaskan bahwa perlindungan hukum bagi Notaris adalah hal mutlak selama tugas dijalankan sesuai prosedur.

Ketua Pengwil Bengkulu INI, Deni Yohanes, dalam arahannya menyampaikan bahwa soliditas organisasi adalah kunci dalam menghadapi tantangan profesi yang semakin kompleks di era digital saat ini.

Sementara itu, menyampaikan sambutan Kepala Kantor Wilayah, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Titik Setiawati, memberikan instruksi strategis kepada jajaran DKD yang baru dikukuhkan dan seluruh pengurus INI di wilayah Bengkulu. Beliau mengimbau agar dilakukan tiga langkah penguatan utama:

1. Peningkatan Pembinaan: Melakukan pengawasan dan pembinaan secara rutin dan berkelanjutan agar setiap Notaris tetap berada pada koridor hukum yang berlaku.
2. Sinergi Kelembagaan: Memperkuat koordinasi antara Dewan Kehormatan Daerah (DKD) dengan Majelis Pengawas Wilayah (MPW) guna menciptakan sistem pengawasan yang komprehensif.
3. Integritas dan Akuntabilitas Administrasi: Memastikan setiap proses pengangkatan dan operasional organisasi di daerah berjalan sesuai regulasi untuk menghindari mal-administrasi yang dapat merugikan anggota maupun masyarakat.

Melalui kegiatan ini, diharapkan sinergi antara Kanwil Kemenkum Bengkulu dengan Ikatan Notaris Indonesia semakin erat, sehingga tercipta kepastian hukum dan perlindungan yang maksimal bagi para Notaris dalam menjalankan jabatan profesinya di Bumi Rafflesia. (HUMAS PASTI PADEK)

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu melalui Tim Kerja Harmonisasi III melaksanakan Rapat Pembahasan Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi terhadap Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Bengkulu Utara tentang Pedoman Pemberian Beasiswa bagi Mahasiswa Berprestasi Tidak Mampu, Selasa (10/2/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu ini dibuka langsung oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum, Tongam Renikson Silaban. Rapat dihadiri oleh jajaran Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara, di antaranya Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Kepala Bagian Hukum Setda, Kepala Bagian Kesra, perwakilan Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, serta para Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Bengkulu.

Dalam sambutannya, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bengkulu Utara, Bari Oktari, menyampaikan harapan agar proses harmonisasi ini dapat menyempurnakan rancangan peraturan sehingga selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mendukung visi dan misi kepala daerah.

Selanjutnya, Ketua Tim Kerja Harmonisasi III, Perancang Peraturan Perundang-undangan Madya Hero Herlambang, menyampaikan analisis substantif terhadap rancangan peraturan bupati, khususnya terkait ketepatan sasaran penerima beasiswa dan kejelasan kategori penerima agar tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Analisis lebih lanjut disampaikan oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda Aulia Sulistira, yang menyoroti aspek teknik penyusunan dan materi muatan, antara lain perbaikan judul, konsideran menimbang dan mengingat, ketentuan umum, serta beberapa pasal yang memerlukan penyesuaian agar memenuhi kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan.

Rapat kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan pembahasan bersama seluruh peserta hingga dicapai kesepakatan perbaikan terhadap draf Rancangan Peraturan Bupati dimaksud.

Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu, Tongam Renikson Silaban, menegaskan bahwa harmonisasi ini bertujuan untuk memastikan regulasi daerah memiliki kepastian hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

“Melalui proses harmonisasi ini, kami memastikan bahwa Rancangan Peraturan Bupati disusun sesuai dengan kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan, tidak bertentangan secara vertikal maupun horizontal, serta dapat memberikan manfaat dan kepastian hukum bagi masyarakat,” ujar Tongam.

Sebagai hasil akhir, disepakati perubahan judul menjadi Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Bengkulu Utara tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Berprestasi bagi Peserta Didik Tidak Mampu, dan rancangan tersebut dinyatakan dapat dilanjutkan ke tahap pembahasan selanjutnya.

#KemenkumRI

#KemenkumBengkulu

#PASTIPADEK

#LayananHukumMakinMudah

#Zulhairi

Bengkulu — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu bersama Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara menggelar Rapat Lanjutan Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Bengkulu Utara tentang Hari Ulang Tahun Kabupaten Bengkulu Utara, Selasa, (10/2) bertempat di Aula Fatmawati Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu.

Rapat ini dipimpin langsung oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu Tongam Renikson Silaban dan dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bengkulu Utara Bari Oktari, Staf Ahli II Kabupaten Bengkulu Utara Suwanto, Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bengkulu Utara Irsaliyah Yurda, Wakil Ketua BMA Syarius, Ketua Harian BMA Ihwan Halidi, Sekretaris Kominfo Kabupaten Bengkulu Utara Syafrial Oswari, Kepala Bidang IWK Bakerbangpol Alfi Syahrin, Kepala Bidang Bapperida Rina Fitrianty, serta para Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu, yakni Jisi Nasistiawan, Dwita Fransisca, dan Anita Afriani.

Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 100.1.2/1075/B.3/2026 tanggal 6 Februari 2026 perihal permohonan harmonisasi Raperda tentang Hari Ulang Tahun Kabupaten Bengkulu Utara.

Dalam sambutannya, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bengkulu Utara, Bari Oktari, menyampaikan apresiasi atas sambutan dan fasilitasi dari Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu. Ia berharap Raperda ini dapat menjadi tonggak sejarah serta pedoman bagi generasi mendatang dalam memperingati Hari Ulang Tahun Kabupaten Bengkulu Utara. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara memohon pendampingan agar substansi Raperda selaras dengan peraturan perundang-undangan, memiliki kepastian hukum, serta mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Lebih lanjut disampaikan bahwa sejak terbitnya PP Nomor 23 Tahun 1976 dan Perda Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 2 Tahun 1985, Kabupaten Bengkulu Utara selama ini memperingati Hari Ulang Tahun Pemindahan Ibu Kota Kabupaten setiap tanggal 8 Oktober. Namun, dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 87 Tahun 2024, khususnya Pasal 2, Kabupaten Bengkulu Utara untuk pertama kalinya pada tahun 2025 memperingati Hari Ulang Tahun Kabupaten Bengkulu Utara pada tanggal 4 Juli, sehingga diperlukan Perda sebagai pedoman pelaksanaannya.

Selanjutnya, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, Jisi Nasistiawan, memaparkan hasil analisis konsepsi Raperda dari aspek teknik penulisan dan materi muatan. Ia menyampaikan terdapat dua isu krusial yang perlu dibahas, yakni keabsahan dan konsistensi penetapan tanggal Hari Lahir Kabupaten Bengkulu Utara berdasarkan fakta sejarah dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pengaturan mengenai penggunaan pakaian adat Bengkulu Utara dalam peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten.

Perwakilan Badan Musyawarah Adat (BMA) dalam rapat menyampaikan pandangan bahwa peringatan Hari Ulang Tahun sebaiknya didasarkan pada hari pembentukan Kabupaten Bengkulu Utara, yaitu tanggal 4 Juli, bukan hari pemindahan ibu kota. Selain itu, BMA juga menegaskan pentingnya penggunaan pakaian adat khas Kabupaten Bengkulu Utara dalam peringatan tersebut.

Melalui pembahasan yang konstruktif dan komprehensif, seluruh peserta rapat menyepakati perbaikan dan penyempurnaan materi Raperda. Dengan demikian, rapat menyimpulkan bahwa telah dicapai kesepakatan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara tentang Hari Ulang Tahun Kabupaten Bengkulu Utara, serta dinyatakan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun yang setingkat.

Raperda dimaksud telah diparaf sebagai bentuk persetujuan bersama dan dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu dan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara. Selanjutnya, Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu akan segera menerbitkan surat selesai harmonisasi atas Raperda tersebut untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya.

#KementerianHukum
#KemenkumRI
#KemenkumBengkulu
#KanwilKemenkumBengkulu
#PASTIPADEK
#LayananHukumMakinMudah
#Zulhairi

Cisarua – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu mengikuti kegiatan Finalisasi Supervisi Usulan Belanja Modal dan Belanja Sewa Tahun Anggaran 2027, Selasa, (10/2) di Wisma Pengayoman, Cisarua, Jawa Barat. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Tim Supervisi Biro Perencanaan dan Organisasi Kementerian Hukum, Tim Biro Barang Milik Negara (BMN) Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu Rahmat Huda, Ketua dan Anggota Tim Kerja Program dan Pelaporan Kanwil Bengkulu Melti Haryani, serta Operator BMN Kanwil Bengkulu.

Supervisi usulan Belanja Modal dan Belanja Sewa TA 2027 difinalisasi setelah melalui rangkaian pembahasan dan klarifikasi terhadap seluruh usulan yang diajukan. Ketua Tim Supervisi Biro Perencanaan dan Organisasi, Wahyu Sigit Yudhoyono, secara resmi menutup kegiatan supervisi dan menyampaikan bahwa usulan beserta hasil analisis yang telah dibahas dinyatakan diterima untuk selanjutnya dibahas lebih lanjut oleh Tim Supervisi Biro Perencanaan dan Organisasi bersama pimpinan Biro Perencanaan dan Organisasi.

Dalam kesempatan tersebut, Wahyu Sigit Yudhoyono juga menekankan pentingnya komitmen Kantor Wilayah dalam menjaga kelengkapan dan keakuratan data dukung usulan, serta menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas partisipasi aktif seluruh peserta selama kegiatan berlangsung.

Selanjutnya, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu, Rahmat Huda, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Tim Supervisi atas arahan, bimbingan, dan pendampingan yang diberikan sehingga proses supervisi dan finalisasi usulan dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Kegiatan finalisasi supervisi tersebut diakhiri dengan sesi foto bersama serta penandatanganan Berita Acara usulan Belanja Modal dan Belanja Sewa Tahun Anggaran 2027. Secara keseluruhan, kegiatan berjalan dengan baik dan menghasilkan usulan yang siap untuk dibahas lebih lanjut pada tahapan perencanaan berikutnya.

#KementerianHukum
#KemenkumRI
#KemenkumBengkulu
#KanwilKemenkumBengkulu
#PASTIPADEK
#LayananHukumMakinMudah
#Zulhairi

Kab. Bengkulu Utara – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu melaksanakan kegiatan Pendampingan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Bengkulu Utara tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, Senin, (9/2) di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Bengkulu Utara.

Kegiatan pendampingan tersebut dihadiri oleh Ketua dan Anggota Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Kabupaten Bengkulu Utara, Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Utara, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Bengkulu Utara, Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bengkulu Utara, perwakilan perangkat daerah terkait, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Bengkulu Utara, perwakilan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), serta Perancang Peraturan Perundang-Undangan dan Analis Hukum dari Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu.

Pendampingan pembahasan Raperda ini dilaksanakan sebagai upaya memperkuat landasan hukum daerah dalam mewujudkan sistem ketenagakerjaan yang adil, berkelanjutan, serta berorientasi pada perlindungan tenaga kerja dan peningkatan iklim investasi di Kabupaten Bengkulu Utara. Kegiatan ini melibatkan secara aktif unsur DPRD, pemerintah daerah, dan perangkat daerah terkait guna memastikan materi muatan Raperda dapat menjawab kebutuhan dan dinamika ketenagakerjaan di daerah.

Fokus pembahasan meliputi substansi pengaturan hubungan kerja, perlindungan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, pelatihan dan peningkatan kompetensi tenaga kerja, serta pengawasan ketenagakerjaan. Selain itu, dilakukan pula harmonisasi materi muatan Raperda dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi agar tidak terjadi pertentangan norma. Proses pembahasan berlangsung secara konstruktif melalui pemaparan materi, telaah pasal demi pasal, serta pemberian masukan dan rekomendasi perbaikan terhadap draf Raperda.

Melalui kegiatan pendampingan ini, diharapkan Raperda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan dapat disusun secara komprehensif, aplikatif, dan responsif terhadap perkembangan ketenagakerjaan di daerah. Raperda tersebut diharapkan menjadi dasar hukum yang kuat dalam melindungi hak dan kewajiban tenaga kerja serta pemberi kerja, sekaligus mendorong terciptanya hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan di Kabupaten Bengkulu Utara.

Sebagai hasil dari kegiatan tersebut, pembahasan Raperda Kabupaten Bengkulu Utara tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan dinyatakan selesai dan ditandai dengan penandatanganan Berita Acara. Adapun tindak lanjut yang akan dilakukan adalah penyempurnaan akhir terhadap Raperda sesuai hasil pembahasan bersama, untuk selanjutnya ditetapkan melalui rapat paripurna DPRD dan diajukan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat guna dilakukan fasilitasi sebelum diundangkan.

#KementerianHukum
#KemenkumRI
#KemenkumBengkulu
#KanwilKemenkumBengkulu
#PASTIPADEK
#LayananHukumMakinMudah
#Zulhairi

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu melalui tim Penyuluh Hukum melaksanakan kegiatan Sosialisasi Materi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru di lingkungan SMA Negeri 1 Seluma, Rabu (05/02/2026).

Kegiatan sosialisasi yang dimulai pukul 09.00 WIB ini diikuti oleh lebih dari 100 siswa dan siswi SMA Negeri 1 Seluma. Hadir dalam kegiatan tersebut Koordinator JFT Penyuluh Hukum Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu Abdul Hamid, para JFT Penyuluh Hukum, peserta magang dari Universitas Dehasen Bengkulu, serta seluruh peserta didik SMA Negeri 1 Seluma.

Dalam pelaksanaannya, tim penyuluh dibagi menjadi empat kelompok yang menyampaikan materi secara langsung ke kelas-kelas. Tim pertama diketuai oleh Abdul Hamid, tim kedua oleh Edi Oktaviar, tim ketiga oleh Edi Maizon, dan tim keempat oleh Fajri Alamsah. Metode ini dilakukan agar materi dapat diterima secara lebih efektif dan interaktif oleh para siswa.

Sosialisasi KUHP Baru bertujuan untuk membangun karakter siswa yang sadar hukum (melek hukum) serta meningkatkan kepatuhan hukum sejak dini, sehingga para pelajar dapat terhindar dari berbagai perbuatan melanggar hukum yang berpotensi merusak masa depan mereka.

Selama kegiatan berlangsung, para siswa tampak antusias mengikuti pemaparan materi dan aktif mengajukan pertanyaan. Rasa ingin tahu peserta didominasi oleh isu-isu hukum yang dekat dengan kehidupan remaja, seperti hukum pidana, judi online, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), perundungan (bullying), serta penyalahgunaan narkotika.

Selain membahas ketentuan umum dalam KUHP Baru dan bahaya narkotika, tim penyuluh juga memberikan pemahaman mendalam terkait pasal-pasal kesusilaan, khususnya mengenai perzinahan dan kohabitasi sebagaimana diatur dalam KUHP Baru.

Koordinator JFT Penyuluh Hukum Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu, Abdul Hamid, menyampaikan bahwa sosialisasi ini merupakan langkah preventif untuk membentengi generasi muda dari pelanggaran hukum.

“Melalui sosialisasi KUHP Baru ini, kami ingin menanamkan kesadaran hukum sejak dini kepada para siswa. Pemahaman terhadap batasan-batasan hukum, terutama yang berkaitan langsung dengan kehidupan remaja, sangat penting agar mereka tidak terjerumus ke dalam perbuatan pidana yang dapat merusak masa depan,” ujar Abdul Hamid.

Ia juga menambahkan bahwa tingginya antusiasme siswa menjadi indikator positif bahwa generasi muda memiliki kepedulian terhadap hukum dan perlu terus diberikan edukasi yang berkelanjutan.

#KemenkumRI

#KemenkumBengkulu

#PASTIPADEK

#LayananHukumMakinMudah

#Zulhairi