Bengkulu – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu menggelar Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026 di halaman kantor wilayah, Senin (1/6/2026). Kegiatan berlangsung khidmat dengan mengusung tema “Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia”.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu, Zulhairi, bertindak sebagai Inspektur Upacara. Sementara itu, Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU), Pande Made Handika Riady, dipercaya sebagai Perwira Upacara dan Analis Hukum Muda sebagai Komandan Upacara.

Upacara diikuti oleh seluruh pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu bersama jajaran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bengkulu. Turut hadir Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Tongam Renikson Silaban, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Titik Setiawati, serta Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bengkulu, Victor Manurung.

Dalam kesempatan tersebut, Zulhairi membacakan amanat Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang menegaskan bahwa Hari Lahir Pancasila bukan sekadar peringatan tahunan, melainkan momentum refleksi untuk memastikan nilai-nilai Pancasila tetap hidup dan menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tema peringatan tahun ini menegaskan bahwa Pancasila tidak hanya menjadi perekat keberagaman bangsa Indonesia, tetapi juga menjadi landasan dalam mewujudkan perdamaian dunia.

Dalam amanat tersebut disampaikan bahwa di tengah berbagai tantangan global, mulai dari disrupsi teknologi hingga dinamika geopolitik, Pancasila telah terbukti menjadi kompas moral yang menjaga persatuan bangsa. Indonesia juga memiliki tanggung jawab konstitusional untuk ikut menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nilai-nilai musyawarah, kemanusiaan, dan persatuan yang terkandung dalam Pancasila menjadi modal penting bagi Indonesia dalam berkontribusi menjaga perdamaian dunia.

Lebih lanjut, amanat Kepala BPIP mengajak seluruh elemen bangsa, khususnya generasi muda, untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang hidup dalam tindakan sehari-hari, bukan sekadar simbol atau hafalan. Pemerintah dan seluruh penyelenggara negara juga diingatkan agar setiap kebijakan yang diambil selalu berpijak pada nilai keadilan sosial serta menjamin hak-hak seluruh masyarakat tanpa terkecuali.

Melalui peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026 ini, jajaran Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu meneguhkan komitmen untuk terus mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat. Semangat persatuan, gotong royong, dan keadilan sosial diharapkan menjadi landasan dalam mewujudkan pelayanan hukum yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Upacara ditutup dengan ajakan untuk terus menjaga persatuan bangsa serta memperkuat pengamalan nilai-nilai Pancasila sebagai fondasi dalam menghadapi berbagai tantangan masa depan demi Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera. (HUMAS_PASTI_CERIA)

Bengkulu - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu melalui Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan melaksanakan kegiatan Rekomendasi Analisa Kebutuhan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) bersama Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepahiang pada Selasa (26/05/2026) bertempat di Ruang Rapat Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang.

Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian fasilitasi Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) yang bertujuan mewujudkan penyusunan peraturan daerah yang terencana, terpadu, sistematis, dan selaras dengan kebutuhan hukum masyarakat serta prioritas pembangunan daerah.

Hadir dalam kegiatan tersebut Perwakilan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepahiang Armadan Widodi, jajaran analis hukum dan JFU pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah, serta Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Bengkulu yang terdiri dari Hero Herlambang Brata Yudha, Imiastuti, dan Rama Afriansyah.

Dalam koordinasi tersebut, Tim Kanwil menjelaskan bahwa rekomendasi analisa kebutuhan Ranperda merupakan tahapan penting dalam fasilitasi Propemperda sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Melalui kegiatan ini, dilakukan pemetaan terhadap perkembangan Ranperda yang telah masuk dalam Propemperda Tahun 2026. Selain itu, Tim juga menyampaikan rencana evaluasi pelaksanaan Propemperda yang akan dilaksanakan pada September hingga Oktober mendatang sebagai dasar penyusunan rekomendasi prioritas Ranperda untuk Propemperda tahun berikutnya.

Analisis yang dilakukan mencakup Ranperda yang belum selesai penyusunannya, usulan Ranperda baru dari pemerintah daerah maupun DPRD, hingga kebutuhan hukum masyarakat yang memerlukan pengaturan melalui pembentukan peraturan daerah. Tim Kanwil juga akan memberikan penilaian terhadap urgensi dan kesiapan Ranperda agar penyusunannya lebih efektif dan tepat sasaran.

Dari hasil koordinasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Kepahiang dan Kanwil Kemenkum Bengkulu sepakat untuk terus meningkatkan sinergi dan koordinasi dalam penyusunan Propemperda agar produk hukum daerah yang dihasilkan dapat memberikan kepastian hukum dan manfaat bagi masyarakat.

Kegiatan berlangsung dengan lancar dan penuh semangat kolaborasi sebagai bentuk komitmen bersama dalam mewujudkan pembentukan peraturan daerah yang berkualitas, responsif, dan sesuai kebutuhan daerah.

#KementerianHukum
#KemenkumBengkulu
#KanwilKemenkumBengkulu
#LayananHukumMakinMudah
#KitaMulaiCaraBaru
#PENUHCERIA #CERIA
#Zulhairi

Jenewa - Dukungan internasional terhadap proposal Indonesia mengenai tata kelola royalti digital terus menguat dalam Sidang Tetap Komite Hak Cipta dan Hak Terkait (Standing Committee on Copyright and Related Rights/SCCR) di World Intellectual Property Organization (WIPO), Jenewa, Swiss. Sejumlah negara dan organisasi internasional mulai menyatakan dukungan eksplisit, sikap terbuka, hingga komitmen untuk melanjutkan diskusi substantif terhadap Elements Paper yang diusung Indonesia.

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum RI, Hermansyah Siregar, mengatakan perkembangan tersebut menunjukkan meningkatnya kesadaran global terhadap pentingnya instrumen tata kelola royalti yang transparan dan akuntabel di era digital.

“Indonesia melihat semakin banyak negara menyadari bahwa ekosistem digital membutuhkan tata kelola royalti yang lebih transparan, interoperabel, dan berkeadilan bagi para kreator. Ini menjadi sinyal positif bahwa isu kesejahteraan pencipta kini menjadi perhatian bersama masyarakat internasional,” ujar Hermansyah Siregar di Jenewa, Swiss, Senin (25/5/2026).

Dalam pembahasan SCCR ke-48, sejumlah negara dan kelompok regional secara eksplisit menyampaikan dukungan terhadap proposal Indonesia. Asia and the Pacific Group (APG) yang diwakili Arab Saudi menyatakan proposal Indonesia disambut baik oleh sebagian besar anggota grup. Dukungan serupa juga disampaikan Iran, Brasil, Sri Lanka, India, Belarus, dan Arab Saudi dalam kapasitas nasional. Brasil bahkan menyebut proposal Indonesia memiliki clear cross-regional interest dan menyampaikan dukungan lebih dari satu kali selama rangkaian sidang berlangsung.

Dukungan juga datang dari Group of Latin American and Caribbean Countries (GRULAC) yang menilai proposal Indonesia selaras dengan rencana kerja mereka terkait hak cipta di lingkungan digital. Sejumlah organisasi internasional seperti CISAC, International Affiliation of Writers Guilds, Abramos, Kazakhstan Authors Society, hingga South Centre turut menilai isu transparansi royalti dan tata kelola lintas batas sebagai persoalan nyata yang perlu segera ditangani.

Selain negara-negara yang memberikan dukungan eksplisit, beberapa delegasi juga menunjukkan pandangan positif dan membuka ruang diskusi lanjutan. Rusia mengapresiasi langkah konsultatif Indonesia dan mendorong pendalaman riset lebih lanjut.

China mendukung keberlanjutan pembahasan mengenai hak cipta di lingkungan digital, sementara African Group dan African Regional Intellectual Property Organization (ARIPO) mendorong keterlibatan konstruktif seluruh anggotanya dalam proses diskusi. Jerman yang mewakili Group B juga menyatakan ketertarikan tinggi untuk terus memantau perkembangan proposal Indonesia pada sidang berikutnya.

Menurut Hermansyah, perubahan respons negara-negara anggota menjadi capaian penting bagi diplomasi Indonesia di forum internasional. Ia menilai perkembangan ini menunjukkan bahwa pembahasan mengenai tata kelola royalti digital tidak lagi dipandang sebagai isu regional semata, melainkan kebutuhan global yang semakin mendesak.

“Dalam waktu relatif singkat, proposal Indonesia berhasil membuka ruang dialog yang lebih luas di antara negara anggota. Ini menjadi momentum penting untuk membangun ekosistem hak cipta global yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi digital,” katanya.

Ketua Komite SCCR, Peter Lábody, dalam kalimat penutupnya juga secara resmi memutuskan bahwa pembahasan proposal Indonesia akan tetap dilanjutkan pada SCCR ke-49 mendatang. Pembahasan masih ditempatkan dalam agenda Other Matters, sembari menunggu tercapainya konsensus lebih luas di antara negara anggota untuk menjadikannya agenda tetap komite.

Sebagai tindak lanjut, Indonesia juga mengumumkan rencana penyelenggaraan Global Forum on Copyright Royalty Governance in the Digital Environment menjelang SCCR ke-49. Forum tersebut akan melibatkan negara anggota, organisasi manajemen kolektif, dan pemangku kepentingan terkait guna memperdalam dialog teknis mengenai tata kelola royalti digital global.

Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa pelindungan hak cipta dan tata kelola royalti yang transparan merupakan bagian penting dalam menjaga keberlanjutan industri kreatif. Melalui sistem pelindungan kekayaan intelektual yang kuat, para pencipta dapat memperoleh kepastian hukum dan manfaat ekonomi yang layak atas karya mereka di tengah perkembangan ekosistem digital global.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu, Zulhairi, menyambut positif semakin kuatnya dukungan internasional terhadap proposal Indonesia mengenai tata kelola royalti digital di forum WIPO. Menurutnya, perkembangan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia mampu mengambil peran strategis dalam mendorong lahirnya sistem perlindungan hak cipta yang lebih adaptif terhadap tantangan era digital.

#KemenkumRI
#KemenkumBengkulu
#PASTICERIA
#LayananHukumMakinMudah
#KitaMulaiCaraBaru
#Zulhairi

Kab. Kepahiang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu melalui tim Perancang Peraturan Perundang-Undangan melaksanakan kegiatan Inventarisasi serta Monitoring dan Evaluasi Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Kepahiang Tahun 2026 di Ruang Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepahiang, Selasa (26/5).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Analis Hukum Ahli Muda Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepahiang, Armanda Widodi, yang mewakili Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepahiang. Dari Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu hadir Perancang Peraturan Perundang-Undangan, yaitu Aulia Sulistira, Nurbaiti, dan M. Afrilyan Paguli.

Kegiatan inventarisasi serta monitoring dan evaluasi Propemperda ini dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai perencanaan pembentukan produk hukum daerah di Kabupaten Kepahiang Tahun 2026. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan meningkatkan koordinasi dan sinergi antara Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang dalam proses pembentukan peraturan daerah.

Berdasarkan hasil koordinasi dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepahiang, diketahui bahwa Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2026 terdiri atas 15 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). Beberapa di antaranya meliputi Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, APBD Tahun Anggaran 2027, Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepahiang, Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Kepahiang Tahun 2025–2030, Inovasi Daerah, Pengembangan Ekonomi Kreatif, Penyelenggaraan Kesehatan, Ketenagakerjaan Lokal, hingga Penyelenggaraan Parkir.

Dari hasil inventarisasi juga diketahui bahwa sejumlah Raperda telah melalui proses harmonisasi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu. Beberapa di antaranya adalah Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang, Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Kepahiang Tahun 2025–2030, Penyesuaian Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Alami Kabupaten Kepahiang Menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum, Rencana Induk Pembangunan Pariwisata, serta Penyelenggaraan Parkir.

Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang menyambut baik pelaksanaan kegiatan ini dan menyampaikan komitmennya untuk terus memperkuat kerja sama dengan Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu. Sinergi tersebut dinilai penting guna menghasilkan produk hukum daerah yang harmonis, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan pembangunan daerah.

Selain memperoleh data dan informasi terkait pelaksanaan Propemperda Tahun 2026, hasil monitoring dan evaluasi juga menunjukkan perlunya peningkatan koordinasi dan komunikasi antara perangkat daerah pengusul dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepahiang. Hal tersebut diperlukan agar proses perencanaan Propemperda dapat berjalan lebih terencana, terpadu, dan sistematis.

Melalui kegiatan inventarisasi serta monitoring dan evaluasi ini, Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu berharap hubungan koordinatif dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang semakin kuat, sehingga proses pembentukan peraturan daerah dapat berjalan lebih efektif dan menghasilkan regulasi yang berkualitas, implementatif, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

#KemenkumRI
#KemenkumBengkulu
#PASTICERIA
#LayananHukumMakinMudah
#KitaMulaiCaraBaru
#Zulhairi

Bengkulu Selatan - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu melaksanakan kegiatan fasilitasi harmonisasi rancangan peraturan bupati Kabupaten Bengkulu Selatan pada Selasa, 26 Mei 2026, bertempat di Ruang Rapat Bapenda Kabupaten Bengkulu Selatan. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Doddy beserta jajaran, Kabid Pendapatan Bapenda Kabupaten Bengkulu Selatan beserta jajaran, serta Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu yaitu Kimsirin, Iip Septian, Beni Kerista, dan Nopa Herdianti.

Fasilitasi harmonisasi dilaksanakan terhadap Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) yang diajukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan. Berdasarkan penjelasan dari pihak Bapenda selaku pemrakarsa, Raperbup tersebut sangat diperlukan sebagai dasar pelaksanaan pemungutan pajak PBJT guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bengkulu Selatan. Selain itu, penyusunan Raperbup juga merupakan tindak lanjut dari Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Dalam pembahasan, Tim Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu menyampaikan bahwa materi muatan Raperbup masih perlu dilakukan penyelarasan dan perbaikan, baik dari aspek teknik penyusunan maupun substansi pengaturan.

Pada akhir kegiatan, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu sepakat untuk melanjutkan rapat harmonisasi pada awal bulan Juni guna penyempurnaan rancangan peraturan tersebut.

Kaur — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu melaksanakan kegiatan pemantauan dan evaluasi rancangan produk hukum daerah di Kabupaten Kaur pada Selasa, 26 Mei 2026, bertempat di Ruang Kepala Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur.Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kaur, Dasrul Imran beserta staf, serta Tim Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu yang terdiri dari Jisi Nasistiawan, Dwita Fransisca, dan Anita Afriani.

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi ini bertujuan untuk memperoleh informasi terkait proses pembentukan Produk Hukum Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur, mulai dari tahap perencanaan hingga keterlibatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu dalam proses pembentukan produk hukum daerah tahun 2026.

Dalam kegiatan tersebut dibahas Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2026 yang terdiri dari 6 Raperda dan 27 Raperbup. Hingga Mei 2026, Pemerintah Kabupaten Kaur telah mengajukan 2 permohonan harmonisasi Raperbup kepada Kanwil Kemenkum Bengkulu dan direncanakan akan mengajukan kembali 3 Raperda serta 1 Raperbup pada Juni 2026.

Tim juga mencatat adanya peningkatan permohonan harmonisasi dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Namun demikian, masih terdapat kendala dalam perencanaan pembentukan regulasi karena adanya usulan rancangan peraturan di luar Propemperda maupun Propemperkada.

Kegiatan berlangsung dengan lancar dan diharapkan dapat semakin memperkuat kerja sama antara Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu dengan Pemerintah Kabupaten Kaur dalam membangun produk hukum daerah yang lebih baik dan harmonis.

Bengkulu – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu mengikuti kegiatan Kajian Evaluasi Kebijakan atas Implementasi Flexible Working Arrangements (FWA) di Lingkungan Kementerian Hukum yang dilaksanakan secara virtual melalui aplikasi Zoom di Media Center, Senin (25/5).

Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Badan Strategi Kebijakan, Biro Perencanaan, dan Biro SDM, serta diikuti oleh jajaran pegawai SDM Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu. Kajian dilaksanakan sebagai bentuk evaluasi terhadap penerapan kebijakan Flexible Working Arrangements (FWA) selama periode Januari 2025 hingga Maret 2026.

Berdasarkan hasil survei terhadap 4.628 responden valid dari total 7.956 ASN Kementerian Hukum, implementasi kebijakan FWA dinilai telah berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif terhadap fleksibilitas kerja, efisiensi pelaksanaan tugas, serta keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pegawai. Selain itu, kebijakan ini juga dinilai mampu mendukung transformasi budaya kerja yang lebih adaptif, modern, dan produktif.

Meski demikian, hasil evaluasi menunjukkan masih terdapat sejumlah tantangan dalam pelaksanaannya, di antaranya belum optimalnya sistem monitoring dan evaluasi, belum terintegrasinya pengukuran kinerja berbasis digital, serta perlunya penguatan regulasi dan pengawasan dalam implementasi FWA. Faktor kedisiplinan pegawai juga menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung keberhasilan kebijakan tersebut.

Melalui kajian ini, direkomendasikan penerapan model Controlled Performance-Based Hybrid Model sebagai langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas implementasi FWA di lingkungan Kementerian Hukum. Model tersebut menitikberatkan pada penguatan tata kelola digital, sistem pengawasan terintegrasi, serta penerapan kebijakan berbasis kinerja.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu, Zulhairi, menyampaikan bahwa evaluasi kebijakan FWA menjadi langkah penting untuk memastikan sistem kerja fleksibel tetap berjalan efektif dan akuntabel.

“Pelaksanaan Flexible Working Arrangements telah memberikan dampak positif terhadap pola kerja pegawai. Namun, penguatan pengawasan, integrasi sistem digital, dan peningkatan disiplin kerja tetap menjadi hal yang perlu diperhatikan agar implementasinya semakin optimal dan berkelanjutan,” ujar Zulhairi.

Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus dasar penyempurnaan kebijakan FWA guna mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang modern, efektif, dan berorientasi pada kinerja di lingkungan Kementerian Hukum.

#KemenkumRI

#KemenkumBengkulu

#PASTICERIA

#LayananHukumMakinMudah

#KitaMulaiCaraBaru

#Zulhairi

Jakarta - Kementerian Hukum Republik Indonesia melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum terkait layanan kenotariatan, khususnya tindak lanjut pengawasan dan pemeriksaan notaris yang belum melakukan aktivasi akun di Provinsi Bengkulu.

Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Senin, 25 Mei 2026 pukul 11.00 WIB bertempat di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Bidang Pelayanan AHU bersama Tim Kerja Bidang Pelayanan AHU Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu.

Dalam koordinasi tersebut, Kanwil Kemenkum Bengkulu berkonsultasi mengenai proses pengajuan aktivasi akun Notaris Akhmad Shauman Daya, S.H., M.Kn yang telah diajukan sejak Desember 2023 namun hingga saat ini masih teridentifikasi belum aktif akibat proses verifikasi yang belum selesai pada Subdirektorat Notariat Direktorat Jenderal AHU.

Konsultasi ini juga dilakukan sebagai upaya pemenuhan kewajiban pelaporan data wasiat kepada Daftar Pusat Wasiat pada Direktorat Jenderal AHU sesuai amanat Pasal 16 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Melalui kegiatan ini, diharapkan kepatuhan notaris di Provinsi Bengkulu terhadap regulasi dan kewajiban pelaporan akta wasiat semakin meningkat sehingga pelayanan administrasi hukum umum dapat berjalan lebih optimal, tertib, dan akuntabel.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu menyampaikan bahwa koordinasi dengan Direktorat Jenderal AHU berlangsung dengan baik dan lancar. Ke depan, Kanwil Kemenkum Bengkulu akan terus melakukan pengawasan dan pembinaan kepada notaris di Provinsi Bengkulu guna meningkatkan kepatuhan dalam menjalankan kewajiban pelaporan wasiat sesuai ketentuan yang berlaku.

#KementerianHukum
#KemenkumBengkulu
#KanwilKemenkumBengkulu
#LayananHukumMakinMudah
#KitaMulaiCaraBaru
#PENUHCERIA #CERIA
#Zulhairi

Jakarta - Kementerian Hukum Republik Indonesia melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum terkait layanan kenotariatan, khususnya tindak lanjut pengawasan dan pemeriksaan notaris yang belum melakukan aktivasi akun di Provinsi Bengkulu.

Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Senin, 25 Mei 2026 pukul 11.00 WIB bertempat di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Bidang Pelayanan AHU bersama Tim Kerja Bidang Pelayanan AHU Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu.

Dalam koordinasi tersebut, Kanwil Kemenkum Bengkulu berkonsultasi mengenai proses pengajuan aktivasi akun Notaris Akhmad Shauman Daya, S.H., M.Kn yang telah diajukan sejak Desember 2023 namun hingga saat ini masih teridentifikasi belum aktif akibat proses verifikasi yang belum selesai pada Subdirektorat Notariat Direktorat Jenderal AHU.

Konsultasi ini juga dilakukan sebagai upaya pemenuhan kewajiban pelaporan data wasiat kepada Daftar Pusat Wasiat pada Direktorat Jenderal AHU sesuai amanat Pasal 16 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Melalui kegiatan ini, diharapkan kepatuhan notaris di Provinsi Bengkulu terhadap regulasi dan kewajiban pelaporan akta wasiat semakin meningkat sehingga pelayanan administrasi hukum umum dapat berjalan lebih optimal, tertib, dan akuntabel.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu menyampaikan bahwa koordinasi dengan Direktorat Jenderal AHU berlangsung dengan baik dan lancar. Ke depan, Kanwil Kemenkum Bengkulu akan terus melakukan pengawasan dan pembinaan kepada notaris di Provinsi Bengkulu guna meningkatkan kepatuhan dalam menjalankan kewajiban pelaporan wasiat sesuai ketentuan yang berlaku.

#KementerianHukum
#KemenkumBengkulu
#KanwilKemenkumBengkulu
#LayananHukumMakinMudah
#KitaMulaiCaraBaru
#PENUHCERIA #CERIA
#Zulhairi

Bengkulu - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu menggelar penyuluhan hukum mengenai Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) di Kantor Lurah Kelurahan Tanah Patah, Senin (25/05). Kegiatan ini dihadiri oleh Tim Penggerak PKK Kelurahan Tanah Patah dan Mahasiswa KKN UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu. Hadir dari Kanwil Kemenkum Bengkulu Penyuluh Hukum Madya Fajri Alamsah dan Yudhi Irawan, Penyuluh Hukum Muda Yatna serta moderator Hana Septi Ariani.

Fajri Alamsah sebagai narasumber mengangkat topik penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (PKDRT) berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Ia menjelaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga mencakup segala perbuatan yang menyebabkan penderitaan fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga, serta ancaman dan pemaksaan yang melanggar hukum dalam lingkup rumah tangga. Tak hanya itu dijelaskan sanksi pidana bagi pelaku KDRT. Ia menjelaskan bahwa kasus KDRT dapat dilaporkan hingga ke tahap pengadilan dan memaparkan sanksi-sanksi tegas yang diharapkan dapat meminimalisir kejadian KDRT di masa mendatang.

Kemudian disampaikan pula peran Pos Bantuan Hukum (Posbankum) sebagai sarana layanan hukum bagi masyarakat, khususnya korban KDRT yang membutuhkan konsultasi, pendampingan, maupun informasi hukum. Kehadiran Posbankum diharapkan dapat mempermudah masyarakat memperoleh akses keadilan serta meningkatkan keberanian korban untuk melaporkan tindak kekerasan yang dialami.

Kemudian Yatna menyampaikan tentang UU No. 35 Th. 2009 tentang Narkotika, beliau menekankan pentingnya upaya pencegahan, pemberantasan, serta penanganan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Indonesia. Dalam pemaparannya dijelaskan bahwa narkotika pada dasarnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun penyalahgunaannya dapat menimbulkan ketergantungan serta membahayakan masyarakat, khususnya generasi muda. Undang-undang ini juga mengatur berbagai sanksi pidana bagi pelaku penyalahgunaan, pengedar, maupun produsen narkotika, disertai upaya rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika sebagai bentuk perlindungan dan pemulihan.

Sebagai penutup, para peserta penyuluhan diingatkan bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu selalu siap menerima masyarakat yang membutuhkan layanan hukum, informasi hukum, atau konsultasi hukum.

#KementerianHukum
#KemenkumBengkulu
#KanwilKemenkumBengkulu
#LayananHukumMakinMudah
#KitaMulaiCaraBaru
#PENUHCERIA #CERIA
#Zulhairi