Bengkulu – Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu melaksanakan kegiatan bantuan sosial (bansos) di Panti Asuhan Bintang Terampil pada Jumat, 23 Januari 2026. Kegiatan ini merupakan wujud nyata kepedulian sosial serta komitmen DWP dalam mendukung kesejahteraan masyarakat, khususnya anak-anak panti asuhan.

Kegiatan bantuan sosial tersebut dihadiri oleh Ketua Dharma Wanita Persatuan Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu, Ny. Yani Tania Zulhairi, bersama para pengurus dan anggota DWP, serta jajaran pegawai dan CPNS Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu. Bantuan yang diberikan berupa paket sembako yang diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari anak-anak panti asuhan.

Dalam sambutannya, Ketua DWP Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu menyampaikan harapannya agar kegiatan bantuan sosial ini dapat memberikan manfaat dan kebahagiaan bagi seluruh penghuni Panti Asuhan Bintang Terampil.

“Kami berharap bantuan yang diberikan dapat bermanfaat bagi bapak, ibu, serta anak-anak di Panti Asuhan Bintang Terampil. Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian dan empati kami untuk saling berbagi serta mempererat silaturahmi dengan masyarakat,” ujar Ny. Yani Tania Zulhairi.

Lebih lanjut, beliau menegaskan bahwa kegiatan bantuan sosial ini juga menjadi sarana untuk menumbuhkan rasa empati, kebersamaan, dan kepedulian sosial di lingkungan Dharma Wanita Persatuan Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu.

Kegiatan ditutup dengan doa bersama yang dipimpin oleh salah satu anak panti, dilanjutkan dengan foto bersama sebagai simbol kebersamaan dan kekeluargaan antara Dharma Wanita Persatuan Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu dan Panti Asuhan Bintang Terampil.

Melalui kegiatan ini, Dharma Wanita Persatuan Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu berharap dapat terus berkontribusi secara positif bagi masyarakat serta memperkuat nilai-nilai kemanusiaan dan solidaritas sosial.

#KementerianHukum

#KemenkumRI

#KemenkumBengkulu

#KanwilKemenkumBengkulu

#PASTIPADEK

#LayananHukumMakinMudah

#Zulhairi

Jakarta – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu terus berkomitmen meningkatkan kualitas layanan Administrasi Hukum Umum, khususnya di bidang kenotariatan. Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan koordinasi dan konsultasi teknis ke Bagian Kenotariatan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), Kamis (22/1/26).

Kegiatan yang berlangsung di Bagian Kenotariatan Ditjen AHU ini dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum Kanwil Kemenkum Bengkulu, Pande Made Handika Riady, bersama Tim Kerja Bidang Pelayanan AHU. Koordinasi ini bertujuan untuk membahas serta mencari solusi atas berbagai kendala teknis dan administratif layanan kenotariatan yang dihadapi di wilayah Bengkulu.

Dalam pertemuan tersebut, Tim Kanwil Bengkulu menyampaikan daftar inventarisasi masalah (DIM) yang selama ini muncul di lapangan, mulai dari kendala pembaruan akun notaris hingga isu kelembagaan pengawasan notaris. Melalui diskusi yang konstruktif, pihak Bagian Kenotariatan Ditjen AHU memberikan arahan dan penjelasan teknis sebagai langkah penyelesaian atas permasalahan tersebut.

Beberapa poin penting yang dihasilkan antara lain terkait pembaruan akun notaris yang mengalami kendala teknis, yang selanjutnya akan dieskalasi ke Bagian Teknologi Informasi Ditjen AHU untuk segera dilakukan perbaikan sistem. Selain itu, dibahas pula mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota Majelis Pengawas Wilayah (MPW) yang merangkap sebagai anggota Majelis Kehormatan Notaris (MKN), di mana pelantikan PAW dimungkinkan untuk dilaksanakan di Kantor Wilayah setelah adanya kesepakatan dengan Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia (INI).

Dalam kesempatan yang sama, Bagian Kenotariatan Ditjen AHU juga menyampaikan bahwa aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pengawasan dan Pembinaan Notaris (SIMPADHU) saat ini masih dalam tahap pengembangan dan belum siap untuk diluncurkan. Berbagai isu kenotariatan lainnya turut dibahas secara komprehensif sebagai bagian dari upaya penguatan layanan di daerah.

Sebagai tindak lanjut, Kanwil Kemenkum Bengkulu akan melakukan pemantauan intensif terhadap tiket IT terkait akun notaris, menjalin koordinasi lanjutan dengan Pengurus Wilayah INI Bengkulu, serta menunggu arahan resmi Ditjen AHU terkait implementasi SIMPADHU. Seluruh hasil koordinasi ini akan dilaporkan kepada Kepala Kantor Wilayah sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan strategis ke depan.

Melalui kegiatan koordinasi ini, diharapkan sinergi antara Kanwil Kemenkum Bengkulu dan Ditjen AHU semakin kuat dalam rangka mewujudkan layanan kenotariatan yang profesional, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (HUMAS_PASTI_PADEK)

#KementerianHukum #KemenkumRI #KemenkumBengkulu #KanwilKemenkumBengkulu #KawasanPenuhCeria #PASTIPADEK #LayananHukumMakinMudah #Zulhairi

Jakarta – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pelayanan Kekayaan Intelektual (KI) di daerah. Hal tersebut diwujudkan melalui kegiatan Koordinasi Peningkatan Layanan Kekayaan Intelektual ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum yang dilaksanakan pada Kamis (22/01/2026) di Kantor DJKI.

Kegiatan koordinasi ini dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu, Zulhairi, didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Titik Setyawati, serta Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Nova Harneli, bersama Tim Kerja Pelayanan KI Kanwil Kemenkum Bengkulu. Koordinasi dilakukan secara komprehensif dengan sejumlah direktorat teknis di lingkungan DJKI.

Dalam pertemuan dengan Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, tim Kanwil Kemenkum Bengkulu diterima oleh Pelaksana Tim Indikasi Geografis, Fujianti, dan Kasubdit Permohonan Merek, Rani Ronie Utami. Pembahasan difokuskan pada finalisasi perbaikan dokumen deskripsi Indikasi Geografis Batik Tando Pusako Mukomuko, pemetaan potensi Indikasi Geografis di Provinsi Bengkulu, serta pandangan hukum terkait pelindungan Indikasi Geografis sebagai bagian dari penguatan penegakan hukum KI di wilayah.

Selain itu, turut dibahas koordinasi percepatan pendaftaran merek bagi UMK di Provinsi Bengkulu serta rencana pendaftaran jargon Provinsi Bengkulu “Bumi Merah Putih” sebagai program prioritas daerah untuk memperkenalkan produk unggulan Bengkulu di tingkat nasional.

Koordinasi selanjutnya dilakukan dengan Direktorat Penegakan Hukum DJKI, yang diterima oleh Kasubdit Pencegahan Pelanggaran KI, Beby Maryati, beserta jajaran. Dalam kesempatan tersebut dibahas tindak lanjut aduan dugaan pelanggaran KI terhadap motif Batik Sekundang Bengkulu Selatan, sebagai respons atas somasi yang diajukan oleh Kelompok MPIG Batik Sekundang Bengkulu Selatan.

Rangkaian koordinasi ditutup dengan pertemuan bersama Bagian PPL Sekretariat DJKI, yang membahas target kinerja DJKI pada Kantor Wilayah Tahun 2026. Pembahasan ini diarahkan pada optimalisasi penyelenggaraan pelayanan KI di Provinsi Bengkulu agar selaras dengan target nasional DJKI.

Melalui kegiatan ini, terbangun kesepahaman bersama antara Kanwil Kemenkum Bengkulu dan DJKI terkait penguatan layanan KI, baik dari sisi substansi, percepatan penyelesaian permohonan, hingga tata kelola monitoring. Selain itu, kegiatan ini juga mendorong inisiatif strategis daerah dalam peningkatan pelindungan KI, termasuk melalui dukungan regulasi daerah dan peningkatan kesadaran masyarakat.

Kanwil Kemenkum Bengkulu berharap hasil koordinasi ini dapat menjadi landasan kuat dalam meningkatkan kinerja pelayanan Kekayaan Intelektual di wilayah, sekaligus memberikan kepastian hukum dan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat Provinsi Bengkulu. (HUMAS_PASTI_PADEK)

Jakarta – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu melaksanakan kegiatan koordinasi ke Direktorat Badan Usaha, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU), Kementerian Hukum Republik Indonesia, pada Kamis (22/01/2026) pukul 13.30 WIB bertempat di Direktorat Jenderal AHU.

Kegiatan koordinasi ini diikuti oleh Kepala Bidang Pelayanan AHU beserta Tim Kerja Bidang Pelayanan AHU Kanwil Kemenkum Bengkulu, sebagai bagian dari upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas dan percepatan layanan administrasi hukum umum, khususnya di bidang badan usaha.

Dalam pertemuan tersebut, Kanwil Kemenkum Bengkulu melakukan koordinasi terkait status koperasi PKL Bangun Wijaya Kota Bengkulu, sekaligus membahas sejumlah permohonan pendirian perkumpulan di wilayah Bengkulu yang masih dalam proses penyelesaian. Koordinasi ini bertujuan untuk memperoleh kejelasan prosedural serta memastikan kepastian hukum bagi para pemohon layanan.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Bidang Pelayanan AHU, Pande Made Handika Riady, menyampaikan bahwa Direktorat Badan Usaha terus berkomitmen mendorong peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat melalui penguatan koordinasi dengan Kantor Wilayah.

“Koordinasi dengan Kantor Wilayah sangat penting untuk memastikan setiap permohonan layanan badan usaha dapat diproses secara tepat, cepat, dan sesuai ketentuan. Kami juga mendorong agar Kantor Wilayah aktif memanfaatkan sarana konsultasi yang telah disediakan guna meminimalkan kendala teknis di lapangan,” ujar Pande Made Handika Riady.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa Direktorat Badan Usaha telah meluncurkan Layanan WhatsApp Badan Usaha Fast Track sebagai inovasi pelayanan yang bertujuan memberikan kemudahan konsultasi serta kepastian hukum bagi para pemohon layanan badan usaha.

“Melalui Layanan WhatsApp Badan Usaha Fast Track, kami berharap komunikasi antara Direktorat Badan Usaha dan Kantor Wilayah dapat berjalan lebih efektif sehingga percepatan pelayanan administrasi hukum dapat benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” tambahnya.

Kanwil Kemenkum Bengkulu memperoleh berbagai arahan strategis dari Direktorat Badan Usaha dalam rangka peningkatan kualitas layanan Administrasi Hukum Umum di daerah. Selanjutnya, hasil koordinasi tersebut akan disampaikan kepada para notaris serta seluruh masyarakat pengguna layanan badan usaha di wilayah Bengkulu sebagai bentuk transparansi dan peningkatan pelayanan publik.

Kegiatan ini menjadi wujud nyata komitmen Kanwil Kemenkum Bengkulu dalam menghadirkan layanan hukum yang cepat, pasti, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. (HUMAS_PASTI_PADEK)

#KementerianHukum #KemenkumRI #KemenkumBengkulu #KanwilKemenkumBengkulu #KawasanPenuhCeria #PASTIPADEK #LayananHukumMakinMudah #Zulhairi

Jakarta – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu terus memperkuat langkah strategis dalam pengembangan Kekayaan Intelektual (KI) di daerah. Hal tersebut diwujudkan melalui kegiatan koordinasi dan konsultasi dengan Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Republik Indonesia yang dilaksanakan pada Kamis (22/1/2026) di Ruang Kerja Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu, Zulhairi didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum Titik Setiawati, Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Nova Harneli serta Tim Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkum Bengkulu. Rombongan diterima oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Tessa Harumdila beserta jajaran.

Koordinasi dan konsultasi ini dilaksanakan dalam rangka penyelarasan kebijakan, program, serta langkah strategis pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Kekayaan Intelektual Tahun 2026 agar selaras dengan arah kebijakan dan pembangunan Kekayaan Intelektual nasional. Dalam pertemuan tersebut dibahas petunjuk pelaksanaan, rencana aksi, serta strategi pemenuhan target kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Bidang Kekayaan Intelektual.

Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam arahannya menekankan pentingnya fokus pada prioritas program, penguatan strategi pencapaian IKU, serta inovasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah guna mempercepat pembangunan dan penguatan ekosistem Kekayaan Intelektual. Ia juga mendorong peningkatan jumlah dan kualitas kerja sama dengan Pemerintah Daerah serta para pemangku kepentingan di daerah, khususnya dalam pembentukan dan pengembangan Sentra Kekayaan Intelektual di perguruan tinggi serta di setiap kabupaten dan kota.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu, Zulhairi, menegaskan komitmen pihaknya untuk menindaklanjuti seluruh arahan yang disampaikan.

“Arahan yang kami terima menjadi pedoman penting bagi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu dalam menyusun dan melaksanakan program Kekayaan Intelektual Tahun 2026. Kami berkomitmen memperkuat sinergi lintas sektor, baik dengan Pemerintah Daerah maupun perguruan tinggi, guna mendorong terbentuknya Sentra Kekayaan Intelektual yang merata dan berkelanjutan di Provinsi Bengkulu,” ujar Zulhairi.

Lebih lanjut, Zulhairi menambahkan bahwa optimalisasi layanan Kekayaan Intelektual akan terus dilakukan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesadaran dan perlindungan KI di masyarakat.

“Penguatan ekosistem Kekayaan Intelektual di daerah merupakan investasi jangka panjang. Melalui kolaborasi yang solid, kami berharap potensi kekayaan intelektual daerah dapat terlindungi, bernilai ekonomi, dan memberikan manfaat nyata bagi pembangunan daerah,” tambahnya.

Melalui kegiatan koordinasi dan konsultasi ini, Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu diharapkan semakin siap dalam memperkuat pencapaian Indikator Kinerja Utama, meningkatkan jumlah dan kualitas Sentra Kekayaan Intelektual, serta mempercepat pembangunan ekosistem Kekayaan Intelektual yang berdaya saing di Provinsi Bengkulu. (HUMAS_PASTI_PADEK)

Jakarta – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu, Zulhairi bersama Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Titik Setiawati bersama Tim Kerja Bidang Pelayanan AHU melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU), Andi Yulia Hertaty di Direktorat Jenderal AHU, Kamis (22/1/2026). Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan Layanan Administrasi Hukum Umum (AHU) di Wilayah Bengkulu agar semakin efektif, efisien, dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Koordinasi ini menjadi forum strategis untuk menyamakan persepsi sekaligus memperkuat sinergi antara pusat dan wilayah dalam peningkatan kualitas layanan AHU. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu menegaskan komitmen Kanwil dalam meningkatkan kualitas pelayanan AHU di daerah.

“Kami berkomitmen untuk terus mengoptimalkan Layanan Administrasi Hukum Umum di Wilayah Bengkulu agar semakin mudah diakses, cepat, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Sinergi yang kuat antara Kantor Wilayah dan Direktorat Jenderal AHU menjadi kunci utama dalam mewujudkan layanan yang profesional dan berintegritas,” ujar Kakanwil

Lebih lanjut, Kepala Kantor Wilayah menyampaikan bahwa dukungan kebijakan serta penguatan sarana dan prasarana dari Direktorat Jenderal AHU sangat dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi layanan AHU di wilayah. Ia juga menyambut baik rencana penguatan peran Kantor Wilayah sebagai verifikator awal permohonan layanan AHU sebelum diteruskan ke Direktorat Jenderal.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Direktorat Jenderal AHU menyampaikan kesiapan Direktorat Jenderal AHU untuk memberikan dukungan sarana dan prasarana guna kelancaran pelaksanaan layanan AHU kepada masyarakat. Terkait pelaksanaan Satuan Tugas PNBP Fidusia, Direktorat Jenderal AHU akan melakukan kajian mendalam terlebih dahulu untuk menentukan apakah akan ditetapkan sebagai rencana aksi atau dilakukan penundaan.

Selain itu, melalui berbagai inovasi dan pengembangan teknologi informasi yang terus dilakukan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, diharapkan pelayanan AHU di Wilayah Bengkulu dapat semakin optimal, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Sekretaris Direktorat Jenderal AHU dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu menegaskan komitmen bersama untuk terus memberikan layanan terbaik bagi seluruh stakeholder dan masyarakat penerima manfaat layanan Administrasi Hukum Umum. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu akan menindaklanjuti seluruh arahan yang disampaikan sebagai upaya optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi layanan AHU di Provinsi Bengkulu. (HUMAS_PASTI_PADEK)

#KementerianHukum #KemenkumRI #KemenkumBengkulu #KanwilKemenkumBengkulu #KawasanPenuhCeria #PASTIPADEK #LayananHukumMakinMudah #Zulhairi

Bengkulu - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu mengikuti Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Program Pembinaan Hukum Nasional Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum Republik Indonesia, Kamis (22/1). Kegiatan ini dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting dan diikuti oleh perwakilan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dari seluruh Indonesia.

Rakernis diawali dengan arahan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) yang menekankan pentingnya sinergi antara unit pusat dan daerah dalam pelaksanaan pembinaan hukum nasional. Sinergi tersebut menjadi kunci dalam mewujudkan sistem hukum nasional yang berkualitas, berkeadilan, serta mampu memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Dalam Rakernis ini dibahas berbagai kebijakan dan strategi pelaksanaan Program Pembinaan Hukum Nasional Tahun 2026, antara lain penguatan perencanaan program, optimalisasi pelaksanaan Indeks Reformasi Hukum (IRH), peningkatan kualitas analisis dan evaluasi hukum, serta penguatan peran Kantor Wilayah dalam pembinaan hukum di daerah.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu, Zulhairi, S.H., M.H., beserta jajaran mengikuti kegiatan tersebut dengan seksama sebagai bentuk komitmen Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu dalam mendukung dan melaksanakan kebijakan pembinaan hukum nasional secara konsisten, terarah, dan terukur di wilayah Provinsi Bengkulu.

Melalui keikutsertaan dalam Rakernis ini, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu diharapkan dapat menyelaraskan rencana kerja dan program pembinaan hukum di daerah sesuai dengan arah kebijakan BPHN Tahun 2026, serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan terkait guna meningkatkan kualitas pembinaan hukum nasional di daerah.

#KementerianHukum
#KemenkumRI
#KemenkumBengkulu
#KanwilKemenkumBengkulu
#PASTIPADEK
#LayananHukumMakinMudah
#Zulhairi

Bengkulu - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu melalui Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum membuka secara resmi Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Paralegal: Sekolah Pendamping Hukum Rakyat yang diselenggarakan oleh LBH Wredatama Peduli Keadilan, bertempat di Ruang Basurek Hotel Santika Bengkulu, Kamis (22/01/2026).

Kegiatan ini dihadiri oleh Direktur LBH Wredatama Peduli Keadilan, pengurus dan anggota Akar Global Inisiatif, Akar Law Office, para narasumber, panitia, seluruh peserta pelatihan paralegal, serta tamu undangan lainnya. Pendidikan dan pelatihan paralegal ini dijadwalkan berlangsung selama tiga hari, mulai tanggal 22 hingga 24 Januari 2026.

Rangkaian kegiatan diawali dengan sambutan dari Direktur LBH Wredatama Peduli Keadilan, kemudian dilanjutkan dengan pembukaan secara resmi oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu, Bapak Tongam Renikson Silaban.

Dalam sambutannya, Kepala Divisi menyampaikan apresiasi atas antusiasme para peserta yang mengikuti kegiatan pelatihan paralegal tersebut. Ia menegaskan bahwa paralegal memiliki peran strategis dalam memperluas akses keadilan dan perlindungan hukum bagi masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan.

Lebih lanjut disampaikan bahwa terdapat dua hal utama yang menjadi fokus dalam pelatihan paralegal, yaitu pemahaman hukum dan keterampilan praktis dalam pendampingan hukum. Kedua aspek ini menjadi bekal penting bagi peserta agar mampu memberikan layanan pendampingan hukum secara profesional, efektif, dan berintegritas.

Melalui kegiatan ini, Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu terus mendorong kolaborasi dan sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam upaya peningkatan literasi hukum di masyarakat. Diharapkan, para peserta yang dinyatakan lulus nantinya dapat memberikan pendampingan hukum kepada masyarakat serta hadir aktif dalam setiap Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan, sehingga akses perlindungan hukum dapat dirasakan secara nyata dan merata oleh masyarakat.

#KementerianHukum
#KemenkumRI
#KemenkumBengkulu
#KanwilKemenkumBengkulu
#PASTIPADEK
#LayananHukumMakinMudah
#Zulhairi

Bengkulu – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum mengikuti Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Program Pembinaan Hukum di Wilayah yang diselenggarakan pada Kamis (22/01/2026) di Aula Fatmawati.

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Tongam Renikson Silaban, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Rahmat Huda, serta jajaran JFT Penyuluh Hukum Ahli Madya dan JFT Analis Hukum. Rakernis bertujuan untuk menyelaraskan pelaksanaan program pembinaan hukum di wilayah agar sejalan dengan arah kebijakan nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Rakernis dibuka oleh Sekretaris Badan Pembinaan Hukum Nasional, yang menekankan pentingnya sinkronisasi program pembinaan hukum di daerah dengan kebijakan strategis nasional guna mewujudkan pembangunan hukum yang berkeadilan dan berkepastian hukum.

Selanjutnya, Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional menyampaikan paparan kebijakan teknis pembinaan hukum yang meliputi pembangunan budaya hukum, penguatan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel, dan profesional, serta evaluasi pelaksanaan program pembinaan hukum tahun sebelumnya yang dinilai masih perlu ditingkatkan efektivitasnya. Dalam Rakernis tersebut juga dipaparkan rencana aksi pembinaan hukum di wilayah, antara lain analisis dan evaluasi Peraturan Daerah, penyelenggaraan bantuan hukum, pembinaan dan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN), serta pembinaan dan pemantauan Pos Bantuan Hukum di desa dan kelurahan.

Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Bengkulu, Tongam Renikson Silaban, menyampaikan bahwa Rakernis ini menjadi momentum penting untuk memperkuat pelaksanaan tugas pembinaan hukum di daerah.

“Rakernis ini menjadi forum strategis bagi Kantor Wilayah untuk menyamakan persepsi dan meningkatkan pemahaman teknis dalam pelaksanaan program pembinaan hukum, sehingga pelaksanaannya di wilayah dapat lebih terarah, terukur, dan selaras dengan kebijakan BPHN,” ujar Tongam. Ia menambahkan bahwa hasil Rakernis akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program pembinaan hukum di Bengkulu sepanjang Tahun Anggaran 2026. “Kami berkomitmen menindaklanjuti hasil Rakernis ini melalui penguatan koordinasi, pelaksanaan rencana aksi secara optimal, serta monitoring dan evaluasi berkelanjutan guna meningkatkan capaian kinerja pembinaan hukum di wilayah,” tambahnya.

Melalui Rakernis ini, diharapkan pelaksanaan program pembinaan hukum di wilayah Bengkulu dapat berjalan lebih efektif dalam mendukung terwujudnya masyarakat yang sadar hukum dan tata kelola pemerintahan yang berkualitas.

#KementerianHukum

#LayananHukumMakinMudah

#KemenkumBengkulu

#KanwilKemenkumBengkulu

#Zulhairi

Bengkulu – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu terus menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang tertib, transparan, dan akuntabel. Hal tersebut diwujudkan melalui kegiatan Koordinasi Tindak Lanjut Temuan BMN Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu yang dilaksanakan secara virtual melalui aplikasi Zoom pada Rabu (21/1/2026).

Kegiatan koordinasi ini dipimpin oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum dan diikuti oleh jajaran JFT/JFU Pengelola Keuangan dan BMN Kanwil Kemenkum Bengkulu, serta JFT/JFU Sekretariat Jenderal c.q. Biro BMN. Koordinasi ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas temuan Inspektorat Jenderal terkait hasil review BMN di lingkungan Kanwil Kemenkum Bengkulu.

Dalam pertemuan tersebut, dibahas secara mendalam temuan terkait tanah hibah dari Pemerintah Kabupaten Mukomuko dan Kabupaten Kaur, serta hibah dari Pengadilan Negeri di Provinsi Bengkulu, yang sebagian statusnya belum dapat diterbitkan Sertifikat Hak Pakai karena berada dalam kawasan PIPPIB. Selain itu, turut dibahas rencana penghapusan NUP bangunan dan gedung sesuai ketentuan yang berlaku.

Sebagai langkah konkret, Kanwil Kemenkum Bengkulu menyampaikan bahwa telah dilakukan konsultasi dan koordinasi lanjutan melalui penyusunan surat kepada Sekretariat Jenderal c.q. Kepala Biro BMN, dengan melampirkan kajian ilmiah serta data dukung guna memenuhi rekomendasi Inspektorat Jenderal. Selain itu, dilakukan pula pembahasan mengenai koreksi pencatatan BMN pada aplikasi CaLBMN secara bertahap, disertai penambahan catatan penjelas (disclosure) terhadap luasan tanah yang belum bersertifikat agar akurasi laporan tetap terjaga.

Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Bengkulu menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil pengawasan secara profesional dan berkelanjutan, sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas tata kelola BMN di lingkungan Kementerian Hukum.

Kegiatan koordinasi ini diharapkan dapat menjadi langkah strategis dalam memastikan pengelolaan BMN yang sesuai dengan prinsip good governance, serta mendukung terwujudnya administrasi yang tertib dan dapat dipertanggungjawabkan.

#KementerianHukum
#KemenkumRI
#KemenkumBengkulu
#KanwilKemenkumBengkulu
#PASTIPADEK
#LayananHukumMakinMudah
#Zulhairi