Bengkulu - Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu mengikuti kegiatan Evaluasi Penerapan Pola Kerja Fleksibel (Work From Anywhere/WFA) di lingkungan Kantor Wilayah, Balai Harta Peninggalan, dan Balai Pelatihan Hukum, Selasa, (3/2/2026). Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kanwil Kemenkum Bengkulu Rahmat Huda, serta seluruh tim kerja SDM Kanwil Kemenkum Bengkulu mengikuti secara virtual dari Media Center.

JF Perencana Ahli Muda Biro Perencanaan dan Organisasi, Bernytha, menjelaskan bahwa evaluasi WFA dilakukan untuk menilai akuntabilitas kinerja organisasi, sikap perilaku dan disiplin pegawai, efektivitas pengawasan pimpinan, serta dampak nonmateri berupa keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi.

Dalam pelaksanaannya, kebijakan Pola Kerja Fleksibel (WFA) pada prinsipnya telah berjalan sesuai dengan arahan dari Kantor Pusat. Salah satu tujuan utama penerapan WFA, yaitu efisiensi penggunaan sumber daya perkantoran, khususnya listrik dan air, telah menunjukkan hasil yang positif. Berdasarkan hasil evaluasi, sebagian besar satuan kerja mengalami penurunan tagihan listrik dan air, sehingga berdampak pada penghematan anggaran dan pengelolaan fasilitas yang lebih efisien.

Dari sisi pelayanan publik, penerapan WFA tidak mengurangi kualitas layanan kepada masyarakat. Pelayanan tetap berjalan optimal melalui pengaturan piket pada unit layanan publik, dengan pembagian tugas yang jelas serta kesiapsiagaan pegawai yang tetap berada dalam kondisi on call. Selain itu, penerapan kebijakan flexy time turut mendukung modernisasi pola kerja dengan memberikan fleksibilitas jam kerja tanpa mengurangi pemenuhan jam kerja efektif maupun target kinerja. Kebijakan ini juga dinilai berkontribusi terhadap peningkatan keseimbangan antara kehidupan kerja dan kehidupan pribadi pegawai.

Pelaksanaan WFA ke depan akan tetap mengacu pada kebijakan Kantor Pusat dengan penyesuaian yang fleksibel sesuai kondisi masing-masing daerah. Selain itu, akan dilakukan penguatan pengawasan, evaluasi secara berkala, serta peningkatan kapasitas pegawai guna memastikan pelayanan publik tetap optimal dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Melalui kegiatan ini, Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu menegaskan komitmennya untuk tetap menjaga keseimbangan antara fleksibilitas kerja dan akuntabilitas kinerja, tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.

#KementerianHukum
#KemenkumRI
#KemenkumBengkulu
#KanwilKemenkumBengkulu
#PASTIPADEK
#Zulhairi

Bengkulu – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu melaksanakan Sosialisasi Pedoman Penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) Tahun 2026 kepada Pemerintah Daerah se-Provinsi Bengkulu, Selasa (3/2/2026). Kegiatan ini dilaksanakan secara hybrid, yakni melalui zoom meeting dan luring, dengan tujuan menyamakan persepsi serta meningkatkan kesiapan pemerintah daerah dalam pemenuhan indikator penilaian IRH tahun 2026.

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu, Zulhairi, yang menekankan pentingnya IRH sebagai instrumen strategis dalam mengukur keberhasilan reformasi birokrasi di bidang regulasi.

“Indeks Reformasi Hukum merupakan instrumen penting dalam ISO Reformasi Birokrasi yang menilai pembangunan reformasi hukum, khususnya pada kualitas regulasi. Oleh karena itu, sinergi dan kesiapan data dukung dari pemerintah daerah menjadi kunci utama keberhasilan penilaian IRH tahun 2026,” ujar Zulhairi.

Sosialisasi kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Analis Hukum Muda Oliver Sitanggang dan Analis Hukum Muda Radi Meydiansyah, yang dipandu oleh Hero Herlambang Bratayudha. Para pemateri menjelaskan secara komprehensif mengenai dasar hukum IRH, arah kebijakan, capaian IRH tahun 2023–2025, peran para pihak, mekanisme dan tahapan penilaian IRH tahun 2026, hingga pengembangan aplikasi IRH. Dalam pemaparannya, dijelaskan pula empat variabel utama penilaian IRH Tahun 2026, yaitu tingkat koordinasi harmonisasi regulasi, kompetensi perancang peraturan perundang-undangan, kualitas re-regulasi atau deregulasi, serta penataan database peraturan perundang-undangan.

Tim pendamping dari BPHN turut memberikan arahan dan masukan strategis, di antaranya pentingnya mempersiapkan data dukung sejak enam bulan ke depan serta harapan agar penilaian IRH tahun 2026 dapat memperoleh predikat istimewa. Selain itu, disampaikan pula bahwa ke depan analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan diharapkan lebih bersifat substantif, bukan hanya administratif.

“Penilaian IRH ke depan tidak hanya melihat kelengkapan dokumen, tetapi juga kualitas analisis dan evaluasi regulasi. Oleh karena itu, analisis terhadap perda yang bersifat substantif perlu menjadi perhatian bersama,” ungkap salah satu perwakilan Tim BPHN.

Kegiatan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang berlangsung interaktif. Beberapa perwakilan pemerintah daerah menyampaikan kendala yang dihadapi, khususnya terkait keterlambatan terbitnya SK Jabatan Fungsional Analis Hukum serta pemahaman variabel penilaian tertentu.Secara keseluruhan, kegiatan sosialisasi ini berjalan dengan lancar dan diharapkan dapat meningkatkan pemahaman serta kesiapan pemerintah daerah dalam pelaksanaan dan penilaian IRH Tahun 2026. Sebagai tindak lanjut, Tim Sekretariat Wilayah Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu akan terus menjalin koordinasi dan pendampingan intensif dengan pemerintah daerah.

#KemenkumRI

#KemenkumBengkulu

#KanwilKemenkumBengkulu

#PASTIPADEK

#Zulhairi

Bengkulu – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu mengikuti kegiatan Pembukaan Penyusunan Belanja Modal dan Belanja Sewa (BMBS) Tahun Anggaran 2027 serta Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun Anggaran 2025 yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting dari Media Center Kanwil Bengkulu, Senin (2/2/2026). Kegiatan ini diikuti oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Rahmat Huda serta Ketua Tim Kerja Program dan Pelaporan Melti Haryani beserta jajaran. Pembukaan kegiatan dipimpin oleh Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi, Rahmi Widiyanti.

Dalam arahannya, Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Rahmi Widiyanti menekankan tiga agenda utama, yaitu supervisi belanja modal dan belanja sewa TA 2027, penyusunan instrumen evaluasi serta Kepmen pola kerja fleksibel bagi ASN Kementerian Hukum, serta supervisi LKjIP Kantor Wilayah TA 2025. Ketiga agenda tersebut merupakan upaya strategis untuk mendorong efektivitas dan efisiensi, sekaligus memperkuat tata kelola organisasi.

Lebih lanjut disampaikan bahwa supervisi belanja modal dan belanja sewa TA 2027 diarahkan untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang berkualitas sebagai dasar penyusunan pagu indikatif, dengan memperhatikan prinsip prioritas, realistis, dan berdampak langsung pada peningkatan kinerja organisasi. Sementara itu, penerapan pola kerja fleksibel bagi ASN diposisikan sebagai instrumen untuk meningkatkan produktivitas, keseimbangan kerja, serta kualitas layanan publik yang diukur secara objektif melalui instrumen evaluasi yang didukung oleh infrastruktur dan teknologi.

Adapun supervisi LKjIP Kanwil TA 2025 bertujuan untuk meningkatkan kualitas laporan kinerja agar lebih informatif dan kredibel, serta selaras antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, dan capaian kinerja. Hal ini tetap mengedepankan adaptivitas pelaksanaan kegiatan serta akuntabilitas berbasis data. Kanwil Kemenkum Bengkulu siap mendukung penguatan tata kelola organisasi yang terintegrasi, efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil.

#KementerianHukum #KemenkumRI #KemenkumBengkulu #KanwilKemenkumBengkulu #KawasanPenuhCeria #PASTIPADEK #LayananHukumMakinMudah #Zulhairi

Bengkulu – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Zulhairi didampingi Kadiv Pelayanan Hukum Titik Setiawati menerima kunjungan dan silaturahmi dari Ketua Pengurus Wilayah Bengkulu Ikatan Notaris Indonesia Deni Yohanes beserta jajaran di Aula Fatmawati, Senin (2/2/2026).

Kepala Kantor Wilayah, Zulhairi, dalam arahannya menyampaikan sejumlah program unggulan Kanwil, di antaranya inovasi layanan melalui QR Code serta program berbagi kepada panti asuhan. Kakanwil mengajak seluruh rekan notaris untuk terus menjalin silaturahmi dan tidak ragu berkunjung ke Kanwil. Dari sisi laporan masyarakat, disampaikan bahwa kondisi di Provinsi Bengkulu relatif kondusif. Selain itu, Kakanwil juga mengajak para notaris untuk tetap menjaga integritas, kekompakan, semangat, serta terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum Titik Setiawati dalam kesempatan tersebut menyampaikan harapannya agar terjalin kerja sama yang baik antara Kanwil dan para notaris. Beliau menekankan pentingnya menjaga komunikasi yang baik, saling berkoordinasi, serta meyakini bahwa seluruh pihak memiliki niat yang baik dalam mendukung dalam mewujudkan pelayanan hukum yang profesional dan berintegritas.

Sementara itu, Ketua Pengurus Wilayah INI Deni Yohanes menyampaikan beberapa hal penting terkait pelantikan calon notaris dan harapannya Kakanwil dan Kadiv Pelayanan Hukum dapat memberi pembekalan kode etik notaris, serta rencana kegiatan lainnya.

Kegiatan silaturahmi ini diharapkan dapat semakin memperkuat sinergi dan koordinasi antara Kanwil dan rekan-rekan notaris dalam memberikan pelayanan hukum yang profesional dan berintegritas serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

#KementerianHukum #KemenkumRI #KemenkumBengkulu #KanwilKemenkumBengkulu #KawasanPenuhCeria #PASTIPADEK #LayananHukumMakinMudah #Zulhairi

Bengkulu – Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu, Titik Setiawati, bertindak sebagai pembina apel pagi bersama yang diikuti oleh jajaran Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu, Kanwil Direktorat Jenderal Imigrasi Bengkulu, serta Kanwil Kementerian HAM Sumatera Selatan Wilayah Kerja Bengkulu, pada Senin pagi (02/02/26).

Apel pagi tersebut turut dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu, Zulhairi, serta Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bengkulu, Victor Manurung, dan diikuti oleh seluruh pegawai dari masing-masing kantor wilayah.

Dalam arahannya, Titik Setiawati menyampaikan tiga poin penting yang menjadi perhatian bersama. Pertama, ia mengingatkan bahwa saat ini telah memasuki bulan kedua Triwulan I Tahun 2026, sehingga seluruh target kinerja yang belum dilaksanakan atau belum tercapai agar segera dituntaskan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan.

Kedua, Titik Setiawati menegaskan bahwa Tahun 2026 merupakan momentum penting bagi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu untuk meraih Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Untuk itu, ia mengajak seluruh jajaran, tanpa terkecuali, agar terlibat aktif dan berkomitmen penuh dalam mendukung seluruh tahapan dan upaya yang dilakukan demi terwujudnya predikat WBK tersebut.

Ketiga, ia mengajak seluruh pegawai untuk terus menjaga tali silaturahmi, suasana kekeluargaan, kekompakan antarpegawai, serta memperhatikan kerapian lingkungan kantor dan kedisiplinan diri sebagai bagian dari budaya kerja yang positif dan profesional.

“Keberhasilan organisasi tidak hanya ditentukan oleh capaian kinerja, tetapi juga oleh soliditas, kedisiplinan, dan kebersamaan seluruh pegawainya,” ujar Titik Setiawati.

Menutup arahannya, Titik Setiawati berpesan kepada seluruh peserta apel agar tetap semangat dalam bekerja dan tetap bahagia dalam menjalankan tugas dan pengabdian.

Apel pagi bersama ini menjadi wujud sinergi lintas unit pelaksana teknis di wilayah Bengkulu sekaligus sarana untuk memperkuat komitmen bersama dalam meningkatkan kinerja dan integritas aparatur. (HUMAS_PASTI_PADEK)

#KementerianHukum #KemenkumRI #KemenkumBengkulu #KanwilKemenkumBengkulu #KawasanPenuhCeria #PASTIPADEK #LayananHukumMakinMudah #Zulhairi

Jakarta - Kementerian Hukum (Kemenkum) memberikan apresiasi kepada Pengajar, Pembina, dan Taruna/i Politeknik Pengayoman Indonesia (Poltekpin) atas kontribusi mereka dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Aceh Tamiang, Aceh. Apresiasi tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, sebagai bentuk penghormatan atas aksi kemanusiaan pascabencana.

Supratman menilai pengabdian para taruna di Aceh Tamiang yang terdampak bencana merupakan wujud nyata kepedulian terhadap sesama. Menurutnya, keterlibatan langsung dalam membantu masyarakat yang mengalami kesulitan menjadi pembelajaran penting bagi taruna, tidak hanya dalam konteks akademik, tetapi juga dalam membentuk empati dan kepekaan sosial.

“Yang paling dipentingkan dalam hidup adalah peduli kepada sesama, khususnya kepedulian kepada orang-orang yang di ‘bawah’. Ataupun orang yang mengalami kesulitan,” pesan-nya kepada seluruh tim kemanusiaan Poltekpin, di Graha Pengayoman, Sabtu (31/01/2026).

Lebih lanjut, Supratman menjelaskan bahwa kegiatan pengabdian tersebut bukan sekadar aksi kemanusiaan, melainkan pengalaman berharga yang mencerminkan implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi. Pendidikan membangun kemampuan kognitif, penelitian melahirkan ilmu terapan, sementara pengabdian kepada masyarakat menjadi ruang penting untuk menumbuhkan kepekaan sosial dan empati.

“Tidak semua orang mendapat kesempatan seperti ini. Pintar saja belum cukup jika tidak dibarengi kepedulian terhadap sesama,” tambahnya.

Dalam momen ini, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani, menjelaskan bahwa kegiatan pengabdian ini berawal dari inisiasi Menteri Hukum yang mendorong keterlibatan taruna Poltekpin dalam aksi kemanusiaan tersebut. Menindaklanjuti arahan tersebut, BPSDM Hukum segera melakukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, termasuk dengan Kementerian Dalam Negeri selaku koordinator Satuan Tugas Nasional Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.

“Dari total 285 taruna yang berada di wilayah Sumatera, sebanyak 119 taruna terlibat langsung dalam kegiatan ini, terdiri atas 77 taruna Politeknik Ilmu Pemasyarakatan dan 42 taruna Politeknik Imigrasi,” jelas Gusti Ayu.

Selama 12 hari kerja, para tim kemanusiaan Poltekpin melaksanakan pengabdian di tiga lokasi, yakni Lapas Kelas IIB Kuala Simpang, Rumah Dinas Pegawai, serta SDIT Darul Mukhlishin. Di lokasi-lokasi tersebut, para taruna mempercepat pemulihan dengan kolaborasi lintas sektor.

Pelaksanaan kegiatan ini didukung melalui koordinasi dengan kantor wilayah terkait, pemerintah daerah, jajaran pemasyarakatan, serta pihak sekolah setempat guna memastikan seluruh rangkaian pengabdian berjalan lancar dan tepat sasaran.

Pengabdian para taruna Poltekpin tersebut mendapat apresiasi dari pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan setempat. Pengalaman di lapangan diharapkan menjadi pembelajaran bermakna, tidak hanya dalam membentuk kompetensi profesional, tetapi juga memperkuat empati dan kepedulian sosial sebagai bagian dari pengabdian kepada bangsa dan negara.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu, Zulhairi, turut menyampaikan apresiasi dan kebanggaannya atas keterlibatan aktif para taruna Poltekpin dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Aceh Tamiang. Menurutnya, aksi kemanusiaan tersebut mencerminkan karakter ASN Kementerian Hukum yang tidak hanya unggul secara intelektual, tetapi juga memiliki kepekaan sosial yang tinggi.

“Pengabdian yang dilakukan para taruna ini menjadi bukti bahwa nilai-nilai kepedulian, empati, dan pengabdian kepada masyarakat telah tertanam sejak dini. Ini sejalan dengan semangat Kementerian Hukum dalam mencetak sumber daya manusia yang profesional sekaligus berintegritas dan berjiwa sosial,” ujar Zulhairi.

Ia berharap pengalaman langsung di lapangan tersebut dapat menjadi bekal berharga bagi para taruna dalam menjalani tugas dan pengabdian di masa mendatang. “Apa yang telah dilakukan di Aceh Tamiang hendaknya menjadi inspirasi untuk terus hadir dan memberi manfaat bagi masyarakat, di manapun para taruna nantinya bertugas,” tambahnya.

#KementerianHukum
#KemenkumRI
#KemenkumBengkulu
#KanwilKemenkumBengkulu
#PASTIPADEK
#LayananHukumMakinMudah
#Zulhairi

Bengkulu – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu turut berpartisipasi dalam kegiatan Senam Bersama dalam rangka Belungguk Bola Gembira (Kick Off Piala Dunia 2026) yang diselenggarakan oleh TVRI Bengkulu, Minggu (1/2), bertempat di Balai Buntar Bengkulu. Kegiatan ini menjadi momentum untuk menumbuhkan semangat olahraga, kebersamaan, serta gaya hidup sehat di tengah masyarakat.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu, Zulhairi, hadir langsung dalam kegiatan tersebut bersama Walikota Bengkulu, Dedy Wahyudi, Kepala TVRI Bengkulu, Fonda Rafael, unsur Forkopimda Provinsi Bengkulu, perwakilan pimpinan instansi vertikal, serta masyarakat dari berbagai kalangan.

Sejak pagi hari, ratusan peserta tampak antusias mengikuti rangkaian senam bersama yang berlangsung meriah dan penuh semangat. Suasana kebersamaan dan kekeluargaan begitu terasa, mencerminkan dukungan bersama terhadap semangat sportivitas yang diusung dalam rangkaian Kick Off Piala Dunia 2026.

Sebagai simbol dimulainya kegiatan Kick Off Piala Dunia 2026, Walikota Bengkulu Dedy Wahyudi secara simbolis melakukan tendangan bola pertama. Momen tersebut menjadi penanda dimulainya rangkaian kegiatan sekaligus ajakan kepada masyarakat untuk turut menyemarakkan perhelatan olahraga dunia melalui aktivitas positif dan menyehatkan.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu, Zulhairi, menyampaikan bahwa kehadiran Kanwil Kemenkum Bengkulu dalam kegiatan ini merupakan bentuk dukungan terhadap kegiatan lintas sektor yang bersifat positif dan bermanfaat bagi masyarakat. Kegiatan seperti ini juga dinilai efektif dalam mempererat sinergi antara pemerintah daerah, instansi vertikal, Forkopimda, serta elemen masyarakat.

Melalui kegiatan Senam Bersama Belungguk Bola Gembira ini, diharapkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan fisik dapat terus meningkat, sekaligus memperkuat rasa kebersamaan dan persatuan di Provinsi Bengkulu.

Seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan tertib, aman, dan lancar, serta mendapat sambutan hangat dan antusiasme tinggi dari para peserta yang hadir hingga akhir kegiatan.

#KementerianHukum
#KemenkumRI
#KemenkumBengkulu
#KanwilKemenkumBengkulu
#PASTIPADEK
#LayananHukumMakinMudah
#Zulhairi

Bengkulu — Kanwil Kemenkum Bengkulu menyaksikan Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas meresmikan sebanyak 2.015 Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan di Provinsi Kalimantan Selatan. Kadiv P3H Kanwil Kemenkum Bengkulu Tongam Renikson Silaban beserta jajaran turut mengikuti peresmian tersebut secara virtual melalui Zoom Meeting,Jumat, (30/01/2026).

Dalam sambutannya, Menteri Hukum menegaskan bahwa pembentukan Posbankum bukan sekadar agenda seremonial atau administratif, melainkan merupakan langkah strategis dan mendasar dalam reformasi politik hukum dan birokrasi. Menurutnya, Posbankum menjadi wujud nyata kehadiran negara dalam memastikan akses keadilan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat hingga ke tingkat desa dan kelurahan.

“Posbankum merupakan instrumen penting untuk menghadirkan pelayanan hukum yang inklusif, cepat, dan berorientasi pada keadilan substantif. Keadilan tidak hanya berhenti pada aspek prosedural, tetapi harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, khususnya bagi kelompok rentan dan terpinggirkan,” tegas Menteri Hukum.

Lebih lanjut disampaikan, Posbankum diharapkan menjadi garda terdepan pelayanan hukum di tingkat akar rumput, yang mampu membantu masyarakat dalam menyelesaikan berbagai persoalan hukum, seperti permasalahan waris, sengketa keluarga, administrasi hukum, serta perkara perdata lainnya yang kerap dihadapi masyarakat.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan Alex Cosmas menyampaikan bahwa penguatan Posbankum akan dilakukan melalui peningkatan kapasitas aparatur desa dan kelurahan, termasuk kepala desa/lurah serta paralegal. Upaya ini bertujuan untuk memperluas jangkauan dan kualitas layanan bantuan hukum secara merata di seluruh wilayah Kalimantan Selatan.

Menteri Hukum juga menekankan pentingnya sinergi lintas instansi, yang melibatkan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, perguruan tinggi, serta organisasi bantuan hukum. Kolaborasi tersebut dinilai menjadi kunci agar Posbankum tidak hanya hadir secara fisik, tetapi benar-benar berfungsi dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dengan diresmikannya 2.015 Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan ini, Kementerian Hukum menegaskan komitmennya dalam mendekatkan layanan hukum kepada masyarakat serta memperkuat akses keadilan yang inklusif, cepat, dan berorientasi pada keadilan substantif di Provinsi Kalimantan Selatan.

#KementerianHukum
#KemenkumRI
#KemenkumBengkulu
#KanwilKemenkumBengkulu
#PASTIPADEK
#LayananHukumMakinMudah
#Zulhairi

Bengkulu - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu melalui Kadiv P3H, Tongam Renikson Silaban dan Perancang Perundang-Undangan bergabung secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting pada Rapat Koordinasi dan Supervisi Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Tingkat Pusat dan Daerah yang diselenggarakan di Hotel Jambuluwuk, Batu, Jumat (30/01/2026).

Rapat dibuka secara resmi oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Dhahana Putra, yang menekankan pentingnya harmonisasi regulasi sebagai upaya mencegah tumpang tindih kewenangan, konflik norma, serta kekosongan hukum antara peraturan pusat dan daerah.

Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh para narasumber. Narasumber pertama, Aan Eko Widiarto, Dosen Ilmu Perundang-undangan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, menyampaikan materi berjudul “Sinkronisasi dan Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan: Mencegah Tumpang Tindih, Konflik Norma, dan Kekosongan Hukum”. Dalam paparannya, ia menguraikan historis perkembangan hukum tertulis di Indonesia serta berbagai persoalan yang kerap muncul, seperti norma yang kabur, kekosongan hukum, dan pertentangan antarperaturan, sehingga diperlukan proses sinkronisasi dan harmonisasi yang komprehensif.

Selanjutnya, Narasumber kedua, Ivo Isma dari Direktorat Produk Hukum Daerah, Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, memaparkan materi bertajuk “Pembinaan dan Pengawasan Pembentukan Produk Hukum Daerah”. Ia menegaskan bahwa salah satu cita Presiden adalah memastikan peraturan perundang-undangan tidak bertentangan dengan kebijakan nasional. Hal tersebut diwujudkan melalui penguatan harmonisasi sejak tahap perencanaan, mendukung agenda pembangunan nasional, serta mengubah pendekatan pembentukan regulasi dari orientasi kuantitas menuju kualitas regulasi.

Sementara itu, Narasumber ketiga, Alexander Palti, Direktur Pengundangan, Penerjemahan, Publikasi, dan Sistem Informasi Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum, menyampaikan materi mengenai Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan secara Elektronik. Ia menjelaskan bahwa Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan saat ini telah mengembangkan 12 aplikasi digital, salah satunya aplikasi e-Harmonisasi, guna mempermudah dan mempercepat proses pembentukan regulasi. Proses pengharmonisasian ditargetkan dapat diselesaikan dalam waktu lima hari kerja, serta sedang dikembangkan AI Analyzer untuk mendukung kualitas peraturan perundang-undangan ke depan.

Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman perancang peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dan daerah terkait harmonisasi regulasi, memperkuat peran perancang pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2015, serta mendorong pemanfaatan teknologi informasi dalam pembentukan produk hukum.

Pembentukan produk hukum daerah harus dimulai dari tahap perencanaan yang jelas dan terukur. Selain itu, diperlukan sinergi yang berkelanjutan antara Kementerian Hukum dan Kementerian Dalam Negeri, baik di tingkat pusat maupun daerah, melalui implementasi perjanjian kerja sama yang telah ditandatangani, guna mewujudkan peraturan perundang-undangan yang selaras dengan RPJMN dan RPJPD. Ke depan, Kementerian Dalam Negeri juga akan mengundang Kementerian Hukum untuk membahas penyusunan pedoman harmonisasi dan evaluasi dalam pembentukan produk hukum daerah.

#KementerianHukum
#KemenkumRI
#KemenkumBengkulu
#KanwilKemenkumBengkulu
#PASTIPADEK
#LayananHukumMakinMudah
#Zulhairi

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu melalui Tim Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) mengikuti kegiatan Sosialisasi Transfer Knowledge Pembinaan Anggota JDIHN di Wilayah yang diselenggarakan secara daring melalui Zoom Meeting pada Jumat, 30 Januari 2026. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh Kantor Wilayah Kementerian Hukum se-Indonesia sebagai upaya penguatan pembinaan dan peningkatan kualitas penyelenggaraan JDIH di daerah.

Kegiatan dibuka oleh Kepala Pusat Layanan Literasi Hukum dan Pembinaan JDIHN, Machyudie, yang dalam sambutannya menegaskan peran strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum sebagai perpanjangan tangan Kementerian Hukum dalam melakukan pembinaan JDIH di tingkat pemerintah daerah dan perguruan tinggi.

“Kantor wilayah memiliki peran penting dalam memastikan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum di daerah berjalan sesuai standar nasional serta selaras dengan kebijakan JDIHN,” ujar Machyudie.

Dalam pemaparan materi, Machyudie menjelaskan berbagai kebijakan terbaru JDIHN, termasuk perubahan sistem penilaian kinerja anggota JDIHN tahun 2025 dan 2026 yang kini dibagi ke dalam empat variabel utama, yakni pengelolaan dokumen dan informasi hukum, aksesibilitas, integrasi dan sinkronisasi dokumen hukum, serta pengembangan JDIH. Ia juga menyampaikan bahwa penilaian ke depan akan melibatkan pakar hukum, dokumentasi, dan teknologi informasi serta ditetapkan melalui berita acara elektronik.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan Sosialisasi Per Tim Wilayah. Kanwil Kemenkum Bengkulu tergabung dalam Wilayah VII bersama Kanwil Kemenkum Bali dan Sulawesi Selatan. Sosialisasi dipandu oleh Rahma Fitri, yang menyampaikan pembaruan data rekap E-Report JDIH Tahun 2025 serta menekankan pentingnya pemantauan pemenuhan E-Report oleh seluruh anggota JDIH.

“Pemenuhan E-Report menjadi fokus utama dalam waktu dekat. Kami berharap seluruh anggota JDIH dapat memastikan laporan telah terpenuhi paling lambat pada bulan Februari,” jelas Rahma Fitri.

Melalui kegiatan ini, diharapkan koordinasi dan sinergi antaranggota JDIHN semakin kuat, sehingga kualitas layanan dokumentasi dan informasi hukum di daerah dapat terus meningkat. Sebagai tindak lanjut, akan dibentuk grup WhatsApp per masing-masing Kantor Wilayah guna mempermudah koordinasi dan optimalisasi penyampaian informasi ke depan.

#KementerianHukum

#LayananHukumMakinMudah

#KemenkumBengkulu

#KanwilKemenkumBengkulu

#Zulhairi