Jakarta - Kementerian Hukum Republik Indonesia resmi melantik Komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) periode 2025–2028, menyusul berakhirnya masa jabatan Komisioner periode sebelumnya yang telah mengalami satu kali perpanjangan. Pelantikan ini merupakan pelaksanaan amanat Peraturan Menteri Hukum Nomor 27 Tahun 2025 (Permenkum 27/2025) sebagai aturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

LMKN memiliki mandat utama untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti atas penggunaan lagu dan/atau musik. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Razilu menegaskan bahwa pelantikan ini adalah momentum penting untuk memperkuat pelindungan hak ekonomi para pencipta dan pemilik hak terkait. LMKN diharapkan bekerja dengan tiga prinsip utama: transparansi, akuntabilitas, dan keadilan.

“Setiap rupiah yang ditarik dan didistribusikan harus dapat dipertanggungjawabkan. Sistem harus terbuka, adil, dan berpihak pada pemilik hak. Era digital tidak memberi ruang bagi ketertutupan,” tegas Razilu saat pelantikan di Kantor DJKI, Jakarta pada Jumat, 8 Agustus 2025.

Komisioner LMKN periode 2025–2028 terdiri dari 10 orang yang mewakili dua kelompok:

A. Komisioner LMKN Pencipta:

Andi Muhanan Tambolututu

M. Noor Korompot

Dedy Kurniadi

Makki Omar

Aji M. Mirza Ferdinand

B. Komisioner LMKN Pemilik Hak Terkait:

Wiliam

Ahmad Ali Fahmi

Suyud Margono

Jusak Irwan Setiono

Marcell Siahaan

Komisioner baru didorong segera menyusun pedoman tarif royalti, memperkuat basis data nasional lisensi dan karya, mempercepat proses distribusi, serta meningkatkan efektivitas penarikan dari para pengguna komersial. LMKN juga diminta menjalin kerja sama erat dengan seluruh Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan pelaku industri.

Direktur Hak Cipta dan Desain Industri Agung Damarsasongko turut menyampaikan data distribusi royalti LMKN tahun 2022–2024. Pada tahun 2022, LMKN berhasil mendistribusikan royalti dengan total Rp 27.807.947.382. Angka tersebut naik signifikan mencapai Rp 40.794.507.584 pada 2023. Pada 2024, angka distribusi royalti telah mencapai 54.243.955.894.

"Kenaikan distribusi royalti tiap tahun menunjukkan sistem mulai berjalan. Ini bukti bahwa hak para pencipta mulai dihargai dan dipenuhi. Pemerintah dan LMKN siap untuk menerima masukan serta saran dari para pemangku kepentingan agar sistem pengelolaan royalti di Indonesia semakin baik ke depan," kata Agung.

Ia juga menyampaikan bahwa Kementerian Hukum telah memperkuat dari sisi regulasi dan pengawasan kinerja LMKN dan LMK untuk memastikan pengelolaan royalti menjadi lebih adil dan transparan bagi pemilik hak maupun pengguna lagu/ musik dari berbagai sektor usaha. Pada Permenkum 27/2025 yang baru, komposisi komisioner LMKN juga diisi oleh perwakilan pemerintah, ahli hukum, dan LMK. Selain itu, biaya operasional LMKN kini dibatasi hanya 8%, turun dari 20% pada peraturan sebelumnya.

Para calon komisioner juga harus memenuhi syarat usia, pendidikan, serta proses seleksi terbuka untuk menduduki jabatan sebagai komisioner LMKN. Permenkum ini juga mengatur lebih detail mengenai klasifikasi layanan publik komersial. Lebih dari itu, peraturan ini juga memperketat syarat pendirian LMK serta mekanisme pengawasannya, ketentuan perpanjangan, serta pencabutan izin LMK.

“Pemerintah menegaskan komitmennya menjaga keberlanjutan ekosistem musik nasional, mendukung kesejahteraan pencipta dan pemilik hak, serta berpihak pada pertumbuhan UMKM dan ekonomi kreatif,” pungkas Agung.

DJKI mengimbau kepada masyarakat dan pelaku usaha untuk senantiasa mendukung sistem pelindungan hak cipta dengan mencatatkan karyanya dan mematuhi ketentuan pembayaran royalti. Informasi lebih lanjut dapat diakses di situs resmi DJKI: www.dgip.go.id.

Bengkulu – Dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum sejak dini, Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Bengkulu melalui Penyuluh Hukumnya menggelar kegiatan Sosialisasi Bullying, Cyber Bullying dan Manfaat Bantuan Hukum Gratis di SDN 79 Kota Bengkulu, Sabtu (9/8/2025).

Kegiatan yang diinisiasi bersama pihak sekolah ini dihadiri oleh guru, orang tua murid, serta ratusan siswa-siswi SDN 79 Kota Bengkulu. Materi sosialisasi disampaikan langsung oleh Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkum Bengkulu, Firman Dwipinto Patopang dan Zulni Abraita A, dengan fokus pada pencegahan perilaku perundungan di lingkungan sekolah maupun dunia maya.

Dalam pemaparannya, narasumber menjelaskan latar belakang terjadinya bullying dan cyber bullying, dampak negatif yang ditimbulkannya, langkah-langkah pencegahan, serta aturan pidana yang mengatur perilaku tersebut. Para peserta juga diberikan penjelasan terkait layanan bantuan hukum gratis, mulai dari manfaat hingga prosedur untuk mendapatkannya.

Suasana sosialisasi berlangsung interaktif melalui sesi tanya jawab, di mana siswa, guru, dan orang tua aktif bertanya seputar perlindungan hukum dan cara menghadapi kasus bullying.

Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Bengkulu berharap para siswa dapat memahami bahwa bullying bukanlah perilaku yang dapat ditoleransi, serta mendorong masyarakat untuk memanfaatkan layanan bantuan hukum gratis ketika menghadapi persoalan hukum. (HUMAS_PASTI_PADEK)

Bali - Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas, menyaksikan penandatanganan Surat Perjanjian Perdamaian atas Sengketa Hak Cipta antara Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) Sentra Lisensi Musik Indonesia (SELMI) dan PT Mitra Bali Sukses (MBS) yang memegang lisensi merek Mie Gacoan, Jumat (08/08/2025).

Supratman menjelaskan kedua pihak telah sepakat untuk berdamai dan PT MBS telah membayar kewajibannya kepada LMK SELMI. Bagi Supratman, momentum ini harus dilihat sebagai contoh baik dari kedua pihak untuk menghargai kekayaan intelektual, khususnya penghargaan kepada para pencipta musik.

“Momen perjanjian damai ini bukan hanya soal jumlah royalti yang dibayarkan, tetapi lebih penting adalah kebesaran jiwa kedua belah pihak. Mudah-mudahan dapat menjadi contoh teladan bagi semua warga Indonesia untuk menghargai hak kekayaan intelektual,” ungkap Supratman di Bali, didampingi Direktur PT Mitra Bali Sukses, I Gusti Ayu Sasih Ira Pramita, serta perwakilan LMK SELMI, Ramsudin Manulang.

Menkum mengatakan bahwa Kementerian Hukum (Kemenkum) mendukung adanya transparansi terhadap pungutan royalti yang dilakukan oleh LMK maupun LMK Nasional (LMKN). Untuk itu, Kemenkum nantinya akan mengeluarkan Peraturan menteri Hukum yang baru untuk mengatur soal pemungutan royalti.

“Saya setuju bahwa koreksi terhadap transparansi, pungutan royalti, termasuk besaran tarifnya. Nanti akan kita bicarakan dan kita akan keluarkan Permenkum yang baru yang mengatur itu,” ungkapnya.

Supratman juga menegaskan kalau royalti bukanlah pajak. Pasalnya, tidak ada sepeserpun royalti yang masuk ke pemerintah, melainkan semuanya diberikan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya.

“Royalti bukan pajak, negara tidak mendapatkan apa-apa secara langsung dari royalti. Semua pungutan royalti itu disalurkan kepada yang berhak. Dan yang menyalurkan bukan pemerintah, tetapi oleh LMK atapu LMKN yang memungut royalti, salah satunya LMK Selmi. Oleh karena itu, kita akan meminta pertanggungjawabannya, untuk transparansinya akan kita umumkan ke publik,” kata Supratman.

Jika dibandingkan dengan Malaysia, lanjut Supratman, jumlah royalti yang berhasil dikumpulkan di Indonesia masih terbilang rendah padahal jumlah penduduk Indonesia lebih banyak dari Malaysia. Ia mengungkapkan LMK dan LMKN di Indonesia mengumpulkan royalti sebesar Rp270 miliar, sedangkan Malaysia bisa mengumpulkan Rp600-700 miliar setiap tahunnya.

“Bayangkan, Malaysia, negara yang kecil, penduduknya tidak seberapa, total royalti yang mereka bisa kumpulkan hari ini kurang lebih 600-700 miliar per tahun. Kita Indonesia, mulai dari platform internasional, sampai kepada retail, kalau menurut laporan yang saya terima kita baru ngumpulin 270 miliar, padahal penduduk kita 280 juta. Jadi sangat kecil,” ujarnya.

Untuk diketahui, sebelumnya Direktur PT MBS dijadikan tersangka atas dugaan pelanggaran hak cipta setelah dilaporkan oleh LMK Selmi. Sengketa ini kemudian dimediasi oleh Kantor Wilayah Kemenkum Bali dengan tujuan mendapatkan kesepakatan damai.

Bengkulu  — Komitmen untuk terus memperkuat sinergi antar lembaga kembali ditunjukkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu. Kepala Kantor Wilayah, Zulhairi (Uje) didampingi jajaran melakukan audiensi ke Kantor Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Bengkulu, Rabu (07/08/2025).

Audiensi yang berlangsung hangat ini disambut langsung oleh Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Bengkulu, Mustari Tasti, bersama jajaran di ruang kerjanya. Kegiatan ini menjadi ajang silaturahmi sekaligus memperkuat kolaborasi antar institusi dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pengawasan kinerja lembaga negara di daerah.

Tak hanya itu, audiensi juga dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Sumatera Selatan dan Wilayah Kerja Bengkulu, Hendri Marulitua, beserta Jajaran. Turut mendampingi Kakanwil Kemenkum Bengkulu, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Machyudhie dan Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Tongam Renikson Silaban.

Dalam pertemuan tersebut, Zulhairi menyampaikan pentingnya membangun hubungan strategis dengan Ombudsman sebagai lembaga pengawas pelayanan publik. “Kami percaya bahwa kolaborasi aktif dengan Ombudsman akan menciptakan layanan publik yang semakin berkualitas, transparan, dan akuntabel,” ujarnya.

Audiensi ini juga membahas beberapa isu strategis yang bersinggungan langsung dengan pelayanan publik, termasuk upaya pencegahan maladministrasi serta penguatan koordinasi dalam penanganan laporan masyarakat.

Kegiatan ditutup dengan harapan agar kolaborasi lintas lembaga ini tidak berhenti pada tataran seremonial, melainkan berlanjut pada implementasi nyata dalam peningkatan kualitas layanan hukum di Provinsi Bengkulu. (HUMAS_PASTI_PADEK)

Bengkulu – Dalam upaya memperluas jangkauan layanan bantuan hukum dan meningkatkan akses keadilan hingga ke tingkat kelurahan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Bengkulu menggelar kegiatan Sosialisasi Penguatan Kelembagaan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di Kelurahan Bentiring, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, pada Kamis (7/8/2025).

Kegiatan yang berlangsung di kantor Kelurahan Bentiring ini merupakan hasil sinergi antara Kanwil Kemenkum Bengkulu dengan pemerintah kelurahan setempat, mengusung tema “Penguatan Kelembagaan Posbankum sebagai Upaya Meningkatkan Akses Keadilan di Tingkat Masyarakat.”

Turut hadir dalam kegiatan ini Camat Muara Bangkahulu, Lurah Bentiring beserta jajarannya, para Ketua RW dan RT, Babinkamtibmas, kader posyandu, serta para penyuluh hukum dari Kanwil Kemenkum Bengkulu yakni Edi Maison, Maharuddin, dan Novita Asti Kartika Rini.

Dalam paparannya, para penyuluh hukum memaparkan secara komprehensif mengenai pentingnya kehadiran Posbankum sebagai jembatan antara masyarakat dan layanan bantuan hukum. Materi yang disampaikan meliputi latar belakang pembentukan Posbankum, jenis layanan yang disediakan, peran paralegal di tengah masyarakat, serta mekanisme layanan litigasi maupun rujukan ke advokat atau lembaga bantuan hukum (LBH) yang terakreditasi.

Sesi tanya jawab berlangsung interaktif, menunjukkan antusiasme warga terhadap keberadaan Posbankum sebagai solusi atas berbagai persoalan hukum yang mereka hadapi, terutama bagi masyarakat yang kurang mampu.

Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan Kanwil Kemenkum Bengkulu dalam mendorong terbentuknya Posbankum secara merata di tingkat desa dan kelurahan di seluruh wilayah Provinsi Bengkulu. Harapannya, Posbankum dapat menjadi garda terdepan dalam memberikan layanan hukum yang cepat, murah, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. (HUMAS_PASTI_PADEK)

Bengkulu – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu menggelar kegiatan jalan santai dalam rangka memperingati Hari Pengayoman ke-80, Kamis pagi, (7/8/2025). Kegiatan ini tidak hanya diikuti oleh seluruh jajaran Kantor Wilayah Kemenkum Bengkulu, namun dari perwakilan Kanwil Ditjen PAS, Ditjen IM dan Kementerian HAM juga unsur notaris, IPPAT, HIMBARA, sebagai bentuk semangat kebersamaan serta upaya menjaga kesehatan jasmani.

Jalan santai dimulai pukul 07.00 WIB dan dilepas secara resmi oleh Kepala Kantor Wilayah, Zulhairi, yang turut didampingi oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Tongam Renikson Silaban dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Machyudhie. Sebelum kegiatan dimulai, Kakanwil menyampaikan bahwa jalan santai ini merupakan salah satu dari rangkaian kegiatan dalam rangka menyemarakkan Hari Pengayoman ke-80.

Dalam sambutannya, beliau juga menekankan pentingnya menjaga kesehatan melalui aktivitas fisik ringan seperti jalan santai. Selain bermanfaat untuk kebugaran tubuh, kegiatan ini juga menjadi ajang mempererat tali silaturahmi dan membangun kekompakan di antara seluruh pegawai di lingkungan Kanwil Kemenkum Bengkulu beserta rekanan. (HUMAS_PASTI_PADEK)

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#KemenkumBengkulu
#KanwilKemenkumBengkulu
#Zulhairi

Bengkulu – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu melaksanakan Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi terhadap Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) Kabupaten Bengkulu Utara tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) pada Dinas Kesehatan, Kamis (6/8/2025). Kegiatan yang berlangsung di Aula Fatmawati Kanwil Kemenkum Bengkulu ini dibuka langsung oleh Kepala Kantor Wilayah, Zulhairi, dan dihadiri oleh Kadiv Peraturan Perundang - undangan dan Pembinaan Hukum Tongam Renikson Silaban dan Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Fitriyansyah.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Asisten II Setda Heru Susanto, Staf Ahli Setda Suwanto, Kepala Bagian Hukum Irsaliyah Yurda, Sekretaris Dinas Kesehatan Welson Hendri, serta perwakilan Kepala Puskesmas se-Kabupaten Bengkulu Utara. Dari pihak Kanwil Kemenkum Bengkulu turut hadir Tim Pendamping yang terdiri dari Hero Herlambang, Aulia Sulistira, Imiastuti, dan Nurbaiti.

Rapat ini merupakan tindak lanjut dari Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor: 400.7.5.6/5103/B.3/2025 perihal permohonan harmonisasi Raperbup dimaksud. Dalam rapat tersebut, Sekda Fitriansyah menyampaikan bahwa penyusunan Raperbup ini dilakukan seiring dengan proses penyusunan APBD Perubahan Kabupaten Bengkulu Utara, dan dinilai penting sebagai dasar hukum pemberian remunerasi kepada Puskesmas berstatus BLUD.

Namun demikian, Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum bersama Tim Kerja Harmonisasi III menyampaikan bahwa terdapat kendala utama dalam penyusunan Raperbup ini, yakni belum ditemukannya regulasi yang secara eksplisit menjadi dasar hukum bagi Pemerintah Daerah (khususnya Puskesmas) untuk menggunakan dana kapitasi JKN dalam rangka penerapan tata kelola BLUD. Hal serupa juga ditegaskan oleh Kepala Bagian Hukum Pemkab Bengkulu Utara yang menyebutkan bahwa hingga saat ini, peraturan perundang-undangan terkait yang dapat dijadikan dasar hukum masih belum ditemukan.

Berdasarkan pembahasan yang berkembang, disimpulkan bahwa draft Raperbup Remunerasi BLUD Puskesmas tersebut dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara selaku pemrakarsa untuk dilakukan evaluasi dan konsultasi lebih lanjut. Hal ini bertujuan agar pengaturan mengenai remunerasi di BLUD Puskesmas tidak bertentangan atau tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (HUMAS/Ed. JE)

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#KemenkumBengkulu
#KanwilKemenkumBengkulu
#Zulhairi

Bengkulu, 6 Agustus 2025 — Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Bengkulu menggelar Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Bengkulu Selatan tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025–2045. Kegiatan berlangsung di Aula Fatmawati Kanwil Kemenkum Bengkulu.

Rapat ini dipimpin oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Bengkulu, Tongam Renikson Silaban, dan dihadiri oleh sejumlah pejabat terkait, antara lain Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Bengkulu Selatan Binagransya, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya Kimsirin, serta Perancang Ahli Muda Dwita Fransisca dan Anita Afriani. Turut hadir Kabid Industri Dinas Perdagangan Kabupaten Bengkulu Selatan, Desi Susanty, dan staf Andrian Ari Maldini.

Pelaksanaan harmonisasi ini merupakan tindak lanjut dari Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 100.3.2/13/PERDAGANGAN-BS/VII/2025 tanggal 3 Juli 2025, yang meminta proses harmonisasi terhadap Raperda dimaksud.

Dalam sambutannya, Tongam Renikson Silaban menyampaikan pentingnya proses harmonisasi sebagai tahapan krusial dalam memastikan keselarasan substansi Raperda dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta kepastian hukum dalam pelaksanaannya di daerah.

Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Bengkulu Selatan, Binagransya, dalam pengantarnya menyatakan bahwa penyusunan Raperda ini merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, khususnya Pasal 11 ayat (4), yang mengharuskan setiap kabupaten menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK). Dokumen ini akan menjadi pedoman dalam memetakan wilayah-wilayah potensial pengembangan industri yang tidak boleh bertentangan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bengkulu Selatan.

Perwakilan dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan menambahkan bahwa keberadaan Perda RPIK akan menjadi dasar penting bagi pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan perindustrian, serta menjadi acuan bagi investor untuk berinvestasi secara legal dan strategis di sektor industri.

Tim Kerja Harmonisasi dari Kanwil Kemenkum Bengkulu turut menyampaikan bahwa draf Raperda telah diperbaiki menindaklanjuti masukan pada rapat sebelumnya. Namun, masih diperlukan perbaikan pada Naskah Akademik (NA) karena saat ini masih menggunakan data RPIK tahun 2019–2039, yang sudah tidak relevan.

Kegiatan harmonisasi ini diharapkan dapat mempercepat terbitnya Peraturan Daerah RPIK yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan industri di Kabupaten Bengkulu Selatan, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi lokal secara berkelanjutan. (HUMAS_PASTI_PADEK)

Bengkulu – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum menyelenggarakan Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi terhadap Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) Kabupaten Bengkulu Selatan tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2026, Rabu, (6/8/2025) dan dibuka oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Tongam Renikson Silaban.

Rapat turut dihadiri oleh Tim Kerja Harmonisasi II Kemenkum Bengkulu, Kimsirin, Beni Kerista, Iip Septian dan Nopa Herdianti, perwakilan Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan, serta Bagian Hukum Setda setempat. Dalam pengantarnya, Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan, Fikri, menjelaskan bahwa penyusunan Raperbup ini merujuk pada ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, yang mengatur bahwa penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah harus ditetapkan melalui Peraturan Bupati. Raperbup ini menjadi dokumen penting dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan daerah tahun 2026.

Tim Kerja Harmonisasi II kemudian menyampaikan hasil analisis konsepsi terhadap Raperbup yang dimaksud. Berdasarkan hasil evaluasi, draf Raperbup tersebut dinilai masih memerlukan sejumlah perbaikan, baik dari aspek teknik penulisan maupun materi muatan. Beberapa poin penting yang menjadi catatan antara lain penyusunan konsideran "Menimbang" dan "Mengingat" agar dibuat berurutan lengkap dengan tahun, serta penambahan norma yang mengatur secara tegas mengenai penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026.

Selain itu, penambahan norma penetapan kerja juga perlu dicantumkan secara konsisten di seluruh bagian lampiran, tidak hanya terbatas pada Bab IV. Penyesuaian sistematika penyusunan juga harus mengacu secara ketat pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, dan tidak boleh menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan. Disarankan pula agar keseluruhan isi Raperbup dibuat dalam bentuk matriks dan disepakati secara runtut dalam lampiran.

Melalui rapat harmonisasi ini, Kemenkum Bengkulu menegaskan kembali komitmennya dalam memastikan kualitas regulasi daerah yang sesuai dengan prinsip dan asas pembentukan peraturan perundang-undangan, serta mendukung tata kelola pembangunan daerah yang efektif dan terarah.

(HUMAS/Ed. JE).

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#KemenkumBengkulu
#KanwilKemenkumBengkulu
#Zulhairi

Bengkulu – Kepala Divisi Pelayanan Hukum Machyudhie beserta Kepala Bidang Pelayanan KI Nova Harneli beserta jajaran mengikuti Rapat Koordinasi Penanganan Pelanggaran KI yang dilaksanakan secara daring pada Rabu (6/8/2025). Kegiatan ini diikuti oleh jajaran Direktorat Penegakan Hukum DJKI, PPNS dari berbagai wilayah termasuk Bengkulu, Efriani.

Dalam pemaparan yang disampaikan Direktorat Penegakan Hukum DJKI mengenai laporan kinerja bulan Juli 2025, tercatat sebanyak 31 kasus pelanggaran KI sepanjang tahun ini. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, namun penyelesaian perkara juga menunjukkan hasil positif dengan capaian 135% melalui mekanisme mediasi dan tindakan hukum. Sejak 2019 hingga Juli 2025, sebanyak 296 kasus pelanggaran KI tercatat secara nasional. Dari jumlah itu, 145 kasus telah diselesaikan, sementara 151 kasus masih dalam proses. Selain itu, penanganan terhadap pelanggaran di ranah digital turut dibahas, di mana rata-rata 471 situs ditutup tiap tahun karena melanggar hak kekayaan intelektual, dengan sekitar 91 situs direkomendasikan untuk ditutup setiap bulan.

Tantangan utama lainnya adalah keterbatasan jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) KI di daerah. Saat ini, terdapat 61 PPNS KI yang tersebar di pusat dan daerah, namun masih ada tiga Kantor Wilayah yang belum memiliki PPNS. Di tingkat pusat, hanya 22 orang yang aktif bertugas di DJKI. Isu penting lainnya adalah kurangnya jumlah mediator bersertifikat untuk menyelesaikan sengketa KI melalui jalur mediasi. Kanwil Kemenkum Bengkulu berkomitmen dalam penguatan sistem penanganan pelanggaran KI di Bengkulu, hal ini sejalan dengan upaya membangun ekosistem hukum yang mendukung perkembangan inovasi, serta perlindungan terhadap hak cipta, merek, paten, dan bentuk kekayaan intelektual lainnya. (HUMAS_PASTI_PADEK)

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#KemenkumBengkulu
#KanwilKemenkumBengkulu
#Zulhairi