Bengkulu – Dalam rangka mendukung pelaksanaan Penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) Tahun 2026, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu melalui Tim Sekretariat Wilayah (TSW) IRH melaksanakan kegiatan pendampingan penilaian mandiri kepada Tim Asesor Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko, Rabu (13/05/2026). Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu.

Kegiatan ini dihadiri oleh Tim Sekretariat Wilayah (TSW) IRH Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu serta Tim Asesor IRH Pemerintah Daerah Mukomuko. Pendampingan dilakukan sebagai upaya memastikan pelaksanaan penilaian mandiri IRH oleh pemerintah daerah berjalan sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan kegiatan, Tim Sekretariat Wilayah memberikan penjelasan terkait mekanisme penilaian mandiri IRH Tahun 2026 melalui aplikasi IRH. Materi yang disampaikan meliputi tata cara pengisian penilaian, pemenuhan indikator, hingga tahapan verifikasi dan validasi data dukung sebelum dilakukan submit pada aplikasi.

Selain itu, Tim Sekretariat Wilayah juga memaparkan pentingnya penyusunan dan pengunggahan Berita Acara Penilaian Mandiri IRH sebagai salah satu dokumen wajib dalam tahapan penilaian. Berita acara tersebut harus ditandatangani oleh Koordinator Asesor dan seluruh Tim Asesor Pemerintah Daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas hasil penilaian mandiri yang telah dilakukan.

Tidak hanya fokus pada aspek teknis aplikasi, Tim Sekretariat Wilayah turut mengingatkan kembali timeline pelaksanaan kegiatan IRH Tahun 2026. Pemerintah daerah diharapkan dapat memperhatikan batas waktu pengunggahan data dukung, pelaksanaan penilaian mandiri, hingga penyampaian Berita Acara agar seluruh tahapan dapat berjalan tepat waktu dan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Suasana pendampingan berlangsung interaktif dengan adanya diskusi dan konsultasi antara Tim Sekretariat Wilayah dan Tim Asesor Pemerintah Daerah Mukomuko. Berbagai kendala teknis maupun substansi data dukung yang dihadapi peserta dibahas bersama guna memperoleh solusi yang tepat.

Melalui kegiatan ini, diharapkan Tim Asesor Pemerintah Daerah semakin memahami secara komprehensif mekanisme pelaksanaan penilaian mandiri IRH, penyusunan dokumen pendukung, serta pemenuhan timeline kegiatan. Dengan demikian, pelaksanaan Penilaian Indeks Reformasi Hukum Tahun 2026 di Provinsi Bengkulu dapat berjalan tertib, optimal, dan sesuai pedoman yang telah ditetapkan.

Bengkulu – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu mengikuti audiensi bersama Jabatan Fungsional (JF) Penyuluh Hukum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum RI secara virtual dalam rangka penyusunan kurikulum Program Studi Pembangunan Hukum pada Politeknik Pengayoman Indonesia (Poltekpin), Rabu (13/05/2026). Kanwil Kemenkum Bengkulu diwakili oleh para penyuluh hukum, yakni Zabidin, Edi Maison, dan Novita Asti bertempat di Ruang Media Center Kanwil Kemenkum Bengkulu.

Audiensi ini turut dihadiri oleh perwakilan dari Kanwil Kemenkum Bengkulu, Kanwil Kemenkum Sumatera Selatan, Kanwil Kemenkum Sumatera Utara, Kanwil Kemenkum Lampung, dan Kanwil Kemenkum Jambi. Selain itu, hadir pula Ketua dan Sekretaris Jurusan Hukum Terapan, Ketua dan Sekretaris Program Studi Pembangunan Hukum, serta para dosen Program Studi Pembangunan Hukum Politeknik Pengayoman Indonesia.

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai forum diskusi dan penjaringan aspirasi dari para penyuluh hukum yang selama ini menjalankan tugas pembinaan dan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Adapun tujuan utama kegiatan ini meliputi menghimpun saran dan masukan dari penyuluh hukum terkait penyusunan kurikulum, menyelaraskan kurikulum dengan perkembangan kebijakan, kebutuhan kompetensi, serta dinamika pelaksanaan tugas di lapangan, sekaligus meningkatkan kualitas dan relevansi kurikulum Program Studi Pembangunan Hukum sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum.

Melalui audiensi ini, diharapkan kurikulum Program Studi Pembangunan Hukum yang tengah disusun mampu menghasilkan lulusan yang tidak hanya memiliki pemahaman akademik yang kuat, tetapi juga kompetensi praktis yang relevan dengan tantangan pembangunan hukum di Indonesia. Selain itu, sinergi antara institusi pendidikan dan para praktisi di lingkungan Kementerian Hukum diharapkan semakin memperkuat kualitas sumber daya manusia hukum yang profesional, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Bandung – Pemerintah melalui Kementerian Hukum mendorong perguruan tinggi untuk meningkatkan hilirisasi riset dan kekayaan intelektual agar tidak berhenti sebagai publikasi ilmiah atau dokumen semata. Pemerintah berharap riset berkembang menjadi aset bernilai ekonomi yang mampu memperkuat daya saing nasional. Upaya tersebut dinilai penting agar Indonesia dapat keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah dan membangun ekosistem inovasi yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa negara maju tidak hanya ditentukan oleh banyaknya penelitian dan penemuan, tetapi oleh kemampuan menerapkan paten menjadi produk dan kekuatan industri.

“Kalau kita ingin menjadi negara maju, maka paten yang sudah ditemukan harus diterapkan. Jangan sampai penemuan hanya digunakan sebagai dokumen,” ujar Supratman dalam kegiatan What’s Up Campus Call Out di Sasana Budaya Ganesha (Sabuga) Institut Teknologi Bandung, Selasa (12/5/2026).

Menurut Supratman, pemerintah saat ini tidak hanya berfokus pada pelindungan kekayaan intelektual, tetapi juga memastikan inovasi dapat dikomersialisasikan dan dimanfaatkan secara nyata. Ia mengatakan hilirisasi riset harus menjadi agenda bersama antara pemerintah, kampus, dan industri agar hasil penelitian mampu menciptakan lapangan kerja, membuka peluang usaha, dan meningkatkan nilai tambah ekonomi nasional.

“Kami ingin memastikan ada keberlanjutan dari riset, dari ide menjadi produk, lalu menjadi kekuatan ekonomi,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Stella Christie mengatakan Indonesia perlu menghapus dikotomi antara riset, pasar, makna sosial, bahkan sains teknologi, ekonomi, dan matematika (STEM) dengan ilmu humaniora. Menurutnya, di negara maju, penelitian dan implementasi berjalan beriringan, menjunjung kolaborasi lintas bidang ilmu, dan dipetakan dalam satu jalur inovasi yang jelas.

“Di manapun di dunia ini yang menjadi pemegang pasar adalah dosen dan peneliti karena merekalah yang memiliki waktu cukup untuk melakukan terobosan dan menciptakan pasar, bahkan yang awalnya tidak ada seperti AI,” ujarnya.

Stella menambahkan bahwa inovasi besar lahir dari peneliti yang memiliki research mindset dan keberanian membangun riset jangka panjang. Ia mencontohkan perkembangan kecerdasan artifisial (AI) yang pada awalnya hanya berupa gagasan riset sebelum akhirnya menjadi teknologi yang mengubah kehidupan masyarakat dunia. Karena itu, ia menilai kebebasan berpikir dan dukungan finansial menjadi faktor penting untuk menciptakan inovasi yang mampu memimpin pasar.

Sepakat dengan Stella, Prof. Veinardi Suendo menilai proses mengubah riset menjadi produk siap pakai bukan hal mudah karena peneliti sering dihadapkan pada pilihan antara mengejar publikasi ilmiah atau membangun inovasi yang dapat diterapkan di masyarakat. Karena itu, menurutnya, dibutuhkan sistem yang memberi ruang bagi peneliti untuk melakukan riset jangka panjang sekaligus mendorong hasilnya agar lebih relevan dengan kebutuhan publik dan industri.

Sementara itu, Rocky Gerung menyoroti pentingnya kebebasan berpikir dalam proses penciptaan inovasi dan paten. Menurutnya, kampus tidak hanya menjadi ruang riset, tetapi juga tempat menguji gagasan melalui debat dan pertukaran pemikiran.

“Paten tidak mungkin tercipta jika tidak ada kebebasan berpikir di kampus. Tanpa pikiran terbuka, inovasi tidak akan lahir,” ujarnya. Ia menilai kekuatan intelektual harus diarahkan untuk menghasilkan kemanfaatan nyata bagi masyarakat.

Tokoh pendidikan dan investasi Gita Wirjawan juga menekankan pentingnya penguatan human capital untuk mempercepat lahirnya inovasi berbasis teknologi. Ia menilai Indonesia perlu memperbesar investasi pada pendidikan berbasis STEM (science, technology, engineering, mathematics) agar mampu bersaing dalam ekonomi global. Menurutnya, negara-negara besar mampu menghasilkan jutaan paten karena konsisten membangun ekosistem riset, talenta, dan keterbukaan terhadap pengetahuan global.

“Kalau kita ingin bermain dalam tatanan geopolitik dunia, maka kita harus mampu menciptakan lebih banyak produk berbasis STEM,” katanya.

Melalui forum What’s Up Campus Call Out, Kementerian Hukum menegaskan bahwa pelindungan kekayaan intelektual harus berjalan seiring dengan upaya komersialisasi dan hilirisasi inovasi. Dengan ekosistem yang mendukung, hasil riset perguruan tinggi diharapkan tidak hanya menghasilkan pengakuan akademik, tetapi juga berkembang menjadi aset strategis yang memberi dampak ekonomi dan solusi nyata bagi masyarakat Indonesia.

#KementerianHukum
#KemenkumRI
#KemenkumBengkulu
#KanwilKemenkumBengkulu
#PASTIPADEK
#LayananHukumMakinMudah
#Zulhairi

BENGKULU — Dalam langkah nyata memperkuat ekosistem inovasi dan pelestarian budaya daerah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Bengkulu menggelar penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) strategis dengan dua perguruan tinggi terkemuka, Selasa (12/5/2026). Di momen yang sama, sebuah kebanggaan bagi masyarakat Bengkulu Utara ditorehkan melalui penyerahan Surat Pencatatan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) untuk lagu daerah kebanggaan, "Ting Bedeting".

Kegiatan yang berlangsung di Aula Kanwil Kemenkum Bengkulu ini dipimpin langsung oleh Plh. Kepala Kantor Wilayah, Tongam Renikson Silaban, dan terhubung secara virtual dengan perhelatan akbar "What’s Up Campus Call Out (CCO)" di Sabuga Institut Teknologi Bandung (ITB).

Penandatanganan PKS dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia tepat pada pukul 12.20 WIB. Di Bengkulu, Kemenkum resmi menggandeng Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno (UINFAS) dan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan (Poltekkes Kemenkes) Bengkulu.

Kolaborasi ini tidak hanya sekadar tanda tangan di atas kertas, melainkan membawa misi besar untuk: Mendongkrak jumlah permohonan Kekayaan Intelektual (KI) dari civitas akademika, Memperkuat sinergi dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Mendorong pembentukan dan penguatan Sentra Kekayaan Intelektual di masing-masing kampus, dan Memberikan pendampingan intensif terkait pelindungan KI bagi para inovator muda di kampus.

Acara ini terasa semakin spesial karena terintegrasi dengan "What’s Up Campus Call Out (CCO)" di Sabuga ITB. Rangkaian kegiatan virtual ini dibuka langsung oleh Menteri Hukum Republik Indonesia, Rektor ITB, dan Wakil Gubernur Jawa Barat.

Tidak tanggung-tanggung, sesi talkshow menghadirkan deretan tokoh inspiratif seperti Gita Wirjawan, Rocky Gerung, Stella Christie, hingga musisi Marcel Siahaan. Kehadiran para narasumber ini memberikan key takeaways yang tajam mengenai betapa krusialnya perlindungan KI bagi mahasiswa dan inovator di era modern.

Selain fokus pada inovasi kampus, Kanwil Kemenkum Bengkulu juga menunjukkan komitmennya pada pelestarian kearifan lokal. Surat Pencatatan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) sebagai Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) resmi diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara, yang diwakili oleh Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan, Rahmat Trianto, S.E.

Pencatatan lagu daerah "Ting Bedeting" ini menjadi tameng pelindungan hukum yang memastikan bahwa warisan budaya leluhur Bengkulu Utara tidak diklaim oleh pihak luar dan akan terus lestari untuk generasi mendatang.

Keberhasilan acara ini menjadi batu loncatan untuk tindak lanjut yang lebih masif. Kanwil Kemenkum Bengkulu telah menyusun sejumlah agenda strategis, di antaranya: Implementasi PKS melalui program pendampingan langsung permohonan KI di kampus-kampus, Inventarisasi masif untuk Kekayaan Intelektual Komunal lainnya yang tersebar di seluruh penjuru Provinsi Bengkulu, Koordinasi lanjutan bersama Pemda dan perguruan tinggi demi menciptakan ekosistem inovasi yang mandiri dan berdaya saing.

Melalui sinergi tiga pilar utama—Pemerintah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat—Provinsi Bengkulu kini semakin siap melangkah menjadi daerah yang inovatif sekaligus tetap teguh menjaga identitas budayanya. (HUMAS_PASTI_CERIA)

#KementerianHukum #KemenkumBengkulu #KanwilKemenkumBengkulu #LayananHukumMakinMudah #KitaMulaiCaraBaru #PENUHCERIA #CERIA  #Zulhairi

Bengkulu – Dalam rangka memastikan kelancaran pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Analis Kebijakan (Policy Talks) di Wilayah Provinsi Bengkulu Tahun 2026, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu menggelar Rapat Persiapan Pelaksanaan kegiatan pada Rabu, 12 Mei 2026, bertempat di Media Center Kanwil Kemenkum Bengkulu.

Rapat dihadiri oleh Ketua dan seluruh Anggota Tim Peningkatan Kapasitas Analis Kebijakan (Policy Talks) Kanwil Kemenkum Bengkulu. Kegiatan dibuka langsung oleh Ketua Tim Policy Talks, Beni Kerista, yang dalam arahannya menyampaikan perkembangan persiapan pelaksanaan Policy Talks Tahun 2026. Ia juga meminta seluruh anggota tim untuk memaparkan progres tugas masing-masing sekaligus mendiskusikan berbagai hal yang masih perlu dipersiapkan guna mendukung suksesnya kegiatan.

Dalam rapat tersebut disampaikan bahwa secara umum persiapan kegiatan telah berjalan dengan baik dan sesuai rencana. Kegiatan Policy Talks Tahun 2026 akan mengangkat tema “Kebijakan Pembangunan Hukum Daerah Yang Tepat Guna dan Tepat Sasaran”. Kegiatan dijadwalkan berlangsung pada 20 Mei 2026 di Hotel Cordella Inn, Bengkulu, dengan menghadirkan Prof. Sugeng Suharto selaku Dekan FISIP Universitas Bengkulu sebagai narasumber, serta Aldila Vidianingtyas sebagai moderator.

Sebagai bagian dari persiapan akhir, tim mulai menyusun bahan pemaparan materi dan laporan pelaksanaan kegiatan. Ketua Tim Policy Talks menutup rapat dengan menekankan pentingnya koordinasi, komunikasi, dan kerja sama antarangota tim agar seluruh tugas dapat diselesaikan tepat waktu.

“Seluruh anggota tim diharapkan terus saling membantu dan mengingatkan progres tugas masing-masing. Rapat lanjutan akan dilaksanakan pada 18 Mei 2026, sementara persiapan akhir akan dilakukan pada H-1 pelaksanaan kegiatan,” ujar Beni Kerista.

Hasil rapat dan perkembangan persiapan kegiatan selanjutnya akan dilaporkan kepada Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum sebagai bahan monitoring dan evaluasi. Melalui rapat ini, Kanwil Kemenkum Bengkulu menunjukkan komitmennya dalam mendukung peningkatan kapasitas analis kebijakan di wilayah Provinsi Bengkulu guna mendorong lahirnya kebijakan publik yang lebih tepat guna, tepat sasaran, dan berbasis evidence.

Bengkulu – Dalam rangka memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berintegritas, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu mengikuti kegiatan Entry Meeting Penjaminan Kualitas atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi di Lingkungan Kementerian Hukum Tahun 2026 yang dilaksanakan secara virtual, Selasa (12/05/2026).

Kegiatan yang diselenggarakan secara daring oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia tersebut diikuti oleh seluruh Kantor Wilayah Kementerian Hukum se-Indonesia sebagai langkah awal dalam pelaksanaan penjaminan kualitas hasil penilaian mandiri maturitas SPIP terintegrasi.

Kanwil Kemenkum Bengkulu dalam kegiatan ini diwakili oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Rahmat Huda, beserta jajaran. Kehadiran Kanwil Bengkulu menunjukkan komitmen institusi dalam mendukung penguatan sistem pengendalian intern yang efektif dan terukur.

Entry meeting ini menjadi tahapan awal dalam proses evaluasi dan penjaminan kualitas atas hasil penilaian mandiri maturitas SPIP terintegrasi. Kegiatan tersebut bertujuan memastikan implementasi sistem pengendalian intern berjalan optimal di seluruh satuan kerja Kementerian Hukum.

Inspektur Wilayah III Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum RI, Kurniaman Telaumbanua, dalam arahannya menyampaikan sejumlah poin strategis terkait hasil penyelenggaraan SPIP tahun 2025, fokus penilaian tahun berjalan, serta indikator-indikator utama yang menjadi perhatian dalam evaluasi maturitas SPIP.

Ia menegaskan bahwa penguatan SPIP terintegrasi merupakan instrumen penting dalam mewujudkan good governance sekaligus langkah preventif untuk meminimalisasi potensi risiko dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa penguatan maturitas SPIP tidak hanya berfokus pada pemenuhan indikator administratif, tetapi juga menjadi bagian dari budaya kerja organisasi yang menjunjung tinggi integritas, mitigasi risiko, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Melalui partisipasi dalam entry meeting ini, Kanwil Kemenkum Bengkulu optimistis dapat terus meningkatkan implementasi SPIP terintegrasi guna mendukung terwujudnya organisasi yang adaptif, responsif, dan terpercaya dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Bengkulu – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu bersama Akar Foundation dan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu (LKBH UMB) resmi membentuk Jaringan Paralegal Rakyat sekaligus menyerahkan sertifikat kelulusan kepada peserta Pendidikan dan Pelatihan Paralegal Jilid 1, Senin (11/05/2026) di Hotel Xtra Bengkulu.

Kegiatan tersebut menjadi penutup rangkaian Pendidikan dan Pelatihan Paralegal yang telah dilaksanakan sejak 8 hingga 11 September 2025. Sebanyak 46 peserta dinyatakan lulus dan menerima gelar non akademis *Certified Paralegal of Legal Aid* (CPLA) setelah menyelesaikan masa aktualisasi selama tiga bulan.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Direktur Yayasan Akar Global Inisiatif, Direktur Yayasan Akar Law Office, Pengurus LKBH UMB (Al Arkom), serta Pejabat Fungsional Penyuluh Hukum Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu yaitu Abdul Hamid, Yudhi Irawan, dan Dian Lusi Zulianti.

Dalam sambutannya, Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu yang diwakilkan oleh Kadiv P3H Tongam R. Silaban memberikan apresiasi kepada seluruh peserta yang telah berhasil menyandang gelar CPLA. Kehadiran para paralegal rakyat dinilai menjadi bentuk dukungan nyata terhadap pemerataan akses keadilan di tengah masyarakat, khususnya dalam penyelesaian persoalan hukum non litigasi.

Pembentukan jaringan paralegal rakyat ini juga menjadi langkah strategis dalam mendekatkan layanan hukum kepada masyarakat serta memperkuat sinergi antara pemerintah, lembaga bantuan hukum, dan pemangku kepentingan lainnya.

Selain itu, kegiatan ini diharapkan mampu mendorong penguatan koordinasi dan pembinaan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) secara berkala, termasuk peningkatan kapasitas aparatur dan paralegal kelurahan guna mendukung optimalisasi layanan hukum berbasis digital di wilayah Bengkulu.

Melalui kolaborasi antara Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu, LKBH UMB, dan Akar Foundation, diharapkan keberadaan jaringan paralegal rakyat dapat menjadi jembatan hukum bagi masyarakat serta memperluas akses terhadap keadilan secara merata dan berkelanjutan.

#KementerianHukum
#KemenkumRI
#KemenkumBengkulu
#KanwilKemenkumBengkulu
#PASTIPADEK
#LayananHukumMakinMudah
#Zulhairi

Bengkulu – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu menggelar Rapat Harmonisasi terhadap Rancangan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, pada Senin (11/5/2026), bertempat di Ruang Fatmawati Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu.

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu, Tongam Renikson Silaban, Staff Ahli Bupati Bengkulu Selatan Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Arjo, Kepala Bagian Hukum Pemda Bengkulu Selatan Doddy, Kepala Bidang Aptika Dinas Kominfo Pemda Bengkulu Selatan Vivin T.P, Tim TKH 2 Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu yang terdiri dari Kimsirin, Beni Kerista, dan Nopa Herdianti, serta staf Dinas Kominfo Kabupaten Bengkulu Selatan.

Rapat harmonisasi dilaksanakan secara luring dan dibuka langsung oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum, Tongam Renikson Silaban. Dalam sambutannya, Tongam menegaskan pentingnya proses harmonisasi guna memastikan setiap produk hukum daerah disusun sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, baik dari aspek substansi, sistematika, maupun teknik penyusunan.

Selanjutnya, Kepala Bidang Aptika Dinas Kominfo Pemda Bengkulu Selatan menyampaikan latar belakang pembentukan Rancangan Peraturan Bupati tersebut. Dijelaskan bahwa keberadaan regulasi ini dinilai penting untuk mendukung integrasi sistem layanan pemerintahan di Kabupaten Bengkulu Selatan melalui satu sistem penginputan terpadu dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Dengan adanya Raperbup ini, diharapkan tercipta sistem penghubung layanan pemerintah yang terintegrasi, sehingga memudahkan koordinasi dan sinkronisasi data antar perangkat daerah,” ujar perwakilan Dinas Kominfo Bengkulu Selatan.

Pada kesempatan tersebut, Tim TKH 2 Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu turut menyampaikan analisis konsepsi serta telaah terhadap substansi Rancangan Peraturan Bupati. Pembahasan mencakup materi pokok regulasi, aspek legal drafting, hingga kesesuaian norma dengan kebutuhan implementasi Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Elektronik (SPLE) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Dalam hasil pembahasan, rapat harmonisasi menyimpulkan bahwa Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan pada prinsipnya dapat dilanjutkan, dengan sejumlah catatan perbaikan. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan dipersilakan melakukan perubahan terhadap draf sebelumnya guna memenuhi kebutuhan layanan SPLE yang akan diterapkan pada sistem pemerintahan daerah.

Melalui harmonisasi ini, diharapkan Rancangan Peraturan Bupati yang disusun nantinya mampu menghadirkan regulasi yang jelas, tidak multitafsir, dan mudah diimplementasikan oleh seluruh perangkat daerah di Kabupaten Bengkulu Selatan dalam mendukung transformasi digital pemerintahan.

BENGKULU – Dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan memperkuat manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) berbasis sistem merit, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu turut berpartisipasi dalam Pembukaan Penilaian Kompetensi bagi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama serta Jabatan Fungsional Analis Hukum dan Penyuluh Hukum.

Kegiatan ini dipusatkan secara luring di Aula Fatmawati Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu pada Senin (11/05/2026) dan terhubung dengan panitia pusat di lingkungan Kementerian Hukum. Turut hadir langsung di Aula Fatmawati mengawal kegiatan ini antara lain Plh. Kepala Kantor Wilayah, Tongam Renikson Silaban serta Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Rahmat Huda Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu.

Rangkaian penilaian ini terbagi dalam beberapa tahapan. Evaluasi manajerial dan sosial kultural (mansoskul) bagi JPT Pratama dilangsungkan pada 11–12 Mei 2026, sementara bagi Jabatan Fungsional Analis Hukum dan Penyuluh Hukum dijadwalkan pada 11–13 Mei 2026, yang seluruhnya telah didahului dengan tahapan pra-penilaian pada 7 Mei lalu.

Pembukaan kegiatan ini diwarnai dengan sejumlah arahan strategis dari para pimpinan tinggi di lingkungan Kementerian Hukum. Kepala Pusat Penilaian Kompetensi BPSDM Hukum, Eva Gantini menegaskan bahwa uji kompetensi ini merupakan langkah strategis organisasi. "Melalui proses yang objektif, transparan, dan terukur, setiap peserta diharapkan mampu memahami potensi dirinya untuk pengembangan diri dan penguatan kapasitas demi kinerja yang optimal," jelasnya.

Kepala Biro SDM Kementerian Hukum, Sunu Tedy Maranto menyoroti pentingnya kegiatan ini bagi manajemen talenta kementerian. Beliau menekankan bahwa tugas pokok dan fungsi pegawai harus senantiasa selaras dengan jabatan dan kompetensi yang dimiliki. Ia juga mengapresiasi integritas seluruh pihak yang menjaga netralitas pelaksanaan kegiatan ini demi tegaknya sistem merit yang profesional.

Sekretaris BPHN Kementerian Hukum, Mohamad Aliamsyah memberikan catatan khusus bagi para pejabat fungsional. Analis Hukum dan Penyuluh Hukum dituntut untuk tidak hanya cakap secara teknis, tetapi juga memiliki kemampuan manajerial dan komunikasi yang efektif agar pelayanan kepada masyarakat semakin prima.

Asesor SDM Aparatur Ahli Madya BPSDM Hukum menambahkan, hasil akhir dari penilaian ini akan menghasilkan profil kompetensi yang valid. Data tersebut akan menjadi fondasi utama dalam penempatan, pengembangan karier, dan penguatan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN).

Tercatat sebanyak 197 peserta dari seluruh Indonesia mengikuti kegiatan ini, yang terdiri dari: 44 Orang: Kenaikan Jenjang Jabatan Analis Hukum, 107 Orang: Kenaikan Jenjang Jabatan Penyuluh Hukum, 46 Orang: Perpindahan ke Jabatan Lain.

Dari total tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu mengutus 10 orang pegawai terbaiknya untuk mengikuti penilaian, dengan rincian: 3 Orang: Kenaikan Jenjang Analis Hukum, 2 Orang: Kenaikan Jenjang Penyuluh Hukum, 5 Orang: Perpindahan dari Jabatan Lain

Melalui pelaksanaan uji kompetensi yang transparan ini, Kementerian Hukum terus berkomitmen mencetak SDM yang andal, profesional, dan siap menjawab tantangan pelayanan publik di masa depan. (HUMAS_PASTI_CERIA)

#KementerianHukum #KemenkumBengkulu #KanwilKemenkumBengkulu #LayananHukumMakinMudah #KitaMulaiCaraBaru #PENUHCERIA #CERIA  #Zulhairi

REJANG LEBONG (07/06/26) — Kementerian Hukum (Kemenkum) terus menunjukkan komitmennya dalam memberikan pelayanan prima dan inklusif. Guna mendekatkan akses layanan kepada masyarakat di Kabupaten Rejang Lebong, Kemenkum resmi meluncurkan sebuah terobosan digital terbaru berupa inovasi Layanan Hukum berbasis QR Code.

Penyerahan inovasi digital ini dilakukan secara langsung oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Titik Setiawati. Terobosan tersebut diterima secara antusias oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Indra Hadiwinata, yang hadir mewakili Plt. Bupati Kabupaten Rejang Lebong, dan Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM, dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong, Anes Rahman.

Inovasi QR Code ini dihadirkan dengan tujuan utama untuk memecah hambatan jarak dan waktu. Kini, untuk mendapatkan layanan hukum, seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Rejang Lebong tidak perlu lagi repot datang dan mengantre panjang. Cukup dengan melakukan pindaian (scan) QR Code melalui layar smartphone, berbagai informasi dan akses layanan hukum dapat dijangkau dalam hitungan detik.

Langkah ini merupakan wujud nyata transformasi pelayanan publik yang adaptif terhadap kemajuan teknologi informasi, memastikan bahwa hukum dapat diakses oleh siapa saja, kapan saja, dan di mana saja.

Kemudahan yang ditawarkan oleh inovasi Kemenkum ini mendapat apresiasi tinggi dari jajaran Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong. Sistem ini dinilai menjadi solusi cerdas atas tantangan birokrasi konvensional yang kerap memakan waktu.

Kepala Bagian Hukum Setda, Indra Hadiwinata, menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasinya atas kehadiran teknologi ini.

"Inovasi layanan berbasis QR Code dari Kementerian Hukum merupakan terobosan yang sangat luar biasa. Kehadiran sistem ini benar-benar memangkas birokrasi, membuat proses dan akses layanan menjadi jauh lebih cepat, transparan, dan efisien. Sangat membantu kami dalam mengurus berbagai Layanan Hukum," ungkap Indra.

Dengan adanya fasilitas QR Code ini, diharapkan sinergi antara Kemenkum dan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dapat terus terjalin erat. Inovasi ini tidak hanya menjadi simbol kemajuan tata kelola pemerintahan, tetapi juga bentuk nyata kepedulian negara dalam melindungi dan melayani masyarakat di bidang hukum secara praktis dan modern. (HUMAS_PASTI_CERIA)

#KementerianHukum #KemenkumBengkulu #KanwilKemenkumBengkulu #LayananHukumMakinMudah #KitaMulaiCaraBaru #PENUHCERIA #CERIA  #Zulhairi