Bengkulu - Dalam rangka memperkuat komitmen pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu menggelar kegiatan Pendampingan Pemenuhan Data Dukung Lembar Kerja Evaluasi (LKE) ZI untuk Periode B12 Tahun 2025 dan B03 Tahun 2026 menghadirkan narasumber dari Tim Kerja Evaluasi Zona Integritas Biro Perencanaan dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia secara virtual. Hadir langsung Kakanwil Kemenkum Bengkulu Zulhairi, Kadiv P3H Tongam Renikson Silaban, Kadiv Pelayanan Hukum Titik Setiawati, Ketua Tim Pembangunan ZI Jisi Nasistiawan dan hadir secara virtual Kepala Bagian Pengelolaan Kinerja Biro Perencanaan dan Organisasi, Bramantyo Agung Nugroho dan Ketua Tim Kerja Evaluasi ZI Andika Galih beserta tim.

Dalam arahannya, Bramantyo Agung Nugroho menekankan pentingnya kelengkapan, kesesuaian, serta kualitas data dukung yang diunggah dalam LKE ZI. Hal ini menjadi salah satu faktor penting dalam proses evaluasi pembangunan Zona Integritas pada satuan kerja. Melalui kegiatan pendampingan ini, Tim Kerja Evaluasi ZI memberikan penjelasan terkait indikator penilaian, mekanisme pengunggahan dokumen, serta standar pemenuhan data dukung yang harus dipenuhi oleh satuan kerja. Para kelompok kerja 6 Area Perubahan juga diberikan kesempatan untuk berdiskusi serta menyampaikan berbagai kendala yang dihadapi dalam proses pemenuhan data dukung.

Dengan adanya pendampingan ini, diharapkan seluruh jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu dapat semakin berkomitmen dalam melengkapi LKE ZI serta meningkatkan kualitas implementasi pembangunan Zona Integritas secara berkelanjutan. Kegiatan ini menjadi salah satu langkah nyata dalam mendukung upaya Kanwil Kemenkum Bengkulu untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, sekaligus memperkuat kesiapan menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

#KementerianHukum
#KemenkumRI
#KemenkumBengkulu
#KanwilKemenkumBengkulu
#LayananHukumMakinMudah
#Zulhairi

Bengkulu – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu mengikuti kegiatan Sosialisasi Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Tahun 2026 yang dilaksanakan secara virtual di Media Center Kanwil Kemenkum Bengkulu, Selasa (10/03/2026). Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Bengkulu Zulhairi, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Titik Setiawati, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Tongam Renikson Silaban, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum (TUM) Rahmat Huda, Tim Kerja Kantor Wilayah Kemenkum Bengkulu, serta JFT/JFU.

Kegiatan dibuka dengan arahan dari Rahmi Widhiyanti selaku Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Kementerian Hukum. Dalam arahannya, Rahmi menekankan bahwa penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dan Manajemen Risiko tidak boleh hanya menjadi formalitas administratif, tetapi harus mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kinerja organisasi.

Ia juga menegaskan pentingnya peningkatan pemahaman seluruh pejabat dan pegawai mengenai pengendalian intern serta manajemen risiko. Dokumen manajemen risiko diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai dasar dalam proses pengambilan keputusan di setiap unit kerja.

Selain itu, Rahmi mengingatkan agar pemantauan risiko dilakukan secara berkala setiap triwulan, disertai penyampaian laporan SPIP Terintegrasi dan Manajemen Risiko secara tepat waktu. Penilaian mandiri maturitas SPIP juga perlu dilaksanakan dengan dukungan data dukung yang lengkap dan akurat.

Selanjutnya, sosialisasi terkait penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2026 disampaikan oleh Euis Tita dari Biro Perencanaan dan Organisasi Kementerian Hukum. Dalam pemaparannya, Tita menjelaskan mengenai Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL) hasil evaluasi Sekretaris Jenderal bulan Februari, ruang lingkup penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2026, matriks kemajuan penyelenggaraan SPIP Terintegrasi, penilaian maturitas SPIP, serta pengenalan aplikasi SPIP yang akan digunakan dalam pelaporan.

Materi berikutnya disampaikan oleh Gusmisa Vivi Utami yang menjelaskan secara teknis mengenai pengisian kertas kerja SPIP beserta pemenuhan data dukung yang diperlukan. Dalam sesi tersebut disampaikan bahwa batas waktu pengisian kertas kerja ditetapkan hingga 31 Maret 2026.

Selanjutnya, Vera dari Biro Perencanaan dan Organisasi memaparkan materi mengenai penyusunan laporan SPIP. Ia menjelaskan tentang penyeragaman template laporan yang akan digunakan dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dan Penerapan Manajemen Risiko, baik untuk periode triwulanan maupun tahunan.

Kegiatan sosialisasi diakhiri dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang membahas berbagai kendala yang dihadapi oleh satuan kerja, khususnya terkait pengisian kertas kerja SPIP.

Melalui kegiatan ini diharapkan seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Hukum dapat semakin memahami dan mengimplementasikan SPIP Terintegrasi dan Manajemen Risiko secara optimal, sehingga mampu mendukung peningkatan kinerja organisasi secara efektif, transparan, dan akuntabel.

#KementerianHukum
#KemenkumRI
#KemenkumBengkulu
#KanwilKemenkumBengkulu
#LayananHukumMakinMudah
#Zulhairi

Bengkulu – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu mengikuti Rapat Koordinasi Tugas dan Fungsi bersama Balai Harta Peninggalan Medan yang dilaksanakan secara virtual pada Senin, 9 Maret 2026, bertempat di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu. Kegiatan ini diikuti oleh Kepala Bidang Pelayanan AHU Kanwil Kemenkum Bengkulu, Pande Made Handika Riady, bersama Tim Kerja Bidang Pelayanan AHU.

Rapat koordinasi ini dilaksanakan dalam rangka memperkuat implementasi dukungan serta peran aktif Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Harta Peninggalan Medan, khususnya dalam hal proses perwalian dan pengampuan.

Dalam pertemuan tersebut, pihak Balai Harta Peninggalan Medan juga menyoroti proses peralihan hak yang melibatkan ahli waris di bawah umur yang berada dalam pengampuan. Proses tersebut memerlukan peran aktif Notaris maupun PPAT untuk melakukan koordinasi dan pemberitahuan kepada Balai Harta Peninggalan Medan agar penyumpahan perwalian dan/atau pengampuan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Setelah sumpah diucapkan, wali berkewajiban untuk menyusun inventarisasi harta anak yang berada di bawah perwaliannya sesuai ketentuan Pasal 370 KUHPerdata yang juga berlaku bagi pengampu sebagaimana diatur dalam Pasal 452 KUHPerdata. Ketentuan ini menjadi bagian penting dalam memastikan perlindungan hukum terhadap kepentingan anak atau pihak yang berada di bawah pengampuan.

Selain itu, Balai Harta Peninggalan Medan turut memperkenalkan inovasi layanan Zoompah (Zoom Penyumpahan Wali), yaitu layanan penyumpahan wali secara daring melalui aplikasi Zoom bagi pemohon yang berada di luar wilayah Kota Medan. Inovasi ini dihadirkan untuk mempermudah pemohon dalam memenuhi kewajiban administratif terkait penyumpahan perwalian maupun pengampuan.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu berkomitmen untuk terus mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Harta Peninggalan Medan, khususnya dalam bidang perwalian dan pengampuan, sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat di Provinsi Bengkulu.

Sebagai tindak lanjut, Kanwil Kemenkum Bengkulu juga akan melakukan koordinasi dengan Notaris dan PPAT di Provinsi Bengkulu guna mendorong komunikasi administratif antara Balai Harta Peninggalan dan Notaris sebagai bagian dari proses due diligence sebelum memproses akta jual beli atau balik nama oleh wali maupun pengampu yang bertindak mewakili anak atau orang yang berada di bawah pengampuan.

Seluma – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu melalui Tim Indeks Reformasi Hukum (IRH) melaksanakan kegiatan pendampingan pengunggahan data dukung IRH kepada Pemerintah Kabupaten Seluma pada Senin, 9 Maret 2026. Kegiatan ini berlangsung di Ruangan Asisten I Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma sebagai bagian dari upaya meningkatkan nilai Indeks Reformasi Hukum daerah pada tahun 2026. Kegiatan tersebut dihadiri oleh perwakilan Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma, yaitu Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Hendarsyah, Kepala Bagian Hukum Nurpadliya beserta jajaran. Sementara dari Kanwil Kemenkum Bengkulu hadir Tim IRH yang terdiri dari Pajar Elmi, Kimsirin, Radi Meydiansyah, dan Nopa Herdianti.

Dalam kegiatan ini, Tim IRH Kanwil Kemenkum Bengkulu memberikan pendampingan kepada Pemerintah Kabupaten Seluma terkait pemenuhan serta pengunggahan data dukung IRH, termasuk penyusunan Surat Keputusan (SK) Tim Asesor yang menjadi salah satu dokumen penting sesuai pedoman pelaksanaan IRH. Selain itu, disampaikan bahwa saat ini tahapan kegiatan masih berada pada proses pendampingan oleh Tim Sekretariat Wilayah (TSW) sekaligus inventarisasi data dukung oleh Tim Kerja IRH Kabupaten Seluma.

Tim IRH juga menjelaskan bahwa terdapat sejumlah variabel dan indikator penilaian dalam IRH yang perlu dipersiapkan secara optimal agar Kabupaten Seluma dapat meningkatkan capaian nilai IRH pada tahun 2026. Saat ini Tim Kerja IRH Kabupaten Seluma masih mempersiapkan berbagai data dukung, khususnya yang berkaitan dengan Indikator I, termasuk pemenuhan dokumen pendukung, bobot nilai, serta proses pengunggahan data pada aplikasi IRH.

Dalam kesempatan tersebut disampaikan pula bahwa jadwal pengunggahan data dukung IRH yang sebelumnya direncanakan berlangsung pada 9 hingga 31 Maret 2026 mengalami perubahan. Pengunggahan data kini dijadwalkan pada tanggal 6 April hingga 24 April 2026. Tim IRH Kanwil Kemenkum Bengkulu turut memberikan penjelasan teknis mengenai tata cara pengunggahan data dukung pada aplikasi IRH Tahun 2026.

Tim Kerja IRH Kabupaten Seluma menyampaikan komitmennya untuk menyiapkan seluruh data dukung yang diperlukan dan akan mengunggahnya ke dalam aplikasi IRH sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Apabila dalam proses tersebut terdapat kendala, maka akan segera dikoordinasikan dengan Tim Sekretariat Wilayah Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu.

Melalui kegiatan pendampingan ini, Tim IRH Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu berharap Pemerintah Kabupaten Seluma dapat melengkapi seluruh data dukung yang dibutuhkan dalam penilaian IRH Tahun 2026 sehingga mampu memperoleh hasil penilaian yang optimal serta semakin memperkuat pelaksanaan reformasi hukum di daerah.

Lampung - Kementerian Hukum (Kemenkum) meresmikan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa dan Kelurahan di Provinsi Lampung yang tersebar di 2.651 desa dan kelurahan pada 13 kabupaten dan 2 kota. Peresmian ini menjadi bagian dari upaya memperluas akses keadilan hingga tingkat desa.

Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menegaskan bahwa Posbankum perlu dipandang sebagai ekosistem gotong royong dalam menyelesaikan sengketa di masyarakat melalui pendekatan perdamaian di luar pengadilan atau restorative justice.

“Di sinilah peran vital kepala desa dan lurah sebagai hakim perdamaian atau juru damai di wilayahnya masing-masing,” ujar Supratman di Kantor Gubernur Provinsi Lampung (09/03/2026).

Menurutnya, pembentukan Posbankum di Lampung juga sejalan dengan nilai kearifan lokal masyarakat Lampung, seperti filosofi Piil Pesenggiri yang menjunjung kehormatan dan martabat, serta semangat Sakai Sambayan yang menekankan gotong royong dan saling membantu.

“Nilai-nilai tersebut menjadi landasan penting untuk membangun harmoni sosial dan menyelesaikan persoalan hukum secara damai di tengah masyarakat,” jelasnya.

Di Lampung, dengan semangat Muari atau persaudaraan, berbagai konflik di tingkat lokal diharapkan dapat diselesaikan melalui pendekatan kekeluargaan tanpa harus selalu berujung di meja persidangan. Oleh karena itu, Supratman juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah desa, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta dukungan Babinsa dan Bhabinkamtibmas agar setiap kesepakatan damai tetap berada dalam koridor hukum negara.

Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menyampaikan bahwa kehadiran Posbankum Desa dan Kelurahan menjadi langkah penting dalam memperluas akses keadilan bagi masyarakat.

“Posbankum diharapkan menjadi ruang pelayanan, edukasi, dan konsultasi hukum yang mudah dijangkau masyarakat. Kami ingin Lampung menjadi provinsi yang maju, sehingga seluruh masyarakat harus memiliki akses terhadap keadilan tanpa perbedaan kelas,” ujarnya.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung, Taufiqurrakhman, menyampaikan bahwa penguatan Posbankum di desa dan kelurahan merupakan hasil sinergi dan kolaborasi erat antara Kementerian Hukum Republik Indonesia dan Pemerintah Provinsi Lampung.

Menurutnya, kerja sama tersebut menjadi fondasi penting dalam memperluas jangkauan layanan hukum hingga ke tingkat desa, sehingga masyarakat dapat lebih mudah memperoleh akses terhadap informasi, pendampingan, serta penyelesaian persoalan hukum secara damai.

“Melalui kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan berbagai unsur masyarakat, kami berharap Posbankum dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk memperoleh layanan hukum yang lebih inklusif sekaligus menjaga harmoni sosial,” ujarnya.

Kehadiran Posbankum Desa dan Kelurahan di Provinsi Lampung diharapkan menjadi ruang bagi masyarakat untuk mencari jalan keluar atas persoalan hukum secara damai, terbuka, dan penuh kekeluargaan.

Bengkulu – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum menggelar Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Tindak Lanjut Hasil Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah, Senin (9/3/2026) bertempat di Aula Fatmawati. Rapat ini dihadiri oleh Koordinator Analis Hukum Kanwil Kemenkum Bengkulu Oliver Sitanggang, para Pejabat Fungsional Analis Hukum Kanwil Kemenkum Bengkulu, serta perwakilan Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dan Pemerintah Kabupaten Seluma.

Kegiatan ini diselenggarakan sebagai forum koordinasi dan evaluasi antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu dengan pemerintah daerah dalam rangka menindaklanjuti hasil analisis dan evaluasi terhadap sejumlah Peraturan Daerah yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025.

Dalam rapat tersebut, tim analis hukum memaparkan hasil analisis dan evaluasi terhadap berbagai peraturan daerah yang menjadi objek kajian. Pemaparan mencakup identifikasi kesesuaian norma dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, potensi tumpang tindih pengaturan, serta efektivitas implementasi peraturan daerah di masyarakat.

Hasil analisis tersebut diharapkan dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam melakukan perbaikan dan penyempurnaan terhadap peraturan daerah yang ada, baik melalui revisi, perubahan, maupun penyesuaian terhadap perkembangan regulasi dan kebutuhan masyarakat.

Selain pemaparan hasil analisis dan evaluasi, rapat juga membahas langkah-langkah tindak lanjut yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap rekomendasi yang telah disampaikan. Beberapa alternatif tindak lanjut yang dibahas antara lain berupa perubahan atau revisi peraturan daerah, pencabutan ketentuan yang sudah tidak relevan, serta penyesuaian norma agar lebih selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam upaya mewujudkan regulasi daerah yang lebih berkualitas, harmonis, dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Seluma melalui Bagian Hukum diminta untuk menelaah kembali hasil analisis dan evaluasi yang telah disampaikan oleh tim analis hukum Kanwil Kemenkum Bengkulu. Pemerintah daerah juga diharapkan dapat menindaklanjuti rekomendasi tersebut melalui langkah-langkah perbaikan regulasi daerah.

Sementara itu, Kanwil Kemenkum Bengkulu melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum akan terus melakukan koordinasi serta pendampingan kepada pemerintah daerah dalam proses tindak lanjut hasil analisis dan evaluasi peraturan daerah. Kegiatan ini diharapkan dapat mendorong terwujudnya peraturan daerah yang lebih berkualitas, harmonis, serta selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sekaligus mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di daerah.

#KementerianHukum
#KemenkumRI
#KemenkumBengkulu
#KanwilKemenkumBengkulu
#LayananHukumMakinMudah
#Zulhairi

Bengkulu – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu Zulhairi bersama Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Rahmat Huda, Kabid Pelayanan AHU Pande Made H.R, anggota Divisi Pelayanan Hukum, serta para Ketua Pokja/Ketua Tim/Ketua Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) mengikuti kegiatan Rapat Analisa dan Evaluasi (Anev) Kinerja Kementerian Hukum B02 Tahun 2026, Senin (9/3/2026). Kegiatan ini berlangsung secara virtual melalui Zoom Meeting di Aula Fatmawati.

Rapat dibuka oleh Sekretaris Jenderal, Nico Afinta, yang dalam sambutannya menyampaikan bahwa seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum perlu menyampaikan laporan capaian kinerja secara komprehensif. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan akuntabilitas kinerja serta mempercepat pencapaian target strategis Kementerian Hukum.

Dalam kesempatan tersebut juga disampaikan laporan dari berbagai biro, antara lain Biro Perencanaan, Biro Sumber Daya Manusia, Biro Keuangan, Biro Barang Milik Negara, Biro Hukum dan Kerja Sama, serta Biro Umum. Secara umum, laporan tersebut menitikberatkan pada evaluasi capaian kinerja serta penguatan tata kelola internal Kementerian Hukum.

Beberapa aspek yang menjadi fokus pembahasan meliputi pelaksanaan Reformasi Birokrasi, pengelolaan sumber daya manusia, optimalisasi anggaran dan aset, peningkatan kualitas pelayanan publik serta keterbukaan informasi, penguatan sistem kearsipan, hingga percepatan transformasi digital. Seluruh upaya tersebut diarahkan untuk mewujudkan efektivitas, akuntabilitas, serta sinergi kinerja antarunit dalam mendukung pencapaian sasaran strategis Kementerian Hukum.

Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan dari sejumlah unit utama, yaitu Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU), Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (KI), Inspektorat Jenderal, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum (BPSDM Hukum), serta Badan Strategi Kebijakan Hukum (BSK Hukum).

Secara keseluruhan, capaian kinerja yang dipaparkan menunjukkan progres yang positif dan berorientasi pada peningkatan kualitas tata kelola kelembagaan. Hal tersebut mencakup efektivitas penyusunan regulasi, peningkatan kualitas dan kecepatan layanan publik, pemenuhan target kinerja organisasi, penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan, serta penguatan akses dan literasi hukum bagi masyarakat.

Selain itu, peningkatan kompetensi sumber daya manusia hukum melalui berbagai pelatihan berakreditasi istimewa serta komitmen terhadap survei kepuasan publik dan pembangunan Zona Integritas menjadi bukti nyata upaya berkelanjutan dalam mewujudkan birokrasi yang profesional, transparan, dan berorientasi pada hasil. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab terkait berbagai tantangan maupun kendala yang dihadapi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum di daerah.

Dari hasil rapat tersebut disimpulkan bahwa Kementerian Hukum telah menunjukkan capaian kinerja yang progresif di berbagai unit. Namun demikian, masih diperlukan percepatan dalam pemenuhan data dukung, peningkatan serapan anggaran, serta penyelesaian tindak lanjut temuan audit. Ke depan, fokus utama diarahkan pada penguatan akuntabilitas, efektivitas program, serta percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan transformasi digital guna mewujudkan birokrasi yang profesional, transparan, dan berorientasi pada hasil.

#KementerianHukum
#KemenkumRI
#KemenkumBengkulu
#KanwilKemenkumBengkulu
#LayananHukumMakinMudah
#Zulhairi

Bengkulu Selatan – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu melalui Tim Indeks Reformasi Hukum (IRH) melaksanakan kegiatan pendampingan pengunggahan data dukung IRH kepada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan pada Kamis, 5 Maret 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Bengkulu, Tongam Renikson Silaban, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan Isran Kasiri, Tim Indeks Reformasi Hukum Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu yang terdiri dari Beni Kerista dan Aulia Sulistira, serta jajaran staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Dalam kegiatan tersebut, Tim IRH Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu memberikan pendampingan kepada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan dalam melengkapi serta mengunggah data dukung yang dibutuhkan, termasuk penyusunan dan penetapan Surat Keputusan (SK) Tim Asesor sesuai dengan pedoman pelaksanaan IRH. Saat ini, proses masih berada pada tahap pendampingan oleh Tim Sekretariat Wilayah (TSW) serta inventarisasi data dukung oleh Tim Kerja IRH Kabupaten Bengkulu Selatan.

Tim IRH juga menyampaikan bahwa terdapat sejumlah variabel dan indikator penilaian IRH yang perlu dipersiapkan secara optimal guna meningkatkan capaian nilai IRH Kabupaten Bengkulu Selatan pada Tahun 2026. Beberapa aspek yang sedang dipersiapkan oleh Tim Kerja IRH Kabupaten Bengkulu Selatan antara lain data dukung terkait koordinasi dalam harmonisasi regulasi, peningkatan kompetensi aparatur sipil negara sebagai perancang peraturan perundang-undangan (legal drafter), kualitas hasil reviu peraturan perundang-undangan dalam rangka mendorong reregulasi maupun deregulasi, serta penataan database peraturan perundang-undangan yang akan menjadi bagian dari penilaian IRH Tahun 2026.

Direncanakan, Tim Kerja IRH Kabupaten Bengkulu Selatan akan mulai mengunggah data dukung ke dalam aplikasi IRH pada periode 9 hingga 31 Maret 2026 sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Apabila dalam proses tersebut terdapat kendala, pemerintah daerah akan berkoordinasi dengan Tim Sekretariat Wilayah Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu.

Melalui kegiatan pendampingan ini, Tim IRH Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu berharap Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan dapat melengkapi seluruh data dukung yang diperlukan sehingga proses penilaian IRH Tahun 2026 dapat berjalan optimal dan menghasilkan capaian nilai yang terbaik.

Bengkulu – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu Zulhairi didampingi Kepala Bidang Pelayanan AHU Pande Made H.R beserta Tim Kerja Bidang Pelayanan AHU Kanwil Kemenkum Bengkulu mengikuti Rapat Koordinasi terkait penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) terhadap permohonan pendirian badan hukum partai politik baru yang diselenggarakan oleh Direktorat Tata Negara, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU), Kementerian Hukum RI, pada Senin (9/3/2026).

Rapat koordinasi ini diselenggarakan sebagai upaya penyamaan persepsi bagi seluruh Kantor Wilayah Kementerian Hukum di Indonesia terkait prosedur verifikasi kelengkapan dan kesesuaian persyaratan dalam proses pendirian badan hukum partai politik baru.

Dalam pembahasannya dijelaskan bahwa partai politik yang mengajukan permohonan pendirian badan hukum wajib memenuhi sejumlah persyaratan administratif dan kelembagaan. Salah satunya adalah memiliki kepengurusan di setiap provinsi dengan cakupan paling sedikit 75 persen dari jumlah kabupaten/kota pada provinsi tersebut, serta kepengurusan pada paling sedikit 50 persen dari jumlah kecamatan di setiap kabupaten/kota. Selain itu, struktur kepengurusan juga harus memperhatikan keterwakilan perempuan paling rendah 30 persen.

Melalui rapat koordinasi ini, Kantor Wilayah Kementerian Hukum diharapkan memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai tata cara pemberian Surat Keterangan Terdaftar sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan/Teknis tentang Tata Cara Pemberian Surat Keterangan Terdaftar Nomor AHU-AH.11-81 tanggal 21 November.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu menyatakan komitmennya untuk mengimplementasikan seluruh arahan dan materi yang disampaikan oleh Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum terkait penerbitan SKT bagi permohonan pendirian badan hukum partai politik baru. Kanwil Kemenkum Bengkulu akan melaksanakan proses verifikasi secara cermat dan menyeluruh apabila terdapat permohonan pendirian badan hukum partai politik baru, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Melalui langkah tersebut, diharapkan proses administrasi pendirian partai politik dapat berjalan tertib, transparan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#KementerianHukum
#KemenkumRI
#KemenkumBengkulu
#KanwilKemenkumBengkulu
#LayananHukumMakinMudah
#Zulhairi

Halo #SobatPengayoman! Berikut yomin sampaikan hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) , Survey Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dan Survey Persepsi Anti Korupsi (SPAK) Periode B12 Tahun 2025

*Instagram:*

https://www.instagram.com/p/DVpqZlWEpVR/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

*Twitter:*

https://x.com/kemenkumbkl/status/2030869747731194182?s=20

#KementerianHukum

#KemenkumRI

#KemenkumBengkulu

#KanwilKemenkumBengkulu

#LayananHukumMakinMudah

#Zulhairi