Bengkulu – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu terus memperkuat pelayanan kekayaan intelektual melalui langkah proaktif di lapangan. Melalui Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Kanwil Kemenkum Bengkulu melaksanakan penyampaian Surat Imbauan Perpanjangan Jangka Waktu Pelindungan Merek sekaligus koordinasi dengan sejumlah instansi pemerintah daerah guna meningkatkan kepatuhan pembayaran royalti musik dan/atau lagu oleh pelaku usaha di Kota Bengkulu, Selasa (9/6/2026).

Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Nova Harneli, bersama jajaran Tim Kerja Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual tersebut merupakan bagian dari pemenuhan Rencana Aksi Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Triwulan II Tahun 2026. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan pasca permohonan kekayaan intelektual melalui pendampingan aktif kepada pemegang hak merek serta penguatan sinergi lintas sektor terkait kepatuhan pembayaran royalti musik.

Nova Harneli menjelaskan bahwa penyampaian surat imbauan secara langsung merupakan bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam memastikan para pemegang hak merek tidak kehilangan hak pelindungan hukum akibat terlambat melakukan perpanjangan.

"Perpanjangan merek bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi upaya menjaga nilai ekonomi dan kepastian hukum atas merek yang telah dibangun. Karena itu, kami hadir langsung untuk mengingatkan dan memberikan pelayanan yang lebih dekat kepada masyarakat," ujarnya.

Dalam kegiatan tersebut, Tim Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual mendatangi sejumlah pemegang hak merek yang masa pelindungannya akan berakhir. Mereka antara lain Doni Tanutama selaku pemegang dua hak merek "NIXON", Maria Eka Patri Yulianti selaku pemegang hak merek "MARIE 18 CLINIC" dan "MARIE 18 + LOGO", serta pemegang merek "BATIK BESUREK LIMURA BENGKULU + LOGO".

Selain menyampaikan surat imbauan, tim juga melakukan koordinasi dengan berbagai perangkat daerah untuk memperoleh informasi awal mengenai pelaku usaha yang dalam kegiatan usahanya memanfaatkan musik dan/atau lagu secara komersial. Koordinasi dilakukan dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bengkulu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bengkulu, Dinas Kesehatan Kota Bengkulu, serta Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Bengkulu.

Dari hasil koordinasi tersebut diperoleh informasi mengenai potensi pelaku usaha yang berada dalam lingkup pembinaan dan pengawasan masing-masing instansi. Jenis usaha dimaksud antara lain karaoke, restoran, kafe, hotel, klinik kecantikan, spa, pusat kebugaran, hingga lembaga penyiaran radio yang dalam operasionalnya berpotensi menggunakan musik dan/atau lagu untuk kepentingan komersial.

Informasi tersebut akan menjadi dasar dalam penyusunan pemetaan pelaku usaha pengguna komersial musik dan lagu di Provinsi Bengkulu. Pemetaan ini diharapkan dapat mendukung pelaksanaan sosialisasi, edukasi, serta pembinaan guna meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap kewajiban pembayaran royalti sesuai mekanisme yang berlaku.

Dalam pelaksanaannya, tim juga menemukan sejumlah kendala di lapangan, di antaranya adanya alamat pemegang hak merek yang sudah tidak sesuai dengan kondisi aktual akibat perpindahan lokasi usaha maupun domisili. Selain itu, data pada sistem informasi merek belum sepenuhnya dilengkapi informasi kontak seperti nomor telepon, WhatsApp, maupun alamat surat elektronik, sehingga penyampaian informasi masih sangat bergantung pada kunjungan langsung.

Meski demikian, kegiatan berlangsung dengan aman, tertib, dan lancar serta mendapat respons positif dari instansi pemerintah daerah yang mendukung upaya peningkatan pelayanan kekayaan intelektual di Bengkulu.

Melalui kegiatan ini, Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu menegaskan komitmennya untuk menghadirkan pelayanan kekayaan intelektual yang lebih proaktif, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Tidak hanya memastikan keberlanjutan pelindungan hak atas merek, tetapi juga mendorong terciptanya ekosistem usaha yang menghargai hak kekayaan intelektual, termasuk pemenuhan kewajiban pembayaran royalti musik dan/atau lagu secara tertib dan bertanggung jawab. (HUMAS_PASTI_CERIA)

Bengkulu – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu melalui Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) melaksanakan Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi terhadap Rancangan Peraturan Wali Kota Bengkulu tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu dipimpin oleh Kadiv Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum, Tongam Renikson Silaban, Selasa (9/6), bertempat di Aula Fatmawati Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu.

Hadir dalam kegiatan, Asisten III Sekretariat Daerah Kota Bengkulu Tony Elfian, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bengkulu Achrawi, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bengkulu Nayu Aldila Putri, Kepala Bidang BKPSDM, staf Bagian Hukum Kota Bengkulu, serta Tim Kelompok Kerja Harmonisasi (TKH) III Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu.

Dalam arahannya, Kadiv P3H, Tongam Renikson Silaban menegaskan bahwa proses harmonisasi merupakan tahapan penting untuk memastikan setiap rancangan peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah memiliki kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, tidak tumpang tindih dengan regulasi lain, serta memiliki materi muatan yang jelas dan dapat dilaksanakan secara efektif.

Pada kesempatan tersebut, Tim TKH III Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu yang dipimpin oleh Hero Herlambang Brata Yudha menyampaikan hasil telaah dan analisis terhadap draf Rancangan Peraturan Wali Kota dimaksud. Berdasarkan hasil pembahasan, tim perancang memberikan sejumlah catatan penting yang perlu menjadi perhatian Pemerintah Kota Bengkulu sebelum rancangan tersebut dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya.

Beberapa catatan krusial yang disampaikan antara lain perlunya penyempurnaan ketentuan mengenai kelembagaan Komite Talenta ASN Instansi beserta mekanisme sanksi yang jelas apabila rekomendasi komite tidak dilaksanakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Selain itu, tim perancang juga menyoroti belum diaturnya secara rinci tahapan lanjutan setelah proses pemetaan talenta, termasuk strategi pengembangan talenta, retensi talenta, serta mekanisme penempatan ASN yang masuk dalam kategori talenta unggul dan kelompok rencana suksesi.

Tidak hanya itu, tim harmonisasi juga meminta dilakukan sinkronisasi terhadap sejumlah norma, dasar hukum operasional, serta nomenklatur jabatan agar selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang manajemen ASN dan kepegawaian. Berdasarkan hasil rapat pengharmonisasian, disepakati bahwa Rancangan Peraturan Wali Kota Bengkulu tentang Manajemen Talenta ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu dikembalikan kepada pihak pemrakarsa untuk dilakukan penyempurnaan substansial dan penataan materi muatan secara komprehensif sesuai dengan catatan hasil harmonisasi.

Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Kota Bengkulu diminta untuk segera melakukan perbaikan terhadap draf rancangan peraturan tersebut dan menyampaikan kembali hasil penyempurnaannya kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu paling lambat dalam waktu lima hari kerja guna dilakukan pembahasan lanjutan. Melalui kegiatan harmonisasi ini, Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu terus berkomitmen mendukung pembentukan produk hukum daerah yang berkualitas, harmonis, dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan profesional.

#KementerianHukum
#KemenkumBengkulu
#KanwilKemenkumBengkulu
#LayananHukumMakinMudah
#KitaMulaiCaraBaru
#PENUHCERIA #CERIA
#Zulhairi

Pelindungan merek merupakan langkah penting untuk menjaga identitas usaha, meningkatkan daya saing, serta memberikan kepastian hukum dalam menjalankan kegiatan usaha. Dengan terdaftarnya merek, pemilik memiliki hak eksklusif untuk menggunakan dan melindungi mereknya dari penggunaan tanpa izin oleh pihak lain.

Mari lindungi karya dan identitas usaha Anda melalui pendaftaran merek ✨

#KemenkumRI

#KemenkumBengkulu

#PASTIPADEK

#LayananHukumMakinMudah

#KitaMulaiCaraBaru

#Zulhairi

Bengkulu – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum melaksanakan Rapat Harmonisasi terhadap dua Rancangan Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bengkulu Selatan pada Senin (8/6/2026) di Aula Soekarno Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu.

Rapat harmonisasi tersebut membahas Rancangan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan serta Rancangan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang Sudah Kedaluwarsa.

Kegiatan dipimpin oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Bengkulu, Tongam Renikson Silaban, dan dihadiri oleh jajaran Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, antara lain Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Edwin Permana, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Dodi Aries, beserta jajaran terkait. Hadir pula Tim Kelompok Kerja Harmonisasi (TKH) III Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu.

Dalam arahannya, Tongam Renikson Silaban menegaskan bahwa proses harmonisasi merupakan tahapan penting untuk memastikan setiap rancangan peraturan daerah memiliki kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, tidak tumpang tindih, serta dapat diterapkan secara efektif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Selanjutnya, Ketua Tim TKH III Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu, Hero Herlambang Brata Yudha, memaparkan hasil telaah dan analisis terhadap kedua rancangan peraturan tersebut.

Berdasarkan hasil pembahasan, Tim Harmonisasi menyimpulkan bahwa substansi Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang Sudah Kedaluwarsa telah diatur dalam Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 9 Tahun 2025. Oleh karena itu, rancangan tersebut dinilai berpotensi menimbulkan tumpang tindih pengaturan sehingga disepakati tidak dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya.

Sementara itu, terhadap Rancangan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Tim Harmonisasi menemukan sejumlah hal yang masih perlu disempurnakan. Beberapa catatan yang diberikan antara lain terkait penambahan dasar hukum yang relevan, penyempurnaan ketentuan umum, serta penyesuaian norma agar selaras dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dan peraturan perundang-undangan mengenai pajak daerah yang berlaku.

Sebagai tindak lanjut, rancangan peraturan tersebut dikembalikan kepada Pemrakarsa untuk dilakukan penyempurnaan sesuai hasil harmonisasi. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan diberikan waktu paling lambat lima hari kerja untuk menyampaikan kembali hasil perbaikan kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu guna dilakukan pembahasan lanjutan.

Melalui kegiatan harmonisasi ini, Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu terus berkomitmen mendukung pembentukan produk hukum daerah yang berkualitas, harmonis, dan memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaannya sehingga mampu mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dan efektif.

#KementerianHukum
#KemenkumBengkulu
#KanwilKemenkumBengkulu
#LayananHukumMakinMudah
#KitaMulaiCaraBaru
#PENUHCERIA #CERIA
#Zulhairi

Bengkulu – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu Zulhairi didampingi Kadiv Pelayanan Hukum Titik Setiawati dan Kabid Pelayanan AHU Pande Made Handika Riady menerima kunjungan audiensi Pengurus Wilayah Bengkulu Ikatan Notaris Indonesia (Pengwil Bengkulu INI) yang dipimpin oleh Ketua Pengwil Bengkulu INI Deni Yohanes beserta jajaran di ruang kerja Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu, Senin (08/06/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu Zulhairi menegaskan pentingnya peran Majelis Kehormatan Notaris (MKN) sebagai instrumen perlindungan profesi notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. "MKN dibentuk untuk memberikan perlindungan kepada notaris dalam menjalankan tugasnya secara profesional dan sesuai hukum. Karena itu, keberadaan MKN tidak perlu dipandang sebagai sesuatu yang menakutkan ketika notaris berhadapan dengan Aparat Penegak Hukum, melainkan sebagai wadah perlindungan hukum yang objektif dan akuntabel," ujar Kakanwil.

Selain membahas fungsi MKN, Kakanwil juga membuka peluang kolaborasi antara Kanwil Kemenkum Bengkulu dengan Pengwil Bengkulu INI dalam kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Menurutnya, keterlibatan notaris sangat strategis dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terkait berbagai layanan dan produk hukum kenotariatan, seperti pendirian badan hukum, perseroan perorangan, hingga keabsahan akta.

Pada kesempatan tersebut, Kakanwil turut memberikan perhatian terhadap kedisiplinan sejumlah notaris baru di wilayah Bengkulu. Berdasarkan laporan dan temuan yang ada, masih ditemukan kantor notaris yang tutup pada jam pelayanan kerja. Kondisi tersebut dinilai perlu menjadi perhatian bersama guna menjaga kualitas pelayanan publik dan marwah profesi notaris. Menanggapi hal tersebut, Pengwil Bengkulu INI menyambut baik berbagai masukan yang disampaikan serta memaparkan sejumlah rencana program kerja yang akan dilaksanakan secara kolaboratif bersama Kanwil Kemenkum Bengkulu ke depan. Kanwil Kemenkum Bengkulu dan Pengwil Bengkulu INI telah memiliki visi yang sama dalam meningkatkan profesionalisme notaris di Provinsi Bengkulu.

Selain itu, diperlukan penguatan pemahaman kepada seluruh anggota notaris mengenai fungsi MKN sebagai instrumen perlindungan profesi, sekaligus peningkatan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris baru guna memastikan kepatuhan terhadap standar pelayanan dan etika profesi. Kedepannya, Kanwil Kemenkum Bengkulu melalui Tim Kerja AHU akan berkoordinasi dengan Penyuluh Hukum dan Pengwil INI Provinsi Bengkulu untuk menyusun materi serta menjadwalkan kegiatan penyuluhan hukum kolaboratif bagi masyarakat. Di samping itu, kedua pihak juga akan membahas lebih lanjut proposal rencana kerja sama yang diajukan Pengwil INI guna menyelaraskan dukungan dan pembagian peran dalam berbagai agenda bersama.

Terkait isu kedisiplinan kantor notaris, Pengwil INI akan melakukan komunikasi internal dengan Pengurus Daerah (Pengda) untuk memberikan imbauan kepada para notaris, sementara Tim Kerja AHU bersama Majelis Pengawas Notaris akan mengintensifkan monitoring dan pengawasan secara berkala guna menjaga kualitas pelayanan publik serta kehormatan profesi notaris di Bengkulu.

Audiensi ini diharapkan semakin memperkuat sinergi antara Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu dan Pengwil INI Provinsi Bengkulu dalam mewujudkan pelayanan hukum yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

#KementerianHukum
#KemenkumBengkulu
#KanwilKemenkumBengkulu
#LayananHukumMakinMudah
#KitaMulaiCaraBaru
#PENUHCERIA #CERIA
#Zulhairi

Bengkulu – Semangat kedisiplinan dan profesionalisme kembali ditegaskan dalam pelaksanaan apel pagi yang berlangsung di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu. Apel pagi tersebut dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bengkulu, Victor Manurung, dan diikuti oleh seluruh jajaran pegawai.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu, Zulhairi, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Tongam R. Silaban, serta Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Titik Setiawati.

Dalam amanatnya, Victor Manurung menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh peserta apel yang telah hadir dan mengikuti kegiatan dengan penuh kedisiplinan. Menurutnya, kehadiran dan komitmen pegawai dalam setiap kegiatan kedinasan merupakan wujud tanggung jawab sebagai aparatur sipil negara dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Selain itu, Victor Manurung juga memberikan arahan kepada seluruh pegawai untuk tetap menjaga integritas dan profesionalisme, khususnya menyikapi berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat. Ia menegaskan agar seluruh jajaran tidak ikut terlibat dalam berbagai polemik maupun isu terkait permasalahan lembaga pemasyarakatan yang saat ini tengah menjadi perhatian publik dan ramai diperbincangkan di berbagai media.

“Sebagai ASN, kita harus tetap bersikap netral, bijaksana, dan tidak memberikan komentar maupun tindakan yang dapat menimbulkan persepsi negatif terhadap institusi. Fokus utama kita adalah menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tegasnya.

Lebih lanjut, memasuki triwulan kedua tahun berjalan, Victor Manurung mengingatkan seluruh unit kerja untuk terus meningkatkan kinerja serta memastikan seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat terlaksana secara optimal. Ia berharap setiap target yang telah ditetapkan dapat dicapai tepat waktu dengan tetap mengedepankan kualitas hasil kerja.

“Triwulan kedua merupakan periode penting dalam pencapaian target kinerja. Oleh karena itu, saya berharap seluruh jajaran dapat bekerja secara maksimal, memperkuat koordinasi, dan menyelesaikan setiap kegiatan yang telah direncanakan dengan baik,” ujarnya.

Apel pagi berlangsung dengan tertib dan khidmat serta menjadi momentum untuk memperkuat sinergi, disiplin, dan komitmen seluruh pegawai dalam mendukung pencapaian target kinerja Kementerian Hukum di wilayah Bengkulu. Melalui arahan yang disampaikan, diharapkan seluruh jajaran dapat terus menjaga profesionalisme, integritas, serta fokus dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab demi terwujudnya pelayanan publik yang semakin berkualitas.

#KementerianHukum
#KemenkumBengkulu
#KanwilKemenkumBengkulu
#LayananHukumMakinMudah
#KitaMulaiCaraBaru
#PENUHCERIA #CERIA
#Zulhairi

Rejang Lebong – Dalam rangka menyamakan persepsi terkait persyaratan administrasi pendirian badan hukum partai politik, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu melaksanakan kegiatan konsolidasi dan koordinasi dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Rejang Lebong pada Jumat (5/6/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Kantor Badan Kesbangpol Kabupaten Rejang Lebong tersebut dihadiri oleh Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU) Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu, Pande Made Handika Riyadi, beserta Tim Kerja Bidang Pelayanan AHU dan disambut langsung oleh Plt. Kepala Badan Kesbangpol, Yulieni dan Plt. Kabid Politik, Febri Rozi Naldi.

Dalam pertemuan tersebut, Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu melakukan konsolidasi dan penyamaan persepsi terkait penerbitan Surat Keberadaan Kepengurusan dan Kantor Perwakilan Partai Politik tingkat kabupaten/kota. Surat tersebut merupakan salah satu dokumen persyaratan penting dalam proses pemberian Surat Keterangan Terdaftar (SKT) oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum kepada partai politik yang akan mendaftarkan diri sebagai Badan Hukum Partai Politik Nasional.

Pada kesempatan itu, Tim Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu menyampaikan bahwa penerbitan Surat Keberadaan Kepengurusan dan Kantor Perwakilan Partai Politik oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik harus berpedoman pada Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 200.2.1/e-1152/Polpum tanggal 2 Desember 2025. Pedoman tersebut menjadi acuan dalam memastikan keseragaman format dan substansi surat yang diterbitkan oleh pemerintah daerah.

Melalui koordinasi dan konsolidasi ini, diharapkan tercipta kesamaan pemahaman antara Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu dan Badan Kesbangpol Kabupaten Rejang Lebong mengenai format serta ketentuan penerbitan Surat Keberadaan Kepengurusan dan Kantor Perwakilan Partai Politik. Kesamaan persepsi ini penting guna mendukung kelancaran proses administrasi dan memberikan kepastian hukum bagi partai politik yang akan mengajukan status badan hukum.

Rejang Lebong – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu melaksanakan kegiatan Pemadanan Data Fidusia pada Notaris di Kabupaten Rejang Lebong, Jumat (5/6/2026). Kegiatan yang berlangsung di Kantor Notaris Asforia Sari ini merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas data serta pengawasan terhadap pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia di wilayah Provinsi Bengkulu.

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu, Zulhairi, didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Titik Setiawati, Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU), Pande Made Handika, serta Tim Kerja Bidang Pelayanan AHU Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu.

Pelaksanaan pemadanan data fidusia ini merupakan tindak lanjut dari surat Direktur Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Republik Indonesia terkait Pelaksanaan Rekapitulasi dan Pemadanan Data Fidusia Kantor Wilayah Kementerian Hukum Tahun 2026. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari rangkaian pengawasan dan uji petik terhadap kepatuhan notaris dalam pelaporan akta jaminan fidusia serta pendaftaran jaminan fidusia melalui sistem AHU Online.

Dalam pelaksanaannya, tim melakukan rekonsiliasi data dengan membandingkan jumlah laporan akta fidusia yang dimiliki notaris dengan jumlah sertifikat jaminan fidusia yang telah diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kesesuaian data, meningkatkan akurasi pelaporan, serta mendukung tertib administrasi dalam penyelenggaraan layanan jaminan fidusia.

Melalui kegiatan pemadanan data ini, Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu juga mengimbau seluruh notaris di Kabupaten Rejang Lebong maupun notaris lainnya di Provinsi Bengkulu agar mempersiapkan data fidusia tahun 2026 secara lengkap dan akurat untuk dilaporkan kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu menyampaikan bahwa kegiatan pemadanan data fidusia merupakan langkah strategis untuk memastikan validitas data serta mendukung pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban pendaftaran jaminan fidusia oleh notaris. Data yang akurat dan terintegrasi menjadi salah satu faktor penting dalam mewujudkan pelayanan administrasi hukum yang profesional, transparan, dan akuntabel.

Bengkulu – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu melaksanakan kegiatan Peduli dan Berbagi Ceria di LKSA/Panti Asuhan ‘Aisyiyah “Kasih Ibu” Bengkulu. Jumat 06/05/26 di Kampung Bali Kota Bengkulu.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu, Zulhairi, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Titik Setiawati, serta Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU), Pande Made Handika Riyadi. Kehadiran jajaran Kanwil Kemenkum Bengkulu disambut hangat oleh para pengurus serta anak-anak panti asuhan.

Dalam suasana penuh keakraban, rombongan Kanwil Kemenkum Bengkulu bersilaturahmi dan berbagi kebahagiaan bersama anak-anak panti. Kegiatan ini merupakan wujud nyata kepedulian dan komitmen Kanwil Kemenkum Bengkulu untuk terus hadir di tengah masyarakat, khususnya bagi mereka yang membutuhkan perhatian dan dukungan.

Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat terjalin hubungan yang semakin erat antara Kanwil Kemenkum Bengkulu dengan masyarakat serta memberikan semangat dan kebahagiaan bagi anak-anak yang berada di LKSA/Panti Asuhan ‘Aisyiyah “Kasih Ibu” Bengkulu.

Kegiatan berlangsung dengan penuh kehangatan, keceriaan, dan kebersamaan, mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan serta semangat berbagi yang menjadi bagian dari pengabdian Kementerian Hukum kepada masyarakat.

#KemenkumRI

#KemenkumBengkulu

#PASTIPADEK

#LayananHukumMakinMudah

#KitaMulaiCaraBaru

#Zulhairi

Bengkulu – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu melalui Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum menggelar Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi terhadap dua Rancangan Peraturan Wali Kota Bengkulu, yakni tentang Pedoman Pengendalian Kecurangan di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu serta Pedoman Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu, Kamis (04/06/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Media Centre Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu ini dilaksanakan berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Kota Bengkulu Nomor 100.3.2/60/B.II/2026 tanggal 28 April 2026 perihal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Wali Kota Bengkulu tentang Pedoman Pengendalian Kecurangan di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu dan Surat Sekretaris Daerah Kota Bengkulu Nomor 100.3.2/61/B.II/2026 tanggal 28 April 2026 perihal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Wali Kota Bengkulu tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu.

Rapat dihadiri oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Bengkulu, Tongam Renikson Silaban, Plt. Inspektur Kota Bengkulu Yudi Susanda, Kepala Bagian Hukum Setda Kota Bengkulu Nyayu Ardila, serta jajaran auditor, perancang peraturan perundang-undangan, pranata kelola, dan analis hukum dari Pemerintah Kota Bengkulu dan Kanwil Kemenkum Bengkulu.

Kegiatan dibuka oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum, Tongam Renikson Silaban, yang menegaskan pentingnya proses harmonisasi guna memastikan rancangan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, tidak tumpang tindih, serta memenuhi kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

Dalam kesempatan tersebut, Plt. Inspektur Kota Bengkulu, Yudi Susanda, menyampaikan latar belakang penyusunan kedua rancangan peraturan wali kota tersebut. Menurutnya, regulasi ini disusun sebagai salah satu instrumen pendukung dalam pemenuhan indikator penilaian Indeks Persepsi Antikorupsi kelembagaan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sekaligus sebagai upaya memperkuat sistem pengawasan internal dan tata kelola pemerintahan yang bersih di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu.

Selanjutnya, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya Kanwil Kemenkum Bengkulu, Iip Septian, menyampaikan hasil analisis konsepsi terhadap kedua rancangan peraturan wali kota. Dari aspek administratif, dokumen yang diajukan dinilai telah memenuhi persyaratan yang diperlukan. Namun demikian, masih terdapat beberapa catatan terkait teknik penyusunan peraturan, penyempurnaan materi muatan, serta penguatan dasar hukum yang menjadi landasan pembentukan regulasi tersebut.

Analisis konsepsi dari Tim Kerja Harmonisasi disampaikan oleh Aulia Sulistira yang memberikan sejumlah masukan, antara lain usulan penambahan frasa “Pemerintah Daerah” pada judul, penyempurnaan konsideran menimbang dan mengingat, penambahan dasar hukum berupa Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara serta Undang-Undang Nomor 89 Tahun 2024 tentang Pembentukan Kota Bengkulu di Provinsi Bengkulu. Selain itu, tim juga memberikan saran perbaikan terhadap ketentuan umum dan sejumlah pasal guna meningkatkan kejelasan norma, konsistensi pengaturan, dan kesesuaian dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.

Masukan serupa juga diberikan terhadap Rancangan Peraturan Wali Kota Bengkulu tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu, baik pada aspek judul, konsideran, dasar hukum, maupun rumusan pasal-pasal yang diatur.

Pembahasan kemudian dilanjutkan dengan diskusi antara tim harmonisasi Kanwil Kemenkum Bengkulu dan perangkat daerah terkait. Dalam forum tersebut, seluruh peserta menyepakati berbagai saran dan perbaikan yang disampaikan oleh Tim Harmonisasi Kanwil Kemenkum Bengkulu, khususnya terkait penyempurnaan teknik penulisan dan materi muatan dalam kedua rancangan peraturan wali kota tersebut.

Rapat harmonisasi berlangsung dengan lancar tanpa kendala yang berarti. Dari hasil pembahasan disimpulkan bahwa substansi kedua rancangan peraturan wali kota tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun yang setingkat, sehingga dapat dilanjutkan ke tahapan pembahasan berikutnya.

Selain itu, kedua rancangan peraturan wali kota telah memperoleh persetujuan bersama yang ditandai dengan pembubuhan paraf pada naskah rancangan peraturan serta penandatanganan berita acara antara Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu dan Pemerintah Kota Bengkulu. Sebagai tindak lanjut, Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu akan segera menerbitkan surat selesai harmonisasi sebagai dasar untuk proses pembentukan peraturan selanjutnya.

Melalui kegiatan harmonisasi ini, Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu terus berkomitmen mendukung pembentukan produk hukum daerah yang berkualitas, harmonis, dan implementatif guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan berintegritas di Kota Bengkulu.