Bengkulu – Setelah tujuh tahun mengabdi, Komjen Pol Dr. Reynhard Silitonga, S.H., M.H., M.Si. secara resmi mengakhiri masa tugasnya sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Hukum, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu Zulhairi bersama Kadiv Yankum Machyudhie dan Kadiv P3H Tongam Renikson Silaban dan jajaran mengikuti jalannya Serah Terima Jabatan (Sertijab) dan Pelepasan Inspektur Jenderal yang berlangsung khidmat pada Selasa, (30/9/2025).

Dalam kegiatan dilaksanakan Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Jabatan oleh Komjen Pol. Dr. Reynhard Silitonga kepada Wisnu Nugroho Dewanto disaksikan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas dan Serah Terima Memori Jabatan. Kemudian dilanjutkan dengan Penayangan Video Selayang Pandang dan penyampaian Kesan dan Pesan dari Ibu Titut Sulistyaningsih (Pegawai Itjen), Bapak Baroto (Sekretaris Inspektorat Jenderal), Bapak Hantor Situmorang (Sekretaris Ditjen AHU), Ibu Min Usihen (Kepala BPHN) dan Nico Afinta (Sekjen Kemenkum RI).

“Saya izin pamit, mohon maaf apabila ada kesalahan selama tujuh tahun saya berada di kementerian ini, kami bangga menjadi bagian dari Kementerian Hukum” ujar Dr. Reynhard Silitonga.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyampaikan kesan pesannya, "Pelajaran yang terbaik dan terindah yang dicontohkan oleh abang kita (Dr. Reynhard) adalah : Keluarga merupakan hal penting, pada akhirnya semua bagian dalam tubuh kita, hanyalah atribut yang akan hilang. Keluarga yang akan selalu ada. Terima kasih atas kerja sama selama ini, beliau adalah sosok yang lembut namun tegas" ujarnya.

Selama tujuh tahun mengabdi, Dr. Reynhard Silitonga telah menempati sejumlah jabatan strategis, mulai dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, hingga menutup masa pengabdiannya sebagai Inspektur Jenderal. Dedikasi dan pengabdiannya mendapat apresiasi dari seluruh jajaran kementerian.

Kegiatan dilanjutkan dengan Prosesi Pelepasan Inspektur Jenderal Kementerian Hukum di Lobby Graha Pengayoman yang diiringi oleh lagu “Selamat Jalan”, Pembacaan Puisi oleh Trauna Poltekpin dan Pengalungan bunga oleh Wakil Menteri.

Kakanwil Kemenkum Bengkulu Zulhairi menyampaikan apresiasinya atas teladan kepemimpinan yang telah ditunjukkan Bapak Reynhard Silitonga, sekaligus menyambut baik kehadiran pejabat baru yang diharapkan dapat melanjutkan estafet kepemimpinan dengan integritas dan profesionalisme. Kanwil Kemenkum Bengkulu menegaskan komitmen untuk terus mendukung pengawasan internal serta penguatan tata kelola pemerintahan yang baik demi terwujudnya Kementerian Hukum yang semakin PASTI (Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif).

#KementerianHukum
#KemenkumRI
#KemenkumBengkulu
#KanwilKemenkumBengkulu
#PASTIPADEK
#LayananHukumMakinMudah
#SetahunBerdampak
#Zulhairi

Bengkulu – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu bersama Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Penjaminan dalam Mendorong Kewirausahaan dan Mengembangkan Industri Kreatif (Asta Cita ke-3)”. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Fatmawati Kanwil Kemenkum Bengkulu dan diikuti oleh peserta secara luring maupun daring dari berbagai daerah (30/09/2025).

Adapun selaku moderator Bambang Iriana DJ, S.H., LL.M., Analis Hukum Ahli Utama BPHN, Tongam Renikson Silaban, S.H., M.H., Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Bengkulu, menyampaikan sambutan Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Bengkulu, Zulhairi, beliau menegaskan pentingnya forum ini sebagai wadah untuk mengkaji efektivitas peraturan perundang-undangan yang berdampak langsung pada UMKM dan industri kreatif.

Selanjutnya sambutan sekaligus membuka kegiatan yang akan disampaikan oleh Dr. Arfan Faiz Muhlizi, S.H., M.H., Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum BPHN. Dalam arahannya, ia menekankan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi Asta Cita ke-3 Presiden RI, yakni mempercepat pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Menurutnya, kepastian hukum dalam penjaminan menjadi kunci untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dan mendukung tumbuhnya industri kreatif.

Pada sesi materi, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bengkulu, Karmanto, M.Pd., memaparkan kondisi UMKM di Bengkulu yang mencapai 188.316 unit, di mana sekitar 50% di antaranya belum memiliki legalitas usaha. Ia menyoroti keterbatasan akses pembiayaan serta lemahnya pemahaman manajemen risiko sebagai tantangan utama yang perlu segera diatasi.

Materi berikutnya disampaikan oleh Randy Leonardus Nababan, Kepala Kantor PT Jamkrindo Provinsi Bengkulu. Ia menjelaskan peran Jamkrindo sebagai lembaga penjamin yang mendukung UMKM dalam memperoleh akses permodalan, baik finansial maupun non-finansial, guna mengatasi kendala agunan yang kerap dihadapi pelaku usaha kecil.

Dalam sesi diskusi, Bank Bengkulu menambahkan bahwa regulasi mengenai Kredit Usaha Rakyat (KUR) sering terkendala oleh adanya pinjaman komersial atau pinjaman online yang belum diselesaikan oleh nasabah. Hal ini membatasi ruang gerak perbankan dalam menyalurkan pembiayaan bagi UMKM. Pertanyaan kritis juga muncul dari peserta, di antaranya terkait syarat agunan KUR yang dianggap masih menyulitkan pelaku usaha.

Acara ditutup dengan pemaparan singkat oleh Oliver Sitanggang, Ketua Pokja Analisis dan Evaluasi Hukum Provinsi Bengkulu, yang menyampaikan hasil evaluasi terhadap lima Peraturan Daerah terkait swasembada energi.

FGD berjalan dengan lancar dan produktif, menghasilkan diskusi yang konstruktif antara pemerintah pusat, daerah, perbankan, serta lembaga penjamin. Melalui forum ini, diharapkan terjalin sinergi lintas sektor untuk memperkuat landasan hukum yang mendukung UMKM dan industri kreatif, sekaligus memastikan adanya regulasi yang efektif, jelas, dan berpihak pada pengembangan kewirausahaan. (HUMAS PASTI PADEK)

Bengkulu– Dalam rangka menindaklanjuti transformasi kelembagaan Kementerian Hukum dan HAM yang kini terintegrasi ke dalam Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas), Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu menggelar kegiatan Sinkronisasi dan Koordinasi Likuidasi Sumber Daya Manusia, Anggaran, dan Barang Milik Negara (BMN), di Aula Soekarno (30/09/2025).

Acara ini dihadiri langsung oleh Sekretaris Kemenko Kumham Imipas  R. Andika Dwi Prasetya, Deputi Bidang Koordinasi Hukum  Nofli, Kakanwil Kemenkum Bengkulu  Zulhairi, Kepala Kanwil Ditjen Imigrasi Bengkulu Victor Manurung, serta perwakilan Ditjen Pemasyarakatan dan Kanwil HAM Sumatera Selatan wilayah kerja Bengkulu. Turut hadir pula jajaran pimpinan tinggi pratama, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dari berbagai unit kerja terkait.

Dalam arahannya, Sesmenko Kumham Imipas  R. Andika Dwi Prasetya, menekankan bahwa transformasi kelembagaan Kemenkumham harus dipahami sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan. Menurutnya, perubahan ini bukan hanya sebatas peralihan nomenklatur, melainkan momentum untuk menciptakan sistem yang lebih tertib, efektif, dan akuntabel.

“Likuidasi SDM, anggaran, dan BMN yang kita lakukan hari ini harus menjamin tidak adanya tumpang tindih kewenangan, hambatan teknis, maupun permasalahan hukum di kemudian hari. Kita ingin memastikan bahwa setiap pegawai, setiap rupiah anggaran, dan setiap aset negara dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkeadilan,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa proses likuidasi dilakukan secara bertahap, mulai dari perencanaan, penetapan kebijakan, implementasi, hingga evaluasi. Dengan begitu, seluruh unit kerja memiliki kejelasan arah sekaligus perlindungan terhadap hak-hak pegawai dan keberlangsungan pelayanan publik.

Deputi Bidang Koordinasi Hukum Nofli, memaparkan bahwa pembentukan Kemenko Kumham Imipas melalui Perpres Nomor 142 Tahun 2024 dan Permenko Nomor 1 Tahun 2024 merupakan langkah besar dalam memastikan sinkronisasi kebijakan di bidang hukum, HAM, imigrasi, dan pemasyarakatan.

“Output dari kementerian teknis adalah layanan publik yang nyata, sementara output Kemenko adalah koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan. Peran Kemenko adalah memastikan tidak ada regulasi yang tumpang tindih, memastikan pelayanan publik berjalan efektif, serta mengawal program prioritas nasional sesuai arahan Presiden,” jelasnya.

Ia juga menambahkan bahwa agenda strategis yang tengah dikawal mencakup penguatan sistem hukum yang berkeadilan, pemajuan HAM, reformasi sistem pemasyarakatan yang manusiawi dan produktif, serta penguatan sistem imigrasi guna mendukung ketahanan nasional sekaligus mendorong investasi.

Kepala Kanwil Kemenkum Bengkulu, Zulhairi, dalam laporannya menyampaikan progres likuidasi yang telah dilaksanakan. Dari sisi SDM, jumlah pegawai yang semula berjumlah 850 orang kini telah dialihkan ke empat unit kerja baru:

• Kanwil Hukum: 107 orang
• Kanwil HAM: 33 orang
• Kanwil Ditjen Pemasyarakatan: 688 orang
• Kanwil Ditjen Imigrasi: 96 orang

Di bidang keuangan, Kanwil Bengkulu telah melakukan inventarisasi kas, piutang, utang, dan kewajiban kontraktual. Rekonsiliasi internal dan dengan KPPN juga sudah diselesaikan, serta saldo satker lama telah dialihkan ke satker baru.

Sementara itu, dari sisi BMN, telah dilakukan alih status penggunaan aset beserta penerbitan SK penghapusan. Tercatat 10 satker pemasyarakatan, 1 satker imigrasi, dan 1 satker kanwil (divisi pemasyarakatan) sudah 100% menyelesaikan alih status. Pemanfaatan gedung Kanwil juga diatur bersama, di mana lantai 1 ditempati oleh Kanwil Hukum dan layanan umum, sementara lantai 2 digunakan secara bersama oleh Kanwil Hukum, Kanwil Imigrasi, serta Kanwil HAM wilayah kerja Bengkulu.

Selain itu, proses alih status persediaan barang dalam kondisi baik sedang menunggu penerbitan SK penghapusan, sementara persediaan yang rusak atau usang dari tujuh satker pemasyarakatan dan satu satker imigrasi masih dalam tahap usulan penghapusan.

Kegiatan sinkronisasi ini tidak hanya menjadi forum administrasi, tetapi juga wadah menyatukan persepsi antar-unit. Para peserta sepakat bahwa momentum transformasi ini harus dijadikan pijakan memperkuat integritas, profesionalisme, dan sinergi kelembagaan.

Sesmenko Kumham Imipas menutup kegiatan dengan mengajak seluruh peserta untuk menjaga semangat kebersamaan. “Mari kita wujudkan tata kelola kelembagaan yang lebih berkeadilan, agar manfaat transformasi ini benar-benar dirasakan masyarakat. Inilah kontribusi nyata kita dalam mengawal Indonesia menuju visi Emas 2045,” pungkasnya. (HUMAS_PASTI_PADEK)

Bengkulu – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu bersama Pemerintah Kota Bengkulu menggelar kegiatan Pengukuhan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Kelurahan se-Kota Bengkulu sekaligus Penandatanganan Nota Kesepakatan antara Kanwil Kemenkum Bengkulu dengan Pemerintah Daerah Kota Bengkulu. Acara berlangsung di Aula Hidayah I Kantor Walikota Bengkulu pada Senin (29/09/2025).

Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional yang diwakili oleh Kepala Pusat Penyuluhan Hukum dan Pembudayaan Hukum, Constantinus Kristomo, Walikota Bengkulu Dedy Wahyudi, Kepala Kantor Wilayah, Zulhairi Sekretaris Daerah Kota Bengkulu atau yang mewakili, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Bengkulu Tongam Renikson Silaban, para pejabat administrator di lingkungan Kanwil Kemenkum Bengkulu, serta Kepala Perangkat Daerah se-Kota Bengkulu.

Dalam sambutannya, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Bengkulu Zulhairi menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Bengkulu yang berhasil menjadi kabupaten/kota pertama di Provinsi Bengkulu dengan capaian 100% pembentukan Posbankum di seluruh kelurahan. “Suatu capaian yang sangat membanggakan dan dapat menjadi contoh bagi daerah lainnya. Besar harapan kami, melalui pengukuhan dan kerja sama strategis ini, Provinsi Bengkulu dapat segera mewujudkan 100% pembentukan Posbankum di seluruh desa/kelurahan sehingga akses keadilan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Pusat Penyuluhan Hukum dan Pembudayaan Hukum Constantinus Kristomo mengapresiasi langkah maju Kota Bengkulu. Ia menekankan pentingnya peningkatan kapasitas dengan pelatihan paralegal agar Posbankum dapat segera beroperasi secara optimal.

Walikota Bengkulu Dedy Wahyudi dalam sambutannya menyampaikan rasa bangga atas pencapaian ini. “Capaian 100% Posbankum ini bukan hanya prestasi, tetapi juga tanggung jawab bersama. Ke depan, monitoring dan evaluasi harus terus dilakukan agar tujuan akses keadilan bagi seluruh masyarakat benar-benar terwujud,” jelasnya.

Acara kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan Nota Kesepakatan antara Kanwil Kemenkum Bengkulu dan Pemerintah Kota Bengkulu yang ditandatangani langsung oleh Kepala Kanwil Zulhairi dan Walikota Dedy Wahyudi.

Sebagai bentuk apresiasi, diberikan Piagam Penghargaan kepada Walikota Bengkulu atas dukungannya dalam mewujudkan terbentuknya 100% Posbankum di seluruh kelurahan. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Kepala Pusat Penyuluhan Hukum dan Pembudayaan Hukum.

Selain itu, sebanyak 67 Lurah se-Kota Bengkulu juga menerima penghargaan secara langsung dari Kepala Kanwil Kemenkum Bengkulu bersama Walikota Bengkulu dan disaksikan oleh Kepala Pusat Penyuluhan Hukum dan Pembudayaan Hukum.

Melalui momentum ini, diharapkan Kota Bengkulu dapat menjadi role model bagi daerah lain di Provinsi Bengkulu dan Indonesia dalam memperkuat akses keadilan melalui pembentukan Pos Bantuan Hukum di tingkat kelurahan. (HUMAS PASTI PADEK)

Bengkulu, 29 September 2025 – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu resmi meluncurkan inovasi layanan publik berbasis digital melalui QR Code “Satu Kanwil”. Kegiatan launching dan penyerahan QR Code tersebut berlangsung di Aula Hidayah 1 Kantor Walikota Bengkulu sebagai langkah strategis untuk mendekatkan layanan hukum kepada masyarakat.

Acara tersebut dihadiri oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional yang diwakili oleh Kepala Pusat Penyuluhan Hukum dan Pembudayaan Hukum, Constantinus Kristomo, Walikota Bengkulu Dedy Wahyudi, Kepala Kantor Wilayah, Zulhairi, Sekretaris Daerah Kota Bengkulu atau yang mewakili, Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Bengkulu, Tongam Renikson Silaban, para Pejabat Administrator Kanwil Kemenkum Bengkulu, serta para Kepala Perangkat Daerah se-Kota Bengkulu.

Melalui inovasi “Satu Kanwil”, seluruh layanan Kantor Wilayah Kemenkum Bengkulu kini dapat diakses hanya dengan satu QR Code terintegrasi. Masyarakat tidak lagi perlu mencari tautan terpisah untuk berbagai kebutuhan layanan hukum, administrasi, maupun informasi publik. Semua layanan telah tersedia dalam satu pintu digital yang lebih cepat, mudah, dan efisien.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu, Zulhairi, mengatakan bahwa layanan “Satu Kanwil” ini merupakan wujud nyata komitmen Kemenkumham dalam menghadirkan pelayanan publik yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. “Kami ingin memastikan masyarakat dapat mengakses layanan hukum dengan lebih praktis, transparan, dan akuntabel. Melalui satu QR Code, semua layanan bisa dijangkau tanpa ribet, mendukung percepatan reformasi birokrasi digital di Kemenkum,” ujarnya.

Dalam kesempatan ini, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu secara simbolis menyerahkan QR Code layanan “Satu Kanwil” kepada seluruh Kecamatan se-Kota Bengkulu. Langkah ini diharapkan dapat memperluas jangkauan layanan hukum hingga ke tingkat masyarakat paling bawah.

Dengan hadirnya inovasi ini, masyarakat Bengkulu diharapkan semakin mudah memperoleh kepastian hukum sekaligus merasakan pelayanan publik yang modern, transparan, dan akuntabel. (HUMAS PASTI PADEK)

Bengkulu (29/09/2025) — Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Sesmenko Kumham Imipas), R. Andika Dwi Prasetya didampingi oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu, Zulhairi, Kepala Kantor Wilayah Direktoral Jenderal Imigrasi Bengkulu, Victor Manurung beserta Jajaran masing-masing Kantor Wilayah, melaksanakan Kunjungan Kerja ke Polda Bengkulu, yaitu sosialisasi tugas dan fungsi Kemenko Kumham Imipas.

Kunjungan ini merupakan bagian dari agenda nasional dalam rangka sosialisasi, koordinasi, dan sinkronisasi tugas serta fungsi Kemenko yang baru dibentuk di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Pembentukan Kemenko ini merupakan tindak lanjut Perpres Nomor 142 Tahun 2024 dan telah diatur lebih lanjut dalam Permenko Nomor 1 Tahun 2024. Jika sebelumnya urusan hukum, HAM, imigrasi, dan pemasyarakatan berada dalam satu kementerian, kini seluruh fungsi tersebut berada di bawah koordinasi Kemenko.

Sesmenko dalam kesempatan ini menegaskan peran Kemenko Kumham Imipas untuk mengawal koordinasi lintas lembaga. “Transformasi kelembagaan ini adalah amanat besar. Kami hadir untuk memastikan program hukum, imigrasi, pemasyarakatan, dan HAM selaras dengan agenda prioritas nasional, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Transformasi tersebut menjadikan Kanwil Kemenkumham Bengkulu terbagi menjadi empat kanwil, yaitu Kanwil Kemenkum, Kanwil KemenHAM, Kanwil Ditjen Imigrasi, dan Kanwil Ditjen Pemasyarakatan. Namun, untuk urusan HAM di Provinsi Bengkulu, saat ini masih menginduk ke Kanwil Sumatera Selatan. Sesmenko berharap, melalui evaluasi ke depan, akan terbentuk Kementerian HAM Wilayah Bengkulu agar koordinasi dan pelayanan dapat lebih optimal.

Deputi Bidang Koordinasi Hukum Nofli menambahkan bahwa tugas Kemenko secara umum bukan hanya persoalan hukum, namun isu hukum lintas kementerian/lembaga. Pembentukan Kemenko ini penting untuk memastikan isu hukum lintas kementerian dan lembaga dapat terkoordinasi dengan baik, termasuk di tingkat daerah. "Kami juga ingin memastikan pelayanan hukum, imigrasi, dan pemasyarakatan tetap berjalan sesuai prinsip penegakan hukum yang adil dan berlandaskan hak asasi manusia" ujarnya.

Kapolda Bengkulu, Irjen Pol. Mardiyono menegaskan komitmen kepolisian memperbaiki prosedur penegakan hukum sesuai kaidah hukum yang benar dan tepat, serta mengedepankan perspektif HAM. Selain itu dalam pembicaraan juga dibahas mengenai bagaimana standar perlakuan terhadap tahanan yang humanis. Ia juga menilai keberadaan Kemenko Kumham Imipas sebagai peluang strategis untuk mempercepat pelaksanaan kebijakan Presiden, khususnya terkait reformasi hukum dan pemajuan HAM.

Kunjungan Sesmenko Kumham Imipas di Bengkulu menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam mendukung pencapaian Asta Cita Presiden Prabowo, khususnya agenda reformasi hukum, pemajuan HAM, serta peningkatan kualitas layanan publik yang akuntabel dan berkeadilan sosial. (HUMAS_PASTI_PADEK)

Bengkulu – Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Sesmenko Kumham Imipas), R. Andika Dwi Prasetya bersama Deputi Bidang Koordinasi Hukum Nofli didampingi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu Zulhairi yang dalam hal ini diwakili Kepala Divisi Pelayanan Hukum Machyudhie melaksanakan kunjungan kerja ke Pemerintah Provinsi Bengkulu, menemui Gubernur Bengkulu Helmi Hasan dan Wakil Gubernur Bengkulu, Mian. Turut hadir Kakanwil Ditjen Imigrasi Bengkulu Victor Manurung dan Kakanwil Ditjen PAS Bengkulu yang diwakili oleh Ka. Bapas Yusep Antonius.

Kunjungan ini merupakan bagian dari agenda nasional dalam rangka sosialisasi, koordinasi, dan sinkronisasi tugas serta fungsi Kemenko yang baru dibentuk di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Pembentukan Kemenko ini merupakan tindak lanjut Perpres Nomor 142 Tahun 2024 dan telah diatur lebih lanjut dalam Permenko Nomor 1 Tahun 2024. Jika sebelumnya urusan hukum, HAM, imigrasi, dan pemasyarakatan berada dalam satu kementerian, kini seluruh fungsi tersebut berada di bawah koordinasi Kemenko. “Transformasi kelembagaan ini adalah amanat besar. Kami hadir untuk memastikan program hukum, imigrasi, pemasyarakatan, dan HAM selaras dengan agenda prioritas nasional, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Di wilayah, fungsi kementerian teknis dijalankan oleh empat Kantor Wilayah (Kanwil). Namun, untuk urusan HAM di Provinsi Bengkulu, saat ini masih menginduk ke Kanwil Sumatera Selatan. Sesmenko berharap, melalui evaluasi ke depan, akan terbentuk Kementerian HAM Wilayah Bengkulu agar koordinasi dan pelayanan dapat lebih optimal.

Deputi Bidang Koordinasi Hukum Nofli menambahkan bahwa tugas Kemenko secara umum bukan hanya persoalan hukum, namun isu hukum lintas kementerian/lembaga. Pembentukan Kemenko ini penting untuk memastikan isu hukum lintas kementerian dan lembaga dapat terkoordinasi dengan baik, termasuk di tingkat daerah. "Kami juga ingin memastikan pelayanan hukum, imigrasi, dan pemasyarakatan tetap berjalan sesuai prinsip penegakan hukum yang adil dan berlandaskan hak asasi manusia" ujarnya.

Kunjungan ini merupakan kunjungan ke-5 dari 38 provinsi yang akan didatangi. Selain sosialisasi, agenda juga difokuskan untuk menyerap masukan dari pemerintah daerah terkait pelaksanaan program kerja, termasuk percepatan pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum). Hingga kini, capaian pembentukan Posbakum di Bengkulu telah mencapai 80% di desa/kelurahan.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur Bengkulu menyatakan dukungan penuh atas langkah Kemenko. Menurutnya, sinergi antarlembaga merupakan kunci dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. “Pemerintah daerah tentu menyambut baik kunjungan ini. Kami mendukung penuh agar pelayanan hukum dan regulasi di Bengkulu semakin baik. Salah satunya melalui peningkatan layanan keimigrasian, seperti adanya UKK Imigrasi di Ketahun sangat membantu masyarakat karena memperpendek rentang kendali pelayanan,” ungkap Wagub Mian.

Sementara itu, Gubernur Bengkulu Helmi Hasan menegaskan komitmennya untuk bersinergi dengan pemerintah pusat. “Dalam hal pelayanan publik dan peraturan, bagi kami, yang terpenting adalah bagaimana kita bersama-sama bisa membantu rakyat Bengkulu,” tegasnya.

Kunjungan Sesmenko Kumham Imipas R.Andika Dwi Prasetya di Bengkulu menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam mendukung pencapaian Asta Cita Presiden Prabowo, khususnya agenda reformasi hukum, pemajuan HAM, serta peningkatan kualitas layanan publik yang akuntabel dan berkeadilan sosial. (HUMAS_PASTI_PADEK)

#KemenkumRI #KemenkumBengkulu #Zulhairi #SetahunBerdampak #LayananHukumMakinMudah

Bengkulu Tengah (27/09/2025) – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu, Zulhairi  menghadiri sekaligus mewakili Menteri Hukum RI pada kegiatan “Senator Peduli Ketahanan Pangan” yang digelar oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di UPTD BITTPHPP Talang Aling, Desa Taba Lagan, Kecamatan Semidang Lagan, Bengkulu Tengah.

Acara ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-21 DPD RI, sekaligus bentuk nyata dukungan terhadap Program Asta Cita Pemerintahan Presiden Prabowo–Gibran, khususnya dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.

Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin, Wakil Menteri Pertanian RI Sudaryono, Wakil Menteri Kehutanan RI Rohmat Marzuki, Wakil Gubernur Bengkulu Mian, para Walikota/Bupati se-Provinsi Bengkulu, unsur Forkopimda, instansi/lembaga vertikal, Anggota DPD RI Subwil Barat I, penyuluh pertanian, serta masyarakat setempat.

Kegiatan difokuskan pada penguatan kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, yang menjadi bagian dari strategi pertumbuhan ekonomi menuju Indonesia Maju. Rangkaian acara meliputi:

• Penyerahan bantuan alat dan mesin pertanian (Alsintan) serta benih jagung kepada kelompok tani;
• Penyuluhan teknis pemanfaatan Alsintan;
• Penanaman perdana benih jagung menggunakan Alsintan sebagai simbol dimulainya program ketahanan pangan di Bengkulu.

Kakanwil Kemenkum Bengkulu, Zuhairi menegaskan bahwa kehadiran dan dukungan Kementerian Hukum RI merupakan wujud sinergi antar lembaga dalam mendorong ketahanan pangan nasional, sejalan dengan arah pembangunan pemerintah.

Kegiatan berjalan lancar dan penuh semangat kebersamaan. Komitmen bersama ditunjukkan oleh DPD RI, kementerian terkait, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk memperkuat ketahanan pangan melalui pemanfaatan teknologi pertanian dan program swasembada jagung. (HUMAS_PASTI_PADEK)

Rejang Lebong (25/09/2025) – Upaya menjaga sekaligus mengangkat potensi kearifan lokal kembali digencarkan. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu melakukan kunjungan ke pengrajin Arum Batik, sebagai salah satu sentra utama penghasil Batik Kaganga di Rejang Lebong.

Kegiatan yang dipimpin oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum bersama Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Machyudhie dan Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Nova Harneli berserta jajaran, ini merupakan bagian dari strategi percepatan pendaftaran Indikasi Geografis (IG). Batik Kaganga sendiri telah lama dikenal sebagai karya budaya dan kearifan lokal bernilai tinggi dengan ciri khas yang kuat, mulai dari motif Aksara Kaganga, Bunga Kibut, Burung Selayar, hingga Bunga Kopi.

Tidak hanya berperan sebagai identitas budaya masyarakat Rejang Lebong, Batik Kaganga juga diyakini mampu menjadi sumber ekonomi kreatif yang berdaya saing jika dilindungi secara hukum. Oleh karena itu, pemerintah daerah bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Rejang Lebong dan kelompok pengrajin bersepakat untuk segera membentuk Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Batik Kaganga Rejang Lebong. Lembaga ini nantinya akan menjadi motor penggerak dalam pengelolaan, perlindungan, dan promosi Batik Kaganga.

Dengan langkah ini, harapannya Batik Kaganga tidak hanya sekadar menjadi warisan budaya, tetapi juga mampu meraih pengakuan resmi melalui sertifikat Indikasi Geografis. Ke depan, perlindungan ini diyakini akan memperkuat reputasi Batik Kaganga, meningkatkan kesejahteraan pengrajin, serta memperluas jangkauan pasarnya hingga ke tingkat global. (HUMAS_PASTI_PADEK)

Kepahiang  – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu terus berkomitmen mendukung pelestarian sekaligus perlindungan Kekayaan Intelektual daerah. Tim Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu yang dipimpin langsung oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Machyudhie bersama Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Nova Harneli, JF Analis Kekayaan Intelektual Ahli Madya, serta seluruh Tim Kerja Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, melakukan kunjungan ke sentra pengrajin Batik Diwo Kepahiang (25/09/2025).

Batik Diwo merupakan batik khas Kabupaten Kepahiang yang sarat nilai historis, reputasi, serta memiliki karakteristik dan kualitas unik. Sejumlah motif yang melekat pada Batik Diwo antara lain Selempang Emas, Stabil, Pucuk Rebung, Huruf Rikung Kaganga bertuliskan Kepahiang, Bunga Kembang Lima. Keunikan inilah yang menjadikan Batik Diwo berpotensi besar untuk didaftarkan sebagai Indikasi Geografis (IG).

Dalam kunjungan ini, dibahas pula langkah strategis untuk mempercepat proses pendaftaran Indikasi Geografis Batik Diwo. Berdasarkan hasil rapat koordinasi bersama Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM serta Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepahiang, disepakati percepatan pendaftaran akan dilakukan melalui pembentukan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Batik Diwo Kepahiang. Kelembagaan MPIG ini nantinya akan ditetapkan secara resmi melalui Surat Keputusan Kepala Daerah.

Dengan adanya upaya percepatan ini, diharapkan Batik Diwo tidak hanya terjaga keasliannya, tetapi juga semakin bernilai tambah dan mampu bersaing di pasar nasional maupun internasional. Perlindungan Indikasi Geografis akan menjadi instrumen penting dalam mengangkat citra Batik Diwo sekaligus memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi para pengrajin dan masyarakat Kepahiang. (HUMAS_PASTI_HUKUM)