Bengkulu – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu Zulhairi bersama Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Rahmat Huda, Kabid Pelayanan AHU Pande Made H.R, anggota Divisi Pelayanan Hukum, serta para Ketua Pokja/Ketua Tim/Ketua Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) mengikuti kegiatan Rapat Analisa dan Evaluasi (Anev) Kinerja Kementerian Hukum B02 Tahun 2026, Senin (9/3/2026). Kegiatan ini berlangsung secara virtual melalui Zoom Meeting di Aula Fatmawati.
Rapat dibuka oleh Sekretaris Jenderal, Nico Afinta, yang dalam sambutannya menyampaikan bahwa seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum perlu menyampaikan laporan capaian kinerja secara komprehensif. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan akuntabilitas kinerja serta mempercepat pencapaian target strategis Kementerian Hukum.
Dalam kesempatan tersebut juga disampaikan laporan dari berbagai biro, antara lain Biro Perencanaan, Biro Sumber Daya Manusia, Biro Keuangan, Biro Barang Milik Negara, Biro Hukum dan Kerja Sama, serta Biro Umum. Secara umum, laporan tersebut menitikberatkan pada evaluasi capaian kinerja serta penguatan tata kelola internal Kementerian Hukum.
Beberapa aspek yang menjadi fokus pembahasan meliputi pelaksanaan Reformasi Birokrasi, pengelolaan sumber daya manusia, optimalisasi anggaran dan aset, peningkatan kualitas pelayanan publik serta keterbukaan informasi, penguatan sistem kearsipan, hingga percepatan transformasi digital. Seluruh upaya tersebut diarahkan untuk mewujudkan efektivitas, akuntabilitas, serta sinergi kinerja antarunit dalam mendukung pencapaian sasaran strategis Kementerian Hukum.
Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan dari sejumlah unit utama, yaitu Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU), Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (KI), Inspektorat Jenderal, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum (BPSDM Hukum), serta Badan Strategi Kebijakan Hukum (BSK Hukum).
Secara keseluruhan, capaian kinerja yang dipaparkan menunjukkan progres yang positif dan berorientasi pada peningkatan kualitas tata kelola kelembagaan. Hal tersebut mencakup efektivitas penyusunan regulasi, peningkatan kualitas dan kecepatan layanan publik, pemenuhan target kinerja organisasi, penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan, serta penguatan akses dan literasi hukum bagi masyarakat.
Selain itu, peningkatan kompetensi sumber daya manusia hukum melalui berbagai pelatihan berakreditasi istimewa serta komitmen terhadap survei kepuasan publik dan pembangunan Zona Integritas menjadi bukti nyata upaya berkelanjutan dalam mewujudkan birokrasi yang profesional, transparan, dan berorientasi pada hasil. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab terkait berbagai tantangan maupun kendala yang dihadapi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum di daerah.
Dari hasil rapat tersebut disimpulkan bahwa Kementerian Hukum telah menunjukkan capaian kinerja yang progresif di berbagai unit. Namun demikian, masih diperlukan percepatan dalam pemenuhan data dukung, peningkatan serapan anggaran, serta penyelesaian tindak lanjut temuan audit. Ke depan, fokus utama diarahkan pada penguatan akuntabilitas, efektivitas program, serta percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan transformasi digital guna mewujudkan birokrasi yang profesional, transparan, dan berorientasi pada hasil.
#KementerianHukum
#KemenkumRI
#KemenkumBengkulu
#KanwilKemenkumBengkulu
#LayananHukumMakinMudah
#Zulhairi
