*Bengkulu* - Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu mengikuti kegiatan Penyerahan penghargaan pelayan publik berbasis HAM (P2HAM) Kepada Unit Kerja Kantor Wilayah Hukum, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Senin (6/1/2025). Hadir dalam kegiatan ini Kakanwil Kementerian Hukum Sasmita, Kepala Divisi Pelayanan Hukum , Machyudhie, Kepala Divisi Pemasyarakatan, Teguh Wibowo, Kepala Divisi Keimigrasian, Victor Manurung, Plt. Kakanwil Dirjen Pemasyarakatan Bengkulu, Tri Purnomo, Plt. Kakanwil Dirjen Imigrasi Bengkulu, Tjatur Soemardyanto, para Kepala Unit Pelaksana Teknis, pejabat Strukturel, serta JFT dan JFU.
Dalam sambutannya, Sasmita menekankan pentingnya penerapan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) dalam pelayanan publik. "HAM adalah anugerah mendasar yang dimiliki setiap manusia. Tanggung jawab kita sebagai warga negara adalah memastikan hak-hak ini dihormati, dilindungi, dan diberikan tanpa diskriminasi," ujar Sasmita.
Ia juga mengapresiasi penerapan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM) sebagai pedoman untuk meningkatkan kualitas layanan publik. Menurutnya, pencanangan P2HAM di unit-unit kerja merupakan sinergi penting antara Direktorat Jenderal HAM dengan Pemasyarakatan dan Imigrasi.
"P2HAM bertujuan menciptakan layanan publik yang tidak diskriminatif, cepat, tepat, dan berkualitas. Dengan penghargaan ini, kita patut berbangga karena beberapa UPT di Bengkulu berhasil meraih predikat P2HAM. Hal ini menjadi bukti nyata pelaksanaan prinsip keadilan dan penghormatan terhadap HAM," tambahnya.
Beberapa UPT yang meraih penghargaan P2HAM meliputi:
1. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu
2. Lapas Kelas IIA Bengkulu
3. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bengkulu
4. Lapas Perempuan Kelas IIB Bengkulu
5. LPKA Kelas II Bengkulu
6. Rutan Kelas IIB Bengkulu
7. Lapas Kelas IIA Curup
8. Lapas Kelas IIB Argamakmur
9. Rupbasan Kelas I Bengkulu
10. Rupbasan Kelas II Argamakmur
Sasmita mengapresiasi capaian ini sebagai motivasi untuk seluruh UPT, baik yang sudah maupun yang belum menerima penghargaan, agar terus meningkatkan kualitas layanan publik. "Mari bersama-sama berkomitmen memberikan pelayanan terbaik yang bermanfaat bagi masyarakat, negara, dan menjadi amal ibadah kita," tutupnya.
Penghargaan P2HAM diharapkan menjadi tolak ukur penguatan akuntabilitas kinerja sekaligus pendorong bagi unit kerja lainnya untuk meraih prestasi serupa di masa mendatang.HUMAS.E.D.M.D
