Jakarta – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu mengikuti Pembukaan Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja (Rakordal) Semester I Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia di Graha Pengayoman, Jakarta, Kamis (2/7). Kegiatan ini menjadi momentum strategis untuk melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja semester pertama sekaligus menyusun langkah percepatan pelaksanaan program pada Semester II Tahun 2026.
Mengikuti kegiatan tersebut secara langsung, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu, Zulhairi, didampingi Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Tongam R. Silaban, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Titik Setiawati, serta Kepala Bidang Tata Usaha dan Umum, Administrasi Hukum Umum dan Kekayaan Intelektual. Rakordal diikuti oleh seluruh Pimpinan Tinggi Unit Pusat dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum se-Indonesia.
Kegiatan diawali dengan kedatangan Menteri Hukum Republik Indonesia, dilanjutkan dengan menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Kementerian Hukum, pembukaan oleh pembawa acara, pembacaan doa, persembahan Tarian Nusantara, penayangan video capaian kinerja, serta laporan pelaksanaan kegiatan yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum, Nico Afinta.
Dalam laporannya, Sekretaris Jenderal menyampaikan bahwa Rakordal Semester I Tahun 2026 merupakan forum strategis untuk mengevaluasi capaian kinerja, mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi selama pelaksanaan program, serta menyusun langkah-langkah percepatan guna memastikan target kinerja pada semester berikutnya dapat tercapai secara optimal. Melalui evaluasi yang komprehensif, diharapkan seluruh unit kerja mampu meningkatkan efektivitas pelaksanaan program sekaligus memperkuat kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Pada kesempatan tersebut juga dilaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan delapan kementerian/lembaga dalam rangka mendukung pengembangan Etalase Produk Indikasi Geografis. Selain itu, Menteri Hukum bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyerahkan Penghargaan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2025 kepada satuan kerja yang berhasil meraih predikat tersebut.
Menteri PANRB, Rini Widyantini, dalam sambutannya menegaskan bahwa reformasi birokrasi harus mampu menghadirkan pelayanan publik yang semakin mudah, cepat, berkualitas, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Reformasi birokrasi juga diharapkan mampu memperkuat akuntabilitas kinerja, mempercepat transformasi digital pemerintahan, serta mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional.
Sementara itu, Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, secara resmi membuka Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja Semester I Tahun 2026 sekaligus rangkaian Harmoni Hari Pengayoman ke-81 Tahun 2026. Dalam arahannya, Menteri menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Kementerian Hukum atas dedikasi dan capaian kinerja yang telah mendukung pelaksanaan program prioritas pemerintah selama Semester I Tahun 2026.
Menteri juga menekankan pentingnya menjaga integritas, memperkuat sinergi antara unit pusat dan kantor wilayah, serta terus meningkatkan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat. Pada kesempatan tersebut, Menteri memperkenalkan program PASTI ADA SOLUSI sebagai wadah dialog langsung antara Kementerian Hukum dengan masyarakat guna memastikan setiap persoalan layanan hukum dapat ditangani secara cepat, transparan, dan akuntabel.
Selain itu, Menteri Hukum menyampaikan bahwa Kementerian Hukum telah berhasil meresmikan 83.980 Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa dan Kelurahan di seluruh Indonesia sebagai upaya memperluas akses terhadap layanan bantuan hukum, khususnya bagi masyarakat miskin, rentan, dan kurang mampu.
Usai mengikuti pembukaan Rakordal, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu, Zulhairi, menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi momentum penting bagi seluruh jajaran Kantor Wilayah untuk memperkuat komitmen dalam meningkatkan kualitas kinerja, mempercepat pelaksanaan program prioritas, serta menghadirkan pelayanan hukum yang semakin profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat di Provinsi Bengkulu.
Melalui Rakordal Semester I Tahun 2026, diharapkan seluruh jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu semakin solid dalam mengawal pencapaian target kinerja organisasi, memperkuat sinergi, serta mendukung terwujudnya Kementerian Hukum yang semakin berdampak bagi masyarakat.
#KementerianHukum
#KemenkumBengkulu
#KanwilKemenkumBengkulu
#LayananHukumMakinMudah
#KitaMulaiCaraBaru
#PENUHCERIA #CERIA
#Zulhairi
