Jakarta – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu mengikuti rangkaian Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja Semester I Kementerian Hukum Tahun 2026 yang diselenggarakan di Jakarta pada Kamis (2/7/2026). Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk melakukan analisis dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh unit eselon I Kementerian Hukum selama Semester I Tahun 2026 sekaligus menyusun langkah percepatan kinerja pada semester berikutnya.
Hadir mewakili Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu, Kepala Kantor Wilayah Zulhairi, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Tongam R. Silaban, serta Kepala Divisi Pelayanan Hukum Titik Setiawati. Kehadiran jajaran pimpinan tersebut merupakan bentuk komitmen Kanwil Kemenkum Bengkulu dalam mendukung penguatan tata kelola organisasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pencapaian target kinerja Kementerian Hukum.
Pada sesi siang, kegiatan diawali dengan Analisis dan Evaluasi Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) yang dipaparkan oleh Direktur Jenderal AHU. Dalam paparannya disampaikan bahwa berbagai indikator kinerja utama Ditjen AHU pada Semester I Tahun 2026 menunjukkan capaian yang melampaui target, di antaranya Indeks Penegakan Hukum, Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan AHU, serta Indeks Kemudahan Berusaha pada layanan badan usaha dan keperdataan. Selain itu, realisasi penyelesaian layanan administrasi hukum umum dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) juga menunjukkan tren positif. Paparan tersebut turut menekankan pentingnya penguatan peran Kantor Wilayah dalam mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan sosialisasi layanan AHU, memperluas pendirian Perseroan Perorangan, serta memperkuat pengawasan terhadap layanan kenotariatan dan jaminan fidusia.
Selanjutnya, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual memaparkan capaian kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Semester I Tahun 2026. Paparan menunjukkan peningkatan jumlah permohonan dan penyelesaian layanan kekayaan intelektual dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, peningkatan realisasi PNBP, penguatan kerja sama dengan perguruan tinggi melalui pembentukan Sentra Kekayaan Intelektual, serta berbagai strategi pengembangan ekosistem kekayaan intelektual di Indonesia. DJKI juga menyampaikan rencana penguatan merek kolektif, penyelesaian backlog paten, serta peningkatan perlindungan dan penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual.
Pada sesi berikutnya, Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) menyampaikan analisis dan evaluasi terhadap pelaksanaan program BPHN yang meliputi pembentukan regulasi, analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan, pemantauan dan peninjauan undang-undang, literasi hukum, pembinaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN), pemberian bantuan hukum, Pos Bantuan Hukum (Posbankum), serta pembinaan jabatan fungsional Analis Hukum dan Penyuluh Hukum. Dalam paparannya juga ditekankan pentingnya peningkatan koordinasi antara Kantor Wilayah dengan pemerintah daerah guna memperkuat layanan hukum kepada masyarakat serta percepatan tindak lanjut rekomendasi hasil analisis dan evaluasi hukum di daerah.
Sementara itu, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan memaparkan perkembangan pelaksanaan program prioritas pembentukan regulasi nasional, harmonisasi peraturan perundang-undangan, fasilitasi penyusunan peraturan daerah, serta evaluasi kinerja Kantor Wilayah dalam mendukung pembentukan regulasi di daerah. Dalam evaluasi tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu tercatat berhasil mencapai 100 persen pelaksanaan fasilitasi perencanaan peraturan daerah sesuai target yang ditetapkan, sekaligus memperoleh capaian 80,36 persen pada fasilitasi perancangan peraturan perundang-undangan daerah. Paparan juga menekankan agar seluruh Kantor Wilayah semakin proaktif menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda).
Rangkaian paparan dilanjutkan oleh Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum (BSK Hukum) yang menyampaikan evaluasi terhadap pelaksanaan analisis kebijakan di bidang hukum, penguatan Forum Komunikasi Kebijakan (FKK), serta strategi peningkatan kualitas kebijakan melalui kolaborasi lintas kementerian, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan pemangku kepentingan lainnya. BSK Hukum juga mendorong seluruh Kantor Wilayah untuk aktif menyelenggarakan kegiatan penguatan kapasitas analisis kebijakan, penyusunan policy brief, dan pengembangan kerja sama strategis di daerah.
Kegiatan ditutup dengan paparan dari Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum mengenai evaluasi pelaksanaan pengembangan kompetensi aparatur, penguatan Kampus Pengayoman Pancasila, serta strategi peningkatan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Hukum sebagai fondasi utama dalam mendukung transformasi organisasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Melalui keikutsertaan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja Semester I Tahun 2026 ini, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu berkomitmen untuk menindaklanjuti seluruh arahan pimpinan dan hasil evaluasi masing-masing unit eselon I sebagai upaya meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi, memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan, serta menghadirkan pelayanan hukum yang semakin profesional, akuntabel, dan berdampak bagi masyarakat Bengkulu.
#KementerianHukum
#KemenkumBengkulu
#KanwilKemenkumBengkulu
#LayananHukumMakinMudah
#KitaMulaiCaraBaru
#PENUHCERIA #CERIA
#Zulhairi
