BENGKULU – Ajang tahunan kebanggaan masyarakat Bengkulu, Festival Tabut 2026, menjadi momen bersejarah bagi pelestarian seni budaya daerah. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu, melalui Layanan Klinik Kekayaan Intelektual (KI) Bergerak "Pela Kito", secara resmi menyerahkan Surat Pencatatan Hak Cipta untuk dua lagu daerah berjudul “Bimbang Gedang” dan “Tobo Kito” pada Jumat (19/6) di kawasan Sport Center Pantai Panjang Bengkulu.

Surat pencatatan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Bengkulu, Nova Harneli, kepada sang pencipta lagu, Henderman. Momen penyerahan yang berlangsung di tengah kemeriahan festival ini menjadi wujud nyata apresiasi negara terhadap kreativitas seniman daerah dalam melestarikan kekayaan budaya Nusantara.

Kedua karya musik yang didaftarkan memiliki makna yang sangat mendalam dan melekat kuat dengan identitas budaya Bengkulu, Lagu "Bimbang Gedang": Mengangkat nilai-nilai luhur dan tradisi adat masyarakat Bengkulu. Lagu ini menggambarkan prosesi Bimbang Gedang yang sarat akan semangat kebersamaan, gotong royong, serta penghormatan terhadap adat istiadat yang diwariskan turun-temurun. Lagu "Tobo Kito": Merefleksikan kebanggaan masyarakat terhadap tradisi Tabut. Lagu ini berhasil menangkap semarak perayaan yang kini menjadi identitas tak terpisahkan dan daya tarik pariwisata unggulan Provinsi Bengkulu.

"Pencatatan hak cipta tidak hanya memberikan kepastian perlindungan hukum yang mencakup hak moral dan hak ekonomi bagi pencipta. Lebih dari itu, ini adalah instrumen penting untuk menjaga agar karya budaya daerah tetap terdokumentasi, terlindungi, dan siap diwariskan kepada generasi mendatang," ujar Nova Harneli di sela-sela kegiatan.

Penyerahan sertifikat hak cipta ini terasa semakin spesial karena dilakukan langsung di stand Layanan Klinik KI Bergerak “Pela Kito”. Kehadiran layanan jemput bola dari Kementerian Hukum Bengkulu ini sukses menyita perhatian pengunjung Festival Tabut. Banyak masyarakat dan pelaku ekonomi kreatif yang hadir memanfaatkan kesempatan emas tersebut untuk berkonsultasi mengenai prosedur pendaftaran dan berbagai manfaat perlindungan Kekayaan Intelektual.

Melalui inovasi layanan ini, Kementerian Hukum Bengkulu terus membuktikan komitmennya dalam mendekatkan pelayanan publik yang prima dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Kegiatan di Festival Tabut ini diharapkan menjadi katalisator bagi para pelaku seni lainnya di Provinsi Bengkulu. Sebagai tindak lanjut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu telah menyiapkan berbagai langkah strategis, antara lain: Terus mendampingi para pencipta, pelaku seni, dan pelaku ekonomi kreatif dalam mendaftarkan karya mereka, Mengoptimalkan pencatatan lagu daerah, seni pertunjukan, dan ekspresi budaya tradisional, dan Memperkuat sosialisasi dan kolaborasi lintas sektoral bersama pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan komunitas seni budaya untuk membangun ekosistem Kekayaan Intelektual yang solid di Bengkulu.

Perlindungan terhadap karya cipta daerah ini bukan sekadar tameng hukum, melainkan pijakan awal untuk mendorong tumbuhnya kreativitas tanpa batas yang kelak akan memberikan nilai tambah ekonomi secara nyata bagi masyarakat Bengkulu. (HUMAS_PASTI_CERIA)

#KementerianHukum

#KemenkumBengkulu

#KanwilKemenkumBengkulu

#LayananHukumMakinMudah

#KitaMulaiCaraBaru

#PENUHCERIA #CERIA 

#Zulhairi

Kab. Bengkulu Utara – Panitia Pengawas Daerah (Panwasda) Bantuan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Penyelenggaraan Bantuan Hukum Tahun Anggaran 2026 pada Senin (15/6). Kegiatan dilaksanakan di Lapas Kelas IIB Argamakmur dan kantor Lembaga Bantuan Hukum Sentra Advokasi Nurani (LBH Santana).

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik Lapas Kelas IIB Argamakmur, Supangat, Tim Panwasda Bantuan Hukum Kanwil Kemenkum Bengkulu yang terdiri dari Abdul Hamid, Adi Haryanto, dan Tri Lestari, pengurus serta advokat LBH Sentra Advokasi Nurani, Wawan Ersanovi dan Nuroni, klien penerima bantuan hukum yang merupakan warga binaan, serta staf pemberi bantuan hukum.

Monitoring dan evaluasi ini bertujuan untuk memastikan penyelenggaraan bantuan hukum kepada masyarakat miskin berjalan sesuai dengan Standar Layanan Bantuan Hukum (Starla Bankum), tepat sasaran, serta memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pelaksanaannya, Tim Panwasda melakukan kunjungan langsung ke kantor Pemberi Bantuan Hukum (PBH) terakreditasi dan melakukan wawancara dengan penerima bantuan hukum dari tiga organisasi bantuan hukum, yaitu LBH Sentra Advokasi Nurani, LBH Bhakti Alumni Unib Cabang Mukomuko, dan LBH Wredatama yang saat ini menjadi warga binaan di Lapas Kelas IIB Argamakmur.

Melalui wawancara tersebut, Tim Panwasda menggali berbagai informasi terkait kualitas pendampingan hukum yang diberikan, kemudahan akses layanan, profesionalitas pelaksana bantuan hukum, serta tingkat kepuasan penerima layanan. Hasil yang diperoleh akan menjadi salah satu indikator dalam penyusunan Indeks Kinerja Pemberi Bantuan Hukum sebagai bahan evaluasi dan pembinaan.

Tim Panwasda menyampaikan bahwa kegiatan monitoring dan evaluasi merupakan bagian penting dari fungsi pengawasan yang dilakukan secara berkala guna menjaga kualitas layanan bantuan hukum. Selain sebagai instrumen pengawasan, kegiatan ini juga menjadi sarana pembinaan agar pemberi bantuan hukum terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, secara umum pelaksanaan layanan bantuan hukum telah berjalan dengan baik. Namun demikian, Panwasda memberikan sejumlah rekomendasi kepada pemberi bantuan hukum untuk meningkatkan pelaksanaan kegiatan nonlitigasi, seperti penyuluhan hukum dan kegiatan edukasi hukum lainnya yang dapat menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan.

Selain itu, Panwasda juga mendorong PBH untuk terus memperkuat administrasi pelaksanaan bantuan hukum serta memastikan seluruh kegiatan dan penggunaan anggaran dilaksanakan secara akuntabel, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Melalui pengawasan yang berkelanjutan, Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu berharap penyelenggaraan bantuan hukum dapat semakin efektif, berkualitas, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat miskin maupun kelompok rentan dalam memperoleh akses terhadap keadilan.

#KementerianHukum
#KemenkumBengkulu
#KanwilKemenkumBengkulu
#LayananHukumMakinMudah
#KitaMulaiCaraBaru
#PENUHCERIA #CERIA
#Zulhairi

Bengkulu – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu mengikuti kegiatan Pelepasan Program MagangHub Batch III di Lingkungan Kementerian Hukum yang dilaksanakan pada Senin (15/6) di Aula Fatmawati Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Kepala Bagian Pengembangan Karir Biro Sumber Daya Manusia, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu Zulhairi, Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Tongam Renikson Silaban, pegawai Subbagian SDM dan Rumah Tangga Kanwil Kemenkum Bengkulu, serta para peserta MagangHub Batch III.

Kegiatan diawali dengan laporan dari Kepala Bagian Pengembangan Karir Biro Sumber Daya Manusia, Andik Prasetyo. Dalam laporannya, ia menyampaikan bahwa Program MagangHub Batch III telah berlangsung selama enam bulan, terhitung sejak 15 Desember 2025 hingga 15 Juni 2026. Program tersebut merupakan wujud komitmen Kementerian Hukum dalam memberikan kesempatan kepada mahasiswa dan lulusan baru untuk memperoleh pengalaman kerja secara langsung, meningkatkan kompetensi, serta memahami pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Kementerian Hukum.

Andik juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang telah menunjukkan dedikasi, kedisiplinan, dan semangat belajar selama mengikuti program. Menurutnya, pengalaman yang diperoleh selama pelaksanaan MagangHub diharapkan dapat menjadi bekal berharga bagi peserta dalam menghadapi dunia kerja sekaligus mendorong mereka untuk terus mengembangkan kemampuan sesuai bidang yang diminati.

Kegiatan pelepasan Program MagangHub Batch III secara resmi ditutup oleh Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Sunu Tedy. Dalam arahannya, beliau menyampaikan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi aktif dan memberikan kontribusi positif selama menjalani program magang.

Beliau menegaskan bahwa keberhasilan seseorang tidak hanya ditentukan oleh kemampuan akademik, tetapi juga oleh integritas, etika kerja, kemampuan beradaptasi, serta kemauan untuk terus belajar dan berkembang. Oleh karena itu, para peserta diharapkan dapat menjadikan pengalaman selama mengikuti MagangHub sebagai modal untuk membangun karakter profesional, memperluas wawasan, serta meningkatkan kompetensi yang dimiliki.

Lebih lanjut, Sunu Tedy berpesan agar para peserta mampu menjadi agen perubahan yang memberikan manfaat bagi lingkungan kerja maupun masyarakat. Di akhir arahannya, beliau menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh peserta yang telah menyelesaikan Program MagangHub Batch III dan berharap silaturahmi serta kolaborasi yang telah terjalin selama program berlangsung dapat terus terjaga di masa mendatang.

Melalui Program MagangHub, Kementerian Hukum terus berupaya menciptakan ruang pembelajaran yang produktif bagi generasi muda, sekaligus mendukung pengembangan sumber daya manusia yang kompeten, berintegritas, dan siap menghadapi tantangan dunia kerja di masa depan.

#KementerianHukum
#KemenkumBengkulu
#KanwilKemenkumBengkulu
#LayananHukumMakinMudah
#KitaMulaiCaraBaru
#PENUHCERIA #CERIA
#Zulhairi

Bengkulu – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu Zulhairi didampingi Kadiv Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Tongam Renikson Silaban beserta seluruh Koordinator dan Anggota Kelompok Kerja Pembangunan Zona Integritas dan Tim Sekretariat Pembangunan ZI mengikuti Entry Meeting Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi (RKT-RB) Triwulan II (B-06) Tahun 2026 secara virtual, Senin (15/6) di Aula Soekarno.

Pelaksanaan entry meeting ini merupakan bagian dari upaya pengawasan dan evaluasi terhadap capaian Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum. Kegiatan ini bertujuan memastikan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi berjalan sesuai target yang telah ditetapkan serta mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi.

Dalam arahannya, Inspektur Wilayah II Inspektorat Jenderal, Ignatius Purwanto, dalam arahannya menyampaikan apresiasi atas peningkatan Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum pada tahun 2024 dan 2025. Inspektur Wilayah II menegaskan pentingnya komitmen seluruh unit kerja dalam memenuhi target kinerja Reformasi Birokrasi secara efektif, akuntabel, dan berkelanjutan. Ia juga menekankan bahwa keberhasilan Reformasi Birokrasi memerlukan sinergi dan konsistensi seluruh jajaran dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan.

Pada kesempatan tersebut, disampaikan mekanisme pelaksanaan monitoring dan evaluasi RKT-RB Triwulan II Tahun 2026. Tahapan yang akan dilaksanakan meliputi pemenuhan dan pengunggahan data dukung pada aplikasi E-RB, verifikasi oleh Unit Pembina Eselon I, pelaksanaan monitoring pada 15–19 Juni 2026, evaluasi pada 22–26 Juni 2026, penyusunan Berita Acara Evaluasi, hingga penyampaian Laporan Hasil Evaluasi kepada Inspektur Jenderal dan Menteri Hukum serta penginputan hasil evaluasi pada Portal Reformasi Birokrasi Kementerian PANRB.

Selain itu, disampaikan pula capaian hasil verifikasi data dukung Reformasi Birokrasi per 15 Juni 2026. Koordinator Inspektorat Wilayah II selanjutnya memberikan briefing teknis terkait mekanisme monitoring dan evaluasi, termasuk tata cara penyampaian data dukung, jadwal pelaksanaan, serta aspek-aspek yang menjadi fokus penilaian dalam evaluasi Triwulan II Tahun 2026.

Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh unit kerja dapat terus meningkatkan kualitas implementasi Reformasi Birokrasi, memperkuat akuntabilitas kinerja, serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik.

#KementerianHukum
#KemenkumBengkulu
#KanwilKemenkumBengkulu
#LayananHukumMakinMudah
#KitaMulaiCaraBaru
#PENUHCERIA #CERIA
#Zulhairi

Bengkulu – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu menggelar apel pagi yang dirangkaikan dengan pelepasan peserta Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi dari Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Batch III yang telah melaksanakan pemagangan di lingkungan Kanwil Kemenkum Bengkulu. Kegiatan berlangsung pada Senin (15/06/2026) di Aula Soekarno Kanwil Kemenkum Bengkulu.

Apel pagi dan pelepasan peserta magang tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu, Zulhairi, didampingi Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Tongam Renikson Silaban. Kegiatan turut dihadiri Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bengkulu, Victor Manurung, serta seluruh jajaran pegawai di lingkungan Kanwil Kemenkum Bengkulu.

Dalam kesempatan tersebut, sebanyak 10 peserta pemagangan secara resmi dilepas setelah menyelesaikan masa magang di Kanwil Kemenkum Bengkulu. Program pemagangan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kompetensi dan kesiapan lulusan perguruan tinggi untuk memasuki dunia kerja melalui pengalaman langsung di instansi pemerintahan.

Dalam amanatnya, Zulhairi menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada para peserta magang yang telah menunjukkan dedikasi, semangat belajar, dan kontribusi positif selama menjalani program pemagangan di Kanwil Kemenkum Bengkulu.

“Terima kasih kepada seluruh peserta magang yang telah menjadi bagian dari keluarga besar Kanwil Kemenkum Bengkulu. Kami berharap pengalaman yang diperoleh selama berada di sini dapat menjadi bekal berharga dalam menghadapi dunia kerja dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Zulhairi.

Dalam amanatnya, Zulhairi juga mengingatkan seluruh jajaran Kanwil Kemenkum Bengkulu untuk terus meningkatkan kinerja dan mempercepat penyelesaian target-target yang telah ditetapkan. Mengingat Semester I Tahun 2026 akan segera berakhir, ia meminta setiap unit kerja melakukan evaluasi terhadap capaian yang telah diraih serta mengoptimalkan pelaksanaan program dan kegiatan agar target kinerja dapat tercapai secara maksimal.

Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, meresmikan 6.110 Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa dan Kelurahan se-Sumatera Utara di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Rabu (10/06/2026). Peresmian tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas akses keadilan dan perlindungan hukum bagi masyarakat hingga tingkat desa dan kelurahan.

Dalam sambutannya, Menteri Hukum menegaskan bahwa Posbankum merupakan instrumen penting untuk memastikan layanan hukum dapat dijangkau seluruh lapisan masyarakat. Kehadiran Posbankum, menurutnya, menjadi wujud komitmen pemerintah dalam menghadirkan perlindungan hukum dan keadilan yang merata bagi seluruh warga negara, baik di perkotaan maupun wilayah terpencil.

“Posbankum adalah langkah strategis untuk memanusiakan warga negara dengan memberikan akses keadilan melalui layanan penyelesaian sengketa nonlitigasi,” ujar Supratman.

Supratman menilai penguatan Posbankum di Sumatera Utara memiliki landasan sosial yang kuat. Nilai kebersamaan, gotong royong, dan tanggung jawab sosial yang tercermin dalam falsafah Dalihan Na Tolu dinilai sejalan dengan upaya memperluas akses keadilan dan memperkuat perlindungan hukum bagi masyarakat hingga tingkat desa dan kelurahan.

Menteri Hukum juga mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama pemerintah kabupaten dan kota dalam mendukung pembentukan Posbankum di seluruh desa dan kelurahan. Ia secara khusus memberikan apresiasi kepada Gubernur Sumatera Utara atas inisiasi program Perlindungan Rakyat melalui Restorative Justice (PRESTICE) yang dinilai sebagai inovasi kolaboratif dalam memperkuat perlindungan hukum dan akses keadilan bagi masyarakat.

Supratman menegaskan bahwa Posbankum dan program PRESTICE yang dikembangkan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memiliki semangat yang sama, yaitu mengedepankan penyelesaian sengketa secara damai dan berkeadilan. Menurutnya, keberadaan Posbankum di tingkat desa dan kelurahan akan semakin memperkuat upaya penyelesaian permasalahan hukum melalui musyawarah dan pendekatan nonlitigasi. “Sinergi Posbankum dan PRESTICE merupakan langkah nyata untuk menghadirkan akses keadilan yang lebih dekat, cepat, dan bermanfaat bagi masyarakat,” ujar Supratman.

Pembentukan Posbankum merupakan bagian dari implementasi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat reformasi hukum dan memperluas akses keadilan. Untuk mendukung kualitas layanan, Kementerian Hukum terus memperkuat kapasitas Juru Damai dan Paralegal melalui berbagai program pelatihan berbasis digital, sehingga layanan hukum di tingkat desa dan kelurahan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Saat ini telah terbentuk 83.980 Posbankum Desa dan Kelurahan di seluruh Indonesia. Keberadaan Posbankum diharapkan menjadi sarana yang memudahkan masyarakat memperoleh layanan hukum, konsultasi, pendampingan, serta akses penyelesaian berbagai persoalan hukum secara cepat, mudah, dan terjangkau.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Hukum mengingatkan seluruh pihak yang terlibat dalam layanan Posbankum untuk melaporkan setiap layanan yang diberikan melalui sistem pelaporan yang telah disediakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). “Setiap layanan yang diberikan harus menjadi bukti nyata kehadiran negara dalam memastikan masyarakat memperoleh akses keadilan,” tegas Supratman.

Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, menyatakan bahwa Posbankum akan mempermudah masyarakat memperoleh akses keadilan sekaligus mendorong penyelesaian sengketa secara damai di tingkat desa dan kelurahan. “Dengan Posbankum, masyarakat tidak perlu menempuh perjalanan yang jauh untuk mendapatkan layanan hukum. Kami berharap berbagai persoalan dapat diselesaikan secara damai melalui Posbankum,” ujar Bobby. Ia menambahkan bahwa program tersebut sejalan dengan PRESTICE yang dikembangkan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara, Ignatius Mangantar Silalahi, melaporkan bahwa 6.110 Posbankum yang telah terbentuk merupakan hasil sinergi antara Kementerian Hukum, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, pemerintah kabupaten/kota, serta berbagai pemangku kepentingan. Hingga saat ini, sebanyak 2.027 paralegal telah mengikuti pelatihan sebagai bagian dari upaya memperkuat layanan hukum dan pendampingan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.

Melalui keberadaan Posbankum di seluruh desa dan kelurahan di Sumatera Utara, pemerintah berharap masyarakat semakin mudah memperoleh layanan hukum dan akses keadilan yang cepat, terjangkau, dan berkualitas, sekaligus memperkuat budaya penyelesaian sengketa secara damai serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

#KementerianHukum
#KemenkumBengkulu
#KanwilKemenkumBengkulu
#LayananHukumMakinMudah
#KitaMulaiCaraBaru
#PENUHCERIA #CERIA
#Zulhairi

Bengkulu – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum melaksanakan kegiatan Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) Kaur tentang Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Kabupaten Kaur Tahun 2025–2029, Kamis (11/6), bertempat di Ruang Rapat Divisi Yankum Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu.

Kegiatan ini dipimpin oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Tongam Renikson Silaban, serta dihadiri oleh perwakilan Pemerintah Kabupaten Kaur, antara lain Plt. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Kepala Bapperida Kabupaten Kaur, Bagian Hukum Setda Kabupaten Kaur, serta tim perancang peraturan perundang-undangan dari kedua instansi.

Dalam pembukaan rapat, Tongam Renikson Silaban menegaskan bahwa proses harmonisasi merupakan tahapan penting untuk memastikan setiap produk hukum daerah memiliki kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, tidak tumpang tindih dengan regulasi lain, serta memiliki rumusan yang jelas dan dapat dilaksanakan secara efektif.

Selanjutnya, Kepala Bapperida Kabupaten Kaur menyampaikan urgensi penyusunan Raperbup tersebut sebagai pedoman pembangunan kependudukan daerah yang telah disusun berdasarkan dokumen teknis Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Kabupaten Kaur Tahun 2025–2029 dan diselaraskan dengan visi dan misi Bupati Kaur sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2025–2029.

Pada sesi pembahasan, Tim Kerja Harmonisasi Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu memberikan berbagai masukan dan penyempurnaan, baik dari aspek teknik penyusunan peraturan perundang-undangan maupun substansi materi muatan. Beberapa rekomendasi yang disampaikan antara lain perbaikan judul, penyempurnaan konsideran mengingat, penyesuaian beberapa ketentuan dalam pasal, serta penyelarasan istilah dan rumusan norma agar lebih tepat secara hukum dan mudah dipahami.

Melalui diskusi yang konstruktif, seluruh peserta rapat menyepakati hasil harmonisasi dan menerima saran perbaikan yang disampaikan Tim Kerja Harmonisasi. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa Rancangan Peraturan Bupati Kaur tentang Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Kabupaten Kaur Tahun 2025–2029 tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun yang setingkat, sehingga dapat dilanjutkan ke tahapan berikutnya.

Sebagai tindak lanjut, dilakukan pembubuhan paraf persetujuan pada draf Raperbup serta penandatanganan Berita Acara Harmonisasi oleh Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu dan Pemerintah Kabupaten Kaur. Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu juga akan segera menerbitkan surat selesai harmonisasi sebagai bagian dari proses pembentukan peraturan kepala daerah.

Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu, Tongam Renikson Silaban, menyampaikan bahwa harmonisasi merupakan instrumen penting dalam mewujudkan produk hukum daerah yang berkualitas dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

"Melalui proses harmonisasi ini, kami memastikan bahwa Rancangan Peraturan Bupati telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki kejelasan norma, serta mampu menjadi landasan hukum yang efektif dalam mendukung pembangunan kependudukan di Kabupaten Kaur," ujar Tongam.

Ia berharap Peraturan Bupati yang nantinya ditetapkan dapat menjadi pedoman strategis dalam pelaksanaan pembangunan kependudukan yang terarah, terukur, dan berkelanjutan di Kabupaten Kaur selama periode 2025–2029.

#KemenkumRI

#KemenkumBengkulu

#PASTICERIA

#LayananHukumMakinMudah

#KitaMulaiCaraBaru

#Zulhairi

Jakarta – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu, Zulhairi, didampingi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Juli Prihanto beserta staf, melaksanakan koordinasi dan konsultasi ke Biro Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum pada Kamis (11/06/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Kerja Kepala Bagian ULP Sekretariat Jenderal tersebut dilaksanakan dalam rangka membahas pelaksanaan pekerjaan konstruksi pembangunan/renovasi gedung dan bangunan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu Tahun Anggaran 2026.

Dalam pertemuan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu, Zulhairi, menyampaikan bahwa pekerjaan konstruksi pembangunan/renovasi gedung dan bangunan dengan pagu anggaran belanja modal sebesar Rp2.384.107.000,00 akan segera dilaksanakan. Sehubungan dengan hal tersebut, Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu telah mengajukan permohonan usulan kelompok kerja pemilihan pekerjaan konstruksi kepada Kepala Biro Barang Milik Negara selaku Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kementerian Hukum.

Koordinasi dan konsultasi ini dilakukan sebagai langkah percepatan proses pengadaan sekaligus memastikan seluruh tahapan pelaksanaan pekerjaan konstruksi berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Melalui sinergi dan komunikasi yang baik dengan Biro BMN Sekretariat Jenderal, diharapkan proses pembangunan/renovasi gedung dan bangunan dapat terlaksana secara efektif, efisien, dan tepat waktu.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu, Zulhairi, menyampaikan “Koordinasi dan konsultasi ini merupakan langkah penting untuk memastikan proses pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan konstruksi pembangunan/renovasi gedung dan bangunan di Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu dapat berjalan sesuai ketentuan. Kami berharap seluruh tahapan dapat terlaksana dengan baik sehingga pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu, tepat mutu, dan memberikan manfaat optimal bagi peningkatan sarana dan prasarana layanan kepada masyarakat.”

#KemenkumRI

#KemenkumBengkulu

#PASTIPADEK

#LayananHukumMakinMudah

#KitaMulaiCaraBaru

#Zulhairi

Bengkulu – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu kembali menunjukkan komitmennya dalam menghadirkan produk hukum daerah yang berkualitas melalui pelaksanaan kegiatan Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Fatmawati Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu, Rabu (10/6/2026).

Kegiatan dibuka oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu, Tongam Renikson Silaban. Turut hadir Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Edwin Permana, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Doddy Aries yang mengikuti rapat melalui Zoom Meeting, Kasubbid Perencanaan dan Pengembangan Potensi Pendapatan Daerah Bapenda Totok Indro Ismoyo, serta Tim Kerja Harmonisasi IV Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu yang terdiri atas Iip Septian dan Aulia Sulistira.

Pelaksanaan harmonisasi ini dilakukan berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 500/41/B.3/2026 tanggal 18 Mei 2026 perihal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2026.

Dalam paparannya, Edwin Permana menjelaskan bahwa penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah memiliki urgensi yang tinggi sebagai pedoman teknis pelaksanaan pemungutan retribusi yang efektif, tertib, dan akuntabel. Menurutnya, pengaturan yang jelas terkait mekanisme penetapan, pembayaran, penagihan hingga pengawasan retribusi akan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat maupun aparat pelaksana.

"Peraturan ini juga diperlukan untuk menyesuaikan tata kelola pemungutan retribusi daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, khususnya yang mengatur mengenai pajak dan retribusi daerah," jelas Edwin.

Selanjutnya, Tim Kerja Harmonisasi Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu menyampaikan hasil analisis terhadap rancangan peraturan tersebut, baik dari aspek teknik penyusunan maupun substansi materi muatan. Dari sisi teknik penulisan, dilakukan penyesuaian berdasarkan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan. Sementara dari aspek substansi, materi muatan diselaraskan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak dan Retribusi Daerah.

Pembahasan berlangsung secara konstruktif melalui diskusi antara Tim Harmonisasi dan pihak pemrakarsa. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan menerima berbagai masukan yang diberikan, termasuk penyempurnaan teknik perumusan dan perbaikan materi muatan berupa perubahan rumusan sejumlah pasal dalam rancangan peraturan daerah dimaksud.

Dari hasil pembahasan, disimpulkan bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun yang setingkat, sehingga dapat dilanjutkan ke tahapan pembahasan berikutnya.

Selain itu, seluruh peserta rapat menyepakati hasil harmonisasi yang ditandai dengan pembubuhan paraf persetujuan bersama pada draf rancangan peraturan daerah serta penandatanganan berita acara antara Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu dengan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Sebagai tindak lanjut, Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu akan segera menerbitkan surat selesai harmonisasi sebagai bentuk dukungan terhadap percepatan pembentukan regulasi daerah yang berkualitas, harmonis, dan memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemungutan retribusi daerah di Kabupaten Bengkulu Selatan. (HUMAS_PASTI_CERIA)

#KementerianHukum

#KemenkumBengkulu

#KanwilKemenkumBengkulu

#LayananHukumMakinMudah

#KitaMulaiCaraBaru

#HUTKaur23

#PENUHCERIA #CERIA 

#Zulhairi

Bengkulu – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu melalui Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum melaksanakan kegiatan Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Seluma tentang Penyesuaian Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Seluma Berkah menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda), pada Rabu (10/06/2026), bertempat di Ruang Rapat Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu.

Kegiatan tersebut dipimpin oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu, Tongam Renikson Silaban, dan dihadiri oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Seluma Dadang Kosasi, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma Nurpadliya, Kepala Bagian Ekonomi Dedi Setiawan, jajaran Pemerintah Kabupaten Seluma, serta Tim Kerja Harmonisasi I Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu.

Dalam sambutannya, Tongam Renikson Silaban menegaskan bahwa proses harmonisasi merupakan tahapan penting untuk memastikan rancangan peraturan daerah disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik dari aspek substansi maupun teknik penyusunan.

Selanjutnya, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Seluma, Dadang Kosasi, menyampaikan apresiasi kepada Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu atas dukungan dan fasilitasi yang diberikan dalam proses harmonisasi tersebut. Ia menjelaskan bahwa perubahan bentuk badan hukum PDAM Tirta Seluma Berkah menjadi Perusahaan Umum Daerah diharapkan mampu meningkatkan efektivitas, profesionalitas, serta kinerja perusahaan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Dengan adanya Peraturan Daerah ini, kami berharap pengelolaan perusahaan daerah dapat berjalan lebih optimal dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat Kabupaten Seluma,” ujarnya.

Dalam pembahasan, Tim Kerja Harmonisasi I Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu menyampaikan sejumlah masukan dan analisis terkait teknik penyusunan maupun substansi materi muatan rancangan peraturan daerah. Salah satu poin yang menjadi perhatian adalah terkait pengaturan modal dasar dan modal disetor yang telah dicantumkan dalam rancangan.

Tim Harmonisasi menjelaskan bahwa modal dasar merupakan kebutuhan modal yang diperlukan perusahaan untuk menjalankan kegiatan usahanya secara optimal, sedangkan modal disetor merupakan penyertaan modal awal yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang memadai terkait penetapan besaran modal tersebut, termasuk perhitungan aset yang masih dimiliki perusahaan untuk diperhitungkan sebagai bagian dari penyertaan modal daerah.

Rapat kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan pembahasan secara mendalam terhadap seluruh materi muatan rancangan peraturan daerah. Pemerintah Kabupaten Seluma menerima berbagai masukan dan saran yang diberikan oleh Tim Harmonisasi sebagai bahan penyempurnaan, baik dari aspek teknik penulisan maupun perbaikan rumusan pasal.

Berdasarkan hasil pembahasan, disimpulkan bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Seluma tentang Penyesuaian Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Seluma Berkah menjadi Perusahaan Umum Daerah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun yang setingkat, sehingga dapat dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya.

Selain itu, rancangan peraturan daerah tersebut telah disepakati oleh seluruh peserta rapat yang ditandai dengan pembubuhan paraf persetujuan pada draf rancangan peraturan daerah serta penandatanganan berita acara hasil harmonisasi. Selanjutnya, Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu akan menerbitkan surat selesai harmonisasi sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan kegiatan tersebut. Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu dan Pemerintah Kabupaten Seluma dalam mewujudkan produk hukum daerah yang berkualitas, harmonis, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.