Depok, 29 Juli 2025 – Kementerian Hukum Republik Indonesia secara resmi membuka Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja Semester I Tahun 2025 yang berlangsung pada 29–31 Juli 2025 di Auditorium BPSDM Hukum, Depok. Mengusung tema “Kementerian Hukum Semakin PASTI dan BERAKHLAK dengan Sinergi yang Kuat sebagai Pilar Keberhasilan Kinerja”, kegiatan ini menjadi wadah strategis untuk melakukan evaluasi, konsolidasi, dan akselerasi capaian kinerja lintas unit pusat dan wilayah.
Acara dibuka langsung oleh Menteri Hukum Republik Indonesia yang memberikan arahan strategis sekaligus menekankan pentingnya penguatan sinergi antar unit kerja sebagai fondasi keberhasilan kinerja. Dalam sambutannya, Menteri Hukum menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi atas berbagai capaian besar kementerian, antara lain: penyelesaian 80.081 pendaftaran Koperasi Merah Putih yang merupakan program Presiden RI, lebih dari 10.000 Posbakum tersebar di seluruh wilayah Indonesia, serta seluruh permohonan pencatatan Hak Cipta yang telah diselesaikan 100% secara digital. Menurut beliau, pencapaian tersebut bukan sekadar angka, melainkan cerminan dari kerja keras seluruh jajaran dalam memberikan yang terbaik kepada negara dan masyarakat.
Pada kesempatan tersebut, Menteri Hukum juga secara simbolis meresmikan Auditorium Pengayoman Pancasila, sebagai bentuk penguatan fasilitas kelembagaan dalam mendukung tata kelola pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Hukum.
Turut hadir dalam kegiatan ini Wakil Menteri Hukum, Edward Omar Sharif Hiariej para pejabat tinggi madya, pimpinan unit eselon I, para kepala kantor wilayah, serta kepala divisi dari seluruh Indonesia. Dari Kanwil Kemenkum Bengkulu, hadir langsung Kepala Kantor Wilayah, Zulhairi, didampingi oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Machyudhie, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Tongam Renikson Silaban, serta Kepala Bagian Umum beserta tim. Kehadiran jajaran Kanwil Bengkulu menjadi bukti komitmen kuat dalam mendukung pengendalian dan percepatan kinerja di wilayah.
Rangkaian acara hari pertama meliputi pemaparan materi dari narasumber eksternal seperti Kementerian PANRB, BPKP, dan Kementerian Keuangan (DJKN). Selain itu, dilakukan juga sosialisasi Rencana Strategis Kementerian Hukum Tahun 2025–2029, serta pembahasan komisi berdasarkan klaster tugas dan fungsi.
Sebagai forum tahunan yang krusial, Rakor ini tidak hanya mengevaluasi capaian kinerja Semester I, tetapi juga menyusun Rencana Aksi Percepatan Kinerja untuk Semester II. Disiapkan pula dokumen penyesuaian atas perjanjian kinerja dan surat edaran arahan Sekretaris Jenderal terkait percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun anggaran berjalan.
Melalui forum ini, Kementerian Hukum terus berbenah dan menguatkan tata kelola kinerja yang terintegrasi, responsif, dan adaptif dalam menjawab tuntutan masyarakat serta menghadapi dinamika perubahan nasional dan global. (HUMAS_PASTI_PADEK)
