Bengkulu - Kementerian Hukum Republik Indonesia melaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) bersama 20 kementerian dan lembaga negara. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu Sasmita melalui Kadiv Pelayanan Hukum Machyudhie, Kadiv Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Tongam Renikson Silaban, Kabag TU dan Umum Rahmat Huda beserta jajaran mengikuti jalannya kegiatan dari Aula Fatmawati Kanwil Kemenkum Bengkulu. Penandatanganan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat koordinasi lintas sektor guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang efisien, akuntabel, dan berbasis kepastian hukum, pada Rabu (14/5/2025).
Mengawali kegiatan, Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum, Nico Afinta menyampaikan laporan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mendukung misi Presiden Republik Indonesia menuju “Indonesia Emas 2045”. Kegiatan ini merupakan wujud nyata dukungan terhadap misi Presiden: Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045, yang dijabarkan melalui Asta Cita dan kesungguhan Kementerian Hukum dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yang inklusif dan kolaboratif.
Dalam sambutannya, Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas, menegaskan bahwa penandatanganan Nota Kesepahaman hari ini bukan sekadar formalitas administratif. Ini adalah bentuk nyata dari semangat kolaborasi lintas sektor dalam rangka memperkuat koordinasi, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan tugas pemerintahan. Kementerian Hukum sangat menyadari bahwa membangun sistem hukum yang kuat dan berkeadilan tidak dapat dilakukan sendiri. Dibutuhkan sinergi dari berbagai kementerian dan lembaga, baik dalam pembentukan regulasi, penegakan hukum, pelayanan publik
MoU ditandatangani bersama 20 kementerian/lembaga, di antaranya Mahkamah Agung, Bank Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Kementerian Pendidikan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Perdagangan, Kementerian Investasi, hingga Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha.
“Mari kita jadikan momentum ini sebagai langkah awal untuk menguatkan koordinasi kelembagaan dalam mendukung visi besar bangsa: Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045,” pungkas Supratman.
Harapannya kolaborasi ini akan terus berlanjut dan memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan kualitas pelayanan publik, pembangunan hukum nasional, serta reformasi kelembagaan yang berdampak luas bagi masyarakat dan negara. (HUMAS/Ed. JE).
