Bengkulu – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu mengikuti kegiatan Community of Practice bertajuk "Pancasila sebagai Kompas Moral dan Etika Pengembangan Kompetensi ASN di Bidang Hukum", yang dilaksanakan pada Selasa (30/6/2026) di Aula Fatmawati. Kegiatan ini diikuti oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu Zulhairi beserta para pejabat struktural dan jajaran ASN Kanwil Kemenkum Bengkulu.
Kegiatan menghadirkan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum Kementerian Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani, sebagai narasumber. Dalam paparannya, ia menegaskan bahwa Pancasila merupakan kompas moral dan etika yang menjadi landasan utama dalam pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya di bidang hukum.
Menurutnya, pengembangan kompetensi ASN tidak hanya berfokus pada peningkatan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga harus dibangun di atas nilai-nilai Pancasila agar mampu melahirkan ASN yang profesional, berintegritas, serta berorientasi pada pelayanan publik.
"Pancasila harus menjadi pedoman dalam berpikir, bersikap, dan bertindak bagi setiap ASN. Dengan menjadikan Pancasila sebagai kompas moral, ASN akan mampu memberikan pelayanan hukum yang profesional, berintegritas, serta mengedepankan kepentingan masyarakat," ujar Gusti Ayu Putu Suwardani.
Dalam kesempatan tersebut, narasumber juga mengulas nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Kakawin Sutasoma, yang menjadi cikal bakal lahirnya semangat Bhinneka Tunggal Ika. Nilai-nilai toleransi, persatuan, dan penghormatan terhadap keberagaman dinilai tetap relevan sebagai fondasi dalam menjaga persatuan bangsa sekaligus menjadi karakter yang harus dimiliki oleh setiap ASN.
Lebih lanjut disampaikan bahwa Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar negara, tetapi juga menjadi jiwa dan kompas bangsa dalam menghadapi dinamika kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk. Oleh karena itu, internalisasi nilai-nilai Pancasila harus terus diperkuat dalam setiap aspek pelaksanaan tugas pemerintahan, termasuk dalam penyelenggaraan pelayanan hukum.
Sebagai bentuk dukungan terhadap Resolusi Kementerian Hukum Tahun 2026, BPSDM Hukum berkomitmen mengoptimalkan internalisasi nilai-nilai Pancasila melalui kampanye butir-butir Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Langkah tersebut diharapkan mampu membangun budaya kerja yang berlandaskan nilai kebangsaan, memperkuat karakter ASN, serta meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang berkeadilan, humanis, profesional, dan berintegritas.
Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu semakin memahami pentingnya mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, sehingga mampu memberikan pelayanan hukum yang berkualitas sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi.
#KementerianHukum
#KemenkumBengkulu
#KanwilKemenkumBengkulu
#LayananHukumMakinMudah
#KitaMulaiCaraBaru
#PENUHCERIA #CERIA
#Zulhairi
