Bengkulu — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu menggelar rapat persiapan kunjungan kerja Menteri Hukum Republik Indonesia dalam rangka peresmian Pos Bantuan Hukum di Provinsi Bengkulu. Kegiatan dihadiri oleh Kakanwil Zulhairi, Kadiv P3H Tongam Renikson Silaban dan Kadiv Pelayanan Hukum Titik Setiawati beserta jajaran di Aula Fatmawati serta Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum RI Risman Somantri, Kepala Bagian Protokol, Tim Advance dan Propam Menteri Hukum RI, serta perwakilan dari Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kristomo secara virtual, Kamis, (16/4).
Rapat membahas secara menyeluruh berbagai persiapan menjelang kunjungan Menteri Hukum RI yang dijadwalkan berlangsung pada 20 hingga 22 April 2026. Kunjungan tersebut bertujuan untuk meresmikan Pos Bantuan Hukum di Provinsi Bengkulu sebagai upaya memperluas akses keadilan bagi masyarakat.
Dalam rapat tersebut, Kakanwil Zulhairi menyampaikan kesiapan teknis dan administratif, termasuk penyusunan daftar undangan, persuratan, rundown acara, transportasi, akomodasi, konsumsi, serta sarana dan prasarana pendukung lainnya. Selain itu, koordinasi lintas instansi juga menjadi perhatian utama, khususnya dengan Pemerintah Provinsi Bengkulu.
Kakanwil Zulhairi menyampaikan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Gubernur Bengkulu guna memastikan penyambutan Menteri berjalan dengan baik. Kanwil Kemenkum Bengkulu juga bekerja sama dengan Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu dalam menyiapkan berbagai kebutuhan acara.
Adapun acara peresmian Pos Bantuan Hukum akan dilaksanakan pada 21 April 2026 di Balai Raya Semarak dan dihadiri oleh unsur Forkopimda serta undangan lainnya. Melalui rapat ini, diharapkan seluruh rangkaian kegiatan kunjungan kerja Menteri Hukum RI di Bengkulu dapat berjalan lancar dan sukses sesuai dengan rencana.
#KementerianHukum
#KemenkumRI
#KemenkumBengkulu
#KanwilKemenkumBengkulu
#PENUHCERIA
#LayananHukumMakinMudah
#Zulhairi
