Bengkulu – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu mengikuti Rapat Analisa dan Evaluasi (Anev) Kinerja Kementerian Hukum Periode B04 Tahun 2026 secara virtual pada Rabu (29/4). Kegiatan ini diikuti langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu, Zulhairi, didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Titik Setiawati, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Tongam Renikson Silaban, beserta seluruh jajaran. Rapat dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum, Nico Afinta, dan diikuti oleh seluruh Kantor Wilayah serta Unit Pelaksana Teknis Kementerian Hukum dari seluruh Indonesia. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan monitoring, evaluasi, serta penguatan koordinasi terhadap capaian kinerja seluruh satuan kerja pada periode B04 Tahun 2026.
Dalam sambutannya, Sekretaris Jenderal Nico Afinta menekankan pentingnya penyampaian laporan capaian kinerja secara komprehensif oleh seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum. Menurutnya, laporan yang akurat dan terukur menjadi dasar penting dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan program, memperkuat akuntabilitas, serta mempercepat pencapaian target kinerja organisasi secara menyeluruh.
“Setiap satuan kerja harus mampu menyajikan capaian kinerja secara objektif, terukur, dan komprehensif sebagai bentuk pertanggungjawaban serta bahan evaluasi untuk perbaikan berkelanjutan,” ujar Nico.
Agenda rapat dilanjutkan dengan pemaparan capaian Perjanjian Kinerja (PK) dan Rencana Aksi PK oleh sejumlah biro di lingkungan Sekretariat Jenderal, meliputi Biro Perencanaan, Biro Sumber Daya Manusia, Biro Keuangan, Biro Barang Milik Negara, Biro Hukum dan Kerja Sama, Biro Umum, serta Pusat Data dan Teknologi Informasi (PUSDATIN).
Secara umum, laporan yang disampaikan berfokus pada evaluasi capaian kinerja dan penguatan tata kelola internal Kementerian Hukum. Hal tersebut mencakup pelaksanaan Reformasi Birokrasi, pengelolaan sumber daya manusia, optimalisasi anggaran dan aset, peningkatan kualitas pelayanan publik dan keterbukaan informasi, penguatan sistem kearsipan, serta percepatan transformasi digital.
Selanjutnya, pemaparan disampaikan oleh unit eselon I, yakni Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum, Badan Strategi Kebijakan Hukum, serta Inspektorat Jenderal.
Dari hasil evaluasi yang dipaparkan, capaian kinerja Kementerian Hukum menunjukkan progres yang positif dan berorientasi pada peningkatan kualitas tata kelola organisasi. Capaian tersebut meliputi efektivitas penyusunan regulasi, peningkatan kualitas dan kecepatan layanan publik, pemenuhan target kinerja kelembagaan, penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan, serta penguatan akses dan literasi hukum kepada masyarakat.
Selain itu, peningkatan kompetensi SDM hukum melalui pelatihan terakreditasi, komitmen terhadap survei kepuasan masyarakat, serta pembangunan Zona Integritas turut menjadi indikator penguatan birokrasi yang profesional, transparan, dan berorientasi hasil.
Pada sesi akhir, kegiatan diisi dengan diskusi dan tanya jawab terkait berbagai tantangan dan kendala yang dihadapi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Forum ini menjadi wadah strategis untuk menyampaikan masukan, solusi, serta langkah tindak lanjut guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan program kerja di daerah.
Melalui keikutsertaan dalam rapat ini, Kanwil Kemenkum Bengkulu menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas kinerja, memperkuat sinergi antarunit, serta mendukung tercapainya sasaran strategis Kementerian Hukum secara optimal.
