Bengkulu - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu, Sasmita, memimpin jalannya Rapat Pengarahan dan Pembinaan Perancang Perundang-undangan serta Koordinasi Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum di Daerah didampingi Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Tongam Renikson Silaban. Kegiatan ini menjadi wadah strategis untuk memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan dalam proses pembentukan regulasi di wilayah Provinsi Bengkulu, Rabu (16/04/2025).
Dalam arahannya, Kakanwil Sasmita menekankan bahwa Kantor Wilayah memiliki peran penting dalam mendukung proses legislasi daerah. Beberapa fungsi utama yang dijalankan antara lain fasilitasi perencanaan, perancangan dan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan Peraturan Kepala Daerah, analisis serta evaluasi hukum, dan penyebarluasan informasi terkait produk hukum daerah. Kakanwil Sasmita juga menyampaikan apresiasi kepada Kota dan seluruh Kabupaten di Provinsi Bengkulu yang telah memenuhi Indeks Reformasi Hukum dan pada Kabupaten Provinsi Bengkulu yang telah memperoleh capaian membanggakan yakni Kategori AA / Istimewa untuk Kabupaten Muko-Muko (98,58) dan Kota Bengkulu (96,18).
“Saya mengajak seluruh pemangku kepentingan di Provinsi Bengkulu untuk terus bersinergi dengan Kanwil Kemenkum Bengkulu serta mengambil langkah-langkah strategis dalam rangka penataan regulasi di daerah,” ujar Sasmita dalam sambutannya.
Adapun lima langkah strategis yang disampaikan Kakanwil adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan sinergi antara pemerintah daerah dengan Kantor Wilayah Kemenkumham Bengkulu dalam setiap tahapan pembentukan produk hukum daerah;
2. Mendorong partisipasi aktif pimpinan tinggi pemrakarsa di daerah yang berwenang dalam pengambilan keputusan;
3. Meningkatkan kompetensi dan pelibatan aktif perancang peraturan perundang-undangan sebagai garda depan penyusunan regulasi daerah;
4. Menjaga kualitas regulasi melalui kegiatan analisis dan evaluasi yang berkelanjutan terhadap peraturan yang telah ditetapkan;
5. Menguatkan digitalisasi regulasi, termasuk penataan database peraturan perundang-undangan, pengelolaan dan integrasi laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), serta sosialisasi produk hukum kepada masyarakat.
Seusai arahan Kakanwil, dilanjutkan pemaparan dari Kadiv Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Tongam Renikson Silaban tentang Fasilitasi Pembentukan produk Hukum Daerah pada Kanwil Kemenkum Bengkulu dan menekankan tentang urgensi harmonisasi raperda/raperkada.
Turut hadir dalam kegiatan ini Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama jajaran Kanwil Kemenkumham Bengkulu, Sekretaris Daerah / perwakilan dari Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu, Sekretaris DPRD / Perwakilan Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu, Kepala Biro Hukum Provinsi Bengkulu, Kepala Bagian Hukum Kabupaten/Kota dan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkumham Bengkulu.
Melalui kegiatan ini, diharapkan tercipta sinergi yang kuat antara pusat dan daerah dalam menciptakan regulasi yang berkualitas, responsif, dan sesuai kebutuhan masyarakat di Provinsi Bengkulu. (HUMAS/Ed.JE).
