Bengkulu – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu kembali melaksanakan Rapat Lanjutan Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi terhadap Rancangan Peraturan Bupati Bengkulu Utara terkait Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2026. Kegiatan ini berlangsung pada Rabu, 1 April 2026, bertempat di Ruang Rapat Fatmawati Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu.

Rapat dihadiri oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Bengkulu Tongam Renikson Silaban, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bengkulu Utara Bari Oktari, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bengkulu Utara Rahmat Hidayat, Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bengkulu Utara Irsaliyah Yurda, Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Dinas PMD Pahmi, jajaran staf Bagian Hukum, serta para Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Bengkulu.

Dalam sambutannya, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bengkulu Utara menyampaikan apresiasi atas fasilitasi yang diberikan oleh Kanwil Kemenkum Bengkulu. Ia menegaskan bahwa penyusunan Rancangan Peraturan Bupati ini merupakan bagian dari amanat konstitusi serta wujud komitmen pemerintah daerah dalam menjamin penghasilan tetap bagi perangkat desa dan mendukung operasional pemerintahan desa dengan prinsip keadilan. Selain itu, regulasi ini diharapkan mampu menjadi pedoman dalam menyelaraskan kebijakan pembangunan nasional dan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Selanjutnya, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, Jisi Nasistiawan, memaparkan hasil analisis konsepsi terhadap rancangan tersebut, baik dari aspek teknik penulisan maupun materi muatan. Disampaikan bahwa substansi Rancangan Peraturan Bupati masih bersifat umum dan cenderung lebih banyak mengatur pemerintah daerah dibandingkan pemerintah desa. Selain itu, teknik perumusan pasal dinilai masih belum efektif karena belum disusun secara lugas, singkat, dan padat.

Dalam forum tersebut juga disampaikan rekomendasi agar pengaturan terkait tata cara tidak perlu ditetapkan setiap tahun, sementara penetapan besaran alokasi dana desa tetap perlu ditetapkan secara periodik setiap tahun anggaran.

Rapat kemudian dilanjutkan dengan pembahasan bersama seluruh peserta. Hasilnya, disepakati sejumlah perbaikan terhadap draft Rancangan Peraturan Bupati, termasuk perubahan judul menjadi “Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026”. Secara substansi, rancangan tersebut dinyatakan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun yang setingkat, sehingga dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya.

Sebagai bentuk finalisasi, seluruh peserta rapat menyepakati hasil harmonisasi dengan membubuhkan paraf pada draft Rancangan Peraturan Bupati serta menandatangani Berita Acara bersama antara Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu dan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara. Kanwil Kemenkum Bengkulu selanjutnya akan segera menerbitkan surat selesai harmonisasi sebagai dasar kelanjutan proses penetapan peraturan dimaksud.

Bengkulu – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu menggelar Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi terhadap Rancangan Peraturan Bupati Bengkulu Utara tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2026. Kegiatan ini dilaksanakan pada Rabu, 1 April 2026, bertempat di Aula Fatmawati Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu.

Rapat tersebut dihadiri oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Bengkulu, Tongam Renikson Silaban, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bengkulu Utara Bari Oktari, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkulu Utara Rahmat Hidayat beserta jajaran, Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bengkulu Utara Irsaliya beserta jajaran, serta para Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Bengkulu.

Dalam kesempatan tersebut, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bengkulu Utara menyampaikan apresiasi atas fasilitasi yang diberikan oleh Kanwil Kemenkum Bengkulu. Ia menjelaskan bahwa kehadiran tim dari Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara bertujuan untuk melakukan harmonisasi terhadap dua Rancangan Peraturan Bupati, salah satunya terkait Pedoman Penyusunan APBDes Tahun Anggaran 2026.

Selanjutnya, tim Perancang Peraturan Perundang-undangan memaparkan hasil telaah dan perbaikan terhadap rancangan dimaksud. Perbaikan meliputi aspek teknik penulisan, sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah dan kewenangan desa, penyesuaian pasal dengan lampiran, serta penguatan substansi materi muatan agar selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selain itu, dilakukan analisis konsepsi terhadap bagian-bagian yang dinilai signifikan untuk disempurnakan.

Rapat kemudian dilanjutkan dengan pembahasan bersama seluruh peserta. Berdasarkan hasil diskusi, seluruh pihak menyepakati bahwa perbaikan terhadap draft Rancangan Peraturan Bupati telah memenuhi aspek harmonisasi baik secara formil maupun materiil. Dengan demikian, Rancangan Peraturan Bupati Bengkulu Utara tentang Pedoman Penyusunan APBDes Tahun Anggaran 2026 dinyatakan telah mencapai kesepakatan bersama.

Secara keseluruhan, draft rancangan tersebut dinilai tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun yang setingkat, sehingga dapat dilanjutkan ke tahap pembahasan selanjutnya.

Sebagai bentuk persetujuan, seluruh peserta rapat melakukan pembubuhan paraf pada draft Rancangan Peraturan Bupati dan penandatanganan Berita Acara antara Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu dengan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara. Selanjutnya, Kanwil Kemenkum Bengkulu akan segera menerbitkan surat selesai harmonisasi sebagai dasar untuk proses lanjutan penetapan peraturan dimaksud.

Bengkulu – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu mengikuti kegiatan Penilaian Mandiri SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Tahun 2026 yang dilaksanakan pada Rabu (1/4/2026) di Media Center Kanwil Bengkulu. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah beserta Ketua dan Anggota Tim Program dan Pelaporan.

Kegiatan dibuka oleh Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi (Karo Biroreno), Rahmi Widhiyanti, yang menekankan pentingnya penguatan SAKIP sebagai instrumen utama dalam meningkatkan akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah. Saat ini, capaian SAKIP Kementerian Hukum berada pada predikat BB (Sangat Baik) dengan nilai 78,54 dan ditargetkan meningkat menjadi predikat A (Memuaskan).

“Peningkatan predikat SAKIP dari BB ke A membutuhkan komitmen bersama, kolaborasi yang solid, serta komunikasi dua arah yang terbuka antara unit kerja dan Biro Perencanaan dan Organisasi agar setiap kendala dapat segera ditangani secara efektif,” ujar Rahmi Widhiyanti dalam arahannya.

Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi teknis oleh tim Biro Perencanaan dan Organisasi. Chyntia Veronika Manik menyampaikan materi terkait Sosialisasi Teknis Penilaian Mandiri SAKIP melalui Aplikasi E-Performance, yang kemudian diikuti dengan sesi diskusi interaktif bersama peserta.

Pemaparan berikutnya disampaikan oleh M. Rizal Pahlevi mengenai Panduan Pengisian Data Dukung Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja pada Aplikasi E-Performance. Materi ini bertujuan untuk memastikan seluruh satuan kerja dapat menyusun dan mengunggah data dukung secara tepat dan sesuai ketentuan.

Selain itu, peserta juga menerima informasi tambahan terkait penggunaan Aplikasi E-Monev Bappenas yang disampaikan oleh Tiwi, penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) oleh Euis Tita, serta informasi terkait penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu, Zulhairi, menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi momentum penting untuk meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja di lingkungan Kanwil.

“Kami berkomitmen untuk menindaklanjuti seluruh arahan dan memastikan pemenuhan data dukung SAKIP, SPIP, serta LKjIP dilakukan secara tepat waktu dan berkualitas, guna mendukung peningkatan predikat SAKIP Kementerian Hukum,” tegas Zulhairi.

Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh jajaran Kanwil Kemenkum Bengkulu semakin memahami mekanisme penilaian SAKIP serta mampu memperkuat koordinasi dan sinergi antar unit kerja dalam mencapai kinerja yang lebih optimal dan akuntabel.

#KemenkumRI

#KemenkumBengkulu

#PASTIPADEK

#LayananHukumMakinMudah

#Zulhairi

Bengkulu – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu melaksanakan kunjungan kerja dan silaturahmi Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di Kelurahan Nusa Indah dan Kelurahan Kebun Kenanga, Kota Bengkulu, pada Rabu (01/04/2026).

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Bengkulu, Zulhairi, didampingi Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Ketua Tim Kerja Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Kota Bengkulu, tim Posbankum, perangkat kelurahan, serta masyarakat setempat.

Kunjungan tersebut bertujuan untuk memperkuat optimalisasi peran Posbankum di tingkat kelurahan sekaligus meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan bantuan hukum.

Pada kunjungan di Kelurahan Nusa Indah, jajaran Kanwil Kemenkum Bengkulu menerima berbagai aspirasi dan permasalahan masyarakat, khususnya terkait perselisihan dalam rumah tangga dan pernikahan yang belum terselesaikan. Tim Posbankum memberikan edukasi mengenai pentingnya penyelesaian sengketa melalui mediasi, musyawarah, dan pemanfaatan layanan bantuan hukum yang tersedia.

Sementara itu, di Kelurahan Kebun Kenanga, pembahasan difokuskan pada permasalahan drainase lingkungan yang berpotensi menimbulkan genangan air dan konflik antarwarga. Selain itu, masyarakat juga menyampaikan persoalan sengketa hutang piutang yang masih sering terjadi di lingkungan sekitar.

Menanggapi hal tersebut, tim Posbankum memberikan pemahaman terkait aspek hukum perjanjian, pentingnya bukti tertulis dalam transaksi hutang piutang, serta mekanisme penyelesaian sengketa secara non-litigasi melalui mediasi.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Bengkulu, Zulhairi, menyampaikan bahwa Posbankum memiliki peran penting sebagai sarana konsultasi dan edukasi hukum bagi masyarakat.

“Keberadaan Posbankum di tingkat kelurahan harus terus diperkuat agar masyarakat lebih mudah memperoleh informasi, konsultasi, dan pendampingan hukum. Dengan demikian, permasalahan hukum yang muncul dapat diselesaikan secara cepat, tepat, dan mengedepankan musyawarah,” ujar Zulhairi.

Kegiatan berlangsung dengan baik, tertib, dan lancar. Kehadiran Posbankum di tengah masyarakat diharapkan dapat menjadi sarana penguatan sinergi antara pemerintah daerah, perangkat kelurahan, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang sadar hukum.

Ke depan, Kanwil Kemenkum Bengkulu akan terus meningkatkan peran Posbankum melalui pemberian edukasi hukum secara berkelanjutan, optimalisasi layanan konsultasi dan pendampingan hukum, serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan perangkat kelurahan guna mendukung penyelesaian permasalahan hukum masyarakat secara efektif.

#KementerianHukum
#KemenkumRI
#KemenkumBengkulu
#KanwilKemenkumBengkulu
#PASTIPADEK
#LayananHukumMakinMudah
#Zulhairi