BENGKULU – Dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan memperkuat manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) berbasis sistem merit, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu turut berpartisipasi dalam Pembukaan Penilaian Kompetensi bagi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama serta Jabatan Fungsional Analis Hukum dan Penyuluh Hukum.
Kegiatan ini dipusatkan secara luring di Aula Fatmawati Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu pada Senin (11/05/2026) dan terhubung dengan panitia pusat di lingkungan Kementerian Hukum. Turut hadir langsung di Aula Fatmawati mengawal kegiatan ini antara lain Plh. Kepala Kantor Wilayah, Tongam Renikson Silaban serta Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Rahmat Huda Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu.
Rangkaian penilaian ini terbagi dalam beberapa tahapan. Evaluasi manajerial dan sosial kultural (mansoskul) bagi JPT Pratama dilangsungkan pada 11–12 Mei 2026, sementara bagi Jabatan Fungsional Analis Hukum dan Penyuluh Hukum dijadwalkan pada 11–13 Mei 2026, yang seluruhnya telah didahului dengan tahapan pra-penilaian pada 7 Mei lalu.
Pembukaan kegiatan ini diwarnai dengan sejumlah arahan strategis dari para pimpinan tinggi di lingkungan Kementerian Hukum. Kepala Pusat Penilaian Kompetensi BPSDM Hukum, Eva Gantini menegaskan bahwa uji kompetensi ini merupakan langkah strategis organisasi. "Melalui proses yang objektif, transparan, dan terukur, setiap peserta diharapkan mampu memahami potensi dirinya untuk pengembangan diri dan penguatan kapasitas demi kinerja yang optimal," jelasnya.
Kepala Biro SDM Kementerian Hukum, Sunu Tedy Maranto menyoroti pentingnya kegiatan ini bagi manajemen talenta kementerian. Beliau menekankan bahwa tugas pokok dan fungsi pegawai harus senantiasa selaras dengan jabatan dan kompetensi yang dimiliki. Ia juga mengapresiasi integritas seluruh pihak yang menjaga netralitas pelaksanaan kegiatan ini demi tegaknya sistem merit yang profesional.
Sekretaris BPHN Kementerian Hukum, Mohamad Aliamsyah memberikan catatan khusus bagi para pejabat fungsional. Analis Hukum dan Penyuluh Hukum dituntut untuk tidak hanya cakap secara teknis, tetapi juga memiliki kemampuan manajerial dan komunikasi yang efektif agar pelayanan kepada masyarakat semakin prima.
Asesor SDM Aparatur Ahli Madya BPSDM Hukum menambahkan, hasil akhir dari penilaian ini akan menghasilkan profil kompetensi yang valid. Data tersebut akan menjadi fondasi utama dalam penempatan, pengembangan karier, dan penguatan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN).
Tercatat sebanyak 197 peserta dari seluruh Indonesia mengikuti kegiatan ini, yang terdiri dari: 44 Orang: Kenaikan Jenjang Jabatan Analis Hukum, 107 Orang: Kenaikan Jenjang Jabatan Penyuluh Hukum, 46 Orang: Perpindahan ke Jabatan Lain.
Dari total tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu mengutus 10 orang pegawai terbaiknya untuk mengikuti penilaian, dengan rincian: 3 Orang: Kenaikan Jenjang Analis Hukum, 2 Orang: Kenaikan Jenjang Penyuluh Hukum, 5 Orang: Perpindahan dari Jabatan Lain
Melalui pelaksanaan uji kompetensi yang transparan ini, Kementerian Hukum terus berkomitmen mencetak SDM yang andal, profesional, dan siap menjawab tantangan pelayanan publik di masa depan. (HUMAS_PASTI_CERIA)
#KementerianHukum #KemenkumBengkulu #KanwilKemenkumBengkulu #LayananHukumMakinMudah #KitaMulaiCaraBaru #PENUHCERIA #CERIA #Zulhairi
