Jakarta – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu Zulhairi menegaskan kesiapan jajarannya untuk melaksanakan rencana aksi Tahun 2026 secara kolaboratif dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat. Komitmen tersebut disampaikannya usai mengikuti penutupan Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja dan Refleksi Akhir Tahun 2025 yang digelar di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Kamis (18/12/2025).
Penutupan Rapat Koordinasi tersebut diikuti oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu Zulhairi, didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum Machyudhie, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Tongam Renikson Silaban, serta Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Rahmat Huda.
Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Nico Afinta dalam laporannya menyampaikan bahwa Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja Tahun 2025 telah menghasilkan sebanyak 628 rencana aksi yang disusun berdasarkan 47 indikator kinerja dan akan dilaksanakan pada Tahun 2026.
“Hasil rakor ini menghasilkan sejumlah output penting, di antaranya laporan capaian kinerja Kementerian Hukum Tahun 2025, dokumen Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2026, serta dokumen resolusi kinerja Tahun 2026,” ujar Nico.
Ia menambahkan bahwa keberhasilan pelaksanaan kinerja ke depan harus ditopang oleh pemahaman yang kuat terhadap tugas, wewenang, dan tanggung jawab, serta kemampuan menjalin komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan.
Pada kesempatan tersebut juga dilaksanakan soft launching Super Apps Kementerian Hukum sebagai bagian dari upaya percepatan transformasi digital dalam pelayanan publik. Menteri Hukum menjelaskan bahwa kehadiran Super Apps Kementerian Hukum merupakan tuntutan zaman dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Super Apps ini adalah hasil kolaborasi kinerja seluruh unit kerja. Ini merupakan langkah revolusioner karena banyaknya layanan di Kementerian Hukum memerlukan satu aplikasi terpadu untuk mengakomodasi seluruh layanan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Menkum menegaskan bahwa transformasi digital akan berdampak pada penilaian kinerja yang lebih objektif dan berkelanjutan.
“Penilaian kinerja yang objektif ini penting untuk membangun sumber daya manusia Kementerian Hukum yang berkualitas ke depan,” ujarnya.
Dalam arahannya, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Kementerian Hukum atas kinerja yang telah ditunjukkan sepanjang Tahun 2025.
“Capaian kinerja yang diraih bukanlah hasil kerja Menteri semata, tetapi merupakan hasil kerja kita semua di seluruh jajaran Kementerian Hukum,” tegas Menkum.
Menutup arahannya, Menteri Hukum mengajak seluruh jajaran untuk menyongsong Tahun 2026 dengan semangat dan tekad baru.
“Kita akan menyongsong Tahun 2026 dengan tekad yang baru dan capaian kinerja yang baru,” pungkasnya.
Menegaskan komitmen tersebut, Zulhairi menyampaikan bahwa hasil Rapat Koordinasi menjadi pedoman strategis bagi jajaran Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu dalam menyelaraskan program dan langkah kerja ke depan.
“Rapat Koordinasi ini memberikan arah yang jelas bagi kami di daerah. Dengan semangat kebersamaan, seluruh jajaran Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu siap bergerak bersama melaksanakan rencana aksi Tahun 2026, agar pelayanan hukum yang kami hadirkan semakin mudah diakses dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Zulhairi. (HUMAS_PASTI_PADEK)
#KementerianHukum #KemenkumRI #KemenkumBengkulu #KanwilKemenkumBengkulu #PASTIPADEK #LayananHukumMakinMudah #Zulhairi
