Jakarta – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu melaksanakan koordinasi strategis dengan Inspektur Wilayah I Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum RI pada Selasa, 3 Maret 2026. Pertemuan berlangsung di Ruang Kerja Inspektur Wilayah I dan menjadi bagian dari penguatan sinergi pengawasan internal dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja serta percepatan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Tahun 2026. Kegiatan dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah, Zulhairi, bersama Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Titik Setiawati. Sementara itu, dari Inspektorat Jenderal hadir Inspektur Wilayah I, Ibu Morina Harahap, beserta jajaran Tim Pengawas Wilayah I.
Koordinasi ini dilaksanakan sebagai forum konsultasi strategis dan pembinaan dalam rangka memperkuat kualitas pengawasan internal, memastikan efektivitas tindak lanjut hasil pemeriksaan, serta meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di lingkungan Kanwil Kemenkum Bengkulu.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kantor Wilayah menegaskan komitmen jajarannya untuk segera menuntaskan seluruh tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan secara tepat waktu, akuntabel, dan terdokumentasi dengan baik. Langkah tersebut dinilai sebagai prasyarat utama dalam mendukung pencapaian predikat WBK Tahun 2026.
“Kami berkomitmen untuk memastikan setiap rekomendasi hasil pengawasan ditindaklanjuti secara substantif dan terukur. Hal ini menjadi bagian dari strategi besar kami dalam membangun sistem kerja yang transparan dan berintegritas,” ujar Zulhairi.
Selain itu, Kepala Kantor Wilayah juga memohon arahan dan penguatan dari Inspektur Wilayah I terkait kiat-kiat strategis dalam memenuhi indikator penilaian WBK, termasuk penguatan budaya integritas di seluruh lini organisasi.
Menanggapi hal tersebut, Inspektur Wilayah I menekankan pentingnya penguatan manajemen risiko, konsistensi implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), serta percepatan tindak lanjut atas setiap temuan pengawasan. Ia menyampaikan bahwa keberhasilan meraih predikat WBK sangat ditentukan oleh komitmen pimpinan, soliditas tim kerja, konsistensi pelaksanaan program, serta internalisasi nilai-nilai integritas dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
Pertemuan berlangsung konstruktif dengan pembahasan teknis terkait strategi pemenuhan data dukung pembangunan Zona Integritas, penguatan monitoring dan evaluasi berbasis indikator kinerja, serta pola pendampingan berkelanjutan dari Inspektur Wilayah I kepada Kanwil Kemenkum Bengkulu.
Sebagai tindak lanjut, Kanwil Kemenkum Bengkulu akan melakukan percepatan penyelesaian seluruh rekomendasi hasil pengawasan, menyusun rencana aksi dan data dukung pembangunan Zona Integritas menuju WBK Tahun 2026 secara lebih sistematis dan terukur, serta melaksanakan penguatan internal kepada seluruh pegawai terkait komitmen integritas dan budaya anti korupsi. Koordinasi dan konsultasi lanjutan dengan Inspektur Wilayah I juga akan terus dilakukan sebagai bagian dari mekanisme pendampingan berkelanjutan.
Komitmen Kanwil Kemenkum Bengkulu untuk menuntaskan tindak lanjut hasil pengawasan serta meraih predikat WBK Tahun 2026 memperoleh arahan dan penguatan strategis dari Inspektur Wilayah I. Sinergi ini diharapkan mampu mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang semakin akuntabel, transparan, dan berintegritas di lingkungan Kementerian Hukum.
