Jakarta, 30 Januari 2025 - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu melakukan koordinasi dan konsultasi terkait kegiatan Analisis Evaluasi Kebijakan Hukum di Wilayah. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Kerja Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum.
Koordinasi dan konsultasi ini dipimpin oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Bengkulu, Tongam Renikson Silaban dengan didampingi oleh Penyuluh Hukum Ahli Madya, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda, serta Analis Hukum Ahli Muda dan Pertama. Kegiatan ini disambut langsung oleh Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum dari Badan Strategi Kebijakan Hukum (BSK), beserta tim terkait.
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari perjanjian kinerja serta upaya mendukung kinerja Badan Strategi Kebijakan Hukum yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah. Pada tahun 2024, nilai IRH pemerintah daerah di wilayah Provinsi Bengkulu yang masih berada di bawah angka 80 meliputi Kabupaten Kaur, Kabupaten Lebong, dan Kabupaten Bengkulu Tengah. Oleh karena itu, target Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tahun 2025 adalah mencapai 95% Kabupaten/Kota dengan nilai IRH di atas 80.
Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan koordinasi, rapat koordinasi antara Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Kantor Wilayah dijadwalkan akan dilaksanakan pada 17 Februari 2025. Dalam pertemuan tersebut, indikator kegiatan perjanjian kinerja dan rencana aksi tahun 2025 akan disampaikan lebih lanjut kepada seluruh Kantor Wilayah pada bulan Februari 2025.
Selain itu, analisis implementasi dan evaluasi kebijakan hukum, serta diseminasi dan sosialisasi hasil analisis strategi kebijakan hukum di daerah, akan menunggu arahan lebih lanjut dari Badan Strategi Kebijakan Hukum. Dalam pelaksanaan kegiatan yang menggunakan anggaran DIPA, diinstruksikan agar dilakukan secara efisien sesuai dengan arahan Presiden. Untuk itu, kegiatan analisis strategi kebijakan di wilayah diharapkan dilaksanakan setelah adanya petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang akan disampaikan pada saat Rapat Koordinasi tanggal 17 Februari 2025.
Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas dalam bidang analisis implementasi dan evaluasi kebijakan hukum, pendampingan penilaian IRH pada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, serta diseminasi dan sosialisasi hasil analisis strategi kebijakan hukum di daerah akan menjadi bagian utama dalam agenda rapat koordinasi Badan Strategi Kebijakan Hukum dengan Kantor Wilayah Kemenkum.
Dengan adanya koordinasi ini, diharapkan pelaksanaan Analisis Evaluasi Kebijakan Hukum di wilayah dapat lebih optimal dalam mendukung kebijakan hukum yang berbasis data serta mendorong peningkatan kualitas reformasi hukum di daerah. (Hukum/ed.Md).
