*Bengkulu*, 3/2/2025 - Bertempat di Aula Soekarno Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu, jajaran Pimti Pratama serta ASN di lingkungan Kanwil Kementerian Hukum, Kanwil Kementerian HAM, Kanwil Ditjen Imigrasi, dan Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Bengkulu mengikuti apel pagi gabungan secara virtual. Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk mempererat sinergi, berbagi informasi strategis, serta membangun koordinasi dalam menghadapi dinamika perubahan kelembagaan.
Dalam sambutannya, Wakil Menteri Hukum *Edward Omar Sharif Hiariej* menegaskan bahwa sinergi yang kuat akan memastikan kelangsungan program kerja yang berkesinambungan dan adaptif terhadap perubahan regulasi. Hal ini sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045, di mana sistem hukum yang modern dan efisien menjadi salah satu fondasi utama.
Sosialisasi KUHP Baru: Tantangan dan Implementasi Pada kesempatan tersebut, disampaikan pula tentang pelaksanaan sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang akan mulai berlaku pada 2 Januari 2026. KUHP baru ini merupakan langkah besar dalam modernisasi hukum Indonesia setelah 79 tahun kemerdekaan.
Terdapat lima misi utama dalam KUHP baru, yaitu demokratisasi, dekolonialisasi, harmonisasi, konsolidasi, dan modernisasi. Untuk memastikan keberhasilan implementasi, aparatur sipil negara dituntut untuk memahami substansi perubahan serta menyosialisasikannya kepada masyarakat dan aparat penegak hukum. Ditekankan bahwa pelatihan dan pembaruan diri menjadi faktor kunci dalam memastikan penerapan hukum yang adil dan sesuai dengan perkembangan zaman.
Efisiensi Anggaran dalam Pelaksanaan APBN 2025 Selain itu, apel pagi juga menyoroti kebijakan efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN 2025, sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Kebijakan ini mencakup pengurangan belanja perjalanan dinas sebesar 50%, pembatasan kegiatan seremonial, serta fokus pada peningkatan efektivitas dan output kinerja pelayanan publik.
Dalam kondisi anggaran yang terbatas, aparatur negara diharapkan tetap bekerja secara maksimal dengan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia. Pembatasan anggaran diharapkan menjadi pemicu untuk berinovasi dan menemukan cara kerja yang lebih efisien tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Apel pagi ini menegaskan pentingnya komitmen terhadap integritas, efisiensi, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas. Dengan kerja keras dan kebersamaan, tantangan yang ada dapat dihadapi demi terwujudnya Indonesia yang lebih maju dan berkeadilan.Humas
