Bengkulu – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu melaksanakan rapat monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja, anggaran, dan perjanjian kinerja Tahun Anggaran 2026 untuk periode Triwulan I dan Triwulan II. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya memastikan seluruh target program dan kegiatan dapat berjalan secara optimal sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.
Rapat tersebut dihadiri langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu, Zulhairi, didampingi Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Tongam Renikson Silaban, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Titik Setiawati, Kepala Bidang Administrasi Hukum Umum (AHU) Pande Made Handika Riady, Kepala Bidang Kekayaan Intelektual (KI) Nova Harneli, serta para koordinator dan jajaran pegawai terkait.
Kegiatan diawali dengan pembukaan oleh Kepala Kantor Wilayah, Zulhairi. Dalam arahannya, beliau menekankan pentingnya sinergi antarbidang dalam mencapai target kinerja dan realisasi anggaran, sehingga seluruh program kerja yang telah direncanakan dapat terlaksana secara efektif dan tepat sasaran.
Selanjutnya, rapat dilanjutkan dengan pemaparan dari Bidang Administrasi Hukum Umum (AHU) terkait pelaksanaan program dan capaian layanan yang telah dilaksanakan selama Triwulan I dan Triwulan II. Setelah itu, Bidang Kekayaan Intelektual (KI) turut menyampaikan perkembangan capaian layanan, kendala yang dihadapi, serta langkah strategis yang akan dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Titik Setiawati, kemudian memaparkan perkembangan kegiatan pelayanan hukum, Pos Bantuan Hukum (Posbankum), serta pelaksanaan analisis dan evaluasi peraturan daerah. Selain itu, dibahas pula mengenai progres harmonisasi rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan kepala daerah yang menjadi salah satu indikator penting dalam mendukung kualitas regulasi di daerah.
Pada kesempatan tersebut, Kepala Divisi P3H, Tongam Renikson Silaban, menyampaikan pembahasan terkait Indeks Reformasi Hukum (IRH) dan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Dalam paparannya, beliau menekankan perlunya peningkatan koordinasi dan komitmen dari seluruh jajaran agar target IRH dan optimalisasi JDIH dapat tercapai secara maksimal.
Selain bidang teknis, rapat juga membahas capaian dan progres dari bagian kepegawaian, bagian rumah tangga, bagian humas, reformasi birokrasi, teknologi informasi, protokoler, bagian Pengelolaan Program dan Laporan (PPL), serta bagian keuangan.
Dari sisi realisasi anggaran, bendahara menyampaikan bahwa hingga Triwulan I, realisasi anggaran telah mencapai 19,82 persen. Sementara itu, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyampaikan perlunya perbaikan target penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), dengan target capaian sebesar 98 persen.
Di akhir kegiatan, Kepala Kantor Wilayah, Zulhairi, memberikan rangkuman sekaligus arahan penutup. Beliau menegaskan agar seluruh bagian terus meningkatkan koordinasi, menjaga konsistensi pelaksanaan program, serta mempercepat realisasi anggaran agar target kinerja Tahun Anggaran 2026 dapat tercapai dengan optimal.
Melalui rapat monitoring dan evaluasi ini, diharapkan seluruh jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu dapat terus memperkuat kolaborasi dan meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas, sehingga seluruh target kinerja dan pelayanan kepada masyarakat dapat tercapai secara maksimal.
#KementerianHukum
#KemenkumRI
#KemenkumBengkulu
#KanwilKemenkumBengkulu
#PASTIPADEK
#LayananHukumMakinMudah
#Zulhairi
