Rejang Lebong – Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaporan dan optimalisasi layanan bantuan hukum kepada masyarakat, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu melalui Tim Pos Bantuan Hukum (Posbankum) melaksanakan kegiatan Pendampingan dan Pembinaan Pelaporan Layanan Posbankum di 15 Desa dan 2 Kelurahan se-Kabupaten Rejang Lebong pada Senin–Selasa (02–03 Maret 2026).
Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Kanwil Kemenkum Bengkulu, Tongam Rekson Silaban, serta didampingi oleh Penyuluh Hukum Ahli Madya Fajri Alamsah, Penyuluh Hukum Ahli Muda Liza Hartati, dan Pengelola RAKL Cusi Karnita Merighie. Turut hadir Kepala Desa, Perangkat Desa, Lurah, Perangkat Kelurahan, serta anggota Posbankum/Kadarkum di masing-masing wilayah.
Pendampingan dilakukan dengan memberikan pemahaman teknis terkait sistem pelaporan layanan Posbankum melalui tautan resmi yang telah disiapkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Pelaporan tersebut mencakup layanan Konsultasi dan Informasi Hukum, Bantuan Hukum dan Advokasi, Perdamaian di Luar Pengadilan (Mediasi), serta Rujukan Advokat.
Kepala Divisi P3H Kanwil Kemenkum Bengkulu, Tongam Rekson Silaban, menegaskan pentingnya pelaporan berkala sebagai bentuk akuntabilitas dan evaluasi layanan hukum di tingkat desa dan kelurahan.
“Pelaporan yang dilakukan secara berkala melalui sistem yang telah disiapkan BPHN merupakan bentuk komitmen kita dalam menghadirkan layanan hukum yang transparan, terukur, dan tepat sasaran bagi masyarakat,” ujar Tongam.
Ia juga menambahkan bahwa optimalisasi Posbankum menjadi salah satu langkah strategis dalam mendekatkan akses keadilan kepada masyarakat hingga ke tingkat desa.
Senada dengan hal tersebut, Penyuluh Hukum Ahli Madya Fajri Alamsah menyampaikan bahwa peran aktif paralegal desa dan kelurahan sangat menentukan keberhasilan program ini.
“Kami mendorong seluruh Posbankum untuk aktif melaporkan setiap kegiatan layanan hukum yang dilaksanakan. Digitalisasi pelaporan ini akan membantu pemetaan kebutuhan hukum masyarakat sekaligus menjadi bahan evaluasi berkelanjutan,” jelas Fajri.
Melalui kegiatan ini, Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu berharap seluruh Posbankum di Kabupaten Rejang Lebong dapat secara konsisten memanfaatkan sistem pelaporan daring guna mendukung peningkatan kualitas layanan hukum bagi masyarakat.
Pelaksanaan pendampingan dan pembinaan ini merupakan langkah konkret dalam memperkuat sinergi antara Kantor Wilayah, Pemerintah Daerah, serta para pemangku kepentingan dalam mewujudkan akses keadilan yang merata dan berkeadilan.
Ke depan, penguatan koordinasi dan pembinaan berkala serta peningkatan kapasitas aparatur dan paralegal kelurahan akan terus dilakukan guna mengoptimalkan pemanfaatan digitalisasi layanan hukum dan meningkatkan kinerja Posbankum di wilayah.
#KemenkumRI
#KemenkumBengkulu
#PASTIPADEK
#LayananHukumMakinMudah
#Zulhairi
