Bengkulu - Badan Strategi Kebijakan Hukum (BSK Hukum) menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Pedoman Teknis Kegiatan Badan Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah Tahun 2026. Kepala Divisi Peraturan Perundang - Undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Bengkulu Tongam Renikson Silaban beserta jajaran mengikuti kegiatan secara daring di Aula Fatmawati, Selasa (10/2).
Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Sekretaris Badan Strategi Kebijakan Hukum, Dwi Harnanto, dan dihadiri oleh para Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum seluruh Indonesia, para Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum pada Kanwil Hukum seluruh Indonesia, Kepala BSK Hukum, para Pimpinan Tinggi Pratama BSK Hukum, pegawai BSK Hukum, serta para Analis Kebijakan dan pegawai PIC tugas dan fungsi BSK Hukum di wilayah.
Dalam kegiatan tersebut, masing-masing ketua tim penyelenggara kegiatan BSK Hukum di wilayah menyampaikan pemaparan terkait pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahun 2026. Adapun pedoman yang disosialisasikan meliputi:
1. Pedoman Forum Komunikasi Kebijakan di Wilayah;
2. Pedoman Analisis Implementasi dan Evaluasi Kebijakan;
3. Pedoman Survei Persepsi Anti Korupsi dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan; serta
4. Pedoman Diskusi Strategi Kebijakan.
Pada tahun 2026, BSK Hukum menambahkan satu kegiatan baru, yaitu Forum Komunikasi Kebijakan (FKK) di Wilayah. FKK memiliki dua kegiatan utama, yakni menjalin komunikasi dan kerja sama dengan pemerintah daerah serta penguatan kapasitas analis kebijakan di wilayah.
Setelah penyampaian materi, kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang berlangsung interaktif, sebagai wadah klarifikasi dan pendalaman teknis pelaksanaan kegiatan di wilayah. Acara kemudian ditutup dengan pemberian penghargaan kepada kantor wilayah yang memperoleh predikat unggul atas capaian penyelenggaraan kegiatan BSK Hukum di wilayah pada tahun 2025. Kedepannya, akan dilakukan pendampingan oleh PIC kegiatan pada BSK Hukum Pusat guna mendukung kelancaran dan optimalisasi pelaksanaan kegiatan BSK Hukum di wilayah.
#KementerianHukum
#KemenkumRI
#KemenkumBengkulu
#KanwilKemenkumBengkulu
#PASTIPADEK
#LayananHukumMakinMudah
#Zulhairi
