Bengkulu – Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu, Rahmat Huda beserta TIM mengikuti kegiatan Koordinasi Pemanfaatan Ruang Rapat Bersama antara Kanwil Hukum, HAM, dan Imigrasi bersama Biro BMN (Barang Milik Negara) yang digelar secara virtual melalui Zoom Meeting pada Selasa (12/8/2025). Kegiatan ini melibatkan perwakilan seluruh Kantor Wilayah se-Indonesia bersama Biro Barang Milik Negara (BMN).
Kegiatan dibuka oleh Kepala Bagian Perencanaan Biro BMN, Raden Wibisono, yang menegaskan bahwa ruang rapat adalah aset strategis bagi kelancaran koordinasi dan pengambilan keputusan di lingkungan Kemenkum. “Pemanfaatannya harus tertib, terjadwal, dan memberi manfaat bagi semua pihak,” ujarnya.
Dalam forum tersebut, dibahas tata cara pendataan ruang rapat di setiap Kanwil, mekanisme peminjaman/penggunaan bersama, dan pengaturan jadwal agar terhindar dari benturan kegiatan. Standarisasi fasilitas seperti meja, kursi, perangkat audio-visual, dan akses internet juga menjadi fokus pembahasan untuk menunjang efektivitas rapat.
Beberapa kendala turut diungkapkan, di antaranya kapasitas ruang yang terbatas, jadwal yang sering bertabrakan, serta fasilitas yang belum memadai. Menanggapi hal ini, Biro BMN akan memetakan jumlah, kapasitas, dan kondisi ruang rapat di seluruh Kanwil sebagai dasar penyusunan kebijakan.
Kegiatan juga diwarnai sesi berbagi pengalaman antar-Kanwil, termasuk inovasi ruang rapat multifungsi yang dapat dipakai untuk rapat internal, pelatihan, sosialisasi, hingga koordinasi eksternal.
Seluruh Kanwil diminta menyampaikan data kondisi ruang rapat yang dimiliki selambat-lambatnya pada rapat lanjutan, Rabu (13/8/2025). Hasil pemetaan ini akan dirangkum Biro BMN sebagai rekomendasi kebijakan pemanfaatan ruang rapat bersama di lingkungan Kemenkum. (HUMAS_PASTI_PADEK)
