Bengkulu - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu Sasmita mengikuti pengarahan langsung dari Wakil Menteri Hukum; Edward Omar Sharif Hiariej, dan penguatan dari Sekretaris Jendral Kemenkum; Nico Afinta dan Inspektorat Jendral Kemenkum; Reynhard Silitonga, serta diskusi panel dari Kepala Biro Sekretariat Jenderal Selasa, (07/01/2025).
Kegiatan juga diikuti secara daring oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum; Machyudhie, dan Kepala Divisi PPPH; Tongam Renikson Silaban beserta jajaran.
Kegiatan ini merupakan acara lanjutan dari rangkaian kegiatan penandatanganan perjanjian kinerja, komitmen bersama mendukung zona integritas menuju WBK/WBBM, peluncuran transformasi digital, serta pencanangan resolusi tahun 2025.
Wamenkum Eddy dalam arahannya mengatakan, “Dalam konteks pembangunan zona integritas, WBK dan WBBM bukan kerja individu tapi kerja Tim, saya mendapat pelajaran yang berharga dari Pak Menteri sebagai pimpinan kita semua, beliau menerapkan kepemimpinan transformatif dan egaliter, yang tidak melihat atasan dan bawahan tetapi melihat sebagai teamwork”.
Kemudian beliau menjelaskan terdapat 25 indikator dan 9 indeks penilaian Reformasi Birokrasi, menerangkan tentang langkah-langkah strategis disektor publik untuk mencegah korupsi, dan mengajak semua jajaran Kemenkum untuk mencapai Zona Intgritas, baik WBK ataupun WBBM yang bisa dicapai dengan teamwork.
Kemudian dilanjutkan penguatan dari Sekjen dan Itjen Kemenkum mengenani transformasi dan transisi Kemenkumham yang kini telah menjadi 3 Kementerian dan 1 Kementerian Koordinator.
Dalam penguatannya Sekjen Nico membahas mengenai Target Kinerja Tahun Anggaran 2025, Alokasi Anggaran Tahun Anggaran 2025, Pengalihan SDM Kemenkumham, Tindak Lanjut Masa Transisi. Nico Afinta juga berpesan menegaskan kepada para pimti untuk memahami tugas dan tanggung jawab menurut tusi yang ada sehingga mampu melaksanakan tugas dengan optimal serta memahami wewenang dalam menjalankan tugas.
Selanjutnya, penguatan oleh Itjen Reynhard yang membahas mengenai Hasil Audit Transisi Kementerian Hukum Dan Ham. Selanjutnya diskusi panel oleh para kepala biro membahas mengenai optimalisasi pelaksanaan tugas di Kantor wilayah di Kementerian Hukum.
Kegiatan menunjukkan komitmen Kementerian Hukum Bengkulu dalam bertransformasi untuk terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan publik dimasa transisi ini dan diharapkan dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan khususnya dilingkungan Kementerian Hukum. (Humas/ED-MD.)
