Bengkulu – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu mengikuti pembukaan Orientasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Hukum Tahun Anggaran 2024 yang diselenggarakan secara hybrid, terpusat dari Graha Pengayoman, Jakarta. Kegiatan ini diikuti oleh Kadiv Pelayanan Hukum Machyudhie, Kadiv Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Tongam Renikson Silaban, Kabag TU dan Umum Rahmat Huda, pejabat struktural beserta jajaran dan 11 CPNS formasi Kanwil Kemenkum Bengkulu, Senin (2/05/2025) di Aula Soekarno.
Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum, Nico Afinta, dalam laporannya menyampaikan bahwa pengadaan CPNS TA 2024 diawali dengan penetapan formasi sebanyak 9.070 untuk Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 293 Tahun 2024. Kementerian Hukum dan HAM sebagai instansi dengan pelamar terbanyak dengan 491.651 pelamar. Setelah pemekaran Kementerian, Kementerian Hukum menerima 979 formasi, dengan 863 pelamar yang melanjutkan proses penetapan NIP, termasuk 37 formasi Disabilitas dan 19 formasi Putra/Putri Kalimantan.
Wakil Menteri Hukum Republik Indonesia Eddy O.S. Hiariej membuka secara resmi kegiatan Orientasi CPNS Tahun Anggaran 2024. Dalam sambutannya, Wakil Menteri Eddy O.S. Hiariej secara tegas menekankan kunci menjadi ASN, yakni: Memiliki integritas dan kapasitas intelektual yang memadai. “Integritas adalah sifat seseorang yang mencerminkan 3K; Kejujuran, Konsistensi dan Komitmen. Seorang ASN harus mampu berfikir, menganalisis, mengambil keputusan secara logis dan efektif” pungkasnya.
Diharapkan, melalui orientasi ini, para CPNS Kementerian Hukum dapat menginternalisasi nilai-nilai Kementerian Hukum serta nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai abdi negara yang profesional, berintegritas, dan melayani masyarakat. Kegiatan orientasi CPNS ini akan berlangsung dari tanggal 2 hingga 4 Juni 2025, mencakup sambutan dan pembukaan kuliah umum oleh Wakil Menteri Hukum RI, pengarahan dari Sekretaris Jenderal, serta penyampaian materi oleh Pimpinan Tinggi Pratama. (HUMAS/Ed. JE).
