Bengkulu – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum melaksanakan kegiatan Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) Kaur tentang Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Kabupaten Kaur Tahun 2025–2029, Kamis (11/6), bertempat di Ruang Rapat Divisi Yankum Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu.

Kegiatan ini dipimpin oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Tongam Renikson Silaban, serta dihadiri oleh perwakilan Pemerintah Kabupaten Kaur, antara lain Plt. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Kepala Bapperida Kabupaten Kaur, Bagian Hukum Setda Kabupaten Kaur, serta tim perancang peraturan perundang-undangan dari kedua instansi.

Dalam pembukaan rapat, Tongam Renikson Silaban menegaskan bahwa proses harmonisasi merupakan tahapan penting untuk memastikan setiap produk hukum daerah memiliki kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, tidak tumpang tindih dengan regulasi lain, serta memiliki rumusan yang jelas dan dapat dilaksanakan secara efektif.

Selanjutnya, Kepala Bapperida Kabupaten Kaur menyampaikan urgensi penyusunan Raperbup tersebut sebagai pedoman pembangunan kependudukan daerah yang telah disusun berdasarkan dokumen teknis Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Kabupaten Kaur Tahun 2025–2029 dan diselaraskan dengan visi dan misi Bupati Kaur sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2025–2029.

Pada sesi pembahasan, Tim Kerja Harmonisasi Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu memberikan berbagai masukan dan penyempurnaan, baik dari aspek teknik penyusunan peraturan perundang-undangan maupun substansi materi muatan. Beberapa rekomendasi yang disampaikan antara lain perbaikan judul, penyempurnaan konsideran mengingat, penyesuaian beberapa ketentuan dalam pasal, serta penyelarasan istilah dan rumusan norma agar lebih tepat secara hukum dan mudah dipahami.

Melalui diskusi yang konstruktif, seluruh peserta rapat menyepakati hasil harmonisasi dan menerima saran perbaikan yang disampaikan Tim Kerja Harmonisasi. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa Rancangan Peraturan Bupati Kaur tentang Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Kabupaten Kaur Tahun 2025–2029 tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun yang setingkat, sehingga dapat dilanjutkan ke tahapan berikutnya.

Sebagai tindak lanjut, dilakukan pembubuhan paraf persetujuan pada draf Raperbup serta penandatanganan Berita Acara Harmonisasi oleh Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu dan Pemerintah Kabupaten Kaur. Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu juga akan segera menerbitkan surat selesai harmonisasi sebagai bagian dari proses pembentukan peraturan kepala daerah.

Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu, Tongam Renikson Silaban, menyampaikan bahwa harmonisasi merupakan instrumen penting dalam mewujudkan produk hukum daerah yang berkualitas dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

"Melalui proses harmonisasi ini, kami memastikan bahwa Rancangan Peraturan Bupati telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki kejelasan norma, serta mampu menjadi landasan hukum yang efektif dalam mendukung pembangunan kependudukan di Kabupaten Kaur," ujar Tongam.

Ia berharap Peraturan Bupati yang nantinya ditetapkan dapat menjadi pedoman strategis dalam pelaksanaan pembangunan kependudukan yang terarah, terukur, dan berkelanjutan di Kabupaten Kaur selama periode 2025–2029.

#KemenkumRI

#KemenkumBengkulu

#PASTICERIA

#LayananHukumMakinMudah

#KitaMulaiCaraBaru

#Zulhairi

Jakarta – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu, Zulhairi, didampingi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Juli Prihanto beserta staf, melaksanakan koordinasi dan konsultasi ke Biro Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum pada Kamis (11/06/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Kerja Kepala Bagian ULP Sekretariat Jenderal tersebut dilaksanakan dalam rangka membahas pelaksanaan pekerjaan konstruksi pembangunan/renovasi gedung dan bangunan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu Tahun Anggaran 2026.

Dalam pertemuan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu, Zulhairi, menyampaikan bahwa pekerjaan konstruksi pembangunan/renovasi gedung dan bangunan dengan pagu anggaran belanja modal sebesar Rp2.384.107.000,00 akan segera dilaksanakan. Sehubungan dengan hal tersebut, Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu telah mengajukan permohonan usulan kelompok kerja pemilihan pekerjaan konstruksi kepada Kepala Biro Barang Milik Negara selaku Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kementerian Hukum.

Koordinasi dan konsultasi ini dilakukan sebagai langkah percepatan proses pengadaan sekaligus memastikan seluruh tahapan pelaksanaan pekerjaan konstruksi berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Melalui sinergi dan komunikasi yang baik dengan Biro BMN Sekretariat Jenderal, diharapkan proses pembangunan/renovasi gedung dan bangunan dapat terlaksana secara efektif, efisien, dan tepat waktu.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu, Zulhairi, menyampaikan “Koordinasi dan konsultasi ini merupakan langkah penting untuk memastikan proses pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan konstruksi pembangunan/renovasi gedung dan bangunan di Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu dapat berjalan sesuai ketentuan. Kami berharap seluruh tahapan dapat terlaksana dengan baik sehingga pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu, tepat mutu, dan memberikan manfaat optimal bagi peningkatan sarana dan prasarana layanan kepada masyarakat.”

#KemenkumRI

#KemenkumBengkulu

#PASTIPADEK

#LayananHukumMakinMudah

#KitaMulaiCaraBaru

#Zulhairi

Bengkulu – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu kembali menunjukkan komitmennya dalam menghadirkan produk hukum daerah yang berkualitas melalui pelaksanaan kegiatan Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Fatmawati Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu, Rabu (10/6/2026).

Kegiatan dibuka oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu, Tongam Renikson Silaban. Turut hadir Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Edwin Permana, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Doddy Aries yang mengikuti rapat melalui Zoom Meeting, Kasubbid Perencanaan dan Pengembangan Potensi Pendapatan Daerah Bapenda Totok Indro Ismoyo, serta Tim Kerja Harmonisasi IV Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu yang terdiri atas Iip Septian dan Aulia Sulistira.

Pelaksanaan harmonisasi ini dilakukan berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 500/41/B.3/2026 tanggal 18 Mei 2026 perihal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2026.

Dalam paparannya, Edwin Permana menjelaskan bahwa penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah memiliki urgensi yang tinggi sebagai pedoman teknis pelaksanaan pemungutan retribusi yang efektif, tertib, dan akuntabel. Menurutnya, pengaturan yang jelas terkait mekanisme penetapan, pembayaran, penagihan hingga pengawasan retribusi akan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat maupun aparat pelaksana.

"Peraturan ini juga diperlukan untuk menyesuaikan tata kelola pemungutan retribusi daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, khususnya yang mengatur mengenai pajak dan retribusi daerah," jelas Edwin.

Selanjutnya, Tim Kerja Harmonisasi Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu menyampaikan hasil analisis terhadap rancangan peraturan tersebut, baik dari aspek teknik penyusunan maupun substansi materi muatan. Dari sisi teknik penulisan, dilakukan penyesuaian berdasarkan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan. Sementara dari aspek substansi, materi muatan diselaraskan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak dan Retribusi Daerah.

Pembahasan berlangsung secara konstruktif melalui diskusi antara Tim Harmonisasi dan pihak pemrakarsa. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan menerima berbagai masukan yang diberikan, termasuk penyempurnaan teknik perumusan dan perbaikan materi muatan berupa perubahan rumusan sejumlah pasal dalam rancangan peraturan daerah dimaksud.

Dari hasil pembahasan, disimpulkan bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun yang setingkat, sehingga dapat dilanjutkan ke tahapan pembahasan berikutnya.

Selain itu, seluruh peserta rapat menyepakati hasil harmonisasi yang ditandai dengan pembubuhan paraf persetujuan bersama pada draf rancangan peraturan daerah serta penandatanganan berita acara antara Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu dengan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Sebagai tindak lanjut, Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu akan segera menerbitkan surat selesai harmonisasi sebagai bentuk dukungan terhadap percepatan pembentukan regulasi daerah yang berkualitas, harmonis, dan memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemungutan retribusi daerah di Kabupaten Bengkulu Selatan. (HUMAS_PASTI_CERIA)

#KementerianHukum

#KemenkumBengkulu

#KanwilKemenkumBengkulu

#LayananHukumMakinMudah

#KitaMulaiCaraBaru

#HUTKaur23

#PENUHCERIA #CERIA 

#Zulhairi

Bengkulu – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu melalui Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum melaksanakan kegiatan Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Seluma tentang Penyesuaian Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Seluma Berkah menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda), pada Rabu (10/06/2026), bertempat di Ruang Rapat Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu.

Kegiatan tersebut dipimpin oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu, Tongam Renikson Silaban, dan dihadiri oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Seluma Dadang Kosasi, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma Nurpadliya, Kepala Bagian Ekonomi Dedi Setiawan, jajaran Pemerintah Kabupaten Seluma, serta Tim Kerja Harmonisasi I Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu.

Dalam sambutannya, Tongam Renikson Silaban menegaskan bahwa proses harmonisasi merupakan tahapan penting untuk memastikan rancangan peraturan daerah disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik dari aspek substansi maupun teknik penyusunan.

Selanjutnya, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Seluma, Dadang Kosasi, menyampaikan apresiasi kepada Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu atas dukungan dan fasilitasi yang diberikan dalam proses harmonisasi tersebut. Ia menjelaskan bahwa perubahan bentuk badan hukum PDAM Tirta Seluma Berkah menjadi Perusahaan Umum Daerah diharapkan mampu meningkatkan efektivitas, profesionalitas, serta kinerja perusahaan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Dengan adanya Peraturan Daerah ini, kami berharap pengelolaan perusahaan daerah dapat berjalan lebih optimal dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat Kabupaten Seluma,” ujarnya.

Dalam pembahasan, Tim Kerja Harmonisasi I Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu menyampaikan sejumlah masukan dan analisis terkait teknik penyusunan maupun substansi materi muatan rancangan peraturan daerah. Salah satu poin yang menjadi perhatian adalah terkait pengaturan modal dasar dan modal disetor yang telah dicantumkan dalam rancangan.

Tim Harmonisasi menjelaskan bahwa modal dasar merupakan kebutuhan modal yang diperlukan perusahaan untuk menjalankan kegiatan usahanya secara optimal, sedangkan modal disetor merupakan penyertaan modal awal yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang memadai terkait penetapan besaran modal tersebut, termasuk perhitungan aset yang masih dimiliki perusahaan untuk diperhitungkan sebagai bagian dari penyertaan modal daerah.

Rapat kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan pembahasan secara mendalam terhadap seluruh materi muatan rancangan peraturan daerah. Pemerintah Kabupaten Seluma menerima berbagai masukan dan saran yang diberikan oleh Tim Harmonisasi sebagai bahan penyempurnaan, baik dari aspek teknik penulisan maupun perbaikan rumusan pasal.

Berdasarkan hasil pembahasan, disimpulkan bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Seluma tentang Penyesuaian Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Seluma Berkah menjadi Perusahaan Umum Daerah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun yang setingkat, sehingga dapat dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya.

Selain itu, rancangan peraturan daerah tersebut telah disepakati oleh seluruh peserta rapat yang ditandai dengan pembubuhan paraf persetujuan pada draf rancangan peraturan daerah serta penandatanganan berita acara hasil harmonisasi. Selanjutnya, Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu akan menerbitkan surat selesai harmonisasi sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan kegiatan tersebut. Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu dan Pemerintah Kabupaten Seluma dalam mewujudkan produk hukum daerah yang berkualitas, harmonis, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Tahun 2026 menjadi momentum penguatan pelayanan hukum yang semakin cepat, mudah, dan berdampak bagi masyarakat. Melalui sinergi, inovasi, dan komitmen bersama, Kanwil Kemenkum Bengkulu terus meningkatkan kualitas layanan AHU, Kekayaan Intelektual, pembentukan produk hukum daerah, serta akses keadilan bagi masyarakat.

Bengkulu – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu terus memperkuat pelayanan kekayaan intelektual melalui langkah proaktif di lapangan. Melalui Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Kanwil Kemenkum Bengkulu melaksanakan penyampaian Surat Imbauan Perpanjangan Jangka Waktu Pelindungan Merek sekaligus koordinasi dengan sejumlah instansi pemerintah daerah guna meningkatkan kepatuhan pembayaran royalti musik dan/atau lagu oleh pelaku usaha di Kota Bengkulu, Selasa (9/6/2026).

Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Nova Harneli, bersama jajaran Tim Kerja Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual tersebut merupakan bagian dari pemenuhan Rencana Aksi Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Triwulan II Tahun 2026. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan pasca permohonan kekayaan intelektual melalui pendampingan aktif kepada pemegang hak merek serta penguatan sinergi lintas sektor terkait kepatuhan pembayaran royalti musik.

Nova Harneli menjelaskan bahwa penyampaian surat imbauan secara langsung merupakan bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam memastikan para pemegang hak merek tidak kehilangan hak pelindungan hukum akibat terlambat melakukan perpanjangan.

"Perpanjangan merek bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi upaya menjaga nilai ekonomi dan kepastian hukum atas merek yang telah dibangun. Karena itu, kami hadir langsung untuk mengingatkan dan memberikan pelayanan yang lebih dekat kepada masyarakat," ujarnya.

Dalam kegiatan tersebut, Tim Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual mendatangi sejumlah pemegang hak merek yang masa pelindungannya akan berakhir. Mereka antara lain Doni Tanutama selaku pemegang dua hak merek "NIXON", Maria Eka Patri Yulianti selaku pemegang hak merek "MARIE 18 CLINIC" dan "MARIE 18 + LOGO", serta pemegang merek "BATIK BESUREK LIMURA BENGKULU + LOGO".

Selain menyampaikan surat imbauan, tim juga melakukan koordinasi dengan berbagai perangkat daerah untuk memperoleh informasi awal mengenai pelaku usaha yang dalam kegiatan usahanya memanfaatkan musik dan/atau lagu secara komersial. Koordinasi dilakukan dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bengkulu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bengkulu, Dinas Kesehatan Kota Bengkulu, serta Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Bengkulu.

Dari hasil koordinasi tersebut diperoleh informasi mengenai potensi pelaku usaha yang berada dalam lingkup pembinaan dan pengawasan masing-masing instansi. Jenis usaha dimaksud antara lain karaoke, restoran, kafe, hotel, klinik kecantikan, spa, pusat kebugaran, hingga lembaga penyiaran radio yang dalam operasionalnya berpotensi menggunakan musik dan/atau lagu untuk kepentingan komersial.

Informasi tersebut akan menjadi dasar dalam penyusunan pemetaan pelaku usaha pengguna komersial musik dan lagu di Provinsi Bengkulu. Pemetaan ini diharapkan dapat mendukung pelaksanaan sosialisasi, edukasi, serta pembinaan guna meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap kewajiban pembayaran royalti sesuai mekanisme yang berlaku.

Dalam pelaksanaannya, tim juga menemukan sejumlah kendala di lapangan, di antaranya adanya alamat pemegang hak merek yang sudah tidak sesuai dengan kondisi aktual akibat perpindahan lokasi usaha maupun domisili. Selain itu, data pada sistem informasi merek belum sepenuhnya dilengkapi informasi kontak seperti nomor telepon, WhatsApp, maupun alamat surat elektronik, sehingga penyampaian informasi masih sangat bergantung pada kunjungan langsung.

Meski demikian, kegiatan berlangsung dengan aman, tertib, dan lancar serta mendapat respons positif dari instansi pemerintah daerah yang mendukung upaya peningkatan pelayanan kekayaan intelektual di Bengkulu.

Melalui kegiatan ini, Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu menegaskan komitmennya untuk menghadirkan pelayanan kekayaan intelektual yang lebih proaktif, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Tidak hanya memastikan keberlanjutan pelindungan hak atas merek, tetapi juga mendorong terciptanya ekosistem usaha yang menghargai hak kekayaan intelektual, termasuk pemenuhan kewajiban pembayaran royalti musik dan/atau lagu secara tertib dan bertanggung jawab. (HUMAS_PASTI_CERIA)

Bengkulu – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu melalui Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) melaksanakan Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi terhadap Rancangan Peraturan Wali Kota Bengkulu tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu dipimpin oleh Kadiv Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum, Tongam Renikson Silaban, Selasa (9/6), bertempat di Aula Fatmawati Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu.

Hadir dalam kegiatan, Asisten III Sekretariat Daerah Kota Bengkulu Tony Elfian, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bengkulu Achrawi, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bengkulu Nayu Aldila Putri, Kepala Bidang BKPSDM, staf Bagian Hukum Kota Bengkulu, serta Tim Kelompok Kerja Harmonisasi (TKH) III Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu.

Dalam arahannya, Kadiv P3H, Tongam Renikson Silaban menegaskan bahwa proses harmonisasi merupakan tahapan penting untuk memastikan setiap rancangan peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah memiliki kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, tidak tumpang tindih dengan regulasi lain, serta memiliki materi muatan yang jelas dan dapat dilaksanakan secara efektif.

Pada kesempatan tersebut, Tim TKH III Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu yang dipimpin oleh Hero Herlambang Brata Yudha menyampaikan hasil telaah dan analisis terhadap draf Rancangan Peraturan Wali Kota dimaksud. Berdasarkan hasil pembahasan, tim perancang memberikan sejumlah catatan penting yang perlu menjadi perhatian Pemerintah Kota Bengkulu sebelum rancangan tersebut dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya.

Beberapa catatan krusial yang disampaikan antara lain perlunya penyempurnaan ketentuan mengenai kelembagaan Komite Talenta ASN Instansi beserta mekanisme sanksi yang jelas apabila rekomendasi komite tidak dilaksanakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Selain itu, tim perancang juga menyoroti belum diaturnya secara rinci tahapan lanjutan setelah proses pemetaan talenta, termasuk strategi pengembangan talenta, retensi talenta, serta mekanisme penempatan ASN yang masuk dalam kategori talenta unggul dan kelompok rencana suksesi.

Tidak hanya itu, tim harmonisasi juga meminta dilakukan sinkronisasi terhadap sejumlah norma, dasar hukum operasional, serta nomenklatur jabatan agar selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang manajemen ASN dan kepegawaian. Berdasarkan hasil rapat pengharmonisasian, disepakati bahwa Rancangan Peraturan Wali Kota Bengkulu tentang Manajemen Talenta ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu dikembalikan kepada pihak pemrakarsa untuk dilakukan penyempurnaan substansial dan penataan materi muatan secara komprehensif sesuai dengan catatan hasil harmonisasi.

Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Kota Bengkulu diminta untuk segera melakukan perbaikan terhadap draf rancangan peraturan tersebut dan menyampaikan kembali hasil penyempurnaannya kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu paling lambat dalam waktu lima hari kerja guna dilakukan pembahasan lanjutan. Melalui kegiatan harmonisasi ini, Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu terus berkomitmen mendukung pembentukan produk hukum daerah yang berkualitas, harmonis, dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan profesional.

#KementerianHukum
#KemenkumBengkulu
#KanwilKemenkumBengkulu
#LayananHukumMakinMudah
#KitaMulaiCaraBaru
#PENUHCERIA #CERIA
#Zulhairi

Pelindungan merek merupakan langkah penting untuk menjaga identitas usaha, meningkatkan daya saing, serta memberikan kepastian hukum dalam menjalankan kegiatan usaha. Dengan terdaftarnya merek, pemilik memiliki hak eksklusif untuk menggunakan dan melindungi mereknya dari penggunaan tanpa izin oleh pihak lain.

Mari lindungi karya dan identitas usaha Anda melalui pendaftaran merek ✨

#KemenkumRI

#KemenkumBengkulu

#PASTIPADEK

#LayananHukumMakinMudah

#KitaMulaiCaraBaru

#Zulhairi

Bengkulu – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum melaksanakan Rapat Harmonisasi terhadap dua Rancangan Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bengkulu Selatan pada Senin (8/6/2026) di Aula Soekarno Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu.

Rapat harmonisasi tersebut membahas Rancangan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan serta Rancangan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang Sudah Kedaluwarsa.

Kegiatan dipimpin oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Bengkulu, Tongam Renikson Silaban, dan dihadiri oleh jajaran Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, antara lain Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Edwin Permana, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Dodi Aries, beserta jajaran terkait. Hadir pula Tim Kelompok Kerja Harmonisasi (TKH) III Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu.

Dalam arahannya, Tongam Renikson Silaban menegaskan bahwa proses harmonisasi merupakan tahapan penting untuk memastikan setiap rancangan peraturan daerah memiliki kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, tidak tumpang tindih, serta dapat diterapkan secara efektif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Selanjutnya, Ketua Tim TKH III Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu, Hero Herlambang Brata Yudha, memaparkan hasil telaah dan analisis terhadap kedua rancangan peraturan tersebut.

Berdasarkan hasil pembahasan, Tim Harmonisasi menyimpulkan bahwa substansi Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang Sudah Kedaluwarsa telah diatur dalam Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 9 Tahun 2025. Oleh karena itu, rancangan tersebut dinilai berpotensi menimbulkan tumpang tindih pengaturan sehingga disepakati tidak dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya.

Sementara itu, terhadap Rancangan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Tim Harmonisasi menemukan sejumlah hal yang masih perlu disempurnakan. Beberapa catatan yang diberikan antara lain terkait penambahan dasar hukum yang relevan, penyempurnaan ketentuan umum, serta penyesuaian norma agar selaras dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dan peraturan perundang-undangan mengenai pajak daerah yang berlaku.

Sebagai tindak lanjut, rancangan peraturan tersebut dikembalikan kepada Pemrakarsa untuk dilakukan penyempurnaan sesuai hasil harmonisasi. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan diberikan waktu paling lambat lima hari kerja untuk menyampaikan kembali hasil perbaikan kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu guna dilakukan pembahasan lanjutan.

Melalui kegiatan harmonisasi ini, Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu terus berkomitmen mendukung pembentukan produk hukum daerah yang berkualitas, harmonis, dan memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaannya sehingga mampu mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dan efektif.

#KementerianHukum
#KemenkumBengkulu
#KanwilKemenkumBengkulu
#LayananHukumMakinMudah
#KitaMulaiCaraBaru
#PENUHCERIA #CERIA
#Zulhairi

Bengkulu – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu Zulhairi didampingi Kadiv Pelayanan Hukum Titik Setiawati dan Kabid Pelayanan AHU Pande Made Handika Riady menerima kunjungan audiensi Pengurus Wilayah Bengkulu Ikatan Notaris Indonesia (Pengwil Bengkulu INI) yang dipimpin oleh Ketua Pengwil Bengkulu INI Deni Yohanes beserta jajaran di ruang kerja Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu, Senin (08/06/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu Zulhairi menegaskan pentingnya peran Majelis Kehormatan Notaris (MKN) sebagai instrumen perlindungan profesi notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. "MKN dibentuk untuk memberikan perlindungan kepada notaris dalam menjalankan tugasnya secara profesional dan sesuai hukum. Karena itu, keberadaan MKN tidak perlu dipandang sebagai sesuatu yang menakutkan ketika notaris berhadapan dengan Aparat Penegak Hukum, melainkan sebagai wadah perlindungan hukum yang objektif dan akuntabel," ujar Kakanwil.

Selain membahas fungsi MKN, Kakanwil juga membuka peluang kolaborasi antara Kanwil Kemenkum Bengkulu dengan Pengwil Bengkulu INI dalam kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Menurutnya, keterlibatan notaris sangat strategis dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terkait berbagai layanan dan produk hukum kenotariatan, seperti pendirian badan hukum, perseroan perorangan, hingga keabsahan akta.

Pada kesempatan tersebut, Kakanwil turut memberikan perhatian terhadap kedisiplinan sejumlah notaris baru di wilayah Bengkulu. Berdasarkan laporan dan temuan yang ada, masih ditemukan kantor notaris yang tutup pada jam pelayanan kerja. Kondisi tersebut dinilai perlu menjadi perhatian bersama guna menjaga kualitas pelayanan publik dan marwah profesi notaris. Menanggapi hal tersebut, Pengwil Bengkulu INI menyambut baik berbagai masukan yang disampaikan serta memaparkan sejumlah rencana program kerja yang akan dilaksanakan secara kolaboratif bersama Kanwil Kemenkum Bengkulu ke depan. Kanwil Kemenkum Bengkulu dan Pengwil Bengkulu INI telah memiliki visi yang sama dalam meningkatkan profesionalisme notaris di Provinsi Bengkulu.

Selain itu, diperlukan penguatan pemahaman kepada seluruh anggota notaris mengenai fungsi MKN sebagai instrumen perlindungan profesi, sekaligus peningkatan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris baru guna memastikan kepatuhan terhadap standar pelayanan dan etika profesi. Kedepannya, Kanwil Kemenkum Bengkulu melalui Tim Kerja AHU akan berkoordinasi dengan Penyuluh Hukum dan Pengwil INI Provinsi Bengkulu untuk menyusun materi serta menjadwalkan kegiatan penyuluhan hukum kolaboratif bagi masyarakat. Di samping itu, kedua pihak juga akan membahas lebih lanjut proposal rencana kerja sama yang diajukan Pengwil INI guna menyelaraskan dukungan dan pembagian peran dalam berbagai agenda bersama.

Terkait isu kedisiplinan kantor notaris, Pengwil INI akan melakukan komunikasi internal dengan Pengurus Daerah (Pengda) untuk memberikan imbauan kepada para notaris, sementara Tim Kerja AHU bersama Majelis Pengawas Notaris akan mengintensifkan monitoring dan pengawasan secara berkala guna menjaga kualitas pelayanan publik serta kehormatan profesi notaris di Bengkulu.

Audiensi ini diharapkan semakin memperkuat sinergi antara Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu dan Pengwil INI Provinsi Bengkulu dalam mewujudkan pelayanan hukum yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

#KementerianHukum
#KemenkumBengkulu
#KanwilKemenkumBengkulu
#LayananHukumMakinMudah
#KitaMulaiCaraBaru
#PENUHCERIA #CERIA
#Zulhairi