BENGKULU – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Bengkulu mengambil langkah strategis dengan melakukan penandatanganan perjanjian penggunaan bersama dan penggunaan sementara Barang Milik Negara (BMN) bersama Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bengkulu dan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bengkulu, Senin (17/2/2025).
Langkah ini merupakan tindak lanjut atas Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Nomor SEK.1.OT.01.01 Tahun 2025 tertanggal 16 Januari 2025 tentang masa transisi pengelolaan BMN. Perjanjian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan pengelolaan BMN selama masa transisi sebelum pengalihan status penggunaan BMN dilakukan secara resmi.
Dalam kesepakatan tersebut, disepakati mekanisme penggunaan bersama dan penggunaan sementara yang berlaku hingga akhir semester I Tahun Anggaran 2025, yaitu hingga 30 Juni 2025. Adapun dalam perjanjian penggunaan bersama BMN, aset berupa tanah dan bangunan akan dimanfaatkan bersama oleh Kanwil Ditjen Pemasyarakatan dan Kanwil Ditjen Imigrasi Bengkulu.
Sementara perjanjian penggunaan sementara mencakup aset rumah negara, kendaraan dinas, serta sarana dan prasarana operasional yang akan digunakan kedua instansi tersebut. Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Bengkulu, Sasmita menegaskan bahwa perjanjian ini diharapkan dapat menjaga kelancaran operasional kedua instansi selama masa transisi.
“Dengan adanya perjanjian ini, kami memastikan seluruh instansi dapat menjalankan tugas dan fungsi masing-masing secara optimal tanpa hambatan dalam pemanfaatan BMN,” ujar Sasmita
Ia juga berharap mekanisme ini dapat diimplementasikan secara efektif guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing instansi hingga pengalihan status BMN dilakukan secara resmi. (HUMAS/ed. MD)
