Kabar Kantor Wilayah

Indeks Berita Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI

Kanwil Kemenkum Bengkulu Sabet Juara II pada Anugerah Legislasi Daerah

 anugrah_legislasi_daerah_1.pnganugrah_legislasi_daerah_2.pnganugrah_legislasi_daerah_3.pnganugrah_legislasi_daerah_4.pnganugrah_legislasi_daerah_5.png

Jakarta – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu Zulhairi didampingi Kadiv Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Tongam Renikson Silaban menerima penghargaan sebagai Pemenang II dalam Penganugerahan Legislasi Daerah untuk kategori Kantor Wilayah Kementerian Hukum Golongan I Tahun 2025. Anugerah Legislasi Daerah merupakan bentuk apresiasi atas kinerja dan prestasi dalam pembentukan peraturan daerah yang berkualitas serta tertib secara administrasi. Penghargaan diberikan oleh Menteri Hukum melalui Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Dhahana Putra pada Forum Koordinasi Sinergitas Pelaksanaan Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah serta Rancangan Peraturan Kepala Daerah yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum, bertempat di Hotel Bidakara Jakarta, Jumat (19/12/2025).

Kegiatan secara resmi dibuka oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Dhahana Putra. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa hingga saat ini masih ditemukan sejumlah peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang justru menjadi hambatan bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, khususnya akibat proses perizinan yang berbelit. Maka diperlukan langkah reformasi regulasi melalui penataan peraturan perundang-undangan, baik di tingkat pusat maupun daerah, guna mewujudkan sistem hukum nasional yang lebih efektif dan mendukung pembangunan.

Kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber, antara lain Direktur Produk Hukum Daerah Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Imelda dan Direktur Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan, Widyastuti yang memaparkan Sosialisasi Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah serta materi mengenai kolaborasi strategis antara pemerintah daerah dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dalam meningkatkan kualitas produk hukum daerah.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu Zulhairi menegaskan bahwa capaian yang diraih merupakan hasil dari sinergi dan kolaborasi yang solid antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu dengan Pemerintah Daerah dan DPRD dalam proses pengharmonisasian produk hukum daerah. Harapannya kerja sama tersebut terus diperkuat guna mencegah terjadinya disharmonisasi regulasi serta menjamin pembentukan peraturan perundang-undangan yang taat asas dan berkualitas.

#KementerianHukum
#KemenkumRI
#KemenkumBengkulu
#KanwilKemenkumBengkulu
#PASTIPADEK
#LayananHukumMakinMudah
#Zulhairi

logo besar kuning
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM 
PROVINSI BENGKULU
PikPng.com school icon png 2780725   Jl. Pangeran Natadirja No.KM. 7, Jl. Gedang, Kec. Gading Cemp., Kota Bengkulu, Bengkulu 38225
PikPng.com phone icon png 604605   +685133444450
PikPng.com email png 581646   Email Kehumasan
    kanwilbengkulu@kemenkumham.go.id
PikPng.com email png 581646   Email Pengaduan
    kanwilbengkulu@kemenkumham.go.id

 

facebook kemenkumham   twitter kemenkumham   instagram kemenkumham   linked in kemenkumham   Youtube kemenkumham   rss kemenkumham
logo besar kuning
 
KANWIL KEMENKUMHAM
PROVINSI BENGKULU


facebook kemenkumham   twitter kemenkumham   instagram kemenkumham   linked in kemenkumham   Youtube kemenkumham   rss kemenkumham

PikPng.com school icon png 2780725   Jl. Pangeran Natadirja No.KM. 7, Jl. Gedang, Kec. Gading Cemp., Kota Bengkulu, Bengkulu 38225
PikPng.com phone icon png 604605   085133444450
PikPng.com email png 581646   kanwilbengkulu@kemenkumham.go.id
PikPng.com email png 581646   kanwilbengkulu@kemenkumham.go.id

Copyright © Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kemenkumham RI