Bengkulu — Dalam rangka menyambut peringatan Hari Pengayoman ke-80 Tahun 2025, Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Bengkulu menggelar rapat persiapan di Ruang Rapat Divisi Pelayanan Hukum. Rapat yang dilaksanakan pada Rabu, 14 Juli 2025 tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Umum Kepanitiaan Tingkat Daerah, Tongam Renikson Silaban.
Mengawali kegiatan, dibacakan susunan keanggotaan Panitia Penyelenggara Tingkat Daerah Peringatan Hari Pengayoman ke-80. Selanjutnya, masing-masing koordinator bidang diminta melaporkan kesiapan pelaksanaan kegiatan serta diminta untuk terus menjaga komunikasi dan koordinasi antarbidang.
Dalam arahannya, Tongam menegaskan pentingnya kesiapan yang matang dan koordinasi lintas bidang demi menjamin kelancaran seluruh rangkaian kegiatan. Ia menekankan bahwa Hari Pengayoman bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan momentum untuk merefleksikan dedikasi dan pengabdian insan pengayoman dalam memberikan pelayanan hukum yang prima kepada masyarakat.
“Hari Pengayoman ke-80 adalah momen penting bagi kita semua. Ini bukan hanya soal perayaan, tapi juga tentang semangat pengabdian dan profesionalisme di lingkungan Kementerian Hukum,” ujar Tongam.
Penjadwalan kegiatan dan pemilihan lokasi juga menjadi salah satu fokus pembahasan dalam rapat, dengan mempertimbangkan efektivitas, efisiensi, dan partisipasi aktif seluruh jajaran. Setiap agenda dirancang secara cermat agar pelaksanaannya berjalan tepat waktu dan sesuai harapan.
Melalui rapat ini, Kanwil Kemenkum Bengkulu berharap seluruh jajaran dapat berpartisipasi aktif dalam menyemarakkan Hari Pengayoman ke-80. Selain sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai pengayoman, peringatan ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk memperkuat solidaritas internal, membangun semangat reformasi hukum, serta meningkatkan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat.
Peringatan Hari Pengayoman ke-80 diharapkan menjadi cermin dari komitmen seluruh insan pengayoman dalam mewujudkan birokrasi yang adaptif, responsif, dan berintegritas demi kemajuan hukum di Indonesia. (HUMAS/ed.JE)
