Bengkulu – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu mengikuti kegiatan Penyampaian Sementara Hasil Monitoring Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi (RKT RB) B12 yang digelar secara virtual pada Kamis, 20 September 2025. Kegiatan berlangsung di Ruang Media Center Kanwil Kemenkum Bengkulu.
Hadir secara virtual Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu, Zulhairi, yang dalam kesempatan ini diwakili oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Rahmat Huda. Turut mendampingi Ketua Tim Kerja Humas, RB, TI, dan Protokol, Julihan Eendri, beserta seluruh tim kerja Humas, RB, TI, dan Protokol Kanwil Kemenkum Bengkulu.
Dalam agenda tersebut dilakukan pemaparan hasil sementara monitoring pelaksanaan RKT RB B12 oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum. Dalam sambutannya, Auditor Utama Itjen, Budi Ateh, menekankan pentingnya konsistensi dan percepatan penyelesaian target reformasi birokrasi hingga akhir tahun.
“Untuk itu diharapkan capaian pelaksanaan Rencana Aksi RKT RB pada Triwulan IV (B-12) yang akan dilaksanakan monitoring dan evaluasi oleh Inspektorat Jenderal selaku APIP sesuai amanat Permenpan RB Nomor 9 Tahun 2023 dapat mencapai 100% sesuai target yang direncanakan, dengan tepat waktu dan kualitas yang semakin meningkat,” ujar Budi Ateh.
Lebih lanjut, ia kembali mengingatkan pentingnya komitmen seluruh satuan kerja dalam menyempurnakan data dukung reformasi birokrasi.
“Kepada seluruh Sekretaris Unit Eselon I, Kepala Kantor Wilayah, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis supaya terus meningkatkan pengendalian dan kepatuhan dalam pemenuhan data dukung pelaksanaan Rencana Aksi/RKT RB Kementerian Hukum, serta segera menindaklanjuti rekomendasi perbaikannya sebelum dilaporkan kepada Bapak Menteri Hukum dan Kemenpan RB. Sehingga nilai Indeks RB Kementerian Hukum pada Tahun 2025 ini dapat dipertahankan bahkan semakin ditingkatkan lagi,” tegasnya.
Dengan adanya penyampaian hasil sementara ini, Kanwil Kemenkum Bengkulu berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi internal dan mendorong peningkatan kualitas pelaporan dan capaian Reformasi Birokrasi agar sesuai dengan target nasional, serta turut berkontribusi dalam peningkatan kinerja Kementerian Hukum secara keseluruhan. (HUMAS PASTI PADEK)
