Bengkulu — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu mengikuti kegiatan Penutupan Training of Facilitator (ToF) Implementasi KUHP Angkatan IX Tahun Anggaran 2025 secara virtual pada Rabu (5/11/2025) di aula Fatmawati. Turut Hadir melalui zoom Kepala Bidang Administrasi Hukum Umum, Pande Made Handika, Ketua Tim Kerja SDM, Medianto, serta para Koordinator Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) di bidang Perancang Peraturan Perundang-undangan, Penyuluh Hukum, dan Analis Hukum.
Kegiatan ToF ini merupakan rangkaian dari pelatihan Implementasi KUHP Nasional Metode Blended Learning yang telah dilaksanakan sejak 20 Oktober hingga 5 November 2025. Pelatihan ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman dan kapasitas fasilitator dalam menyosialisasikan KUHP baru yang berlandaskan nilai-nilai keadilan, humanisme, dan Pancasila.
Dalam sambutannya saat penutupan, Kepala Pusat Pengembangan dan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan (Pusbanglat Tekpim), Mutia Farida, menegaskan bahwa penutupan ToF bukanlah akhir dari proses pembelajaran, melainkan awal dari tanggung jawab besar bersama.
“Kita memiliki tugas penting untuk menerjemahkan nilai-nilai yang terkandung dalam KUHP Nasional ke dalam bahasa yang bisa dipahami dan diterima publik secara luas, dengan pendekatan inklusif, edukatif, dan komunikatif,” ujar Mutia Farida.
Ia menambahkan, seluruh pengetahuan yang telah diperoleh selama 13 hari pelatihan harus menjadi bekal untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta memperkuat sistem hukum nasional yang berkeadilan dan humanis.
Lebih lanjut, Mutia Farida mengajak seluruh peserta menjadikan pelaksanaan rencana aksi hasil ToF ini sebagai momentum penguatan kapasitas dan wujud pengabdian kepada negara dalam mewujudkan sistem hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
Peserta ToF Angkatan IX ini mayoritas merupakan Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) dari berbagai Kantor Wilayah Kemenkum di Indonesia. Mereka diharapkan dapat memberdayakan potensi strategis di jajarannya dan bekerja sama dengan para pemangku kepentingan dalam kegiatan sosialisasi maupun diseminasi Implementasi KUHP Nasional.
Selain sebagai fasilitator, para Kepala Divisi P3H juga diharapkan berperan aktif sebagai narasumber dalam berbagai kegiatan penyebarluasan dan pembinaan hukum di tingkat wilayah.
Dalam kegiatan penutupan tersebut, Kanwil Kemenkum Bengkulu turut diwakili oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Tongam Renikson Silaban, yang menyampaikan komitmen Kanwil Bengkulu untuk terus mendukung implementasi KUHP Nasional melalui kegiatan edukatif dan kolaboratif di wilayah Bengkulu.
Kegiatan ini menandai langkah konkret jajaran Kementerian Hukum dalam memperkuat pemahaman terhadap KUHP Nasional sebagai bagian dari upaya reformasi hukum menuju sistem peradilan yang lebih berkeadilan, humanis, dan berpihak pada nilai-nilai luhur bangsa. (HUMAS PASTI PADEK)
