Bengkulu – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu menyelenggarakan Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati Bengkulu Tengah tentang Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) Tahun 2025–2028 pada Rabu, 10 Desember 2025, bertempat di Ruang Rapat Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Bengkulu.
Rapat dipimpin langsung oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum, Tongam Renikson Silaban, yang membuka kegiatan dengan menyampaikan apresiasi atas komitmen Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah dalam menyiapkan regulasi perencanaan penanganan kawasan kumuh secara terarah dan terukur. Dalam sambutannya, beliau menegaskan pentingnya proses harmonisasi sebagai bagian dari penjaminan kualitas regulasi daerah.
“Harmonisasi merupakan tahapan krusial untuk memastikan setiap rancangan peraturan selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta prinsip pembentukan peraturan yang baik,” ujar Tongam.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah beserta jajaran, Kepala Bagian Hukum Pemda Kabupaten Bengkulu Tengah, Perancang Peraturan Perundang-Undangan Pemda Bengkulu Tengah, serta Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kanwil Kemenkum Bengkulu (TKK II).
Dalam sambutannya, Kepala Bappeda Kabupaten Bengkulu Tengah menyampaikan bahwa penyusunan RP2KPKPK merupakan langkah strategis untuk mewujudkan penanganan kawasan kumuh secara menyeluruh dan berkelanjutan.
“Upaya pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh harus dirancang melalui dokumen yang komprehensif, terpadu, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta arah pembangunan daerah,” tegasnya.
Selanjutnya, Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda, Iip Septian, memaparkan hasil telaah harmonisasi yang meliputi aspek substansi dan teknik penyusunan peraturan. Beberapa penyesuaian penting yang disampaikan antara lain penambahan dasar hukum berupa Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025–2029, penyelarasan rumusan konsideran menimbang sesuai regulasi terbaru, koreksi atas ketidaksesuaian antara rancangan peraturan dengan dokumen pendukung, serta penetapan sistematika yang lebih tepat dan konsisten.
Melalui pembahasan bersama, tim harmonisasi Kanwil Kemenkum Bengkulu dan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah menyepakati bahwa rancangan peraturan tersebut perlu disempurnakan kembali. Pemerintah daerah diminta menyiapkan revisi draf beserta dokumen pendukung yang telah disesuaikan dalam jangka waktu lima hari kerja sebelum masuk ke tahapan finalisasi.
Rapat Harmonisasi Raperbup RP2KPKPK Tahun 2025–2028 kemudian resmi ditutup oleh Tongam Renikson Silaban, yang kembali menegaskan komitmen Kanwil Kemenkum Bengkulu dalam mendukung penyusunan regulasi daerah yang berkualitas dan implementatif. (HUMAS PASTI PADEK)
