Bengkulu — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu melaksanakan Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan tentang Rencana Pembangunan Industri Bengkulu Selatan Tahun 2025–2045, Jumat, (1/8/2025) bertempat di Aula Fatmawati.
Rapat dihadiri oleh para Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kanwil Kemenkum Bengkulu, Jisi Nasistiawan, Dwita Fransisca, dan Anita Afriani. Dari Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, hadir Kepala Bidang Industri Dinas Perdagangan Desi Susanty, Assesor Manajemen Mutu Industri Tenti Yusepa, Analis Hukum Bagian Hukum Setda Raysan Budi W, serta staf Dinas Perdagangan Andrian Ari Maldini dan Novi Irawan.
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor: 100.3.2/13/PERDAGANGAN-BS/VII/2025 tanggal 3 Juli 2025 perihal permohonan harmonisasi Ranperda. Rapat dibuka oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya Jisi Nasistiawan, dilanjutkan dengan pemaparan oleh Kabid Industri Dinas Perdagangan Bengkulu Selatan, Desi Susanty, yang menegaskan pentingnya penyusunan Ranperda ini sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Dalam paparannya, ia menjelaskan bahwa setiap kabupaten wajib memiliki Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) yang tidak boleh bertentangan dengan RTRW serta menjadi prasyarat untuk memperoleh dukungan pendanaan dari pemerintah pusat.
Tim Kerja Harmonisasi kemudian memaparkan hasil analisis konsepsi terhadap draft Ranperda. Dari hasil pembahasan, disimpulkan bahwa Ranperda masih memerlukan penyempurnaan, baik dari sisi teknik penulisan maupun substansi materi muatan. Selain itu, dalam batang tubuh Ranperda, beberapa pasal terkait ruang lingkup, asas, dan industri unggulan daerah disarankan untuk dihapus, sementara pasal-pasal mengenai pelaksanaan RPIK, pembinaan dan pengawasan, serta pendanaan perlu dirumuskan ulang agar lebih sesuai dengan kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan.
Melalui kegiatan ini, diharapkan Ranperda Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025–2045 dapat segera disempurnakan dan ditetapkan, sehingga mampu menjadi landasan hukum yang kuat dalam pembangunan sektor industri di wilayah tersebut secara terarah, terencana, dan berkelanjutan. (HUMAS/Ed. JE).
#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#KemenkumBengkulu
#KanwilKemenkumBengkulu
#Zulhairi
