Jakarta - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu Zulhairi didampingi Kadiv Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Tongam Renikson Silaban beserta empat lurah dan kepala desa dari Provinsi Bengkulu mengikuti rangkaian Penganugerahan Paralegal Justice Award (PJA) 2025 yang diselenggarakan di Graha Pengayoman, Jakarta, Rabu (26/11/2025). Agenda nasional tersebut menjadi momentum strategis dalam memperkuat kapasitas paralegal nonadvokat, khususnya Kepala Desa dan Lurah, sebagai garda terdepan penyelesaian sengketa masyarakat serta penjaga prinsip keadilan yang setara bagi seluruh warga.
Empat lurah/Kepala Desa yang turut berpartisipasi sebagai peserta, yaitu:
1. Amran, Lurah Dermayu, Kabupaten Seluma
2. Putra Jaya, Kepala Desa Batu Dewa, Kabupaten Rejang Lebong
3. Mustarrudin, Kepala Desa Pulai Payung, Kabupaten Mukomuko
4. Herli Marlina, Lurah Bentiring, Kota Bengkulu
.
Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, dalam sambutannya menekankan bahwa peningkatan kompetensi Kepala Desa/Lurah merupakan pilar penting dalam memperluas akses bantuan hukum. Optimalisasi Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di desa dan kelurahan menjadi instrumen utama pemerintah untuk menghadirkan layanan hukum yang cepat, dekat, dan berpihak kepada masyarakat. “Kepala Desa/Lurah dapat membantu mengupayakan penyelesaian permasalahan secara lebih humanis dan kolaboratif dengan mengedepankan kebutuhan, hak, serta martabat masyarakat atau people centered justice. Program Peacemaker Training yang telah dilakukan menjadi bekal signifikan bagi mereka dalam menangani persoalan hukum nonlitigasi,” ujar Supratman.
Ia menegaskan bahwa Peacemaker Justice Award (PJA) bukan sekadar ajang seremoni, melainkan bentuk nyata apresiasi Pemerintah bagi Kepala Desa/Lurah yang aktif membentuk Posbankum, menyelesaikan permasalahan hukum secara mandiri, dan mendukung program-program strategis terkait akses keadilan. Tahun ini, setiap peserta PJA diwajibkan membentuk Posbankum sebagai langkah konkret mewujudkan amanat UUD NRI Tahun 1945.
Kepala Kantor Wilayah Bengkulu, Zulhairi, turut menambahkan bahwa Kantor Wilayah Kemenkum Bengkulu berkomitmen memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah, lembaga bantuan hukum terakreditasi, serta para paralegal untuk memastikan Posbankum berjalan optimal sebagai garda depan access to justice di tingkat akar rumput.
#KementerianHukum
#KemenkumRI
#KemenkumBengkulu
#KanwilKemenkumBengkulu
#PASTIPADEK
#LayananHukumMakinMudah
#Zulhairi
