Jakarta – Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja dan Refleksi Akhir Tahun 2025 Kementerian Hukum memasuki hari kedua dengan agenda Arahan strategis dari para pimpinan tinggi madya. Kegiatan yang berlangsung di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Selasa (16/12/2025), ini menjadi forum konsolidasi kebijakan dan penguatan kinerja jajaran Kementerian Hukum, termasuk Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu.
Kegiatan ini diikuti langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu, Zulhairi, didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum Machyudhie, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Tongam Renikson Silaban, serta Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Rahmat Huda.
Dalam arahannya, Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Min Usihen menyampaikan bahwa pada tahun mendatang pola pembinaan hukum kepada pemerintah daerah akan mengalami penyesuaian. Pemerintah daerah tidak lagi meminta narasumber langsung dari BPHN, melainkan peran tersebut akan dilaksanakan oleh jajaran kantor wilayah sebagai ujung tombak pembinaan hukum di daerah. Ia menegaskan bahwa BPHN memiliki peran strategis dalam mendukung Asta Cita Presiden, khususnya dalam tata kelola pembentukan peraturan perundang-undangan, pembinaan dan layanan hukum yang berorientasi kepada masyarakat, serta peningkatan budaya hukum.
Sementara itu, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Gusti Ayu Putu Suwardani menekankan pentingnya dukungan pimpinan terhadap pengembangan kompetensi aparatur. Ia menegaskan bahwa setiap pimpinan, baik di pusat maupun di wilayah, harus memberikan dukungan penuh kepada pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat), karena peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan faktor kunci dalam penguatan kinerja Kementerian Hukum.
Arahan selanjutnya disampaikan oleh Kepala Badan Strategi Kebijakan (BSK) Andry Indrady. Ia menekankan bahwa pimpinan di lingkungan Kementerian Hukum harus memahami ekosistem kebijakan yang mencakup aspek politik dan administrasi pemerintahan. Pimpinan berperan sebagai penghubung antara kepentingan politik dan pelaksanaan administrasi, dengan tetap menjunjung prinsip kewenangan, keterbukaan informasi, integritas, serta keterlibatan publik agar kebijakan yang dihasilkan memberikan manfaat dan rasa keadilan bagi masyarakat.
Setelah arahan strategis dari para pimpinan tinggi madya, kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi lintas kementerian dan lembaga. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) menyampaikan materi mengenai Optimalisasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di lingkungan Kementerian Hukum. Selanjutnya, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memaparkan materi terkait Penyusunan Rencana Strategis Tahun 2025–2029 pada Unit Eselon I, Kantor Wilayah, dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Hukum. Adapun Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memberikan penguatan melalui materi Penyusunan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional Kementerian Hukum dalam Rencana Strategis 2025–2029, yang menekankan pentingnya mitigasi risiko dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
Rangkaian kegiatan hari kedua kemudian dilanjutkan dengan pembahasan komisi-komisi, yang terbagi dalam Komisi Dukungan Manajemen, Komisi Kekayaan Intelektual dan Administrasi Hukum Umum (AHU), Komisi Peraturan Perundang-undangan, serta Komisi Pelaksana Teknis. Pembahasan ini menjadi wadah pendalaman isu strategis dan perumusan rekomendasi guna mendukung pencapaian target kinerja Kementerian Hukum secara berkelanjutan.
Menanggapi rangkaian kegiatan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu Zulhairi menyampaikan bahwa penguatan yang diterima menjadi bekal penting bagi jajaran Kanwil dalam menyusun langkah kerja ke depan. Menurutnya, sinergi antara perencanaan strategis, penguatan akuntabilitas kinerja, dan manajemen risiko merupakan fondasi utama dalam mewujudkan kinerja Kementerian Hukum yang profesional dan berorientasi pada hasil.
“Kanwil Kemenkum Bengkulu siap menindaklanjuti hasil Rakor ini dengan memperkuat perencanaan, meningkatkan kompetensi SDM, serta mengoptimalkan peran pembinaan hukum dan pelayanan publik di daerah agar semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegas Zulhairi.
Melalui keikutsertaan aktif dalam Rakor Pengendalian Kinerja dan Refleksi Akhir Tahun 2025 ini, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu diharapkan semakin siap mengimplementasikan kebijakan strategis kementerian secara efektif dan berkelanjutan. (HUMAS_PASTI_PADEK)
