Bengkulu (27/03/2025) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu bersama Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah menggelar rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi terhadap Rancangan Peraturan Bupati Bengkulu Tengah tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Kecamatan Talang Empat Tahun 2025-2045.

Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Bengkulu dan dihadiri oleh berbagai pihak terkait, baik secara langsung maupun melalui Zoom Meeting. Rapat ini dipimpin oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum, Tongam Renikson Silaban, yang membuka diskusi terkait penyempurnaan rancangan regulasi tata ruang wilayah Kecamatan Talang Empat.

Hadir pula beberapa pejabat terkait, di antaranya: Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah, Hendri Donal, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Eka Nurmaeni, Kepala Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bengkulu Tengah, Faisal Eriza, Kepala Bagian Hukum Pemda Bengkulu Tengah, Aminuddin, Perwakilan dari berbagai dinas terkait lainnya.

Dalam rapat ini, peserta menyepakati beberapa poin penting yang perlu diperbaiki dalam Rancangan Peraturan Bupati, antara lain: Penyempurnaan teknik penulisan dan penggunaan bahasa yang baku sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Perbaikan konsiderans Menimbang dan dasar hukum Mengingat agar lebih relevan dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, Konsistensi penggunaan istilah dalam rancangan peraturan, Penyempurnaan materi muatan agar lebih komprehensif dan tidak bertentangan dengan regulasi lainnya, Perbaikan teknik pengacuan peraturan perundang-undangan, Penghapusan Bab terkait SANKSI dalam rancangan peraturan, Kesepakatan instansi pemrakarsa untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu maksimal lima hari kerja.

Tindak lanjut dari rapat ini akan berpedoman pada surat permohonan harmonisasi yang diajukan oleh Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah dengan Nomor: 180/09/B.2/III/2025. Para pihak terkait diharapkan segera menyelesaikan revisi dalam waktu yang telah disepakati guna memastikan Rancangan Peraturan Bupati ini dapat segera diterapkan. Dengan adanya perencanaan tata ruang yang matang dan selaras dengan regulasi nasional, diharapkan Kecamatan Talang Empat dapat berkembang secara terstruktur dan berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah berkomitmen untuk terus melibatkan berbagai pihak dalam memastikan kebijakan tata ruang yang lebih baik di masa mendatang. (HUMAS/ed. JE)

Bengkulu – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Bengkulu terus berinovasi dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. Dalam gelaran Bengkulu Halal Fair 2025 Bank Indonesia, Kanwil Kemenkum Bengkulu menghadirkan Program Inovatif Layanan Administrasi Hukum Umum (AHU) Pendaftaran Perseroan Perorangan Jemput "BERKAH" (Bikin Usaha Berbadan Hukum, Ramah Kantor, Aman dan Halal). Program ini mendapat dukungan penuh dari perwakilan Bank Indonesia Bengkulu.

Kegiatan yang berlangsung di Halaman Masjid At-Taqwa Kota Bengkulu ini diselenggarakan pada Senin (24/03/2025), mulai pukul 09.00 WIB hingga 17.30 WIB. Turut hadir dalam acara ini Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Machyudhie, Kepala Bidang Pelayanan AHU, Pande Made Handika Riady serta tim kerja pada Bidang AHU Kanwil Kemenkum Bengkulu. Dalam kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Bengkulu menyediakan layanan pendaftaran Perseroan Perorangan secara langsung (on the spot). Para pelaku usaha yang hadir di Bengkulu Halal Fair 2025 dapat mendaftarkan badan hukum usahanya dengan mudah dan cepat.

Selain membuka layanan pendaftaran, tim AHU juga aktif melakukan sosialisasi kepada para pelaku UMKM dan pengunjung acara melalui pembagian leaflet, brosur, dan pamflet. Hal ini bertujuan untuk memberikan edukasi terkait pentingnya badan hukum dalam meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha. Tidak hanya itu, selama kegiatan berlangsung, Kanwil Kemenkum Bengkulu berhasil memproses tiga sertifikat pendaftaran Perseroan Perorangan bagi pelaku usaha yang hadir. Capaian ini menunjukkan komitmen nyata dalam mempermudah akses layanan hukum bagi UMKM di Bengkulu.

Kegiatan ini juga menjadi momentum bagi Kanwil Kemenkum Bengkulu dan Bank Indonesia Bengkulu untuk memperkuat kolaborasi dalam mendukung pelaku usaha lokal. Kedua lembaga ini berkomitmen untuk terus bersinergi dalam berbagai event mendatang guna meningkatkan pendaftaran badan hukum Perseroan Perorangan. Kanwil Kemenkum Bengkulu akan terus berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di kota Bengkulu dan kabupaten lainnya guna mendorong semakin banyaknya UMKM yang memiliki badan hukum resmi. Langkah ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem bisnis yang lebih kompetitif dan berdaya saing tinggi di Provinsi Bengkulu.

Dengan adanya layanan jemput "BERKAH" ini, para pelaku usaha kini semakin mudah untuk mendapatkan perlindungan hukum serta mengembangkan bisnisnya dengan lebih aman dan terpercaya. (RA/ed. JE)

Bengkulu - Bertempat di Aula Fatmawati, dilaksanakan kegiatan Rapat Lanjutan Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Wali Kota Bengkulu tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemungutan Barang dan Jasa Tertentu, Senin (24/3/2025). Hadir dalam kegiatan Koordinator Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Bengkulu, Jisi Nasistiawan, Kabid Pengelolaan Pajak Bapenda Kota Bengkulu, Kabag Hukum Sekretariat Daerah Kota Bengkulu Nayu Aldila Putri, Perancang Peraturan Perundang-undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bengkulu, Tim Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu dan Tim kerja Harmonisasi II Kanwil Kemenkum Bengkulu (Kimsirin, Iip Septian, Beni Kerista, Nopa Herdianti, MInarni S K Sitepu).

Rapat ini merupakan Rapat Lanjutan Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Wali Kota Bengkulu Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2025 lalu di Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu. Dalam rapat dibahas perbaikan materi muatan/substansi dari draft rancangan peraturan Walikota yang sebelumnya telah dibahas.

Keputusan rapat disepakati antar kedua belah pihak (Tim kerja dan Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu, bagian hukum), yaitu: Draft Raperwal perlu diperbaiki, baik secara teknik penulisan maupun substansi agar menjadi harmonis dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. (HUMAS/Ed. JE).

Bengkulu - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum Bengkulu), Sasmita, turut hadir dalam acara pengantar tugas Irjen Pol. Anwar, yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Bengkulu. Acara yang digelar di Balai Raya Semarak Bengkulu pada Jumat (21/3/2025) ini menjadi momen penuh penghargaan atas dedikasi Irjen Pol. Anwar selama bertugas di Bengkulu, sekaligus penyambutan Kapolda Bengkulu yang baru, Brigjen Pol. Mardiyono.

Sasmita menyampaikan rasa terima kasih kepada Irjen Pol Anwar atas kerja sama yang solid selama ini, khususnya dalam mendukung upaya pemerintah daerah dalam penegakan hukum. "Kami di Kanwil Kemenkum Bengkulu merasa sangat terbantu oleh dukungan penuh yang diberikan oleh Polda Bengkulu, khususnya di bawah kepemimpinan Irjen Pol Anwar. Kami berharap sinergi yang sudah terjalin ini dapat terus berlanjut," ujar Sasmita.

Sedikit mengulas tentang Brigjen Pol. Mardiyono, sebelum menduduki jabatan sebagai Kapolda Bengkulu, Mardiyono menjabat sebagai Kasespimma Sespim Lemdiklat Polri. Sementara itu, Irjen Pol Anwar SIK akan menduduki jabatan baru sebagai Asisten SDM Kapolri. Irjen Pol Anwar menjabat Kapolda Bengkulu sejak Juli 2024 lalu, menggantikan Irjen Pol Armed Wijaya.

Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, dan Wakil Gubernur Bengkulu, Mian, juga hadir dalam acara pengantar tugas ini. Helmi Hasan menyampaikan, acara ini menjadi momen penting untuk mengapresiasi dedikasi Irjen Pol Anwar, sekaligus menyambut Kapolda Bengkulu yang baru, Brigjen Pol Mardiyono. Kerja sama yang baik antara Polda Bengkulu dan pemerintah daerah, menurutnya, harus terus ditingkatkan guna mewujudkan keharmonisan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Helmi mengucapkan selamat datang pada Brigjen Pol Mardiyono.

"Atas nama masyarakat dan Pemerintah Provinsi Bengkulu, kami mengucapkan terima kasih kepada Irjen Pol Anwar. Kami juga ucapkan selamat datang kepada Kapolda Bengkulu yang baru, Brigjen Pol Mardiyono," ujar Helmi.

Irjen Pol Anwar menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat dan pemerintah daerah atas dukungan yang diberikan selama menjabat Kapolda Bengkulu. Irjen Pol Anwar berharap sinergi yang telah terjalin dapat terus berlanjut, meski dirinya telah berpindah tugas.

Kapolda Bengkulu yang baru, Brigjen Pol. Mardiyono, dalam sambutannya menyampaikan komitmennya untuk melanjutkan program-program yang telah berjalan serta meminta dukungan dari seluruh elemen masyarakat.

"Saya mohon dukungan dari semua pihak, terutama masyarakat Bengkulu. Kami akan melanjutkan program-program yang telah dirintis Kapolda sebelumnya sebagai wujud nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat," pungkasnya. (HUMAS)

Bengkulu - Kepala Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu Sasmita beserta jajaran ASN Kanwil Kemenkum Bengkulu mengikuti Apel Pelepasan Mudik Bersama Hari Raya Idul Fitri 1446 H / 2025 M di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan yang mengusung Tema 'Mudik Aman Sampai Tujuan' secara virtual di Aula Soekarno, Jumat (21/3/2025).

Menteri HAM Natalius Pigai dalam sambutannya menekankan tentang pentingnya silaturrahim dan silaturrahmi. Mudik juga identik dengan ukhuwah islamiyah dan cinta kasih, "Jadilah pancaran cahaya dan nilai-nilai kedamaian, solidaritas dan kasih sayang dalam umat muslim. Selamat menjalankan ibadah puasa dan selamat mudik. Salam kami kepada sanak saudara di kampung halaman. I love you!" ujarnya.

34 unit bus Mudik Bersama Keluarga Besar Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan dilepas oleh para menteri dan wakil menteri. Ribuan pegawai beserta keluarga pegawai ikut dalam program mudik ini. Harapannya perjalanan mudik bersama dapat berjalan lancar dan aman. (HUMAS/Ed. JE).

Bengkulu, 20 Maret 2025 – Bertempat di Aula Fatmawati Kanwil Kemenkum Bengkulu, telah berlangsung rapat harmonisasi terkait Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) Bengkulu Selatan tentang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Food Estate di Tujuh Desa Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025-2029. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Divisi P3H Tongam Renikson Silaban beserta tim kerja harmonisasi dari Kanwil Kemenkumham Bengkulu (Kimsirin, Iip Septian, dan Minarni) dan dihadiri oleh Asisten II Setda Kabupaten Bengkulu Selatan beserta jajaran.

Rapat ini membahas Raperbup Bengkulu Selatan mengenai pembangunan kawasan perdesaan berbasis food estate yang direncanakan untuk tahun 2025-2029. Dalam rapat tersebut, disampaikan bahwa Kabupaten Bengkulu Selatan termasuk dalam 30 kawasan perdesaan prioritas dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) untuk periode 2025-2029.

Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan telah menyusun Rancangan Peraturan Bupati terkait hal ini. Namun, dalam hasil rapat harmonisasi, ditemukan bahwa draft Raperbup tersebut masih perlu dilakukan perbaikan baik dari segi teknik penulisan maupun substansi. Meskipun demikian, setelah mencapai kesepakatan antara tim harmonisasi dari Kanwil Kemenkum Bengkulu dan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan mengenai perbaikan tersebut, draft Raperbup ini dinyatakan layak untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya.

Harapannya peraturan yang dihasilkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan program nasional pembangunan kawasan perdesaan berbasis food estate di Bengkulu Selatan. Turut hadir dalam kegiatan Bapeda-Litbang Kab. Bengkulu Selatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bengkulu Selatan, Camat Kedurang, serta tujuh Kepala Desa dari Kecamatan Kedurang. (HUMAS/Ed.JE)

Jakarta - Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas, menemui pimpinan DPR untuk menyampaikan aspirasi para mahasiswa terkait Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI). Sebelumnya, Menkum telah berdialog dengan mahasiswa Universitas Trisakti di area gerbang Pancasila gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Rabu (19/03/2025) sore.

Dalam dialog yang berlangsung sekitar 15 menit tersebut, Menkum duduk dikelilingi mahasiswa yang menyampaikan aspirasi mereka terkait RUU TNI yang sedang dalam proses pembahasan ini. Mereka mengatakan menolak RUU TNI dan menegaskan amanat reformasi untuk memperkuat supremasi sipil.

Supratman, yang berada di lokasi bersama anggota Komisi XIII DPR Vita Ervina, mengatakan akan menjembatani komunikasi antara mahasiswa dengan pemerintah dan pimpinan DPR.

“Saya akhirnya bisa bertemu dengan teman-teman presiden mahasiswa dan seluruh anggota mahasiswa Universitas Trisakti," kata Supratman di lokasi.

"Semua tuntutan terkait dengan pembahasan rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia saya sudah dengar. Karena itu beri saya kesempatan sebagai Menteri Hukum untuk berkomunikasi dengan pemerintah, dengan pimpinan DPR, dengan anggota Komisi I," lanjutnya.

Usai pertemuan dengan para mahasiswa, Supratman menjelaskan bahwa aspirasi mahasiswa agar RUU TNI tidak dilanjutkan mungkin saja terpenuhi, melihat adanya kekhawatiran tentang dwifungsi TNI.

“Tuntutan (mahasiswa) supaya (RUU TNI) tidak dilanjutkan, kelihatannya mungkin karena belum melihat materi perubahan, khawatirnya ada dwifungsi ABRI, dwifungsi TNI, soalnya kan jauh," ujar Supratman di halaman Gedung Nusantara II, usai menemui mahasiswa.

Selanjutnya, Menkum Supratman bertemu dengan pimpinan DPR untuk menyampaikan pandangan-pandangan dari kelompok mahasiswa dengan almamater biru itu. Kemudian ia kembali untuk menemui para mahasiswa, namun mereka telah bubar meninggalkan lokasi area gedung DPR.

Adapun sebelumnya, Komisi I DPR telah menggelar rapat kerja pembahasan tingkat I revisi UU TNI bersama pemerintah, Selasa (18/03/2025). Semua fraksi pun sepakat agar revisi UU TNI bisa dibawa ke rapat paripurna, yang dijadwalkan pada Kamis (20/03/2025) besok.

Narahubung:
Kepala Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerja Sama
Ronald Lumbuun
0812-9835-5155

Mukomuko – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu menggelar kegiatan koordinasi dan sosialisasi pendampingan pendaftaran Peacemaker Justice Award (PJA) Tahun 2025, yang berlangsung di beberapa lokasi di Kabupaten Mukomuko. Kegiatan ini dimulai pada pukul 08.30 WIB dan dilaksanakan di Kantor Desa Sari Bulan, Desa Pulau Makmur, serta Bagian Hukum Pemda Kabupaten Mukomuko (18/03/2025).

Acara ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Bagian Hukum Pemda Kabupaten Mukomuko, Kepala Desa Pulau Makmur, Kepala Desa Sari Bulan, serta Penyuluh Hukum dari Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu, Yulian Haidir dan Maman Wira Atmaja. Dalam kegiatan ini, mereka menyampaikan informasi penting terkait pendaftaran PJA, yang merupakan penghargaan bagi Kepala Desa atau Lurah yang berhasil menyelesaikan kasus-kasus di wilayahnya sebagai juru damai.

Peacemaker Justice Award diharapkan dapat memberikan pengakuan bagi para pemimpin desa yang berkomitmen dalam menyelesaikan sengketa secara damai, sekaligus mendorong terbentuknya masyarakat yang lebih sadar hukum. Para kepala desa yang terdaftar akan mengikuti Peacemaker Academy secara daring pada tanggal 20 hingga 22 Mei 2025.

Dalam sosialisasi ini, peserta juga diberikan penjelasan mengenai syarat-syarat pendaftaran, batas waktu pendaftaran, serta agenda kegiatan PJA. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan dapat meningkatkan jumlah pendaftar PJA dan mendukung pembentukan pos bantuan hukum (posbankum) di wilayah Mukomuko. Hal ini bertujuan untuk membantu penyelesaian perkara non-litigasi yang dihadapi oleh masyarakat di setiap desa.

Kegiatan ini merupakan langkah konkret dalam memperkuat peran desa dalam penanganan masalah hukum dan mendorong terciptanya keadilan di tengah masyarakat. Dengan kolaborasi antara pemerintah daerah dan Kementerian Hukum, diharapkan upaya ini dapat menghasilkan dampak positif bagi masyarakat Mukomuko ke depannya.

Demikian laporan mengenai kegiatan koordinasi, sosialisasi, dan pendampingan pendaftaran Peacemaker Justice Award tahun 2025. (HUMAS.ed/JE)

Bengkulu, 20 Maret 2025 – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Bengkulu, Sasmita, memimpin rapat internal Majelis Kehormatan Notaris (MKN) Wilayah Provinsi Bengkulu. Rapat ini menjadi momentum penting dalam memperkuat integritas profesi notaris di wilayah tersebut.

Dalam rapat yang dihadiri oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Bengkulu, Machyudhie, serta Wakil Ketua dan anggota MKN, turut hadir pula Koordinator pada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu. Mereka bersama-sama membahas berbagai isu strategis terkait pelaksanaan tugas dan kewajiban notaris di Bengkulu.

Sasmita menyampaikan pentingnya peningkatan pengawasan dan pembinaan terhadap profesi notaris untuk memastikan bahwa setiap tindakan notaris selaras dengan kode etik dan peraturan yang berlaku.

“Rapat ini bertujuan untuk meninjau kembali mekanisme pengawasan dan memastikan bahwa kualitas pelayanan hukum melalui profesi notaris selalu memenuhi standar yang tinggi,” ujar Sasmita.

Selain itu, rapat juga menjadi wadah untuk memperkuat koordinasi antar lembaga terkait, seperti Kejati Bengkulu, dalam upaya menjaga profesionalisme notaris dan memastikan terciptanya keadilan bagi masyarakat.

Kegiatan ini mencerminkan komitmen Kemenkum Bengkulu dalam mendukung terciptanya sistem hukum yang transparan, terpercaya, dan berkeadilan, khususnya di bidang pelayanan notaris.

Bengkulu – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkum) Bengkulu, Sasmita, bersama jajaran melakukan kunjungan kerja ke Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bengkulu pada Kamis (20/03/25). Kunjungan ini bertujuan untuk mempererat silaturahmi serta meningkatkan sinergitas dan kolaborasi antar instansi dalam mendukung kemajuan ekonomi daerah.

Setibanya di Kantor Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bengkulu, Sasmita beserta rombongan disambut hangat oleh Kepala Dinas Koperasi dan UKM, Karmanto, didampingi sejumlah pejabat struktural di lingkungan dinas. Dalam pertemuan yang berlangsung di ruang Kepala Dinas, turut hadir Kepala Divisi Pelayanan Hukum Machyudhie, Kepala Bidang AHU Pande Made Handika Riady, serta tim dari Kanwil Kemenkum Bengkulu. Sementara dari pihak Dinas Koperasi dan UKM, hadir Sekretaris Dinas Dedy Candra, Kepala Bidang Perizinan dan Kelembagaan Novy Ari Sandi, Kepala Bidang Pemberdayaan UKM Erwen Gunadi, dan Kasubbag TU UPTD PLUT Eka Neneng Sulasih.

Dalam diskusi yang berlangsung, kedua belah pihak membahas sejumlah hal strategis, khususnya terkait layanan Kekayaan Intelektual (KI) dan Layanan Administrasi Hukum Umum (AHU). Pembahasan ini menjadi langkah awal dalam meningkatkan perlindungan hukum bagi pelaku usaha, koperasi, dan UMKM di Bengkulu, terutama dalam hal pendaftaran Kekayaan Intelektual (KI) serta pendampingan legalitas usaha.

Kepala Kanwil Kemenkum Bengkulu, Sasmita, menegaskan bahwa pihaknya siap mendukung penuh Dinas Koperasi dan UKM dalam memberikan edukasi dan layanan terkait Kekayaan Intelektual dan legalitas usaha melalui Perseroan Perorangan kepada pelaku usaha kecil dan menengah. Menurutnya, penting bagi UMKM untuk memahami perlindungan hukum terhadap Kekayaan Intelektual dan legalitas usaha agar memiliki daya saing yang lebih kuat di pasar lokal maupun nasional.

“Kami ingin memastikan bahwa para pelaku usaha di Bengkulu mendapatkan akses terhadap layanan hukum yang baik, termasuk dalam hal perlindungan Kekayaan Intelektual seperti merek, hak cipta dan lainnya serta legalitas usaha. Dengan demikian, mereka bisa berkembang lebih pesat dan memiliki perlindungan hukum yang jelas,” ujar Sasmita.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bengkulu, Karmanto, menyambut baik inisiatif ini dan berharap kolaborasi dengan Kanwil Kemenkum Bengkulu dapat membantu UMKM dan koperasi di Bengkulu untuk berkembang lebih optimal. Ia juga menekankan pentingnya legalitas dalam pengelolaan usaha guna menciptakan ekosistem bisnis yang sehat dan kompetitif.

“Kami menyambut baik sinergi ini. Kami berharap dengan adanya kerja sama ini, para pelaku UMKM dan koperasi di Bengkulu bisa lebih memahami pentingnya legalitas usaha dan perlindungan hak kekayaan intelektual, sehingga mereka bisa naik kelas dan bersaing di pasar yang lebih luas,” kata Karmanto.

Kunjungan ini diharapkan menjadi awal dari kerja sama berkelanjutan antara Kanwil Kemenkum Bengkulu dan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bengkulu. Kedua instansi berkomitmen untuk terus bersinergi dalam memberikan pendampingan dan sosialisasi mengenai layanan hukum bagi pelaku usaha di Bengkulu.

Dengan adanya sinergi ini, diharapkan UMKM dan koperasi di Bengkulu semakin berkembang dan berkontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. (RA/ed. JE)