Bengkulu – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu menerima audiensi dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Wredatama Peduli Keadilan dalam rangka silaturahmi dan koordinasi terkait rencana penyelenggaraan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Paralegal Sekolah Pendamping Hukum Rakyat Tahun 2026, Kamis (15/1/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu, Zulhairi, diwakili oleh para Penyuluh Hukum Madya serta Koordinator Analis Hukum di lingkungan Kanwil Kemenkum Bengkulu. Audiensi berlangsung di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu dalam suasana komunikatif dan konstruktif.

LBH Wredatama Peduli Keadilan menyampaikan maksud dan tujuan pelaksanaan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Paralegal yang direncanakan bekerja sama dengan Kementerian Hukum Republik Indonesia serta didukung oleh Akar Global Inisiatif dan Akar Law Office. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kapasitas paralegal dan memperkuat peran pendampingan hukum bagi masyarakat.

Para Penyuluh Hukum Madya dan Koordinator Analis Hukum menyambut baik kunjungan serta inisiatif LBH Wredatama Peduli Keadilan. Dalam kesempatan tersebut, disampaikan pula sejumlah arahan, masukan, dan pandangan terkait mekanisme pelaksanaan kegiatan agar selaras dengan kebijakan dan program Kementerian Hukum, khususnya dalam penguatan akses keadilan bagi masyarakat.

Melalui audiensi ini, diharapkan terjalin sinergi dan koordinasi yang baik antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu dengan LBH Wredatama Peduli Keadilan dalam mendukung program pendidikan paralegal yang berkelanjutan dan berdampak nyata bagi masyarakat.

#KementerianHukum
#KemenkumRI
#KemenkumBengkulu
#KanwilKemenkumBengkulu
#PASTIPADEK
#LayananHukumMakinMudah
#Zulhairi

Bengkulu - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu terus menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kakanwil Kemenkum) Bengkulu, Zulhairi didampingi Kepala Bagian TU dan Umum Rahmat Huda beserta jajaran melaksanakan koordinasi ke Komisi Informasi Provinsi (KIP) Bengkulu dalam rangka koordinasi keterbukaan informasi publik, Kamis (15/1/2026). Kedatangan rombongan disambut hangat oleh Ketua Komisioner, Junaidi Arpian Kasip beserta jajaran.

Dalam pertemuan tersebut, Kakanwil Zulhairi juga menyampaikan transformasi kelembagaan Kementerian Hukum dan HAM yang kini beralih menjadi beberapa kementerian baru, salah satunya adalah Kementerian Hukum. Perubahan ini menegaskan kembali pentingnya sinergi antar lembaga, khususnya dalam memastikan keterbukaan informasi publik yang transparan dan akuntabel.

Ketua Komisioner KI Provinsi Bengkulu Junaidi Arpian Kasip juga menyampaikan bahwa tugas dan fungsi Komisi Informasi meliputi penyelesaian sengketa informasi publik serta menerima permohonan informasi dari masyarakat yang tidak terpenuhi oleh badan publik. “Komisi Informasi hadir sebagai penengah sekaligus pengawal keterbukaan informasi agar hak masyarakat mendapatkan informasi dapat benar-benar terlaksana,” jelasnya.

Kanwil Kemenkum Bengkulu berkomitmen untuk menjadi badan publik yang informatif, transparan, dan mendukung penuh agenda keterbukaan informasi di Provinsi Bengkulu.

#KementerianHukum
#KemenkumRI
#KemenkumBengkulu
#KanwilKemenkumBengkulu
#PASTIPADEK
#LayananHukumMakinMudah
#Zulhairi

Aceh Tamiang — Upaya pemulihan pascabencana di Kabupaten Aceh Tamiang terus berlanjut. Sebagai bagian dari rangkaian pengabdian kepada masyarakat, Taruna Politeknik Pengayoman Indonesia (Poltekpin) kembali melaksanakan kegiatan pembersihan lingkungan pada tahap lanjutan.

Kegiatan diawali dengan apel pengecekan kekuatan personel sebagai bentuk kesiapan taruna sebelum turun ke lapangan. Apel ini sekaligus memastikan kesiapan fisik dan mental seluruh taruna dalam mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan pembersihan di wilayah terdampak.

Sebelum kegiatan dimulai, seluruh taruna menerima pengarahan terkait tujuan kegiatan, pembagian area kerja, serta penekanan pada pentingnya kedisiplinan, keselamatan kerja, dan kerja sama selama pelaksanaan kegiatan di lapangan. Pengarahan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga efektivitas dan keamanan seluruh rangkaian kegiatan.

Pada hari ini, kegiatan pembersihan difokuskan pada tiga lokasi utama, yakni Lapas Kelas IIB Kuala Simpang, Rumah Dinas Pegawai, serta SDIT Darul Mukhlishin. Taruna Poltekpin melakukan persiapan peralatan kebersihan sekaligus pembagian tugas sesuai dengan lokasi yang telah ditetapkan.

Di Lapas Kelas IIB Kuala Simpang, kegiatan difokuskan pada pembersihan blok hunian Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), klinik lapas, serta Rumah Dinas Pegawai. Sementara itu, di SDIT Darul Mukhlishin, taruna melaksanakan pembersihan halaman depan sekolah dan saluran air sebagai upaya menjaga kebersihan lingkungan sekolah sekaligus mencegah terjadinya genangan air.

Kegiatan lanjutan ini menjadi bagian dari komitmen berkelanjutan Taruna Poltekpin dalam mendukung percepatan pemulihan pascabencana, sekaligus menumbuhkan nilai kepedulian sosial dan semangat pengabdian kepada masyarakat.

#KementerianHukum
#KemenkumRI
#KemenkumBengkulu
#KanwilKemenkumBengkulu
#PASTIPADEK
#LayananHukumMakinMudah
#Zulhairi

Palembang - Wakil Menteri Hukum Republik Indonesia, Edwar Omar Sharif Hiariej, melakukan kunjungan kerja ke Kota Palembang dalam rangka sosialisasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan pemahaman aparat penegak peraturan daerah (perda) dan masyarakat terhadap substansi serta semangat pembaruan hukum pidana nasional.

Dalam kunjungan tersebut, Wakil Menteri Hukum berkesempatan mengunjungi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Sumatera Selatan. Kunjungan ini disambut langsung oleh Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, didampingi Kasatpol PP Sumsel, sebagai bentuk sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mendukung implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Wakil Menteri Hukum yang kerap disapa Prof. Eddy tersebut menyampaikan bahwa KUHP baru hadir sebagai hasil pembaruan hukum pidana nasional yang lebih berkeadilan, humanis, serta mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan kearifan lokal. Oleh karena itu, sosialisasi kepada aparat daerah, termasuk Satpol PP, menjadi sangat penting agar pelaksanaan tugas penegakan peraturan daerah tetap sejalan dengan ketentuan hukum nasional yang berlaku.

“Satpol PP memiliki peran strategis dalam menjaga ketertiban umum dan penegakan peraturan daerah. Dengan pemahaman yang baik terhadap KUHP baru, diharapkan pelaksanaan tugas di lapangan dapat berjalan lebih profesional, proporsional, dan berorientasi pada keadilan,” ujarnya.

Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, dalam kesempatan yang sama menyambut baik kunjungan dan sosialisasi tersebut. Ia menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk mendukung implementasi KUHP baru melalui peningkatan kapasitas aparatur serta koordinasi lintas sektor.

Kegiatan sosialisasi ini diikuti oleh jajaran Satpol PP Provinsi Sumatera Selatan dan menjadi ruang dialog interaktif untuk membahas substansi KUHP baru, termasuk implikasinya terhadap tugas dan fungsi pemerintah daerah. Diharapkan, melalui kegiatan ini, pemahaman yang komprehensif terhadap KUHP baru dapat terbangun sejak dini, sehingga penerapannya ke depan berjalan efektif dan sesuai dengan tujuan pembaruan hukum pidana nasional.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu Zulhairi, menyatakan bahwa sosialisasi KUHP baru yang dilakukan oleh Wakil Menteri Hukum merupakan langkah strategis dan sangat relevan bagi aparat penegak peraturan daerah. Menurutnya, pemahaman yang utuh terhadap KUHP baru akan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan dan humanis.

#KementerianHukum
#KemenkumRI
#KemenkumBengkulu
#KanwilKemenkumBengkulu
#PASTIPADEK
#LayananHukumMakinMudah
#Zulhairi

Bengkulu – Dalam rangka meningkatkan kinerja, optimalisasi pelaksanaan program kerja, serta penyusunan rencana kerja Jabatan Fungsional Analis Hukum Tahun Anggaran 2026, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu melalui Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) menyelenggarakan Rapat Awal Tahun pada Selasa (14/01/2026). Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Fatmawati.

Rapat dipimpin langsung oleh Kepala Divisi P3H, Tongam Renikson Silaban, serta dihadiri oleh Koordinator Analis Hukum dan seluruh JFT Analis Hukum di lingkungan Kanwil Kemenkum Bengkulu.

Dalam arahannya, Kepala Divisi P3H menekankan pentingnya peningkatan kinerja Analis Hukum secara berkelanjutan, baik dari aspek kualitas analisis, ketepatan waktu penyelesaian tugas, maupun kontribusi nyata terhadap pelaksanaan fungsi hukum di Kantor Wilayah. Ia menyampaikan bahwa berdasarkan hasil evaluasi, kinerja Kementerian Hukum Bengkulu masih berada pada peringkat yang relatif rendah dibandingkan satuan kerja lainnya, sehingga diperlukan upaya perbaikan yang terstruktur dan berkelanjutan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Analis Hukum diharapkan lebih aktif dalam mengunggah dan mendokumentasikan seluruh kegiatan pada sistem yang telah ditentukan, serta meningkatkan pengembangan dan diseminasi informasi hasil analisis hukum. Output kinerja yang terukur dan terdokumentasi dinilai menjadi kunci dalam meningkatkan nilai kinerja organisasi secara keseluruhan.

Lebih lanjut, Kepala Divisi P3H menegaskan bahwa peningkatan kinerja tidak hanya menjadi tanggung jawab tim kerja, tetapi juga merupakan tanggung jawab pribadi setiap Analis Hukum. Komitmen individu dalam meningkatkan kompetensi, disiplin, dan profesionalisme menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan jabatan fungsional.

Rapat kemudian dilanjutkan dengan pembahasan dan evaluasi mekanisme penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Analis Hukum agar lebih akurat, objektif, dan mencerminkan kinerja riil. Penyempurnaan SKP diharapkan dapat mendorong peningkatan produktivitas serta keselarasan antara target dan capaian kinerja.

Selain itu, peserta rapat diarahkan untuk menyusun target kerja yang jelas, realistis, dan terukur untuk Tahun Anggaran 2026, disertai strategi pelaksanaan kegiatan yang efektif serta selaras dengan rencana kerja organisasi dan kebijakan Kementerian Hukum. Kerja sama kelembagaan dengan unit kerja lain maupun pihak eksternal juga didorong, dengan tetap menekankan komitmen penuh dari setiap Analis Hukum agar kerja sama tersebut memberikan manfaat nyata bagi organisasi.

Menutup rapat, Kepala Divisi P3H menegaskan bahwa Analis Hukum yang mendapatkan penugasan di luar Divisi P3H tetap wajib menjalankan dan mempertanggungjawabkan kinerjanya sebagai pemangku Jabatan Fungsional Analis Hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Melalui rapat awal tahun ini, diharapkan peran Analis Hukum dalam penyebarluasan informasi analisis dan evaluasi hukum semakin optimal, sehingga dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap fungsi dan kontribusi hukum yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu.

#KementerianHukum
#KemenkumRI
#KemenkumBengkulu
#KanwilKemenkumBengkulu
#PASTIPADEK
#LayananHukumMakinMudah
#Zulhairi

Bengkulu – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu melalui Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) melaksanakan Rapat Penunjukan Operator Aplikasi Divisi P3H Tahun Anggaran 2026, yang bertempat di Ruang Rapat Fatmawati, Selasa (14/01/2026).

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Divisi P3H, Tongam Renikson Silaban, dan diikuti oleh para operator aplikasi Divisi P3H Tahun Anggaran 2025 serta calon operator aplikasi Tahun Anggaran 2026.

Dalam arahannya, Kepala Divisi P3H menekankan pentingnya peningkatan integritas, tanggung jawab, dan profesionalisme seluruh operator aplikasi sebagai garda terdepan dalam mendukung kinerja Divisi P3H. Ia menyampaikan bahwa pengelolaan aplikasi yang optimal menjadi kunci dalam memastikan akurasi data, ketepatan waktu pelaporan, serta akuntabilitas pelaksanaan kegiatan dan anggaran pada Tahun Anggaran 2026.

Lebih lanjut, Tongam Renikson Silaban menjelaskan bahwa penunjukan operator aplikasi dilakukan dengan mempertimbangkan kompetensi, pengalaman, dan beban kerja pegawai, sehingga setiap aplikasi dapat dikelola secara berkelanjutan dan efektif. Pada kesempatan tersebut juga dilakukan evaluasi kinerja operator pada Tahun Anggaran sebelumnya, meliputi capaian kinerja, kendala teknis, serta aspek pengelolaan aplikasi dan pelaporan yang masih perlu ditingkatkan.

Rapat kemudian dilanjutkan dengan penyampaian RKA/KL PP, RKA/KL BPHN, dan RKA/KL BSK. Penyampaian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif kepada seluruh peserta rapat terkait arah kebijakan, perencanaan kegiatan, serta alokasi anggaran Divisi P3H pada Tahun Anggaran 2026. Ditekankan bahwa seluruh pelaksanaan kegiatan harus mengacu pada RKA/KL yang telah ditetapkan serta dilaksanakan secara akuntabel, transparan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai penutup, Kepala Divisi P3H menegaskan komitmen bersama untuk terus meningkatkan kinerja Divisi P3H melalui sinergi, koordinasi yang efektif, serta optimalisasi peran operator aplikasi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Divisi P3H di lingkungan Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu.

#KementerianHukum
#KemenkumRI
#KemenkumBengkulu
#KanwilKemenkumBengkulu
#PASTIPADEK
#LayananHukumMakinMudah
#Zulhairi

Bengkulu – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Bengkulu terus mengintensifkan upaya sosialisasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional yang baru kepada masyarakat. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah melalui penguatan sinergi dengan media massa, sebagaimana ditunjukkan dalam kunjungan dan audiensi ke Redaksi TribunBengkulu, Rabu (14/1/2026) pagi.

Kunjungan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu, Zulhairi, didampingi Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Rahmat Huda. Rombongan Kanwil Kemenkum Bengkulu disambut oleh jajaran manajemen TribunBengkulu, yakni Content Manager TribunBengkulu.com, M. Syahbeni, serta Pimpinan Perusahaan TribunBengkulu, Komy Kendy Setiawaty, di kantor TribunBengkulu yang berlokasi di Jalan Jati, Kelurahan Padang Jati, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu.

Zulhairi menyampaikan bahwa kunjungan ini menjadi momentum silaturahmi awal tahun 2026 sekaligus penguatan kerja sama kelembagaan antara Kanwil Kemenkum Bengkulu dan TribunBengkulu, khususnya dalam penyebarluasan informasi hukum kepada masyarakat.

“Salah satu tujuan yang sangat mulia dari kunjungan ini adalah silaturahmi di awal tahun 2026, sekaligus memperkuat kolaborasi dengan TribunBengkulu sebagai mitra strategis,” ujar Zulhairi.

Ia menegaskan pentingnya peran media massa dalam menyampaikan informasi hukum yang akurat, objektif, dan mudah dipahami oleh masyarakat. Menurutnya, media memiliki posisi strategis sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan publik, terutama dalam menghadapi perubahan regulasi yang berdampak luas, seperti pemberlakuan KUHP Nasional yang baru.

Dalam audiensi tersebut, Zulhairi juga menyampaikan bahwa Kanwil Kemenkum Bengkulu membuka peluang kerja sama lanjutan dengan TribunBengkulu dalam menginformasikan berbagai program, tugas, dan fungsi Kementerian Hukum, termasuk edukasi hukum pidana kepada masyarakat.

“Kami ingin kembali bekerja sama dengan Tribun dalam rangka menginformasikan dan menyebarluaskan berbagai hal yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kami di Kanwil Kementerian Hukum,” jelasnya.

Salah satu fokus utama pembahasan adalah rencana sosialisasi KUHP Nasional yang baru, yang telah resmi diberlakukan. Zulhairi menyebutkan bahwa pihak TribunBengkulu menyatakan kesiapan untuk berkolaborasi dalam menyosialisasikan regulasi tersebut kepada masyarakat Bengkulu.

“Content Manager TribunBengkulu.com juga menyampaikan akan ada sosialisasi terkait KUHP baru. Kami sepakat, kerja sama ini nantinya akan diikat melalui nota kesepahaman atau MoU untuk bersama-sama menyebarluaskan informasi mengenai KUHP baru,” ungkap Zulhairi.

Ia menambahkan, tidak menutup kemungkinan Kanwil Kemenkum Bengkulu akan dilibatkan secara langsung sebagai narasumber dalam kegiatan sosialisasi KUHP baru yang difasilitasi oleh TribunBengkulu, baik melalui pemberitaan maupun forum edukasi publik lainnya.

“Ke depan, kami juga siap apabila diundang sebagai narasumber terkait KUHP baru, agar masyarakat mendapatkan pemahaman yang utuh dan benar,” tambahnya.

Melalui penguatan kerja sama ini, Kanwil Kemenkum Bengkulu berharap masyarakat Bengkulu dapat memahami secara komprehensif perubahan dan substansi dalam hukum pidana nasional, sehingga penerapan KUHP baru dapat berjalan efektif, adil, dan selaras dengan nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat. (HUMAS_PASTI_PADEK)

#KementerianHukum #KemenkumRI #KemenkumBengkulu #KanwilKemenkumBengkulu #PASTIPADEK #LayananHukumMakinMudah #Zulhairi

Bengkulu – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu melalui Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum menggelar Rapat Awal Tahun dalam rangka Evaluasi Kinerja, Optimalisasi Pelaksanaan Program Kerja, serta Penyusunan Rencana Kerja Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan Tahun Anggaran 2026. Kegiatan ini dilaksanakan pada Selasa (13/01/2026) bertempat di Aula Fatmawati Kanwil Kemenkum Bengkulu. Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum, Tongam Renikson Silaban, Koordinator JFT Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kanwil Kemenkum Bengkulu Jisi Nasistiawan, serta seluruh JFT Perancang Peraturan Perundang-Undangan di lingkungan Kantor Wilayah.

Rapat diawali dengan evaluasi pelaksanaan kinerja JFT Perancang Peraturan Perundang-Undangan pada tahun anggaran sebelumnya, mencakup capaian, kendala pelaksanaan, serta upaya penguatan kualitas produk hukum. Selain itu, pimpinan turut menyampaikan arah kebijakan dan strategi pelaksanaan tugas pada Tahun Anggaran 2026.

Dalam arahannya, Kadiv Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum, Tongam Renikson Silaban menegaskan pentingnya peningkatan kualitas serta ketepatan waktu dalam pelaksanaan fungsi perancangan. Menurutnya, keberhasilan pelaksanaan tugas perancang tidak hanya diukur dari output berupa penyelesaian rancangan, namun juga dari ketepatan substansi dan kontribusinya terhadap tata kelola hukum daerah maupun instansi terkait.

"Kinerja perancang harus terus ditingkatkan, baik dari sisi metodologi harmonisasi maupun kualitas analisis norma. Tahun 2026 menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi, mempercepat proses kerja, dan memastikan setiap produk hukum benar-benar mendukung regulasi yang tertib, efektif, serta implementatif," ujar Tongam. Lebih lanjut ia menambahkan, "Penguatan kompetensi dan pemanfaatan teknologi harus menjadi bagian dari strategi kerja kita bersama."

Agenda rapat kemudian dilanjutkan dengan pembahasan penyusunan dan penetapan rencana kerja fungsional khususnya terkait kegiatan harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan. Rapat juga membahas sinkronisasi program kerja serta pembagian tugas guna mendukung efektivitas pelaksanaan materi perancangan hukum.

Sebagai langkah optimalisasi, rapat menyepakati pembentukan Tim Kerja Teknis Harmonisasi (TKH) serta penunjukan operator pendukung kegiatan untuk memperkuat tertib administrasi, sistem pelaporan kinerja, serta pengelolaan data dan informasi perancangan. Selain itu turut dibahas strategi peningkatan koordinasi internal dan eksternal, pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan kompetensi perancang, serta pemenuhan sarana dan prasarana pendukung.

Kegiatan Rapat Awal Tahun JFT Perancang Peraturan Perundang-Undangan tersebut berjalan dengan baik dan menghasilkan sejumlah kesepakatan strategis. Evaluasi kinerja tahun sebelumnya menunjukkan capaian positif, namun masih diperlukan penguatan aspek perencanaan, koordinasi, dan strategi teknis pelaksanaan tugas. Pembentukan TKH dan operator diharapkan dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pelaksanaan tugas JFT Perancang Peraturan Perundang-Undangan di lingkungan Kanwil Kemenkum Bengkulu menuju kinerja yang lebih optimal pada Tahun Anggaran 2026. (HUMAS PASTI PADEK)

Bengkulu - Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berbasis data dan kepuasan masyarakat, Kementerian Hukum menggelar Sosialisasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Online di lingkungan Kementerian Hukum, Selasa, (13/1/2026) secara virtual di Media Center Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu.

Kegiatan sosialisasi ini dihadiri oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Rahmat Huda serta Ketua Tim Kerja Melti Haryani dan Anggota Tim Program dan Pelaporan. Sosialisasi bertujuan untuk memberikan pemahaman komprehensif terkait implementasi SKM Online sebagai instrumen pengukuran kepuasan masyarakat terhadap layanan publik.

Kegiatan dibuka oleh Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Biro Perencanaan dan Organisasi, Dewi Ambarwati. Dalam sambutannya, beliau menegaskan bahwa penerapan SKM Online merupakan bagian penting dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik yang transparan dan akuntabel. Menurutnya, sosialisasi ini menjadi bentuk dukungan nyata bagi Kementerian Hukum dalam mewujudkan manajemen risiko yang terukur dan berbasis data.

Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB, Winnie Anggraeni. Beliau menjelaskan bahwa SKM Online merupakan sarana resmi untuk menghimpun persepsi serta tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh unit pelayanan publik. Sistem ini memungkinkan pengolahan data secara real time, akurat, dan terintegrasi, sehingga hasil survei dapat dimanfaatkan sebagai dasar penyusunan kebijakan dan perbaikan layanan secara berkelanjutan.

Narasumber juga memaparkan tahapan pelaksanaan SKM Online, mulai dari penyiapan instrumen survei, penyebaran kuesioner kepada pengguna layanan, pengolahan dan analisis hasil survei, hingga penyusunan rencana tindak lanjut. Dalam sesi diskusi, para peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan berbagai kendala yang dihadapi di unit kerja masing-masing, khususnya terkait teknis pengisian, pengelolaan responden, serta pemanfaatan hasil SKM sebagai bahan evaluasi kinerja pelayanan.

Sebagai tindak lanjut kegiatan, hasil pelaksanaan SKM Online diharapkan dapat dianalisis secara optimal dan dimanfaatkan sebagai dasar penyusunan rencana perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu juga akan melakukan pemantauan, implementasi, serta pelaporan pelaksanaan SKM Online sebagai bagian dari penguatan akuntabilitas dan kinerja layanan.

Melalui sosialisasi ini, Kementerian Hukum menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran kepuasan masyarakat yang objektif, transparan, dan berbasis teknologi informasi. Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk memastikan setiap unit kerja mampu melakukan evaluasi dan perbaikan kinerja secara berkelanjutan guna mewujudkan pelayanan publik yang profesional, responsif, dan berorientasi pada kepuasan pengguna layanan.

#KementerianHukum
#KemenkumRI
#KanwilKemenkumBengkulu
#PASTIPADEK
#LayananHukumMakinMudah
#Zulhairi

Bengkulu – Kantor Wilayah Kementerimelakukan kunjungan dan silaturahmi ke Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI Provinsi Bengkulu pada Selasa, 13 Januari 2026. Kegiatan berlangsung di Kantor LPP TVRI Provinsi Bengkulu dan diterima langsung oleh pimpinan lembaga penyiaran tersebut.

Hadir dalam kegiatan ini Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu, Zulhairi, didampingi Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Tongam Renikson Silaban; Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Rahmat Huda; serta jajaran JFT penyuluh dan analis hukum. Sementara dari pihak TVRI Bengkulu hadir Kepala LPP TVRI Provinsi Bengkulu, Fonda Rafael, beserta jajaran struktural dan teknis.

Kunjungan tersebut dilaksanakan sebagai bagian dari upaya mempererat hubungan kelembagaan sekaligus memperkuat koordinasi antarinstansi strategis dalam mendukung keterbukaan informasi publik. Pertemuan tersebut juga membahas rencana kerja sama bidang publikasi dan pemberitaan antara Kanwil Kemenkum Bengkulu dan LPP TVRI Provinsi Bengkulu.

Kerja sama yang dibahas diarahkan untuk mendukung penyebarluasan informasi mengenai program, kebijakan, dan capaian kinerja Kanwil Kemenkum Bengkulu kepada masyarakat secara informatif, edukatif, dan berkesinambungan melalui kanal siaran dan platform media milik TVRI.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Bengkulu, Zulhairi, menekankan pentingnya kolaborasi tersebut bagi penguatan pemahaman publik terhadap tugas dan fungsi Kementerian Hukum di daerah. “Kami berharap sinergi ini dapat mendukung penyampaian informasi publik yang mudah diakses, berkualitas, dan berorientasi edukasi bagi masyarakat. Media memiliki peran penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap layanan dan kebijakan pemerintah,” ujar Zulhairi dalam kesempatan tersebut.

Pihak LPP TVRI Provinsi Bengkulu menyambut baik rencana kerja sama dan menyatakan komitmennya sebagai lembaga penyiaran publik untuk bersinergi menyampaikan konten informasi yang akurat, objektif, dan bermanfaat bagi masyarakat.

Kunjungan dan silaturahmi berlangsung lancar dan kondusif serta merupakan langkah strategis dalam memperkuat sinergi publikasi dan diseminasi informasi kelembagaan. Kanwil Kemenkum Bengkulu akan menindaklanjuti hasil pertemuan tersebut melalui koordinasi lanjutan dengan LPP TVRI Provinsi Bengkulu guna merealisasikan kerja sama publikasi dan pemberitaan. (HUMAS PASTI PADEK)