JAKARTA - Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Tongam Renikson Silaban beserta jajaran melaksanakan koordinasi dan konsultasi teknis terkait perencanaan kegiatan fasilitasi perancangan peraturan daerah serta pembinaan perancang peraturan perundang-undangan di daerah. Kegiatan ini berlangsung di ruang kerja Direktur Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Widyastuti, Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan I Hernadi, serta Direktur Perencanaan Peraturan Perundang-undangan Aisyah Lailiyah, Kamis (30/1/2025).

Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan efektivitas pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan perancang peraturan perundang-undangan di daerah dalam rangka mendukung kinerja Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan serta sebagai tindak lanjut perjanjian kinerja yang telah ditetapkan. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan meminta dukungan dari Kantor Wilayah dalam upaya penambahan jabatan fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Analis Hukum. Hal ini diperlukan mengingat semakin banyaknya peraturan perundang-undangan, baik di tingkat nasional maupun daerah, yang membutuhkan proses perancangan, analisis, serta evaluasi secara komprehensif.

Para perancang peraturan perundang-undangan di daerah diharapkan untuk lebih siap dalam menghadapi peningkatan permohonan perancangan peraturan daerah. Perlu dilakukan sosialisasi kepada pemerintah daerah dan DPRD bahwa proses harmonisasi memiliki dampak signifikan terhadap penilaian Indeks Reformasi Hukum pemerintah daerah.

Kanwil Kemenkum Bengkulu berharap agar Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dapat memberikan penguatan terhadap prinsip-prinsip perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan. Khususnya, terkait mekanisme Program Pembentukan Peraturan Daerah yang berfungsi sebagai pintu gerbang dalam penyusunan peraturan daerah agar lebih harmonis dan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Melalui koordinasi dan konsultasi ini, ditekankan pentingnya sinergi antara perancang peraturan perundang-undangan, analis hukum, serta seluruh pihak terkait di daerah, termasuk Kepala Daerah, Pemerintah Daerah, Kepala Biro Hukum, Kepala Bagian Hukum, dan DPRD. Kolaborasi ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas fasilitasi perancangan peraturan daerah serta memperkuat pembinaan bagi perancang peraturan perundang-undangan di daerah. Harapannya dengan adanya koordinasi, terwujudnya peningkatan kualitas produk hukum daerah yang lebih harmonis, sesuai dengan regulasi nasional, serta mampu mendukung pembangunan daerah secara optimal.

Bengkulu, 3 Februari 2025 – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu menggelar rapat internal guna mempersiapkan sejumlah kegiatan strategis yang akan dilaksanakan setelah pelantikan Gubernur Bengkulu. Rapat ini dipimpin oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Tongam Renikson Silaban, dan dihadiri oleh Koordinator Perancang Peraturan Perundang-Undangan, Koordinator Penyuluh Hukum, serta Koordinator Analis Hukum beserta anggotanya. Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Fatmawati, Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu.

Dalam rapat ini, dibahas berbagai agenda penting yang akan dilaksanakan di Balai Raya Semarak pasca pelantikan Gubernur Bengkulu. Adapun kegiatan yang direncanakan mencakup:
1. Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama, termasuk penyerahan penghargaan di bidang Hak Asasi Manusia;
2. Dialog Layanan Kekayaan Intelektual dan Layanan Administrasi Hukum Umum;
3. Dialog Peraturan Perundang-Undangan;
4. Pelayanan konsultasi pembentukan peraturan perundang-undangan dan pembinaan hukum;
5. Pendaftaran dan konsultasi kekayaan intelektual serta layanan administrasi hukum umum;

Untuk mendukung kegiatan pelayanan ini, akan disiapkan sejumlah booth seperti Booth Tim Perancang Peraturan Perundang-Undangan yang akan menampilkan skema harmonisasi, naskah akademik, dan penyusunan dalam rangka pembentukan produk hukum daerah, Booth Tim Penyuluh Hukum yang akan menyediakan informasi mengenai pola penyuluhan, konsultasi, dan bantuan hukum bagi masyarakat dan Booth Tim Analis Hukum yang akan menampilkan analisis serta evaluasi terhadap produk hukum yang berasal dari Pemerintah Daerah.

Rangkaian kegiatan ini mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk Bank Syariah Indonesia Cabang Bengkulu. Dengan adanya persiapan yang matang, diharapkan program ini dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi masyarakat serta pemerintah daerah. (Humas/ed.Md)

Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan seluruh jajaran pemerintah untuk melakukan efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun 2025. Wakil Menteri Hukum (Wamenkum), Edward Omar Sharif Hiariej, mengajak seluruh pimpinan dan pegawai Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Hukum, Kementerian HAM serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk melihat kondisi tersebut sebagai peluang guna mengembangkan dan meningkatkan kapasitas diri dengan memaksimalkan sumber daya yang ada.

“Dalam setiap tantangan yang kita hadapi, selalu ada peluang untuk berkembang dan meningkatkan diri. Pembatasan anggaran bisa menjadi dorongan untuk berinovasi, mencari cara-cara baru yang lebih efektif, dan memastikan bahwa setiap kebijakan yang kita buat tetap memberikan hasil yang optimal meski dengan sumber daya yang terbatas," ujar Wamenkum dalam apel pagi bersama Kementerian di bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Senin (03/02/2025).

Pria yang kerap disapa Prof. Eddy ini menjelaskan bahwa efisiensi belanja pemerintah diatur melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Inpres itu mengatur tentang pembatasan belanja non-prioritas yang tidak memiliki output yang terukur.

Hal-hal yang termasuk dalam kebijakan efisiensi anggaran meliputi pengurangan belanja perjalanan dinas sebesar 50% serta pembatasan kegiatan seremonial maupun Focus Group Discussion (FGD). Kebijakan efisiensi lainnya adalah pembatasan honorarium tim.

“Pemerintah memfokuskan anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik. Dalam kondisi anggaran yang terbatas, kita dituntut untuk lebih kreatif dan efisien dalam menjalankan tugas," tegas Eddy.

Eddy berharap situasi anggaran yang terbatas tidak mengurangi mutu pelayanan ASN di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Hukum, Kementerian HAM serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Ia meminta agar seluruh ASN tetap menghasilkan kinerja yang maksimal dan berkualitas.

"Saya percaya bahwa dengan semangat kebersamaan, kerja keras, dan dedikasi yang kita miliki, kita dapat menghadapi semua tantangan ini. Mari kita jaga komitmen untuk bekerja dengan penuh integritas, efisiensi, dan profesionalisme, agar setiap tugas yang kita emban dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya," tutup Eddy pada akhir sambutannya.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu Sasmita beserta jajaran Kanwil Kemenkum Bengkulu siap untuk bekerja dengan penuh integritas dan profesional dalam memberikan pelayanan publik terbaik bagi masyarakat.

Narahubung:
Kepala Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerja Sama
Ronald Lumbuun
081298355155

Jakarta - Komisi XIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) secara resmi mendukung penuh pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap tiga atlet sepak bola yang memiliki garis keturunan Warga Negara Indonesia (WNI), yakni Dion Wilhelmus Eddy Markx, Tim Henri Victor Geypens, dan Ole Lennard ter Haar Romenij. Persetujuan Komisi XIII DPR diambil setelah mendengarkan penjelasan dari pihak pemerintah.

”Setelah mendengar penjelasan pemerintah, Komisi XIII DPR RI menyetujui permohonan pemberian kewarganegaraan RI atlet sepak bola atas nama Tim Hendri Victor Geypens, Dion Wilhelmus Eddy Markx dan Ole Lennard ter Haar Romenji untuk selanjutnya diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk kepentingan sepak bola,” tutur Wakil Ketua Komisi XIII DPR, Dewi Asmara, Senin (03/02/2025).

Menurut Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum (Kemenkum), Widodo, pemberian kewarganegaraan bagi orang asing yang telah berjasa atau karena kepentingan negara, dapat diterapkan. Salah satunya untuk merekrut atlet asing yang akan menjadi bagian dari Tim Nasional (Timnas) Indonesia.

“Hal tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah di bidang olahraga (sport policy) yang meliputi perekrutan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan pengembangan atlet untuk meraih prestasi di ajang kompetisi tingkat regional dan internasional,” kata Widodo dalam Rapat Kerja Pemerintah bersama Komisi XIII DPR RI.

Widodo yang mewakili Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, berharap proses naturalisasi mereka dapat memberikan prestasi dan mengharumkan nama bangsa Indonesia melalui dunia olahraga.

“Diharapkan (melalui naturalisasi) dapat memajukan prestasi tim nasional, serta mengharumkan nama Indonesia,” ujarnya di Ruang Rapat Komisi XIII DPR RI.

Pemerintah, yang diwakili oleh Kemenkum dan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), sebelumnya telah memeriksa dan meneliti ketiga atlet tersebut melalui Tim Pemeriksa dan Peneliti Pemberian Kewarganegaraan (TP3K).

Adapun TP3K terdiri dari Kemenkum, Kementerian Sekretariat Negara, Kemenpora, Badan Intelijen Negara, dan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI).

“Terima kasih atas kerja sama dalam pemeriksaan dan penelaahan, permohonan, serta pengusulan tiga atlet tersebut untuk menjadi WNI,” jelas Widodo.

Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga, Ario Bimo Nandito Ariotedjo yakin dengan kehadiran ketiga pemain ini akan dapat menambah kekuatan, potensi, dan kesempatan Timnas Indonesia untuk bisa melangkah lebih jauh dalam kualifikasi piala dunia.

“Tadi saya secara seksama mendengar seluruh aspirasi, masukan, dan catatan. Pastinya itu akan menjadi bahan kami, Kemenpora bersama PSSI, dalam evaluasi kedepannya,” ujar pria yang akrab disapa Dito ini.

Sebelumnya, Manajer Timnas Indonesia, Sumardji mengatakan kehadiran para atlet ini, khususnya Ole Romenij, sangat dibutuhkan. Pasalnya saat ini Tim Garuda betul-betul membutuhkan sosok penyerang yang haus gol. Ia menjelaskan Geypens dan Markx akan memperkuat Timnas U20. Sementara Ole Romenji akan memperkuat Timnas Senior di laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia.

“Ole ini betul-betul sangat kami butuhkan. Sehingga harapan kami, dengan kondisi kami yang sangat boleh dikatakan masih kurang pada lini penyerang ini, harapannya kehadiran Ole bisa menambah kekuatan yang lebih dahsyat lagi untuk Timnas senior, supaya bisa lolos ke piala dunia,” tutupnya.