Depok – Kementerian Hukum melalui Bagian Pengelola Kinerja Biro Perencanaan dan Organisasi Sekretariat Jenderal melaksanakan kegiatan Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu, Rabu (11/2). Kegiatan ini berlangsung di BPSDM Kementerian Hukum, Cinere, Depok. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Rahmat Huda, Tim Reviu dari Bagian Pengelola Kinerja Biro Perencanaan dan Organisasi Sekretariat Jenderal, serta Tim Kerja Program dan Pelaporan Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu.
Reviu diawali dengan pembukaan oleh Tim Bagian Pengelola Kinerja Biro Perencanaan dan Organisasi. Dalam kesempatan tersebut, Tim Reviu menyampaikan bahwa tujuan kegiatan ini adalah untuk menilai kesesuaian dokumen LKJIP dengan kaidah perencanaan, pengukuran kinerja, serta ketentuan penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah.
Selanjutnya, dilakukan pembahasan dan reviu secara komprehensif terhadap substansi LKJIP Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu. Pembahasan meliputi keselarasan indikator kinerja dengan dokumen perencanaan, capaian kinerja yang telah diraih, kualitas narasi analisis kinerja, hingga kelengkapan dan validitas data dukung yang disajikan dalam laporan.
Dalam proses reviu, Tim Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu secara aktif memberikan penjelasan dan klarifikasi atas berbagai masukan serta catatan yang disampaikan oleh Tim Reviu. Diskusi berlangsung konstruktif dengan fokus pada upaya peningkatan kualitas penyusunan laporan dan penguatan akuntabilitas kinerja.
Sebagai tindak lanjut, Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu akan melakukan penyempurnaan dokumen LKJIP sesuai dengan hasil reviu dan rekomendasi yang telah diberikan. Dokumen LKJIP yang telah diperbaiki selanjutnya akan disampaikan kembali sesuai ketentuan dan jadwal yang telah ditetapkan.
Secara keseluruhan, kegiatan reviu LKJIP berjalan dengan tertib dan lancar. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan akuntabilitas laporan kinerja Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu serta memperkuat implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Kementerian Hukum.
#KementerianHukum
#KemenkumRI
#KemenkumBengkulu
#KanwilKemenkumBengkulu
#PASTIPADEK
#LayananHukumMakinMudah
#Zulhairi
