Kabupaten Kaur — Pemerintah Kabupaten Kaur melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menyelenggarakan kegiatan Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi terhadap Rancangan Peraturan Bupati (Perbup) Kaur tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tahun 2025. Rapat dilaksanakan pada Rabu, 23 April 2025, bertempat di Ruang Rapat Bappeda Kabupaten Kaur.
Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu, Tongam Renikson Silaban, dan dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan yang terkait dengan penyusunan peraturan dimaksud.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kaur, Noprin A, Kepala Bagian Hukum Setda Kaur, Dasrul, serta perwakilan dari BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Bengkulu, Erik, Perwakilan Bappeda dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kaur, serta para Perancang Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Bengkulu, yakni Jisi Nasistiawan, Dwita Fransisca, Anita Afriani, dan Rama Apriansyah.
Pelaksanaan rapat ini merupakan tindak lanjut dari Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Kaur Nomor 100.3/583/SETDA.BH/2025 tanggal 21 April 2025, yang memuat permohonan untuk dilakukan harmonisasi terhadap rancangan peraturan tersebut.
Dalam rapat, dibahas berbagai masukan dan koreksi teknis terhadap rancangan Perbup, di antaranya:
1. Penyempurnaan teknik penulisan dan penggunaan ragam bahasa yang baku dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
2. Perbaikan dalam penyusunan konsiderans "Menimbang" dan dasar hukum "Mengingat";
3. Konsistensi dalam penggunaan istilah hukum dan administratif;
4. Penyusunan materi muatan yang lebih tepat dan terstruktur;
5. Teknik pengacuan pasal yang harus sesuai kaidah normatif;
6. Penghapusan Bab Sanksi Administratif, dengan pemindahan ketentuan sanksi ke bagian pasal terkait langsung.
Pada akhir rapat, disepakati bahwa instansi pemrakarsa akan melakukan perbaikan terhadap Rancangan Perbup tersebut dalam jangka waktu paling lama lima (5) hari kerja, sebagai bagian dari komitmen bersama untuk mewujudkan peraturan yang berkualitas dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Rapat ini diharapkan menjadi langkah awal yang kuat untuk menjamin perlindungan ketenagakerjaan di Kabupaten Kaur melalui regulasi yang terstruktur dan berpihak pada kesejahteraan tenaga kerja. (HUMAS/ed.JE)
