Bengkulu – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu mengikuti kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Evaluasi Deviasi Halaman III DIPA Tingkat Wilayah K/L Periode Triwulan I Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bengkulu, Rabu (28/1). Kegiatan ini dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting dan dipusatkan di Media Center Kanwil Kemenkum Bengkulu.
FGD dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Bengkulu, Mohamad Irfan Surya Wardana, yang dalam sambutannya menekankan pentingnya peningkatan kualitas perencanaan anggaran melalui penyusunan Rencana Penarikan Dana (RPD) Halaman III DIPA yang akurat dan realistis. Hal tersebut dinilai strategis dalam mendukung efektivitas pelaksanaan anggaran serta peningkatan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Pada kesempatan tersebut, Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh satuan kerja atas capaian nilai IKPA Tahun Anggaran 2025 yang tergolong baik.
Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Tri Usodo, Kepala Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu, terkait Evaluasi Deviasi Halaman III DIPA Triwulan I Tahun 2026. Disampaikan bahwa indikator Deviasi Halaman III DIPA merupakan salah satu komponen utama dalam penilaian IKPA dengan bobot sebesar 15 persen, yang dihitung berdasarkan kesesuaian antara realisasi anggaran dengan RPD bulanan pada setiap jenis belanja, meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal.
Dalam pemaparannya, dijelaskan bahwa capaian indikator Deviasi Halaman III DIPA K/L di wilayah Provinsi Bengkulu pada Tahun 2025 secara umum mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Namun demikian, masih ditemukan deviasi yang cukup signifikan pada beberapa bulan tertentu, khususnya pada Belanja Barang dan Belanja Modal. Kondisi tersebut menjadi perhatian untuk dilakukan perbaikan, terutama dalam penyusunan RPD dan penjadwalan kegiatan yang lebih terukur.
Lebih lanjut, disampaikan pula sejumlah tantangan dalam pengendalian deviasi Halaman III DIPA, antara lain keterlambatan penyusunan RPD, revisi anggaran yang belum sepenuhnya selaras dengan rencana kegiatan, kurang optimalnya koordinasi antar satuan kerja, serta belum konsistennya pemutakhiran RPD pada awal setiap triwulan. Untuk itu, peserta FGD mendapatkan penjelasan mengenai strategi peningkatan kualitas perencanaan, di antaranya melalui penyusunan rencana kegiatan yang lebih realistis, pemutakhiran RPD secara tepat waktu, serta penguatan monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran secara berkala.
Kegiatan ini diikuti oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Ketua Tim Program dan Pelaporan, Anggota Tim Program dan Pelaporan, serta Operator Penyusun RKA-K/L Satuan Kerja Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di lingkungan Kanwil Kemenkum Bengkulu.
Melalui FGD ini, diharapkan seluruh satuan kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu dapat meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran, khususnya dalam pengendalian Deviasi Halaman III DIPA, sebagai upaya berkelanjutan untuk mendorong peningkatan nilai IKPA Tahun Anggaran 2026.
#KementerianHukum
#KemenkumRI
#KemenkumBengkulu
#KanwilKemenkumBengkulu
#PASTIPADEK
#LayananHukumMakinMudah
#Zulhairi
