Bengkulu – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu mengikuti Pelatihan Teknis Jaminan Fidusia secara virtual yang digelar oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum pada 8–12 September 2025. Kegiatan ini diikuti oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Machyudhie, Kepala Bidang Administrasi Hukum Umum Pande Made Handika Riady, serta Tim Kerja Bidang AHU Kanwil Bengkulu.
Pelatihan dibuka secara resmi oleh Sekretaris BPSDM Hukum Jusman yang menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi Corporate University Kemenkum dalam meningkatkan kompetensi ASN. “Pelatihan ini bukan sekadar memenuhi kewajiban 20 JP tahunan, tetapi bekal nyata untuk meningkatkan pelayanan publik khususnya di bidang fidusia,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Perdata Henry Sulaiman mewakili Dirjen AHU menekankan pentingnya pelatihan ini sebagai upaya memperkuat pengetahuan teknis dan penyamaan persepsi dalam memberikan layanan jaminan fidusia kepada masyarakat. Hal ini juga menjadi bagian dari rencana aksi percepatan perjanjian kinerja Kementerian Hukum tahun 2025.
Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Bengkulu menyambut positif pelatihan ini. Menurutnya, peningkatan kapasitas aparatur sangat dibutuhkan mengingat jaminan fidusia, yang diatur dalam UU Nomor 42 Tahun 1999, menjadi instrumen penting dalam memberikan kepastian hukum bagi masyarakat maupun pelaku usaha.
Selain meningkatkan kompetensi, kegiatan ini juga diarahkan untuk memperkuat sinergi lintas lembaga. Ke depan, Kanwil Kemenkum Bengkulu akan berkolaborasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam membentuk Satgas PNBP Jaminan Fidusia, sebagai langkah strategis untuk mendorong peningkatan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di sektor tersebut.
Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan jajaran Kanwil Kemenkum Bengkulu mampu memberikan pelayanan fidusia yang lebih profesional, cepat, dan transparan, sehingga masyarakat dapat merasakan langsung manfaat dari hadirnya negara dalam memberikan kepastian hukum. (HUMAS_PASTI_PADEK)
