Bengkulu, 20 Januari 2025 – Kanwil Kementerian Hukum mengikuti Rapat Pembahasan Evaluasi terhadap Dampak Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang diselenggarakan secara virtual bertempat di Aula Fatmawati, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Tongam Renikson, beserta JFT Penyuluh Hukum.
Kegiatan tersebut bertujuan mengevaluasi program Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang telah berjalan sejak tahun 1993 hingga 2024. Evaluasi ini dilakukan untuk menilai sejauh mana program tersebut memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesadaran hukum masyarakat, serta manfaat yang dirasakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat setempat.
Dalam rapat ini, Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum, Constantinus Kristomo, memimpin langsung jalannya diskusi. Beliau menyampaikan bahwa evaluasi program merupakan langkah strategis untuk memastikan keberlanjutan dan peningkatan kualitas program di masa mendatang.
“Melalui evaluasi ini, kita berharap dapat merumuskan langkah-langkah yang lebih efektif untuk memperluas jangkauan dan manfaat program Desa/Kelurahan Sadar Hukum, sehingga memberikan dampak signifikan bagi masyarakat dan pemerintah,” ujar Constantinus Kristomo.
Program Desa/Kelurahan Sadar Hukum merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kesadaran hukum di tengah masyarakat, menciptakan budaya taat hukum, serta memperkuat harmonisasi antara pemerintah dan warga. Dengan evaluasi ini, diharapkan program tersebut dapat terus berkembang dan adaptif terhadap dinamika sosial yang ada.
Rapat ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat dalam membangun kesadaran hukum yang lebih inklusif dan berkelanjutan. (HUMAS/ed.Md)
